Mashuril Anwar, Mashuril and Maya Shafira, Maya and Sunarto, Sunarto Harmonisasi Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Di Era Otonomi Daerah Berbasis Pancasila. PANCASILA AND LAW REVIEW, 1 (1). pp. 54-65. ISSN p-ISSN: 2723-262X

Preview

Text pancasila law review.pdf Download (641kB) | Preview

Abstract

Konfigurasi kebijakan perikanan sebelum otonomi daerah menunjukkan hegemoni negara yang berpegang pada doktrin hukum kepemilikan bersama, sentralisme, dan anti pluralisme. Sejak era otonomi daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten / kota memiliki kewenangan yang lebih koheren dalam mengelola potensi daerahnya, termasuk sumber daya perikanan. Dengan adanya pergeseran kewenangan dalam pengelolaan sumber daya perikanan tersebut diharapkan daerah dapat berperan dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi perikanan. Namun di sisi lain, pengelolaan sumber daya perikanan yang optimal sulit terwujud tanpa adanya kebijakan yang harmonis. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan di bidang perikanan, nilai-nilai Pancasila perlu dihidupkan kembali dalam kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan di era otonomi daerah, masalah-masalah harmonisasi kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan, dan harmonisasi kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan berbasi nilai-nilai Pancasila. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan di era otonomi daerah meliputi kewenangan di bidang perikanan tangkap, kewenangan di bidang budidaya, kewenangan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta kewenangan di bidang pengolahan dan pemasaran perikanan. Namun sejauh ini masih terdapa berbagai masalah disharmoni kewenangan pemerintah daerah dalam pengeloaan sumber daya perikanan. Selain itu, meskipun otonomi daerah diyakini memiliki berbagai keunggulan dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alam, pengelolaan sumber daya perikanan yang dilakukan di era otonomi daerah masih belum sepenuhnya menjiwai nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia. 55 bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta kewenangan di bidang pengolahan dan pemasaran perikanan. Namun sejauh ini masih terdapa berbagai masalah disharmoni kewenangan pemerintah daerah dalam pengeloaan sumber daya perikanan. Selain itu, meskipun otonomi daerah diyakini memiliki berbagai keunggulan dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alam, pengelolaan sumber daya perikanan yang dilakukan di era otonomi daerah masih belum sepenuhnya menjiwai nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia. Kata Kunci: Perikanan; Pancasila; Otonomi Daerah

Item Type:	Article
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum (FH) > Prodi Doktoral Ilmu Hukum
Depositing User:	MAYA SHAFI
Date Deposited:	17 Nov 2020 06:37
Last Modified:	17 Nov 2020 06:37
URI:	http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/25772

Actions (login required)

View Item