Maya Shafira, Maya Shafira and Mashuril Anwar, Mashuril Anwar and Muhammad Akib, Muhammad Akib KEBIJAKAN DEKONSENTRASI PENGELOLAAN PERIKANAN INDONESIA: STUDI PADA PROVINSI LAMPUNG. In: Seminar Nasional Riset dan Kebijakan Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020Tahun 2020, 22 September 2020, Jakarta. (In Press)

Preview

Text paper final Dekonsentrasi Pengelolaan Perikanan Indonesia-1.pdf Download (563kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Bergesernya kewenangan pengelolaan sumber daya alam laut dari desentralisasi menjadi dekonsentrasi memberikan kewenangan pengelolaan sumber daya alam laut dan pulau-pulau kecil sejauh 12 mil di luar minyak dan gas bumi kepada pemerintah provinsi. Kondisi ini merupakan pekerjaan yang cukup berat khususnya bagi pemerintah Provinsi Lampung yang memiliki 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Pesisir dan 132 pulau, sehingga menimbulkan kesulitan dalam pengelolaan sumber daya alam laut terutama sektor perikanan mengingat terbatasnya sumberdaya manusia dan sarana yang dimiliki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pengelolaan perikanan di Provinsi Lampung, implikasi kebijakan dekonsentrasi pengelolaan perikanan bagi masyarakat pesisir Lampung, dan mengetahui strategi mengoptimalkan kebijakan dekonsentrasi pengelolaan perikanan di Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal dengan meneliti berbagai bahan pustaka seperti peraturan perundang-undangan, buku, artikel dan data terkait permasalahan yang dibahas. Selanjutnya data dianalisis secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan dekonsentrasi dalam pengelolaan perikanan menimbulkan beberapa persoalan antara lain tidak stabilnya produksi olahan hasil perikanan, serta volume dan nilai ekspor cenderung menurun. Untuk mengatasi persoalan tersebut ditawarkan beberapa model pengelolaan perikanan yang berbasis pada keberlanjutan dan kemakmuran yakni pengelolaan perikanan berbasis masyarakat dan comanagement. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa kebijakan dekonsentrasi pengelolaan perikanan belum seutuhnya berpihak pada masyarakat pesisir khususnya nelayan. Kebijakan dekonsentrasi pengelolaan perikanan belum mampu menjamin kesejahteraan. Oleh karena itu, model pengelolaan perikanan berbasis masyarakat dan co-management dapat menjadi opsi dalam pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan berkemakmuran. Kata Kunci: dekonsentrasi, pengelolaan, perikanan, Lampung

Item Type:	Conference or Workshop Item (Paper)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum (FH) > Prodi Doktoral Ilmu Hukum
Depositing User:	MAYA SHAFI
Date Deposited:	18 Nov 2020 01:34
Last Modified:	18 Nov 2020 01:34
URI:	http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/25864

Actions (login required)

View Item