Syarief, Makhya and Maulana, Mukhlis (2019) DESENTRALISASI FISKAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KINERJA OTONOMI DAERAH PASCA PEMEKARAN (Studi di Kabupaten Tulang Bawang, Tuba Barat, dan Mesuji Lampung)(Penilaian). COSMOGOV, 5 (2). pp. 147-162. ISSN 2540-8674

Preview

Text 2. Desentralisasi Fiskal dan Implikasinya Trhadap Kinerja Otonomi Daerah Pasca Pemekaran (studi di Kab. Tulang Bawang, Kab. Tuba Barat, dan Mesuji Lampung.pdf Download (757kB) | Preview

Abstract

Desentralisasi fiskal secara teori akan berimplikasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta peningkatan akuntabilitas dan efisiensi. Dalam perspektif pemerintahan, desentralisasi fiskal kemudian menjadi strategi yang wajib dijalankan oleh pemerintah pusat untuk membangun hubungan yang selaras antar unit pemerintahan baik secara vertikal maupun horizontal. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah benarkah desentralisasi fiskal dapat mewujudkan kemandirian pada daerah-daerah pasca pemekaran sebagai wujud kinerja otonomi daerah? dengan locus di Provinsi Lampung, yaitu Kabupaten Tulang Bawang (sebagai kabupaten induk), Tulang Bawang Barat, dan Mesuji (hasil pemekaran). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan atau analisa kualitatif. Secara faktual terbukti bahwa sepuluh tahun pasca pemekaran, jumlah transfer dana dari pusat maupun pertumbuhan ekonomi pada tiga kabupatan pasca pemekaran selalu meningkat setiap tahun. Namun demikian, terdapat dua temuan terkait dengan relasi antara desentralisasi fiskal dengan kinerja otonomi daerah. Pertama, desentralisasi fiskal lebih banyak dimaknai sebagai penyerahan sejumlah uang ke daerah sehingga strategi peningkatan kemampuan keuangan lebih berfokus pada seberapa besar uang dari pusat dapat masuk ke daerah dalam bentuk dana perimbangan. Kedua, pemberian wewenang kepada daerah untuk memungut sumber pendapatan dalam bentuk pajak dan retribusi daerah justru lebih dominan dilakukan demi tujuan pendapatan daripada pelayanan. Oleh karena itu, meskipun desentralisasi fiskal berimplikasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten induk maupun kabupaten pemekaran, namun ternyata belum mampu mewujudkan kemandirian daerah. Pada konteks yang lebih makro, penelitian ini memiliki keterbatasan argumentasi karena kinerja otonomi atau kemandirian daerah hanya mampu dinilai pada sisi makro-ekonomi serta sisi kemampuan keuangan. Sejatinya, terdapat indikator atau aspek yang lebih komprehensif selain keduanya.

Item Type:	Article
Subjects:	J Political Science > JS Local government Municipal government
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) > Prodi Ilmu Pemerintahan
Depositing User:	SYARIEF MAKHYA SYARIEF
Date Deposited:	13 May 2020 01:50
Last Modified:	13 May 2020 01:50
URI:	http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/19591

Actions (login required)

View Item