Ade Arif, Firmansyah and Malicia, Evendia and Dita, Febrianto (2022) IDENTIFIKASI DAN EVALUASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PELAYANAN DASAR YANG TERDAMPAKUNDANG-UNDANG CIPTA KERJA. https://silemlit21.unila.ac.id/.

Preview

Text Ade Arif Firmansyah_Hukum_PBMBKM_Lap.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja) yang mengubah 80 (delapan puluh) Undang-Undang sektoral dan dielaborasi dalam 51 (lima puluh satu) peraturan turunan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (47) dan Peraturan Presiden (4) telah mengubah arah desentralisasi menjadi resentralisasi. Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya memperlihatkan pergeseran makna politik hukum ke arah isu simplifikasi perizinan, kemudahan investasi yang bermuara pada penciptaan lapangan kerja baru. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama, terutama pemerintah daerah yang sebagian besar kewenangannya terdampak Undang-Undang Cipta Kerja. Diperlukan pemetaan produk hukum daerah berkenaan dengan kondisi tersebut, sehingga pemerintah daerah lebih siap dalam menghadapi dinamika perubahan kewenangan yang ada, utamanya berkenaan dengan urusan pelayanan dasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan dasar yang terdampak Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, penelitian ini akan dilakukan dengan terlebih dahulu memetakan urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan dasar yang terdampak Undang-Undang Cipta Kerja dan kemudian mengevaluasi urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan dasar yang terdampak Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Sebagai konsekuensi dari skim Penelitian MBKM, penelitian ini akan secara aktif melibatkan mahasiswa sebagai asisten peneliti yang diberi tugas dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja tidak ada yang berimplikasi terhadap 6 (enam) urusan pemerintahan wajib pemerintahan daerah yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014. Namun demikian, implikasi terhadap urusan pemerintahan wajib pemerintahan daerah yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar justru muncul dari perubahan undang-undang sektoral terkait yang juga diubah oleh UU Cipta Kerja, yaitu: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20l9 tentang Sumber Daya Air. Kata Kunci: kewenangan, daerah, implikasi, evaluasi

Item Type:	Other
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum (FH) > Prodi Ilmu Hukum
Depositing User:	DITA FEBRI
Date Deposited:	12 Apr 2023 07:41
Last Modified:	12 Apr 2023 07:41
URI:	http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/50371

Actions (login required)

View Item