Mukhlis, Maulana (2015) PRIORITAS STRATEGI PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK DI PROVINSI LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF TIME MATRIX MANAGEMENT. JURNAL WEDANA, 1 (2). pp. 229-248. ISSN 2460-965x
|
Text
02. JURNAL WEDANA - 2015.pdf Download (7MB) | Preview |
Abstract
Salah satu fokus dari dua belas kategori anak yang perlu mendapat perhatian untuk dilindungi adalah pekerja anak dengan berbagai bentuknya. Pekerjaan terburuk untuk anak (menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang pengesahan konvensi ILO No. 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak) meliputi anak-anak yang dieksploitasi secara fisik maupun ekonomi. Provinsi Lampung memiliki 165.402 pekerja anak (child labour bukan child work) pada kategori umur 5-17 tahun. Jumlah tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor kemiskinan keluarga dan daerah karena tahun 2015 Lampung masih tercatat sebagai provinsi termiskin ketiga di Sumatera. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi (saran) kebijakan dan strategi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di Provinsi Lampung sehingga seluruh klasifikasi (bentuk-bentuk) pekerjaan terburuk untuk anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 dapat terakomodir. Dengan menggunakan pendekatan rasional komprehensif dalam tahapan formulasi kebijakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun selama ini telah banyak upaya yang dilakukan di Provinsi Lampung (aspek kelembagaan dan program), namun masih terdapat permasalahan dalam kesamaan langkah dan tindakan antar stakeholders dalam penanganan pekerja anak tersebut serta kurang efektifnya kelembagaan yang telah dibentuk. Juga adanya kelemahan dalam aspek substansi kebijakan. Oleh karena itu, kebijakan yang direkomendasikan adalah (a) pendataan dan pemetaan by name by address, (b) kampanye dan penyebarluasan informasi, (c) pengkajian dan pengembangan model penghapusan bentuk pekerjaan terburuk bagi anak, (d) harmonisasi aturan daerah, (e) penguatan kapasitas kelembagaan, (f) integrasi dan kerjasama penanganan, (g) pembinaan dan perlindungan berdasarkan sektor yaitu pada bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial budaya, serta ekonomi. Model time matrix management yang dipakai untuk menetapkan prioritas menunjukkan bahwa sebagian besar program di atas masuk ke dalam kuadran I sebagai prioritas dengan variasi pada kuadran-kuadran lainnya. Khusus untuk program pembinaan dan perlindungan berdasarkan sektor seluruhnya terdapat dalam kuadran I sebagai hal yang prioritas/penting dan mendesak. Hal tersebut mengingat bahwa keberhasilan pada pelaksanaan program ke-enam ini akan menentukan keberhasilan pada aspek lainnya, terutama pengendalian munculnya pekerja anak dan mengurangi jumlah pekerja anak di Provinsi Lampung; karena ini merupakan upaya preventif sekaligus upaya klinis. Model time matrix management layak dipergunakan bertolak pada asumsi adanya keterbatasan pemerintah daerah (kapasitas dan waktu) dalam mewujudkan seluruh strategi dan upaya tersebut.
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) > Prodi Ilmu Pemerintahan |
Depositing User: | Maulana Mukhlis |
Date Deposited: | 15 Feb 2018 05:09 |
Last Modified: | 15 Feb 2018 05:09 |
URI: | http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/6406 |
Actions (login required)
View Item |