Hertanto, Hertanto (2010) TRANSISI POLITIK DAN KONSOLIDASI DEMOKRASI. Lampung Post. p. 17. ISSN 1234
|
Text
TRANSISI POLITIK DAN KONSOLIDASI DEMOKRASI.pdf Download (161kB) | Preview |
Abstract
ABSTRAK Mengapa transisi politik di Indonesia belum mencapai konsolidasi (pengukuhan) demokrasi? Berbagai pendapat para pengamat tersebut menyimpulkan bahwa konsolidasi (pengukuhan) demokrasi di Indonesia belum terselenggara. Perubahan politik di suatu negara bisa diikuti dengan transisi atau bisa tidak, apabila hanya sekedar pergeseran kepala pemerintahan tanpa pergantian rezim (aturan main). Transisi merupakan selang waktu (interval) antara satu rezim politik dengan rezim yang lain. Di satu sisi, transisi dibatasi oleh dimulainya proses perpecahan sebuah rezim otoritarian, dan di sisi lain, oleh pengesahan beberapa bentuk demokrasi, atau kembalinya beberapa bentuk pemerintahan otoriter, atau kemunculan suatu alternatif revolusioner. Demokrasi membutuhkan partisipasi dan komitmen dari seluruh lapisan masyarakat, terutama para pemimpinya. Ketika pemimpin memahami derita rakyatnya, maka mereka berkewajiban merantas segala penghalang bagi terwujudnya konsolidasi demokrasi. Dibutuhkan komitmen bagi penguatan instrumen-instrumen atau lembaga-lembaga demokrasi dan partisipasi aktor-aktor politik yang terus mendorong pelembagaan instrumen demokrasi agar lebih substansial.
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | J Political Science > JA Political science (General) |
Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) > Prodi Ilmu Pemerintahan |
Depositing User: | HERTANTO |
Date Deposited: | 11 Mar 2020 04:52 |
Last Modified: | 11 Mar 2020 04:52 |
URI: | http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/18424 |
Actions (login required)
View Item |