Muhtadi, Muhtadi and Budiyono, Budiyono (2019) Pasang Surut Pengaturan Pengelolaan Kelautan dan Perikanan. Manual. AURA CV. Anugrah Utama Raharja, fakultas hukum universitas lampung.

Preview

Text Kebijakan Negara dalam Bidang Kelautan .pdf Download (5MB) | Preview

Abstract

Desentralisasi merupakan corak pilihan pembentuk negara dalam mewujudkan negara kesatuan Indonesia sejak kemerdekaan 1945, bahkan praktek desentralisasi telah ditemukan masa colonial awal 1900 dengan adanya decentralisatie wet 1903 (Wethoudende Decentralisatie van het bestuur in Nederlandsch Indie, Stb.1903/329). Hanya saja, semangat 1903, adalah mengurangi perlawanan daerah yang semakin tidak puas dengan pemusatan kekuasaan yang diatur dalam Reglement op het Beleid der Regering van Nederlandsch Indie (Stb 18552/2). Akan tetapi, keterlibatan pribumi dalam pemerintahan baru mendapat tempat dengan Wet op de Bestuurshervoriming (Stb.1922/216), kemudian disahkan Provincie-ordonnantie (Stb.1924/78), Regentschapordonnantie (Stb.1924/79) dan Stadsgemeente-ordonnantie (Stb. 1926/365). Masa pendudukan tentara Jepang, peraturan desentralisasi warisan Belanda diubah dengan sentralisasi militer, tetapi dengan Osamuseirei No. 3 Walikota yang semula hanya mengatur rumah tangga diwajibkan menjalankan urusan pemerintahan umum, yang pelaksanaannya tidak lebih dari tiga tahun.

Item Type:	Monograph (Manual)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum (FH) > Prodi Ilmu Hukum
Depositing User:	BUDIYONO
Date Deposited:	14 May 2019 08:26
Last Modified:	14 May 2019 08:26
URI:	http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/12439

Actions (login required)

View Item