Kurniawan, Budi (2015) Kritik dan Saran Untuk Perbaikan UU 23 tahun 2014. In: Desentralisasi atau Resentralisasi: Tinjauan Kritis Terhadap UU 23 NO 23/ 2014. Bulaksumur Empat, Yogyakarta, pp. 41-48. ISBN 978-602-72593-5-5
|
Text
Kritik-dan-Saran-Untuk-Perbaikan-UU-23-Tahun-2014.pdf Download (210kB) | Preview |
Abstract
UU 23 tahun 2014 lahir dari adanya keresahan akan dampak negatif yang ditimbulkan UU no 32 tahun 2004. Ada beberapa masalah yang disorot sebagai kelamahan UU lama (UU 32/2004) yang ditulis oleh sang arsitek, yakni DIRJEN Otda Kemendagri, Djohermansyah Djohan di Kompas (25 April 2015) beberapa waktu yang lalu. Pertama dan yang paling penting adalah lemahnya fungsi gubernur dan pemerintah pusat dalam mengontrol pemerintah kabupaten dan kota. Dalam banyak kasus, gubernur sebagai kepanjangan pemerintah pusat di daerah gagal mencegah abuse of power dari pemerintah kota dan kabupaten terutama dalam masalah pertambangan, kelautan dan kehutanan. Dampak negatifnya adalah kerusakan lingkungan yang parah akibat eksploitasi pemerintah kabupaten dan kota dalam rangka meningkatakan pendapatan daerah. Muncul raja-raja kecil di daerah yang tanpa bisa dikontrol gubernur dan pemerintah pusat ini, dalam banyak kasus tidak bisa berkoordinasi dengan gubernur yang biasannya dikarenakan perbedaan latar belakang politik. Dan di sisi yang lain gubernur berada pada posisi menggantung tanpa bisa berpijak. Kedua, maraknya daerah pemekaran yang kebablasan. Ketiga, ada kewenangan yang tumpang tindih.
Item Type: | Book Section |
---|---|
Subjects: | J Political Science > JF Political institutions (General) J Political Science > JS Local government Municipal government |
Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) > Prodi Ilmu Pemerintahan |
Depositing User: | Budi Kurniawan |
Date Deposited: | 30 May 2020 20:01 |
Last Modified: | 30 May 2020 20:01 |
URI: | http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/21198 |
Actions (login required)
View Item |