Mukhlis, Maulana (2016) RPJMD dan Keterbatasan Kebijakan. Harian Umum LAMPUNG POST.

Text OPINI (Maulana Mukhlis)-8 (Lampost, 29-03-2016).doc Download (42kB)

Abstract

SAAT ini, kepala daerah hasil Pemilukada serentak yang sudah dilantik, oleh undang-undang diberikan waktu enam bulan setelah pelantikannya untuk menghasilkan RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah). RPJMD sebagai dokumen induk pembangunan daerah selanjutnya akan menjadi arah dan bahkan indikator keberhasilan kepala daerah dalam bentuk kebijakan daerah. Itu mengapa jika ada pertanyaan bagaimana membuat sebuah pemerintahan efektif? Maka selain pentingnya kepemimpinan yang baik, jujur, berintegritas, inovatif, dan seterusnya, jawaban akan bermuara pada dua hal lainnya yaitu keberfungsian. Adalah penting untuk menjamin adanya pemerintah yang “cakep” atau pemerintah yang nampak tampan/cantik karena bersih dari perilaku koruptif. Namun hal yang juga penting adalah adanya pemerintah yang “cakap” yaitu pemerintah yang mampu menjalankan dua tugas pokoknya: membangun kebijakan publik yang baik dan melayani publik secara berkualitas.

Item Type:	Article
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) > Prodi Ilmu Pemerintahan
Depositing User:	Maulana Mukhlis
Date Deposited:	15 Feb 2018 08:44
Last Modified:	15 Feb 2018 08:44
URI:	http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/6415

Actions (login required)

View Item