Rudy, Rudy and Yusnani, Hasyimzoem and Roro, Rukmi and Siti, Khoiriah (2018) Model Social Justice Assesment Dalam pembentukan Peraturan di Daerah. AURA. ISBN 978-602-5940-75-0

Preview

Text Model Sosial Justice Assesment Dalam Pembentukan Peraturan di Daerah.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Perkembangan ketatanegaraan dan kejatuhan negara-negara dengan bentuk negara kesatuan pola sentralistik menyebabkan perubahan paradigma dalam pola pemerintahan dengan mengedepankan kebijakan desentralisasi pemerintahan.Berbicara mengenai hukum di Indonesia tidak akan lepas dari hukum positif yang berakar dari positivisme hukum yang dikembangkan oleh John Austin dilanjutkan oleh Hans Kelsen, dan disempurnakan oleh HLA HART. Dalam sistem hukum Indonesia, Kelsen khususnya, mempunyai arti mendalam sebagai peletak dasar teori hirarki hukum yang kemudian dijadikan landasan dalam menentukan validitas peraturan perundang-undangan di Indonesia.Keberadaan peraturan perundang-undangan tingkat daerah pada hakikatnya merupakan akibat diterapkannya prinsip desentralisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Suatu peraturan perundang-undangan yang baik sekurangkurangnya harus memiliki tiga landasan, yaitu landasan:(1) filosofis, (2) landasan sosiologis dan (3) landasan yuridis.

Item Type:	Book
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum (FH) > Prodi Ilmu Hukum
Depositing User:	SITI KHOIRIAH
Date Deposited:	29 Jan 2019 04:17
Last Modified:	29 Jan 2019 04:17
URI:	http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/10615

Actions (login required)

View Item