Hendi, Gustarianda and saleh, ahmad Kewenangan Pengelolaan Wilayah Laut Pesisir menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Manual. AURA CV. Anugrah Utama Raharja, fakultas hukum universitas lampung.

[img]
Preview
Text
Kebijakan Negara dalam Bidang Kelautan .pdf

Download (5MB) | Preview

Abstract

Pemberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menyebabkan beberapa permasalahan sehubungan dengan bagaimana pembagian kewenangan fungsi dalam hukum antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Salah satu yang menjadi perhatian dari undang-undang ini adalah mengambil alih kewenangan pemerintah kabupaten dalam mengelola urusan kelautan dan perikanan yang kemudian wewenang itu diberikan kepada pemerintah pusat dan provinsi.Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam hal kewenangan pemerintah daerah di bidang kelautan dan perikanan serta implikasinya terhadap beberapa peraturan dan perundang undangan tentang kelautan dan perikanan lainnya yang relefan dan masih berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologi yuridis normatif dengan sumber data yang dianalisis berasal dari buku-buku teks, makalah atau jurnal-jurnal, serta bahan-bahan tulisan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.Kesimpulan dari penulisan ini adalah pemberlakukan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berdampak pada hilangnya kewenangan pada pemerintahan kabupaten/kota untuk urusan kelautan dan perikanan serta timbulnya disharmonisasi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sehingga mengakibatkan halyang kontradiktif dengan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kata Kunci: Kewenangan, Pemerintah Daerah, Pengelolaan Wilayah Laut Pesisir

Item Type: Monograph (Manual)
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: AHMAD SALE
Date Deposited: 14 May 2019 08:27
Last Modified: 14 May 2019 08:27
URI: http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/12569

Actions (login required)

View Item View Item