Yusnani, Hasyimzoem (2014) Penguatan Institusional Pemekaran Daerah : Dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 ke Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Justice Publisher, Fakultas Hukum Universitas Lampung. ISBN 978-602-1071-34-2
|
Text
buku penguatan institusional pemekaran daerah.pdf Download (511kB) | Preview |
Abstract
Pemekaran merupakan hasil pelaksanaan kebijakan pusat didaerah (top down) sedangkan adalah pemekaran yang berasal dari sebuah aspirasi sebagian masyarakat didaerah (bottom up) pemekaran baik provinsi, kabupaten/atau kota. Oleh karenanya dalam pelaksanaan kebijakan tersebut daerah membutuhkan dukungan baik dari peraturan yang jelas sesuai denganarah dan tujuan pemekaran, sumber daya manusia yang berkualitas adanya kesepakatan antara pusat dan daerah, bukan karena ada unsur politis.
Item Type: | Book |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum (FH) > Prodi Ilmu Hukum |
Depositing User: | RUDY |
Date Deposited: | 11 Oct 2021 00:57 |
Last Modified: | 11 Oct 2021 00:57 |
URI: | http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/34441 |
Actions (login required)
View Item |