marta, Andri Mengurai Sengkarut Marutnya Kebijakan Pemerintah RI Dalam Pandemi Covid-19. In: Covid 19 & Disrupsi. Pusaka Media, Bandarlampung. ISBN 978-623-6569-62-7

Preview

Text ilovepdf_merged (9)_compressed.pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

Berdasarkan data dari Gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 tanggal 29 Juni 2020 yang lalu terdapat 55.092 kasus positif Covid-19 dan kasus yang meninggal dunia akibat terinfeksi virus ini berjumlah 2.801 jiwa. Tak kurang seluruh provinsi di Indonesia yang berjumlah 34 sudah terinfeksi virus tersebut Pemerintah seakan tak berdaya menekan kasus Covid-19 ini yang semakin hari semakin meningkat jumlah kasus yang terkonfirmasi posistif hingga bertambah juga korban meninggal akibat terinfeksi virus tersebut. Masyarakat sangat khawatir akibat perkembangan kasus ini yang tidak tau sampai kapan virus ini bisa hilang atau berkurang perkembangannya di Indonesia. Menilik jauh kebelakang sebelum kasus virus Covid-19 ini sudah menyebar di seluruh provinsi di Indonesia, pemerintah tidak tinggal diam dalam mewabahnya pandemic virus Covid-19 ini.Ketika awal masuknya virus ini di Indonesia pemerintah sudah mengantisipasi perkembangan virus Covid-19 ini agar korban yang terinfeksi virus ini tidak terlalu besar hingga meminimalisir jumlah korban yang meninggal akibat virus ini.Langkah-langkah pemerintah dalam mengatasi pandemic Covid-19 ini dengan mengeluarkan beberapa kebijakan baik itu kebijakan memperkecil ruang lingkup penyebaran virus itu dengan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB), kebijakan dalam bidang ekonomi hingga kebijakan dalam hal kesehatan.Tetapi kenyataannya bahwa virus ini semakin hari semakin tak terkendali jumlah kasus yang positif sudah tembus 55 ribu orang yang terkonfirmasi positif.Terjadi PHK besar-besaran tak kurang 6 Juta orang terkena PHK hingga COVID19 & DISRUPSI Tatanan Sosial, Budaya , Ekonomi, Politik, dan Multi 293 di rumahkan akibat dampak Covid-19 ini (Indraini Annisa, 2020). Hingga belum dibayarkannya insentif nakes selama 3 bulan terhitung dari bulan Maret 2020 hingga saat ini yang menangani kasus virus corona ini di Indonesia. Pada dasarnya kebijakan pemerintah ini harusnya sudah bisa mengurangi dan mengendalikan dampak yang terjadi akibat perkembangan virus corona di Indonesia. Tetapi kenyataantnya kebijakan pemerintah ini menjadi sia-sia bahkan belum terlihat saat ini sampai kapan virus Corona ini dapat dikendalikan pemerintah.Kebijakan yang di buat pemerintah harus terukur dengan hasil yang berbanding lurus dengan penekanan angka kasus positif corona di Indonesia.Tetapi kebijakan ini terlihat sangkut marut dengan banyaknya kegagalan dalam implementasi kebijakan yang di buat pemerintah dalam pandemik Covid-19 ini.Penulis ingin mengurai mengapa kebijakan ini menjadi sangkut marut tanpa ukuran yang jelas dalam hal menekan angka positif kasus virus ini sehingga di dapat nantinya bahwa kebijakan pemerintah dapat terlihat dengan baik efektif untuk menekan penyebaran kasus Covid-19 di Indonesia.

Item Type:	Book Section
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) > Prodi Ilmu Pemerintahan
Depositing User:	Andri Marta, S.I.P., M.I.P.
Date Deposited:	17 Nov 2020 06:37
Last Modified:	17 Nov 2020 06:37
URI:	http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/25781

Actions (login required)

View Item