Meutia, Intan Fitri and Kagungan, dian and Mulyana, Nana and Tresiana, Novita STRATEGI CYBER POLICING DALAM PENERAPAN COLLABORATIVE GOVERNANCE. Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Lampung. (Submitted)

[img] Text
IntanFitriMeutia_PenelitianFisip2019.pdf

Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dalam perspektif penelitian kebijakan. Dimana penelitian ini akan mendeskripsikan secara ilmiah, rasional, empiris dan sistematis serta menganalisa pada strategis Strategi Cyber Policing dalam Penerapan Collaborative Governance. Pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh aparat penegak hukum kepolisian. Institusi Kepolisian merupakan salah satu institusi yang dibentuk guna memberikan pelayanan kepada masyarakat. Harapan masyarakat terhadap Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai alat negara yang kompeten seharusnya memberikan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan baik saat ini belum berhasil mewujudkan harapan-harapan masyarakat tersebut. Namun untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang maksimal bukanlah hal yang mudah apabila tanpa adanya dukungan dari masyarakat dan juga stakeholder terkait. Collaborative governance merupakan sebuah proses yang di dalamnya melibatkan berbagai instansi dalam mencapai tujuan bersama. Penjabaran tidak dijelaskan secara terperinci jenis organisasi apa saja yang tergabung di dalam proses tersebut. Kerjasama antar organisasi menuju pada tujuan yang telah disepakati bersama dengan pengaktualisasian kapasitas masing-masing pihak. Kerjasama kolaboratif terjadi penyamaan visi, tujuan, strategi dan aktivitas antara para pihak tetapi memiliki otoritas untuk mengambil keputusan secara independen dan memiliki otoritas dalam mengelola organisasi walaupun mereka tunduk pada kesepakatan bersama. Salah satu strategi cyber policy yang dijalankan oleh Polri adalah mengeluarkan program yang bernama E-Policing. Program tersebut menggunakan pola collaborative governace, dimana Polri bekerjasama dengan instansi lainnya termasuk masyatakat dalam menangani masalah cyber crime. Lokasi penelitian adalah pada Polda Lampung. Di Provinsi Lampung, kasus cyber crime ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit II dengan pengembangan kasus yang terjadi Provinsi Lampung di bawah naungan Kepolisian Daerah Lampung, yang menangani terjadinya kasus kejahatan dunia maya (cyber crime) yang terjadi di Provinsi Lampung. Dengan adanya Direkorat Reserse Kriminal Khusus POLDA Lampung maka seharusnya dapat menekan angka kejahatan khususnya kejahatan dunia maya (cyber crime). Fakta tersebut dapat tercermin dalam data hasil pengaduan masyarakat atau Surat Laporan Polisi pada tahun 2013 sebanyak 16 kasus, 2014 sebanyak 25 kasus, dan 2015 sebanyak 31 kasus. Bebagai macam kasus cyber crime pengancaman, pembajakan, penipuan, pencurian, pelecehan, pemfitnahan, pemalsuan, penyebaran foto-foto dan video asusila yang tidak layak untuk yang masih di bawah umur media telekomunikasi dan jaringannya yang terdapat di Provinsi Lampung yang mengalami kenaikan pada setiap tahunnya, berdasarkan surat Laporan Polisi pada periode Januari 2013 sampai Desember 2015. Kata kunci: Strategi_Cyber_Policing_Collaborative_Governance

Item Type: Other
Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) > Prodi Administrasi Negara
Depositing User: Intan Fitri Meutia
Date Deposited: 14 Feb 2020 07:01
Last Modified: 14 Feb 2020 07:01
URI: http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/17851

Actions (login required)

View Item View Item