triono, agus and Akib, Muhammad and Tisnanta, HS Model Penyelesaian Maladministrasi oleh Ombudsman di Masa Pandemi dalam Mewujudkan Keadilan Administratif. LPPM Universitas Lampung. (Unpublished)

[img]
Preview
Text
Model Penyelesaian Maladministrasi oleh Ombudsman di Masa Pandemi dalam Mewujudkan Keadilan Administratif.pdf

Download (741kB) | Preview

Abstract

Peningkatan jumlah laporan malasministrasi terjadi di hampir seluruh perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Apalagi sejak pandemi covid-19, keluhan/laporan pelayanan publik meningkat secara signifikan hingga 100%. Akan tetapi, peningkatan jumlah laporan ini tidak diimbangi dengan penyelesaian maladministrasi oleh Ombudsman secara efektif. Ombudsman sendiri masih terjebak pada administrasi birokrasi yang justru memperlambat penyelesaian maladministrasi sehingga masyarakat tidak dapat segera mendapatkan keadilan. Tujuan penelitian ini adalah mengatasi masalah penumpukan laporan/pengaduan maladministrasi dan sebagai upaya penyelesaian maladministrasi oleh ombudsman yang lebih cepat guna mewujudkan keadilan administratif. Metode pedekatan yang digunakan adalah statute approach yang didukung dengan socio-legal approach. Tahapan penelitian dimulai dari inventarisasi dan analisis normatif bahan hukum (desk evaluation) terhadap pelbagai peraturan terkait penyelesaian maladministrasi dan penelitian lapangan (field research) dengan mengunakan metode pengumpulan data melalui penelusuran dokumen, wawancara mendalam (deep interview) dan Focus Group Discussion (FGD) dengan asisten Ombudsman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ombudsman mempunyai beberapa cara dalam mengatasi laporan maladministrasi yaitu Mediasi/Konsiliasi, ajudikasi, dan rekomendasi. Ombudsman juga dapat melakukan pengawasan atas inisiatif sendiri yang kemudian hasilnya dapat berupa rekomendasi/saran. Untuk kasus maladministrasi yang memerlukan penanganan cepat, Ombudsman dapat menggunakan model Respon Cepat Ombudsman (RCO). Akan tetapi model ini masih terbatas pada kasus-kasus tertentu saja yang harus memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Ombudsman.

Item Type: Other
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum (FH) > Prodi Ilmu Hukum
Depositing User: Triono Agus
Date Deposited: 19 May 2023 07:39
Last Modified: 19 May 2023 07:39
URI: http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/51863

Actions (login required)

View Item View Item