Ati Yuniati, Ati (2018) Model Pengaturan Pendaftaran Tanah (Barang Milik Daerah): Konsekuensi Perubahan Urusan Pemerintahan Daerah. Justicia Sains Jurnal Ilmu Hukum, 03 (02). pp. 80-89. ISSN 2527-4201

Text jurnal penelitian.docx Download (23kB)

Abstract

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serah terima Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen sebagai akibat dari pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentu akan berdampak terhadap sistem informasi pengelolaan barang milik daerah karena pelimpahan kewenangan ini juga menyebabkan adanya pelimpahan barang milik daerah dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi. Kewenangan pengelolaan barang milik daerah sebagai akibat pembagian urusan konkuren, akan diikuti dengan integrasi sistem informasi pengelolaan barang milik daerah yang akan dialihkan dari pemerintah kabupaten/kota ke Pemerintah Provinsi Lampung. Mobilisasi tanah yang semula merupakan barang milik daerah kabupaten/kota menjadi barang milik daerah provinsi. Tanah yang semula bersertifikat atas nama pemerintah kabupaten/kota harus dipindahtangankan atau dialihkan kepada pemerintah provinsi. Pemindahtanganan atau pengalihan hak atas tanah tersebut harus didaftarkan ke kantor pertanahan. Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, Barang Milik Daerah

Item Type:	Article
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum (FH) > Prodi Ilmu Hukum
Depositing User:	ATI YUNIAT
Date Deposited:	09 May 2019 05:11
Last Modified:	09 May 2019 05:11
URI:	http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/12175

Actions (login required)

View Item