Sulistiowati, Rahayu (2014) IMPLEMENTASI DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH PADA DAERAH OTONOMI BARU (DOB) (Studi Di Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung). Sosiohumaniora - Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora, 16 (3). pp. 270-281. ISSN ISSN 1411 - 0903 : eISSN: 2443-2660

[img]
Preview
Text
Sosiohumaniora 2014.pdf

Download (379kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Cek Similarity Sosiohumaniora 2014.pdf

Download (379kB) | Preview
Official URL: https://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/...

Abstract

ABSTRAK Riset ini didasarkan pada fenomena yang terjadi dalam penyelengaraan pemerintahan daerah khususnya dalam hal pembentukan daerah otonom baru (DOB) yang ternyata belum sesuai dengan tujuan awal dibentuknya DOB yaitu agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat akselerasi pembangunan, serta, meningkatkan kulitas layanan publik. Pemekaran wilayah di berbagai daerah lebih banyak dilatarbelakangi kepentingan elit politik di daerah. Sehingga pendekatan dalam implementasi kebijakan DOB juga lebih banyak menggunakan pendekatan politik. Kementerian Dalam Negeri juga berpendapat bahwa penambahan DOB tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Bahkan sekitar 80% DOB mengalami kegagalan.Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Pringsewu Propinsi Lampung karena kedua kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten induk yaitu Lampung Selatan dan Tanggamus. Penelitian bertujuan menggali berbagai informasi setempat yang diperlukan dalam rangka menciptakan penguatan desentralisasi dan otonomi daerah sekaligus untuk menghindari berulangnya dampak buruk implementasi otonomi daerah sebagaimana telah berlangsung di kabupaten lainnya. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam juga terstruktur, Fokus group discussion (FGD), observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa empat fungsi pemerintah daerah yaitu pelayanan publik, pembuatan kebijakan, manajemen konflik, dan pemberdayaan masyarakat di kabupaten Pesawaran dan kabupaten Pringsewu menunjukkan kondisi yang berbeda di mana Kabupaten Pringsewu yang lebih baru terbentuknya justru menjalankan empat fungsi pemerintahan dengan lebih baik dibandingkan kabupaten Pesawaran. Keywords : desentralisasi, otonomi derah, daerah otonomi baru (DOB), pemerintah daerah

Item Type: Article
Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) > Prodi Administrasi Negara
Depositing User: RAHAYU SULISTIOWATI
Date Deposited: 25 Oct 2022 02:43
Last Modified: 25 Oct 2022 02:43
URI: http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/45922

Actions (login required)

View Item View Item