Handayani, Dwi Wahyu DINAMIKA KERJASAMA INDONESIA DAN MALAYSIA TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA. Jurnal Sosiologi. ISSN 14110040

[img] Text
dokumen jurnal dinamika migrasi.pdf

Download (158kB)

Abstract

Masalah yang mencuat tentang TKI di Malaysia adalah deportasi, perlakuan tidak manusiawi, eksploitasi dan sebagainya. Apabila Pemerintah RI memandang TKI sebagai pasar yang penting karena terkait devisa, maka perlu dilengkapi dengan undang-undang serta kelembagaan, kesepakatan kerjasama, termasuk dukungan APBN yang memadai. Namun, terjadi tarik ulur kesepakatan antara Indonesia dan Malaysia mengenai upaya kerjasama dalam perlindungan dan penempatan TKI di Malaysia. Kesepakatan sudah ada tetapi belum sepenuhnya mampu melindungi TKI. Oleh sebab itu, penelitian untuk menganalisa dinamika kerjasama Indonesia dan Malaysia dalam penempatan dan perlindungan tenaga kerja pada era kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudoyono (2004-2014) menjadi sangat penting. Masalah penelitian adalah bagaimana dinamika kerjasama Indonesia dan Malaysia tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja? Hasil penelitian dengan metode deskriptif kualitatif ini untuk menjawab bagaimana dinamika kerjasama Indonesia dan Malaysia tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja. Kegunaan secara teoritis adalah memperkaya kajian kontemporer dalam bidang pemerintahan dan hubungan internasional. Kegunaan secara praktis, dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemerintah sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat. Hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia mengenai tenaga kerja tidak terlepas dari tujuan masing-masing untuk memenuhi terwujudnya kepentingan nasional. Hasil penelitian adalah pertama, TKI di Malaysia adalah sebuah fenomena rasional ekonomi yang didasarkan kepentingan dua negara, angka permintaan Malaysia atas TKI tinggi, Indonesia juga mendapat manfaat ekonomi sebagai sumber devisa terbesar dan membantu perekonomian nasional. Kedua, dinamika kerjasama upaya penempatan dan perlindungan TKI di Malaysia dari masa ke masa dipengaruhi oleh kendala internal 2 negara yaitu sistem ketenagakerjaan masing-masing negara. Malaysia dan Indonesia belum meratifikasi konvensi Buruh Migran. Malaysia pun tidak memiliki aturan hukum yang khusus mengurusi para TKI sektor informal. Malaysia juga menentang konsep legally binding dan standar perlindungan pekerja migran ilegal berdasarkan hak asasi manusia. Ketiga, power bargaining Indonesia lemah karena citra buruk pengelolaan tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri, diantaranya adanya TKI illegal, TKI tanpa keahlian dan pemahaman budaya negara penerima, tidak jelasnya kontrak kerja, adanya pungli terhadap TKI di dalam negeri. Kata kunci: Kerjasama Indonesia dan Malaysia, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Item Type: Article
Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) > Prodi Hubungan Internasional
Depositing User: DWI WAHYU HANDAYANI
Date Deposited: 25 Apr 2018 06:37
Last Modified: 25 Apr 2018 06:37
URI: http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/6823

Actions (login required)

View Item View Item