Sumarja, FX and Akib, Muhammad (2022) POLITIK HUKUM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG CIPTA KERJA. FH Unila, Bandar Lampung. (Unpublished)

Preview

Text Dr FX SumarjaSHMHum_FH_Magister Hukum_Laporan akhir 13 Sept 2022_Final.pdf Download (554kB) | Preview

Abstract

Pertambangan merupakan sektor yang mendapat perhatian serius dari pemerintah, mengingat kegiatan usaha pertambangan tersebut memberikan kontribusi yang cukup besar bagi masuknya devisa negara, hal ini terlihat dengan banyaknya perizinan Kuasa Pertambangan di daerah. Di sisi lain dengan meningkatnya jumlah kegiatan usaha pertambangan baik yang melibatkan investasi asing maupun nasional, menimbulkan eksploitasi besar-besaran dan mengakibatkan pencemaran serta rusaknya lingkungan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mencatat setidaknya terdapat 3 masalah pertambangan mulai dari masalah perizinan, konflik dengan penduduk lokal, hingga pencemaran akibat limbah tailing pertambangan. Saat kegiatan penambangan selesai, masalah belum berakhir hal ini dikarenakan ada beberapa perusahaan tambang yang meninggalkan lubang-lubang bekas tambang begitu saja. Jika mengikuti aturan UU No. 4 Tahun 2009, perusahaan tambang wajib melakukan semua kegiatan Reklamasi dan Kegiatan Pasca tambang sekaligus menyetor dana jaminan Reklamasi dan Pasca tambang. Meskipun terdapat aturan fakta di lapangan masih saja banyak terjadi pelanggaran berupa lubang-lubang bekas tambang dibiarkan terbuka dan menjadi danau raksasa yang menelan korban jiwa. Undang-undang cipta kerja bukannya memperkuat pengaturan justru membebaskan kewajiban perusahaan dalam perbaikan lahan bekas tambang. Hasil penelitian ditemukan bahwa politik hukum pengelolaan pertambangan berdasarkan undang-undang cipta kerja arahnya lebih condong pada pertumbuhan ekonomi sebagai titik sentral dengan cara memberikan kemudahan dan insentif kepada investor sebagai pelaku usaha. Sebagai solusinya, model kebijakan pengelolaan pertambangan berwawasan lingkungan dengan penerapan model siklus Plan Do Check Act (PDCA), serta penekanan terhadap pembangunan berkelanjutan.

Item Type:	Other
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum (FH) > Prodi Magister Hukum
Depositing User:	Sumarja FX sumarja
Date Deposited:	04 May 2023 07:46
Last Modified:	04 May 2023 07:46
URI:	http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/51059

Actions (login required)

View Item