sunaryo, S.H., M.H and Dianne, Eka Rusmawati (2018) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS PADA PERUSAHAAN TERBUKA DI INDONESIA. Pactum Law Journal, 1 (02). pp. 170-180. ISSN 2615-7837

[img]
Preview
Text
Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas pada perusahaan terbuka di indonesia.pdf

Download (221kB) | Preview
Official URL: http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/plj/article...

Abstract

Ilmu hukum perseroan mengenal adanya prinsip “Mayority Rule Minority Protection”. Prinsip tersebut menekankan agar pemegang saham minoritas diperhatikan kepentinganya dan hak-haknya. Hal ini disebabkan dengan posisi yang minoritas, mereka cenderung kurang terlindungi hak-haknya dibandingkan dengan pemegang saham mayoritas.Perlindungan hukum terhadap pemegang saham mayoritas sudah cukup terjamin terutama melalui RUPS. Sedangkan perlindungan bagi pihak minoritas hal ini merupakan hal yang baru dan kurang mendapatkan perhatian. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaturan Perundang-Undangan terhadap pemegang saham minoritas pada perusahaan terbuka di Indonesia dan bagaimana upaya hokum dari pemegang saham minoritas terkait dengan pelanggaran hak-haknya. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang terkumpul kemudian dianalis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas diatur di dalam dalam Undang-Undang Perusahaan Terbuka (UUPT) No. 40 Tahun 2007, dan UU No.8 Tahun 1995. Apabila terjadi terjadi pelanggaran hak terhadap pemegang saham minoritas,Pihak pemegang saham minoritas sebagai pihak yang merasa dirugikan kepentingannya berhak untuk meminta dipulihkan haknya,pemegang saham minoritas berhak meminta keterlibatan pengadilan. UUPT mengatur hak meminta keterlibatan pengadilan dalam Pasal 61 ayat (1), Pasal 80 ayat (1), Pasal 97 ayat (6), Pasal 114 ayat (6), Pasal 138 ayat (2).

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: Perlindungan Hukum, Pemegang Saham Minoritas, Perusahaan Terbuka
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum (FH) > Prodi Ilmu Hukum
Depositing User: SUNARYO
Date Deposited: 31 Oct 2018 02:50
Last Modified: 31 Oct 2018 02:50
URI: http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/9121

Actions (login required)

View Item View Item