Ma'arif, Syamsul (2020) Kabinet Presidensial Di Tengah Sistem Multipartai. In: Disrupsi Pemerintahan & Politik Era 4.0. Pustaka Media Bekerjasama dengan FISIP Universitas Lampung, pp. 164-169. ISBN 978-623-7560-71-5
|
Text
12.pdf Download (8MB) | Preview |
Abstract
Agenda pertama pasca Pemilu terutama berkaitan dengan pembentukan pemerintahan baru. Di tengah berlangsungnya system multipartai, seorang calon presiden dari suatu partai sulit bias meraih mayoritas mutlak jika tanpa berkoalisi dengan partai lainnya. Maka kemenangan seorang calon presiden akan ia bayar aengan cara berbagi kekuasaan dengan kekuatan-kekuatan politik yang mendukungnYa. Secara luas kekuasaan pemerintahan mencakup kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian porsi kekuasaan di lingkungan lembaga legislatif relatif tidak menemui hambatan yang berarti karena umumnya berlangsung atas dasar kompromi antar fraksi di parlemen. Begitu pula pengisian jabatan ketua dan hakim-hakim agung di lembaga yudikatif umumnya tinggal menunggu hasil kesepakatan eksekutif dan legislative. Pembagian porsi kekuasaan akan menemui titik krusial tatkala berlangsung di lembaga eksekutif. Penentuan personil ke jabatan menteri-menteri cabinet akan diwarnai tarik-menarik kepentingan antar partai politik sehingga kompetisi memperebutkan jabatan di kabinet sesungguhnya merupakan medan pertarungan berikutnya setelah memperebutkan jabatan presiden dan wakil Presiden.
Item Type: | Book Section |
---|---|
Subjects: | J Political Science > JF Political institutions (General) |
Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) > Prodi Administrasi Negara |
Depositing User: | Syamsul Ma'arif |
Date Deposited: | 16 Nov 2020 01:48 |
Last Modified: | 16 Nov 2020 01:48 |
URI: | http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/25141 |
Actions (login required)
View Item |