Wulandari, Christine and Budiono, Pitojo and Nurrochmat, Dodik Ridho (2016) KESIAPAN DAERAH DALAM IMPLEMENTASIKAN PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL PASCA TERBITNYA UU 23/2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan, Vol. 3 (No 2). pp. 108-117. ISSN 2355-6226

Preview

Text 15512-46813-1-PB IPB Feb 2016.pdf Download (367kB) | Preview

Abstract

Kebijakan pengembangan perhutanan sosial telah terbit pada akhir tahun 2016 dalam rangka menyesuaikan kebijakan yang termaktub dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun penerbitan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83 Tahun 2016 (PermenLHK 83/2016) tentang Perhutanan Sosial belum secara langsung dapat menjawab pemasalahan yang ada di lapangan sebagai dampak atas terbitnya UU Pemerintahan Daerah. Dalam PermenLHK 83/2016 disebutkan adanya persyaratan bahwa pemerintah daerah harus mempunyai program perhutanan sosial dan menyediakan anggaran untuk memgimplementasikannya. Persyaratan inilah yang dalam tindak lanjutnya memerlukan adanya pertimbangan dan strategi lebih lanjut agar dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagaimana harapan pemerintah pusat. Kata kunci: desentralisasi, kehutanan, otonomi daerah, perhutanan sosial, pemerintahan daerah.

Item Type:	Article
Subjects:	K Law > K Law (General) S Agriculture > SD Forestry
Divisions:	Fakultas Pertanian (FP) > Prodi Magister Ilmu Kehutanan
Depositing User:	CHRISTINE
Date Deposited:	30 May 2017 01:28
Last Modified:	30 May 2017 01:28
URI:	http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/1914

Actions (login required)

View Item