Emilia susanti, susanti (2019) Prociding Kebijakan Negara dalam Bidang Kelautan dan Perikanan di Era Otonomi Daerah. prosiding seminar nasional kebijakan negara dalam bidang kelautan dan perikanan di era otonomi daerah. pp. 171-182. ISSN 978-623-211-018-2

Preview

Text Monograf Kelautan.pdf Download (714kB) | Preview

Abstract

Keterlibatan masyarakat sebagai pengawas tindak pidana illegal fishing merupakan amanat dari UU No. 31 tahun 2004 Jo. UU No 45 Tahun2009 tentang Perikanan, Pasal 36 Ayat (6) UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 58 Tahun 2001. Hal ini juga diatur dalam PERDA Provinsi Lampung No. 12 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Penanggulangan Ilegal fishing berbasis masyarakat diharapkan mampu menjawab persoalan yang terjadi di wilayah perairan Indonesia sesuai dengan karakteristik sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah tersebut. Keterlibatan masyarakat dalam pencegahan illegal fishing sangat penting dilakukan karena masyarakat lebih mengetahui kondisi lapangan, dapat melakukan pengawasan terus menerus. Tujuan umum pengawasan berbasis masyarakat adalah memberdayakan masyarakat agar dapat berperan serta secara aktif dan terlibat langsung dalam penanggulangan kerusakan sumber daya laut dan perikanan. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah dalam optimalisasi pengawasan berbasis masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan illegal fishing adalah dengan melengkapi sarana dan prasarana kelompok masyarakat pengawas, pembentukan dan pembinaan sistem pengawasan berbasis masyarakat secara berkesinambungan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan; Sosialisasi dan bimbingan tehknis oleh DKP dan instansi terkait secara berkala; pemberian stimulant kepada kelompok masyarakat pengawas serta peningkatanan frekuensi kerjasama dan koordinasi antara Pokwasmas antara DKP, TNI AL, dan Polair.

Item Type:	Article
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum (FH) > Prodi Ilmu Hukum
Depositing User:	S.H., M.H Emilia Susanti
Date Deposited:	09 Apr 2019 06:56
Last Modified:	09 Apr 2019 06:56
URI:	http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/11051

Actions (login required)

View Item