Triono, Agus and muhammad akib, akib and HS Tisnanta, Tisnanta (2021) Model Penyelesaian Maladministrasi oleh Ombudsman di Masa Pandemi dalam Mewujudkan Keadilan Administratif. Model Penyelesaian Maladministrasi oleh Ombudsman di Masa Pandemi dalam Mewujudkan Keadilan Administratif. (Unpublished)

Preview

Text LAPORAN PU-DIPA FH-2021.pdf Download (755kB) | Preview

Abstract

Peningkatan jumlah laporan malasministrasi terjadi di hampir seluruh perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Apalagi sejak pandemi covid19, keluhan/laporan pelayanan publik meningkat secara signifikan hingga 100%. Akan tetapi, peningkatan jumlah laporan ini tidak diimbangi dengan penyelesaian maladministrasi oleh Ombudsman secara efektif. Ombudsman sendiri masih terjebak pada administrasi birokrasi yang justru memperlambat penyelesaian maladministrasi sehingga masyarakat tidak dapat segera mendapatkan keadilan. Tujuan penelitian ini adalah mengatasi masalah penumpukan laporan/pengaduan maladministrasi dan sebagai upaya penyelesaian maladministrasi oleh ombudsman yang lebih cepat guna mewujudkan keadilan administratif. Metode pedekatan yang digunakan adalah statute approach yang didukung dengan socio-legal approach. Tahapan penelitian dimulai dari inventarisasi dan analisis normatif bahan hukum (desk evaluation) terhadap pelbagai peraturan terkait penyelesaian maladministrasi dan penelitian lapangan (field research) dengan mengunakan metode pengumpulan data melalui penelusuran dokumen, wawancara mendalam (deep interview) dan Focus Group Discussion (FGD) dengan asisten Ombudsman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ombudsman mempunyai beberapa cara dalam mengatasi laporan maladministrasi yaitu Mediasi/Konsiliasi, ajudikasi, dan rekomendasi. Ombudsman juga dapat melakukan pengawasan atas inisiatif sendiri yang kemudian hasilnya dapat berupa rekomendasi/saran. Untuk kasus maladministrasi yang memerlukan penanganan cepat, Ombudsman dapat menggunakan model Respon Cepat Ombudsman (RCO). Akan tetapi model ini masih terbatas pada kasus-kasus tertentu saja yang harus memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Ombudsman.

Item Type:	Article
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum (FH) > Prodi Doktoral Ilmu Hukum
Depositing User:	HIERONYMUS
Date Deposited:	12 Nov 2021 09:02
Last Modified:	12 Nov 2021 09:02
URI:	http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/35950

Actions (login required)

View Item