Sumarja, FX and HS, Tisnanta and Eddy, Rifai and Rodhi, Rodhi (2021) Problematika Perlindurignn Lahan Pertanian Berkelanjutan Pasca Diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja. ---, Bandarlampung. (Unpublished)

Preview

Text FX Sumarja_LAPORAN HASIL (lengkap)-dikompresi.pdf Download (424kB) | Preview

Abstract

Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan sebuah sistem dan proses dalam merencanakan, menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan, membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Kebutuhan akan lahan yang semakin mengalami peningkatan, menjadikan lahan bersifat langka.Kelangkaan lahan berdampak pada berkurangnya lahan pertanian yang dijadikan objek berbagai pembangunan. Kekhawatiran lahan pertanian yang semakin menurun luasannya, pada akhirnya membuat pemerintah menerbitkan sebuah regulasi yang khusus melindungi lahan pertanian yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Regulasi tersebut diharapkan dapat menjadi filter dan juga perlindungan hukum terhadap alih fungsi lahan pertanian. Walaupun sudah ada UU PLP2B, alih fungsi lahan pertanian masih sering terjadi, bahkan jumlahnya semakin meningkat dari tahun 2011 seluas 110.000 ha dan tahun 2019 jumlahnya meningkat menjadi 150.000 ha. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan problematika yang ada dalam UU PLP2B dan setelah adanya UU Cipta Kerja.Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: Pertama, Problematika Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;Kedua, bagaimana solusi Problematika Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan statute approach terkait Problematika Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan penelitian, kemudian dianalisis secara kualitatif.Selain itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang timbul. Penelitian ini mengacu pada substansi UU PLP2B dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Adanya perubahan UU PLP2B yang terdapat dalam UU Cipta Kerja tersebut akan semakin mempermudah alih fungsi lahan pertanian, dan memberi dampak buruk terhadap petani karena kehilangan lahan. Ketika Proyek Strategi Nasional disandingkan dengan Kepentingan Umum sebagai syarat sebuah lahan pertanian dapat dialihfugsikan hal tersebut tidak kompatibel karena orientasi atas Proyek Strategis Nasional yang lebih mengarah ke pembangunan investasi, hal tersebut menjadi problematika tersendiri pasca diterbitkannya UU Cipta Kerja.

Item Type:	Other
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum (FH) > Prodi Magister Hukum
Depositing User:	Sumarja FX sumarja
Date Deposited:	06 Nov 2021 05:37
Last Modified:	06 Nov 2021 05:37
URI:	http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/35240

Actions (login required)

View Item