yunita maya putri, yunita maya putri (2020) DAYA SAING PENINGKATAN KUALITAS PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DI DUNIA INTERNASIONAL MELALUI KINERJA LEGISLASI KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI. In: SEMINAR DPR-RI.

[img] Text
DPR-RI.docx

Download (494kB)

Abstract

Pekerjaan menjadi hal yang sangat penting bagi setiap warga negara untuk tetap menjaga kelangsungan hidupnya. Sebagaimana telah disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 27 bahwa setiap WNI berhak mendapatkan pekerjaan. Selain itu Pemerintah juga telah meratifikasi Konvensi Pekerja Migran 1990 sebagai upaya perlindungan bagi Tenaga kerja Indonesia dan keluarganya di Luar negeri. Akan tetapi dalam proses pembuatan kebijakan terdapat dinamika yang sering terjadi diantaranya peneliti dan pembuat kebijakan. Oleh sebab itu penelitian ini dimaksudkan guna memberi masukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam menjalankan fungsi legislasi terkait Pekerja Migran Indonesia. Dalam prosesnya ada tahapan pembuatan kebijakan yaitu Policy agenda, Policy formulation, Policy adoption, Policy implementation dan Policy Evaluation. Sementara kebijakan berbasis bukti sendiri merupakan hal baru yang bertujuan sebagai akuntabilitas, demokratisasi serta bagian dari pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai bentuk layanan publik. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan. Dengan mengumpulkan dokumen, buku, peraturan serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Dalam proses pengambilan kebijakan tahapan yang dilakukan adalah perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan serta penetapan kebijakan. Sehingga ditemukan bukti bahwa permasalahan umum yang masih menjadi PR saat ini berupa TKI illegal, PMI yang terkena masalah hukum, PMI yang tidak memiliki kompetensi dan sebagainya. Kemudian mengerucut pada kualitas sumber daya PMI baik masalah jenjang pendidikan maupun keterampilan (skill) yang memadai. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah telah melakukan berbagai hal, baik perlindungan kepada PMI dan keluarga PMI, peningkatan pendidikan dan keterampilan sehingga memudahkan pemerintah untuk menempatkan PMI berdasarkan profesi keterampilannya. Selanjutnya Pemerintah dan Para pembuat kebijakan dalam hal ini DPR-RI bisa melakukan kunjungan kerja ke negara lain seperti Australia misalnya yang sudah lebih dulu menerapkan kebijakan berbasis bukti untuk memperoleh berbagai alternatif kebijakan guna memecahkan masalah yang terjadi diIndonesia khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya PMI demi daya saing bangsa. Keywords: Kebijakan; Pekerja Migran Indonesia; Dewan Perwakilan Rakyat

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum (FH) > Prodi Ilmu Hukum
Depositing User: YUNITA MAY
Date Deposited: 29 May 2020 19:11
Last Modified: 29 May 2020 19:11
URI: http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/21122

Actions (login required)

View Item View Item