Maroni, Maroni and Rini Fathonah, RF and Nenny Dwi Ariani, NDA and Damanhuri Warganegara, DW DILEMATIK FUNGSIONALISASI SANKSI PIDANA ADMINISTRASI DI MASA PANDEMI COVID-19. LPPM Universitas Lampung. (Unpublished)

[img] Text
Maroni_Fakultas Hukum_PT_Laporan Akhir.pdf

Download (1MB)

Abstract

Penerapan sanksi pidana bagi pelanggar kebijakan penanggulangan Covid-19 dihadapkan pada keadaan yang dilematik. Pada satu sisi pemberian sanksi pidana dalam kebijakan administrasi penanggulangan Covid-19 diharapkan membuat masyarakat taat dan memberikan efek jera bagi pelanggarnya. Akan tetapi pasal sanksi ini dikritisi dan dianggap tidak tepat. Alasannya adalah saat ini kondisi lapas sudah kelebihan kapasitas, sanksi pidana mengancam kebebasan berpendapat, dan rentan penyalahgunaan. Selain itu esensinya sanksi pidana adalah upaya terakhir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis kebijakan sanksi pidana administrasi di masa pandemi Covid-19 di Indonesia. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dilematik penerapan sanksi pidana administrasi di masa pandemi Covid-19 dan kendalanya. Dalam penelitian yang dilakukan penulis saat ini digunakan penelitian yang bersifat normatif atau penelitian doktrinal dan yuridis empiris. Jenis data utama dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satu uraian dasar, sehingga dapat dirumuskan sesuai dengan tujuan penelitian (teori substantif). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa belum terungkap adanya pembahasan khusus mengenai dasar-dasar kebijakan sanksi pidana administrasi dalam penanggulangan Covid-19. Selain itu muncul dilema dalam fungsionalisasi sanksi pidana administrasi di masa pandemi Covid-19. Dilema yang terjadi yakni penegakan hukum yang tebang pilih terhadap pelanggaran prokes selama pandemi Covid-19. Masih banyak yang abai terhadap protokol kesehatan, namun tidak ada tindakan dari pemerintah. Terutama pelanggaran protokol kesehatan oleh pembuat dan pelaksana kebijakan itu sendiri, dijadikan tersangka pun tidak apalagi dijadikan terdakwa dan terpidana. Kata kunci: Covid-19, Dilematik, Pidana Administrasi

Item Type: Other
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum (FH) > Prodi Ilmu Hukum
Depositing User: MARONI
Date Deposited: 11 Nov 2021 08:44
Last Modified: 11 Nov 2021 08:44
URI: http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/36155

Actions (login required)

View Item View Item