Maya Shafira, Maya Shafira and Mashuril Anwar, Mashuril Anwar MODEL KEBIJAKAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR LAMPUNG BERBASIS MASYARAKAT. J. Kebijakan Sosek KP, 11 (2). ISSN 2089-6980

Preview

Text JURNAL KKP.pdf Download (813kB) | Preview

Abstract

Kebijakan dekonsentrasi pengelolaan wilayah pesisir memberikan pekerjaan cukup berat bagi pemerintah Provinsi Lampung yang memiliki 7 (tujuh) kabupaten/kota pesisir dan 132 pulau. Terbatasnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan jarak Ibu kota provinsi dengan wilayah�wilayah pesisir cukup jauh menimbulkan tantangan tersendiri dalam pengelolaan wilayah pesisir Lampung, terutama dalam hal pengawasan. Oleh karena itu, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan guna memaksimalkan pengelolaan wilayah pesisir propinsi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pemanfaatan pesisir Lampung, mengkaji dan menganalisis kebijakan pengelolaan wilayah pesisir Provinsi Lampung saat ini, dan merumuskan model kebijakan pengelolaan wilayah pesisir Lampung yang berbasis masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kebijakan pemerintah Provinsi Lampung dalam pengelolaan wilayah pesisir yang direpresentasikan dalam Perda Prov. Lampung No. 1/2018 masih belum memberikan cukup ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Adapun model pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat yakni menekankan pada pemberdayaan masyarakat dan kearifan lokalnya. Kata Kunci: Lampung; kewenangan; pengelolaan; pesisir; masyarakat

Item Type:	Article
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum (FH) > Prodi Ilmu Hukum
Depositing User:	MAYA SHAFI
Date Deposited:	31 Jan 2022 01:21
Last Modified:	31 Jan 2022 01:21
URI:	http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/38757

Actions (login required)

View Item