Fathoni, Fathoni and Tisnanta, HS (2019) PARADIGMA HUKUM PANCASILA SEBAGAI DASAR MEMBANGUN DESA TANGGUH BENCANA DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN. In: Penelitian Terapan. (Unpublished)

[img]
Preview
Text
Hieronymus Soerjatisnanta_FH_PU_edit.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Tahapan penanggulangan bencana meliputi (a) pra bencana, (b) saat tanggap darurat, dan (c) pasca bencana, yang dilaksanakan dalam kerangka hukum Pancasila dan Konstitusi. Paradigma hukum Pancasila tertuang dalam asas-asas hukum dan prinsip-prinsip penanganan bencana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 24 tahun 2007. Paradigma hukum Pancasila mengedepankan nilai kemanusiaan dan gotong royong serta pranata dan nilai-nilai kearifan lokal sebagai modal sosial. Dalam implementasinya tidak dapat dilepaskan dengan aspek peraturan perundangan, kelembagaan dan budaya masyarakat. Namun, harus diakui bahwa masyarakat seringkali gagal menghadapi bencana pada setiap tahapan penanganan bencana. Oleh sebab itu dibutuhkan upaya dan kebijakan strategis untuk memperkuat implementasi aturan hukum (UU No. 4 tahun 2007) dengan memberdayakan modal sosial untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana. Kebijakan dimaksud bukan hanya pada tingkat pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten, tetapi juga pemerintahan desa sebagai ujung tombaknya. Penelitian ini bertujuan untuk memperkuat pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah dengan memberdayakan modal sosial yang hidup dalam masyarakat sehingga terbangun ketangguhan dan kemandirian daerah dalam menghadapi bencana pada setiap tahapan. Metode pedekatan yang digunakan adalah socio legal yang bersifat kualitatif. Tahapannya meliputi inventarisasi dan analisis normatif bahan hukum (desk evaluation) dan penelitian lapangan dengan mengunakan alat pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, FGD, dan penulusuran dokumen yang dilakukan dalam kerangka memperkuat kebijakan hukum Upaya memperkuat dilakukan dengan mengkonstruksikan kembali hubungan antara aspek peraturan dan kelembagaan dengan tahap-tahap penanganan bencana. Rekonstruksi dilakukan dengan menempatkan nilai Pancasila dan nilai kearifan lokal masyarakat Lampung yaitu piil peseng giri dengan berbagai elemen nilai yang terkandung didalamnya sebagai modal sosial untuk mewujukan daerah tangguh bencana. Locus penelitian yang dipilih adalah kabupaten Lampung Selatan dengan pertimbangan bahwa daerah tersebut mempunyai tingkat kerentanan bencana alam yang cukup tinggi, khususnya dengan keberadaan Anak Gunung Krakatao. Tahapan pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah (a) pemetaan peraturan dalam kerangka sistem hukum positif, (b) pemetaan kelembagaan, (c) pemetaan modal sosial yang ada dilokasi penelitian. Dari pemetaan tahap pertama akan diperoleh asas dan prinsip penanganan bencana dengan mempertimbangkan tahapan penanganan bencana, pranata sosial dan modal sosial masyarakat. Pada tahap kedua penelitian, dilakukan simulasi kembali interaksi hubungan antara peraturan perundangan dan kelembagaan dengan asas dan prinsip penanganan bencana. Simulasi ini akan menghasilkan model daerah tahan/tangguh bencana yang berbasis pada pranata dan nilai kearifan lokal yang merupakan modal sosial dalam menghadapi setiap tahapan bencana. Model tersebut kemudian dirumuskan dalam policy brief dan/atau naskah akademik peraturan di tingkat kabupaten atau desa. Luaran penelitian ini adalah policy brief kebijakan daerah dan/atau naskah akademik peraturan desa tentang desa tangguh/tahan bencana berbasis pada modal sosial (TKT 6). Selain itu, luaran penelitian ini adalah artikel yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi (Fiat Yustisia – Sinta 2) dan Artikel yang akan dipresentasikan dalam International Conference on Fundamental Rights (I-Coffees) Tahun 2019

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Fathoni - Fathoni
Date Deposited: 17 May 2023 01:27
Last Modified: 17 May 2023 01:27
URI: http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/51729

Actions (login required)

View Item View Item