Dwi Rimadona, Dwi Rimadona and APRILIANTI, APRILIANTI and Siti Nurhasanah, Siti Nurhasanah (2021) URGENSI PELAPORAN AKTA WASIAT SEBAGAI SUMBER PENERBITAN SURAT KETERANGAN WASIAT PADA DAFTAR PUSAT WASIAT. www.lppm.unila.ac.id, Bandar Lampung, Indonesia. (Unpublished)

Preview

Text FINAL - LAPORAN HASIL PENELITIAN - TEAM.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Pada mulanya dalam proses kehidupan manusia yakni peristiwa saat dilahirkan, perkawinan, dan meninggal dunia tidak akan terlepas dari hukum. Bagi mereka yang memiliki kemampuan lebih, untuk mengumpulkan atau memiliki harta benda tentu bukanlah sesuatu yang sulit. Harta yang telah dikumpulkan semasa hidup, tentunya tidak akan dibawa mati. Setiap manusia yang hidup di dunia tidak dipungkiri akan mengalami peristiwa kematian dan mengarah kepada problematika perihal kewarisan. Dalam pewarisan, beralihnya harta warisan dapat ditentukan oleh pewaris jika kelak pewaris meninggal dunia. Pembuatan testamen dilakukan agar kelak harta peninggalan yang ditinggalkan dapat digunakan berdasarkan kebutuhan masing-masing ahli waris. Dalam hukum perdata di Indonesia tidak menentukan apakah Surat Wasiat harus dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan atau akta autentik. Pada praktiknya Surat Wasiat biasa dibuat dalam bentuk akta autentik. Hal ini penting untuk pembuktian, karena akta autentik memiliki kekuatan bukti yang sempurna. Meskipun Akta Wasiat dibuat dibawah tangan, itupun masih meminta izin kepada Notaris yang akan menyimpan, membuatkan akta penyimpanannya, dan mendaftarkan Akta Wasiat kepada Daftar Pusat Wasiat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dirjen AHU-Kemenkumham). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) serta Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat Dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik (Permenkumham No. 60/2016), yang mengatur bahwa Notaris berkewajiban untuk melaporkan/mendaftarkan wasiat dan waris ke Daftar Pusat Wasiat Dirjen AHU-Kemenkumham. Berkaitan dengan pewarisan, penerbitan Surat Keterangan Wasiat tidak jarang memiliki problematika tersendiri. Tujuan penelitian, menginventaris kebijakan dan peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum pelaporan akta wasiat sebagai sumber penerbitan Surat Keterangan Wasiat. Diharapkan dapat mengetahui alasan tidak dapat diterbitkannya Surat Keterangan Wasiat oleh Daftar Pusat Wasiat, serta akibat hukum problematika tersebut. Penelitian ini menggunakan hukum normatif (normative law research) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan mengkaji UUJN dan Permenkumham No. 60/2016. Pengumpulan data akan dilakukan melalui interview dan focus group discusion dengan para Notaris, pihak Dirjen AHU-Kemenkumham Provinsi Lampung, Pengurus Wilayah Notaris Provinsi Lampung, Pengawas Notaris, dan masyarakat sehingga mendapat jawaban dari pokok permasalahan. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang pernting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Jenis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis data kualitatif, yang analisis datanya diambil dari sumber hukum tertulis dengan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam. Urgensi penelitian adalah mengembangkan instrumen hukum dan mengoptimalkan peran Notaris dalam disiplin administrasi khususnya dalam Pelaporan Akta Wasiat sebagai sumber penerbitan Surat Keterangan Wasiat. Kata Kunci : Pelaporan Akta Wasiat, Akta Wasiat, Surat Keterangan Wasiat

Item Type:	Other
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum (FH) > Prodi Ilmu Hukum
Depositing User:	dwi.rimadona
Date Deposited:	15 Nov 2021 10:33
Last Modified:	15 Nov 2021 10:33
URI:	http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/36878

Actions (login required)

View Item