Atuzzapiroh, Ida Fitri and Yuswanto, yuswanto and Marlia, Eka Putri (2018) PENYELENGGARAAN DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI LAMPUNG. Jurnal Ilmiah Hukum Administrasi Negara, 5 (2).

Preview

Text jurnal DBH Pajak Kendaraan Bermotor.pdf Download (71kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK PENYELENGGARAAN DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI LAMPUNG Oleh Ida Fitri Atuzzapiroh, Yuswanto, Marlia Eka Putri A.T. DBH merupakan hak daerah atas pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara yang dihasilkan dari masing-masing daerah yang besarnya ditentukan atas dasar penghasilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya DBH penerimaan PKB dan BBN-KB. Berdasarkan kenyataan dilapangan dalam penyelenggaraan DBH penerimaan PKB dan BBN-KB sering terjadi keterlambatan provinsi dalam membayar DBH kepada kabupaten/kota. Permasalahan yang akan dijawab yaitu: 1) Bagaimanakah penyelenggaraan DBH penerimaan PKB dan BBN-KB di Provinsi Lampung? dan 2) Apa sajakah faktor- faktor pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan DBH penerimaan PKB dan BBN-KB di Provinsi Lampung? Metode ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Dalam melengkapi data sekunder dilakukan dengan membaca, mengutip, serta menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang- undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian, sedangkan untuk data primer dilakukan wawancara kepada beberapa narasumber. Pedoman dari penyelenggaraan DBH penerimaan PKB dan BBN-KB yaitu UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Perda Provinsi Lampung Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Dasar hukum penyelenggaraan DBH tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur. Salah satu faktor pendukung dari penyelenggaraan DBH penerimaan PKB dan BBN-KB adalah adanya kesanggupan keuangan Provinsi untuk membayar Dana Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota, sedangkan penghambatnya yaitu Kurangnya kesadaran pemilik kendaraan bermotor untuk membayar PKB maupun BBN-KB, apabila tidak didukung oleh masyarakat sebagai wajib pajak maka akan berpengaruh terhadap besaran DBH yang diterima oleh tiap kabupaten/kota.

Item Type:	Article
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum (FH) > Prodi Ilmu Hukum
Depositing User:	Marlia Eka Putri
Date Deposited:	24 May 2019 04:28
Last Modified:	24 May 2019 04:28
URI:	http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/13216

Actions (login required)

View Item