eko raharjo, eko and Emilia susanti, susanti (2022) OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM BERBASIS DIGITAL MELALUI PERSIDANGAN VIRTUAL SEBAGAI PERWUJUDAN ASAS PERADILAN CEPAT DAN MURAH PADA ERA INDUSTRY 4.0. LPPM UNILA, LP2M UNILA. (Unpublished)

[img]
Preview
Text
18215.pdf

Download (914kB) | Preview

Abstract

Pandemi Covid-19 saat ini menjadi permasalahan global yang berdampak negatif pada seluruh aspek kehidupan termasuk penyelenggaraan sidang peradilan pidana. Kebijakan pencegahan penyebaran covid melalui social distancing. Dasar hukum pelaksanaan persidangan pidana secara virtual di atur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya dan Nota kesepahaman yang ditandatangani oleh MA, Kemenkum HAM dan Kejaksaan Agung dalam nota No. 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP.17/E/Ejp/4/2020 dan Nomor Pas 06.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference. Dalam implementasinya persidangan berbasis virtual menuai pro dan kontra mulai dari harmonisasi kebijakan persidangan virtual yang kontra dengan kebijakan dalam KUHAP, permaslahan prinsip fair trial, kendala dalam pembuktian dan keterbatasan sarana dan prasarana peradilan yang tidak merata. Penelitian ini bertujuan Pertama menemukan konstruksi kebijakan ideal persidangan pidana secara virtual di masa pandemi dan era new normal Kedua Merumuskan konstruksi kebijakan persidangan pidana berbasis virtual di masa depan. Penelitian ini menggunakan pendekatan socio legal approach dan pendekatan statute approach. Adapun sumber data diproleh secara normative dan empiris melalui FGD dan indepth interview kepada stakeholder terkait dengan lokasi penelitian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kejaksaan Negeri Lampung. Penelitian ini sejalan dengan rencana strategis penelitian Universitas Lampung yaitu fokus pada Pengembangan TIK dengan isu Reformasi birokrasi dan layanan publik dalam pengelolaan TIK dan E- Government dalam layanan dan Pemanfaatan TIK di bidang pemerintahan dan Sosial Hukum. Penelitian ini juga sejalan dengan Cetak biru pembaharuan peradilan 2010-2035 telah menetapkan bahwa salah satu indikator peradilan yang ideal adalah Peradilan yang modern dengan berbasis Teknologi Informasi terpadu. Urgensi penelitian ini adalah kebutuhan pelaksanaan peradilan pidana yang efekti, ekonomis,cepat dan efisien memberikan rasa keadilan bagi masyarakat guna mewujudkan asas peradilan cepat, biaya murah dan ringan. Hasil penelitian ini akan menjadi terobosan hukum dalam kebijakan penyelenggaraan persidangan pidana berbasis virtual yang sesuai dengan rasa keadilan dan berkepastian hukum pada era digitalisasi 4.0. out put dari penelitian ini adalah Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran penelitian ini adalah jurnal internasional yang terindeks SCOPUS accepted dan sedangkan output tambahan adalah Prosiding dalam seminar nasional pada Akhir Tahun 2022.

Item Type: Other
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum (FH) > Prodi Ilmu Hukum
Depositing User: S.H., M.H Emilia Susanti
Date Deposited: 19 May 2023 01:29
Last Modified: 19 May 2023 01:29
URI: http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/51801

Actions (login required)

View Item View Item