Kurniawan, Agung and Sumarja, FX and Yuniati, Ati (2017) KEDUDUKAN HUKUM SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH DALAM LELANG EKSEKUSI OBJEK HAK TANGGUNGAN. Jurnal Hukum Administrasi Negara, 4 (1). (Unpublished)

Preview

Text Agung Kurniawan.pdf Download (361kB) | Preview

Abstract

Lelang barang jaminan berupa hak atas tanah dan bangunan, diperlukan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota dimana obyek lelang itu berada berdasarkan adanya permintaan tertulis dari Kepala Kantor Lelang. Kewajiban untuk meminta SKPT diatur dalam Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3). PP 24/1997. Permasalahannya adalah: (1) Bagaimanakah Kedudukan Hukum Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dalam Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas Tanah dan Bangunan? (2) Mengapa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) menjadi salah satu dokumen yang harus dipenuhi dalam Lelang Eksekusi Hak Tanggunganatas Tanah dan Bangunan? Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer, dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustakaan dan studi lapangan dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa (1) Kedudukan SKPT dalam Lelang Eksekusi Hak Tanggunga Atas Tanah dan Bangunan adalah wajib dan mutlak. (2)SKPT diperlukan untuk validitas serta menghindari terjadinya pelelangan yang tidak jelas objeknya. SKPT dalam Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Atas Tanah dan Bangunan sangat penting adanya, karena termasuk prosedur PraLelang. Perlu dilakukan penelitian berdasarkan data fisik dan yuridisnya sebelum lelang dilakukan. Kata Kunci : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Lelang, Hak Tanggungan

Item Type:	Article
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum (FH) > Prodi Ilmu Hukum
Depositing User:	Sumarja FX sumarja
Date Deposited:	09 Nov 2017 07:15
Last Modified:	09 Nov 2017 07:15
URI:	http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/4742

Actions (login required)

View Item