Emilia susanti, susanti and Kasmawati, Kasmawati Optimasi Recovery Aset Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Progresif. In: Dinamika Pembaharuan Hukum. Pusaka Media, Bandar Lampung, pp. 53-71.
|
Text
Monograf Dinamika Pembaruan Hukum-halaman-1-8,53-71.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Korupsi merupakan perbuatan pidana yang berkaitan dngan tindakan penyuapan serta manipulasi termasuk juga perbuatan lain yang menimbulkan kerugian keuangan dan prekonomian negara, merugikan kepentingan rakyat dan menghambat kesejahtraan masyarakat. Korupsi sebagai kejahatan ekonomi (economy crime) yang menimbulkan kerugian negara menuntut aparat penegak hukum untuk mengembalikan kerugian tersebut demi menjaga keadilan sosial dan membawa pelaku ke pengadilan. Justifikasi moral bagi negara untuk merealisasikan langkah pengembalian aset hasil korupsi bertolak dari teori dan dan kewajiban negara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Urgensi hukum progresif dalam pemberantasan korupsi atas dasar : Pertama, pelaku korupsi sudah mencakup semua kalangan dan modus operandi yang semakin variatif tidak bisa lagi diatasi dengan caracara penegakan hukum yang konservatif. Kedua, data empiris yang ada menunjukan terjadi kesenjangan antara kerugian negara yang timbul dengan aset yang berhasil dikembalikan, kerugian negara jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah yang dikembalikan mengindikasikan bahwa penegak hukum tertinggal dari peristiwa pidana yang menjadi objeknya, sehingga paradigma berhukum yang diterapkan tidak cukup dengan menerapkan hukum secara legalistik yang bersifat rijid dan kaku.
Item Type: | Book Section |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum (FH) > Prodi Ilmu Hukum |
Depositing User: | S.H., M.H Emilia Susanti |
Date Deposited: | 02 May 2023 23:44 |
Last Modified: | 02 May 2023 23:44 |
URI: | http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/50963 |
Actions (login required)
View Item |