Pro-poor Budget Policy, Kelompok Kerja (2005) Penerapan Kebijakan Pro-poor Budget (Kebijakan Anggaran Berpihak pada Orang Miskin). WWF-Indonesia, DFID MFP, Departemen Kehutanan, Ford Foundation, Jakarta. ISBN 979-25-1040-0

Preview

Text pendekatan praktis penerapan kebijakan pro-poor budget-ilovepdf-compressed.pdf Download (5MB) | Preview

Abstract

sejalan dengan pengertian tersebut, strategi Nasional penanggulangan Kemiskinan (SNPK, 2005), mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, yang tidak terpenuhi hak-hak dasamya2 untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Definisi kemiskinan ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin, baik laki-laki maupun perempuan/ mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Definisi ini menggariskan bahwa kemiskinan sebenarnya merupakan suatu peristiwa penolakan dan tidak teryenuhinya hak, serta adanya pengakuan bahwa orang miskin terpaksa menjalani kemiskinan dan seringkali mengalami pelanggaran hak yang dapat merendahkan martabatnya sebagai manusia. oleh karena itu, konsep ini memberikan penegasan terhadap kewajiban negara untuk menghargai, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin.

Item Type:	Book
Subjects:	S Agriculture > SD Forestry
Divisions:	Fakultas Pertanian (FP) > Prodi Magister Ilmu Kehutanan
Depositing User:	CHRISTINE
Date Deposited:	20 Feb 2018 03:35
Last Modified:	20 Feb 2018 03:35
URI:	http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/6490

Actions (login required)

View Item