Mukhlis, Maulana and makhya, syarief and PRIANGGA, PIPING SETIA (2014) ANALISIS ISU KEBIJAKAN DALAM PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH (Studi Di BP4K Kabupaten Pesawaran). Universitas Lampung. (Unpublished)

Preview

Text Laporan DIPA FISIP 2015.pdf Download (780kB) | Preview

Abstract

Dalam rangka mengatasi persoalan pelayanan publik, pemerintah daerah dihadapkan pada keterbatasan sumberdaya. Dilihat dari perspektif peran dan fungsi pemerintah, maka semakin meluas apapun berbagai isu-isu kebijakan publik seyogyanya harus bisa diatasi dan dipecahkan oleh pemerintah sehingga masyarakat memperoleh kepuasan atas pelayanan yang diberikan oleh kelembagaan pemerintah daerah. Salah satu urusan wajib pemerintah daerah adalah sektor pertanian, termasuk perikanan dan kehutanan. Sektor ini terbukti dapat diandalkan dalam menghadapi krisis ekonomi di Indonesia. Penelitian ini hendak menjawab pertanyaan tentang isu-isu kebijakan publik apa yang berkembang pada kelembagaan pemerintah (dalam hal ini BP4K Kabupaten Pesawaran), keterbatasan apa yang dihadapi oleh lembaga tersebut dalam mengatasi isu-isu kebijakan publik dan pelayanan publik, serta rekomendasi kebijakan seperti apa yang bisa mengantisipasi dan mengatasi berbagai persoalan isu-isu kebijakan yang dialami oleh BP4K Kabupaten Pesawaran di masa mendatang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isu strategis dan/atau permasalahan yang dihadapi oleh BP3K di Kabupaten Pesawaran secara umum terdiri atas 7 (tujuh) aspek mulai aspek kelembagaan penyuluh dan kelompok tani, aspek penyuluh, aspek petani, aspek kerja sama, aspek sarana prasarana, aspek penyelenggaraan penyuluhan, dan aspek pembiayaan. Sedangkan isu kebijakan dalam pengorganisasian kelembagaan penyuluhan pertanian yang dijumpai pada kegiatan penyuluhan pertanian termasuk peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran dalam aspek kelembagaan mencakup (1) Dalam kelembagaan BP4K, meskipun seharusnya sudah ada keterpaduan, namun masih ada pemisahan antara sektor perkebunan, perikanan, kehutanan, dan tanaman pangan sehingga pola koordinasi belum berjalan baik. (2) BP4K Kabupaten Pesawaran belum optimal dalam memberikan dukungan regulasi (keputusan bupati), dukungan anggaran maupun dukungan instrumen yang dibutuhkan oleh BP3K dalam pelaksanaan penyuluhan maupun penilaian kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani. (3) Kelembagaan petani di tingkat desa juga masih terpecahpecah ke dalam sektor tertentu (kehutanan misalnya), padahal idealnya sektor tersebut adalah seksi atau bagian atau sub-bidang dari kelompok tani.

Item Type:	Other
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) > Prodi Ilmu Pemerintahan
Depositing User:	Maulana Mukhlis
Date Deposited:	06 Mar 2020 05:50
Last Modified:	06 Mar 2020 05:50
URI:	http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/18410

Actions (login required)

View Item