Selvi Diana, selvi and Yulianto, Yulianto (2017) PSEUDO DEMOKRASI DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM GERAKAN SERENTAK MEMBANGUN KAMPUNG (GSMK). Prosiding Seminar Nasional FISIP UNILA. pp. 47-55. ISSN 978-979-95174-8-7

[img]
Preview
Text
397-862-1-PB.pdf

Download (576kB) | Preview
Official URL: http://jurnal.fisip.unila.ac.id/index/sefila/issue...

Abstract

Dalam implementasi kebijakan, pendekatan yang biasa digunakan adalah pendekatan struktural (peran organisasi), pendekatan prosedural dan manajemen (network planning and control; programme evaluation and review technique), pendekatan perilaku (behavioural): komunikasi, infromasi lengkap pada setiap tahap. serta pendekatan politis (aspek-aspek interdepartemental politik). hal ini menunjukkan bahwa pendekatan nilai termasuk dalam pendekatan politis, terutama nilai demokrasi dan ini belum dianalisis secara utuh, untuk itu peneliti menyelidik dalam studi kasus program gerakan serentak membangun kampung (GSMK) di Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mendeskripsikan dan menjelaskan gejala-gejala dan kecenderungan dalam fenomena yang muncul di Kabupaten Tulang Bawang. Hasil yang didapatkan, implementasi program GSMK kurang didasari oleh nilai demokrasi seperti dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Nilai ini seharusnya memberikan ruh dalam pelaksanaan program GSMK di Kabupaten Tulang Bawang. Program GSMK menyentuh aspek politis karena lahir dari momentum kampanye bupati terpilih yakni suatu gerakan yang dilakukan oleh, dari, dan untuk masyarakat Kabupaten Tulang Bawang agar berbuat kebaikan secara bersama dalam upaya mempercepat pembangunan infrastruktur di 147 kampung secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten Tulang Bawang dengan anggaran bersumber dari swadaya masyarakat, pihak swasta dari masing-masing kampung dan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) APBD Kabupaten Tulang Bawang. Program ini dinilai cukup berhasil oleh banyak kalangan, akan tetapi nilai demokrasi yang termuat dalam implementasinya hanya pura-pura (pseudo demokrasi) karena pelaksanaanyapun bersifat elitis.

Item Type: Article
Subjects: J Political Science > JS Local government Municipal government
Depositing User: YULIANTO
Date Deposited: 16 Nov 2017 03:49
Last Modified: 16 Nov 2017 03:49
URI: http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/5237

Actions (login required)

View Item View Item