Mukhlis, Maulana (2018) Pilkada dan Netralitas Birokrasi. Harian Umum "Lampung Post", XLIII (14474).

Text OPINI (Maulana Mukhlis)-02 (19-04-18).doc Download (46kB)

Abstract

SALAH satu isu dalam tata kelola pemerintahan terkait dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada) adalah sejauh mana petahana (yang sedang cuti) benar-benar cuti dan tidak mempengaruhi birokrasi untuk ‘tunduk’ kepadanya dalam rangka pemenangan Pilkada. Birokrasi di sini tentu menyangkut seluruh jaringan organisasi perangkat daerah (OPD) melalui peran kepala OPD nya, termasuk juga siapa Pelaksana Tugas (Plt) atau Penjabat Sementara (Pjs) kepala daerah yang ditunjuk. Isu ‘siapa’ Plt atau Pjs kepala daerah menjadi menarik karena sangat berpengaruh terhadap asumsi publik tentangnya, hubungannya dengan calon kepala daerah, serta kepentingan kekuasaan secara vertikal terhadap daerah tersebut. Berbagai riset tentang posisi birokrasi dalam Pilkada secara garis besar membuktikan dua hal. Pertama, bahwa aparatur birokrasi sejujurnya ingin (dan lebih nyaman) berada dalam posisi yang netral dalam Pilkada; keadaan politik-lah (terutama apabila petahana menjadi salah satu calon) yang pada akhirnya membuat mereka ‘kucing-kucingan’. Kedua, selama musim Pilkada, kinerja aparatur birokrasi di pemerintahan terbukti sangat stagnan untuk sekedar jalan. Kedua temuan itu menunjukkan bahwa agenda reformasi birokrasi pada akhirnya selalu ‘mentok’ terutama pada isu politisasi birokrasi ini.

Item Type:	Article
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) > Prodi Ilmu Pemerintahan
Depositing User:	Maulana Mukhlis
Date Deposited:	19 Apr 2018 02:59
Last Modified:	19 Apr 2018 02:59
URI:	http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/6741

Actions (login required)

View Item