Sujadmiko, Bayu (2018) KEBIJAKAN INDONESIA DALAM SDA PERIKANAN. In: SEMINAR NASIONAL FH UNILA 2018 "KEBIJAKAN NEGARA DALAM BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN DI ERA OTONOMI DAERAH", 11 OKTOBER 2018, Swiss-Bel Hotel Lampung. (Submitted)

[img] Text
Kebijakan Konservasi Pemerintah Indonesia.pdf

Download (113kB)

Abstract

Indonesia merupakan sebuah negara dengan luas wilayah lautan 2/3 lebih banyak dibanding wilayah daratan yakni sebesar 3,25 juta km2 lautan, dan 2,55 juta km2 Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Hal tersebut mengisyaratkan bahwa Indonesia memiliki potensi di bidang perikanan yang cukup besar. Sumber daya ikan diharapkan menjadi salah satu tumpuan ekonomi nasional di masa mendatang. Hal ini disebabkan ikan telah menjadi salah satu komoditas penting, tidak hanya untuk Indonesia tetapi juga masyarakat dunia. Pemerintah Indonesia sebagai penyelenggara kekuasaan negara sebagaimana diamanatkan pada pembukaan konstitusi memiliki tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum kepada tiap-tiap warga negaranya. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan sumber daya ikan yang ada untuk kepentingan masyarakat. Hal ini sejalan dengan muatan pasal dari Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri yang secara eksplisit menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementrian Kelautan dan Perikanan, per tahun 2017 angka potensi sumber daya ikan di Indonesia mencapai 12,54 Juta Ton/Tahun. Banyaknya jumlah cadangan sumber daya ikan yang dapat dimanfaatkan bagi warga negara Indonesia tentunya merupakan suatu hal yang baik. Namun, kendati demikian, jumlah cadangan sumber daya ikan yang banyak tersebut jika tidak dibarengi dengan konservasi sumber daya ikan yang baik maka ke depannya hal ini akan berdampak buruk bagi rakyat Indonesia, salah satunya dengan menurunnya jumlah dari stok ikan tersebut. Bahkan untuk beberapa spesies tertentu hal ini dapat menjadi penyebab kepunahan. Pada penelitian ini, penulis hendak meneliti terkait kebijakan seperti apakah yang diambil oleh pemerintah Indonesia selaku pembentuk kebijakan publik pada bidang konservasi sumber daya ikan. Lalu, apakah kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia tersebut telah sesuai dengan standar-standar konservasi menurut ketentuan hukum internasional.

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum (FH) > Prodi Ilmu Hukum
Depositing User: Bayu Sujadmiko
Date Deposited: 02 Nov 2018 01:56
Last Modified: 02 Nov 2018 01:56
URI: http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/9198

Actions (login required)

View Item View Item