Utoyo, Bambang (2017) Analisis Kebijakan Prinsip Governance dan Aktor Melalui Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam Perencanaan Kota. Spirit Publik, 12 (1). pp. 45-56. ISSN 1907-0489

Preview

Text Jurnal-Spirit Publik-2017-Bambang US.pdf Download (275kB) | Preview

Abstract

Perencanaan tata ruang kota sebagai bagian dari kegiatan perencanaan tata ruang sebenarnya adalah bentuk rumusan kebijakan publik yang berkaitan dengan pengelolaan ruang kota. Langkah yang diambil oleh pelaku kebijakan dalam proses perumusan kebijakan publik akan sangat ditentukan oleh perspektif yang digunakan. Tata kelola sebagai perspektif utama dalam administrasi publik dan manajemen menuntut penerapan prinsip-prinsip yang dikaitkan dengannya untuk mencapai pemerintahan yang baik. Menimbang ini, masalah penelitiannya adalah: bagaimana prioritas prinsip tata kelola yang terkait dengan aktor/agen yang terlibat dalam perencanaan kota? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis prioritas prinsip tata kelola yang berkaitan dengan aktor/agen yang terlibat dalam perencanaan kota. Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan analisis model kuantitatif, yaitu Analytical Hierarchy Process. Sumber data diambil dari responden penelitian yang terdiri dari unsur pemerintah kota; Sektor masyarakat sipil dan swasta (bisnis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa prioritas penerapan prinsip tata kelola dalam perencanaan kota berdasarkan pelaku/agen yang terlibat adalah: pertama: partisipasi (3,141); kedua: responsif (3.021); ketiga: transparansi (3.009); dan keempat: akuntabilitas (2.867), dengan nilai aktor: masyarakat sipil (1.168); pemerintah kota (1.096); dan bisnis (swasta) dengan nilai masing-masing (0,736). Partisipasi masyarakat madani dilakukan di seluruh tahapan perencanaan kota dalam bentuk penyediaan data dan informasi, pendapat dan aspirasi, serta keberatan dan bantahan terhadap konsep pembangunan teritorial kota. Sementara itu, secara praktis, penelitian tersebut merekomendasikan perlunya peraturan tentang partisipasi masyarakat sipil dalam perencanaan kota di alam untuk menemukan praktik terbaik; Penerapan prinsip tata kelola harus menjadi pola pikir petugas publik dan perencana dalam perencanaan tata ruang.

Item Type:	Article
Uncontrolled Keywords:	Perencanaan kota; Pemerintahan dan aktor
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) > Prodi Administrasi Negara
Depositing User:	Dr Bambang utoyo
Date Deposited:	17 Nov 2017 04:19
Last Modified:	17 Nov 2017 04:19
URI:	http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/5801

Actions (login required)

View Item