Emilia susanti, susanti (2019) Pencabutan Hak Politik Narapidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana. Working Paper. Anugrah Utama Raharja (AURA) Publisher.

Preview

Text Monograf Hak Konstitusional.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Fenomena korupsi di indonesia sudah meluas di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, hampir tidak ada institusi negara yang bebas dan bersih dari praktik korupsi. dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi telah dilakukan berbagai cara dalam penanggulangan dan pencegahanya, seperti pencabutan hak politik bagi napi korupsi yang telah terbukti bersalah atas tindakannya. Ditengah pencabutan hak politik bagi para narapidana koruptor terdapat permaslahan terhadap jaminan hak asasi manusia yang dijamin di dalam konstitusi salah satunya hak dipilih dan memilih pada pemilihan umum. Tulisan ini akan membahas perihal : Pencabutan hak politik napi korupsi dalam perspektif hukum pidana dan pemidanaan dan analisis yuridis pencabutan hak politik bagi napi korupsi dalam perspektif HAM. Sebagaimana yang kita ketahui Indonesia adalah negara hukum oleh karenanya suatu negara hukum harus memberikan adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai salah satu ciri dari negara hukum tersebut.

Item Type:	Monograph (Working Paper)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum (FH) > Prodi Ilmu Hukum
Depositing User:	S.H., M.H Emilia Susanti
Date Deposited:	28 Mar 2019 03:59
Last Modified:	28 Mar 2019 03:59
URI:	http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/11024

Actions (login required)

View Item