Haykal Ahmadi Kautsar, Haykal Ahmadi Kautsar and Maya Shafira, Maya Shafira and Deni Achmad, Deni Achmad and Gunawan, Jatmiko and Muhammad Farid, Farid PERKEMBANGAN HUKUM DAN TEKNOLOGI:PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENANGGULANGA KEJAHATAN TINDAK PIDANA OLEH PERUSAHAAN PINJAMAN ONLINE. In: PERKEMBANGAN HUKUM DAN TEKNOLOGI. FH UNILA. ISBN 978-602-61528-4-8

Preview

Text Monograf_Perkembangan Hukum dan Teknologi.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Penggunaan Internet pada saat ini sudah semakin mudah dan banyak digunakan oleh masyarakat dalam semua sendi kehidupan. Salah satunya adalah penggunaan internet dalam pinjaman dana. Pinjaman dana keuangan dan perdagangan atau yang lebih dikenal dengan nama peer to peer lending disingkat dengan sebutan fintech, adalah merupakan inovasi baru dalam lembaga keuangan bukan bank. Seiring dengan perkembangan ternyata nasabah fintech banyak sekali mendapatkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh fintech tersebut. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas hanya dapat mengawasi aplikasi peminjaman dana online yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau pinjol resmi. Sedangkan aplikasi peminjaman dana online yang ilegal di Otoritas Jasa Keuangan, tidak dapat pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan. Artikel ini akan menggunakan penelitian yang bersifat hukum normatif, dimana dalam penelitian tersebut mendeskripsikan terkait analisis problematika yang disajikan pada penelitian menggunakan peraturan perundang undangan yang mengacu pada POJK No 77/2016 sesuai dengan cakupan ruang pembahasan mengenai hukum yang berlaku serta berasal dari buku-buku, jurnal kepustakaan dan sumber informasi lainnya yang menjadi rujukan penulis mengumpulkan data-data untuk melengkapi penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan hanya dapat memberikan sanksi kepada Perusahaan pinjol yang terdaftar/resmi sesuai dengan POJK Nomor 77 tahun 2016, OJK juga melakukan upaya pencegahan pelanggaran dengan pengumpulan dan pengolahan data terhadap pinjaman online, untuk kemudian berkoordinasi dengan Satgas Waspada Investasi dengan tujuan dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana yang dilakukan pinjol hingga sampai pada pencabutan status keanggotaan apabila tetap melanggar.

Item Type:	Book Section
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum (FH) > Prodi Ilmu Hukum
Depositing User:	MAYA SHAFI
Date Deposited:	10 Apr 2023 00:57
Last Modified:	10 Apr 2023 00:57
URI:	http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/49971

Actions (login required)

View Item