Rosalia, Feni (2016) TANAH DAN BONUS DEMOGRAFI (Peran Pemerintah Menghadapi Bonus Demografi 2020-2030 Dalam Kaitannya Dengan Terbatasnya Ketersediaan Tanah)1. In: Seminar Nasional Fisip Universitas Lampung, 9 November 2016, BANDAR LAMPUNG.

Preview

Text artikel sefila PDF.pdf Download (494kB) | Preview

Abstract

Bonus demografi adalah saat komposisi jumlah penduduk dengan usia produktif (15-65 tahun) mencapai titik maksimal, dibandingkan dengan usia non produktif (0-14 tahun dan di atas 65 tahun). Bonus demografi akan berhasil jika didukung oleh kesiapan bidang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, termasuk pertanahan. Semua usaha pembangunan khususnya pembangunan di bidang materil baik di kota maupun di desa banyak sekali memerlukan tanah sebagai tempat penampungan dan sebagai sarana utamanya. Namun akibat terbatasnya ketersediaan tanah mengakibatkan bonus demografi mengalami kendala karena usia produktif yang melimpah hanya dapat memenuhi tanah dalam ruang yang terbatas. Dengan kata lain usia kerja dan peluang kerja bertambah tetapi tanah tidak akan pernah bertambah. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah menghadapi bonus demografi dalam kaitannya dengan terbatasnya ketersediaan tanah. Peran Pemerintah dapat dilakukan melalui tiga hal. Pertama, peran Pemerintah dengan memanfaatkan tanah-tanah terlantar melalui program reforma agraria dan program strategis. Dengan reforma agraria, tanah terlantar dapat dimanfaatkan untuk program pertanian dan non pertanian, sedangkan melalui program strategis tanah terlantar dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sektor pangan (dengan menyediakan lahan produksi), energi, dan perumahan rakyat. Kedua, peran Pemerintah dengan menggunakan hak pinjam kawasan hutan untuk digunakan dalam kegiatan pembangunan non kehutanan. Pelaksanaan peran kedua ini jangan sampai mengganggu fungsi hutan atau tataguna hutan dan harus tetap menjaga kelestarian hutan. Selanjutnya peran ketiga Pemerintah adalah program intensifikasi tanah/lahan dengan memanfaatkan seoptimal mungkin tanah/lahan yang ada. Semua peran Pemerintah tersebut sebagai alternatif pemecahan masalah, karena walaupun tanah dalam rangka pelaksanaan pembangunan terbatas, namun besarnya usia produktif tetap dapat memanfaatkan beberapa peluang kerja di berbagai sektor pembangunan dengan memanfaatkan keterbatasan tanah tersebut.

Item Type:	Conference or Workshop Item (Paper)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) > Prodi Ilmu Pemerintahan
Depositing User:	FENI ROSAL
Date Deposited:	02 Jun 2017 07:37
Last Modified:	11 Sep 2019 06:16
URI:	http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/2474

Actions (login required)

View Item