Rahma Kurnia, Sri Utami (2022) TEORI LOKASI FASILITAS PUBLIK TELAAH TEORI LOKASI FASILITAS PENDIDIKAN. PUSAKA MEDIA, Bandar Lampung. ISBN 978-623-418-137-1

Preview

Text 2022-Teori Lokasi Fasilitas Publik.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Penentuan lokasi sekolah berdasarkan skema teoritis memiliki berbagai kelemahan. Teori lokasi klasik seperti teori Von Thunen, Weber, Christaller, maupun Losch, pada umumnya memperhatikan konsep lokasi berbasis kegiatan ekonomi. Teori lokasi tersebut tidak memberikan perhatian secara spesifik pada lokasi fasilitas publik. Padahal penentuan lokasi sektor publik memiliki karakteristik yang berbeda dengan penentuan lokasi sektor swasta. Selain itu, konsep seperti neighbourhood unit theory (Perry, 1929) memiliki ukuran yang tidak dapat ditentukan secara pasti karena karakteristik jumlah dan kepadatan penduduk yang berbeda di tiap wilayah (Uliantoro, 2011). Ada kebutuhan untuk menghilangkan asumsi simplifikasi dari populasi yang seragam, dari permukaan seragam, yang biasanya menjadi asumsi dalam teori lokasi dan mulai mengenalkan pola yang lebih realistis dari persebaran populasi dan permintaan (Parr, 1982). Selain perbaikan konsep teoritis terkait fasilitas publik, hal penting yang harus diperhatikan adalah konsep kebijakan publik. Teori tidak akan dapat berlaku jika tidak selaras dengan kebijakan Pemerintah. Peraturan-peraturan pemerintah terkait fasilitas pendidikan memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah perbedaan standar jumlah penduduk pendukung dan jarak jangkauan untuk fasilitas pendidikan antar instansi pemerintah. Perbedaan ini dikhawatirkan menimbulkan potensi konflik maupun kesalahan dalam proses perencanaan sekolah yang akan berdampak pada kondisi layanan pendidikan yang tidak efektif dan efisien. Keputusan penempatan lokasi fasilitas publik merupakan salah satu keputusan strategis paling krusial sehingga pemerintah tidak boleh melakukannya secara acak atau sembarangan (Murray et al, 2010; Moussa et al, 2017). Pemerintah memerlukan pedoman dalam menempatkan lokasi sekolah agar bisa memaksimalkan pemenuhan kebutuhan layanan pendidikan, menjangkau seluruh masyarakat, serta mampu mengoptimalkan area zonasi sekolah. Masalah utama pengadaan fasilitas publik adalah bagaimana meletakkan lokasi fasilitas pada suatu ruang dalam rangka memenuhi permintaan (aktual atau potensial) penduduk sehingga akses pelayanan bisa optimal (Mak & Shen, 2016). Selain harus mencukupi kebutuhan dari segi jumlah, letak sekolah juga harus berada di lokasi yang terjangkau oleh penduduk (Prajna et al, 2015; Pancarrani & Pigawati, 2014). Penempatan lokasi fasilitas umum membutuhkan perencanaan struktur ruang yang matang agar fasilitas yang diberikan pemerintah dapat dimanfaatkan secara optimal (Djunaedi, 2015; Sriyanto, 2015). Kesimpulan mengenai dimana lokasi sekolah ditempatkan merupakan pekerjaan yang sulit karena aplikasi dan sektor terkait yang beragam. Rancangan strategis mengenai pedoman penempatan lokasi sekolah yang sesuai dengan karakteristik wilayah dalam upaya pemerataan pelayanan pendidikan sangatlah diperlukan. Hal ini dilakukan sebagai decission support system bagi para pemangku kepentingan yang bertanggung jawab atas keberadaan fasilitas pendidikan (sekolah) terkait penerimaan peserta didik baru.

Item Type:	Book
Subjects:	G Geography. Anthropology. Recreation > G Geography (General)
Divisions:	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) > Prodi Pendidikan Geografi IPS
Depositing User:	RKS Utami
Date Deposited:	03 May 2023 06:52
Last Modified:	03 May 2023 06:52
URI:	http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/50981

Actions (login required)

View Item