Ridlwan, Zulkarnain (2013) Konstitusionalitas Pencabutan Hak Milik Warga Negara. Documentation. Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan FH Unila, Bandar Lampung.
|
Text
2012 12 Konstitusionalitas Pencabutan Hak Milik Warga Negara, Monograf HTN.pdf Download (219kB) | Preview |
Abstract
Tujuan penulisan ini adalah untuk menjabarkan konstitusionalitas dan atau inkonstitusionalitas tindakan pemerintah yang melakukan pencabutan hak milik warga negara. Dengan mengambil studi kasus telaah terhadap regulasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum serta berdasarkan tinjauan normatif regulasi yang pernah ada dan sedang berlaku dalam konteks tersebut, diketahui bahwa peraturan yang memuat ketentuan tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan cara mencabut hak milik atas tanah yang dimiliki warga negara telah mengalami perkembangan yang cukup dinamis. Berawal dari ketentuan UU Nomor 20 Tahun 1961 yang dinilai sangat tidak populis dan terkesan elitis hingga UU Nomor 2 Tahun 2012 yang lebih sejalan dengan konsepsi perlindungan HAM. Pencabutan hak milik warga negara menjadi konstitusional jika didasarkan pada regulasi yang adil dan tetap memperhatikan ganti kerugian yang layak.
Item Type: | Monograph (Documentation) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Depositing User: | Zulkarnain Ridlwan |
Date Deposited: | 25 Aug 2019 17:10 |
Last Modified: | 25 Aug 2019 17:10 |
URI: | http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/13931 |
Actions (login required)
View Item |