Candra Perbawati, Candra (2019) TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN HAK ULAYAT LAUT MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM KAWASAN PESISIR PANTAI. Discussion Paper. AURA PUBLISHING.

[img] Text
Kebijakan Negara dalam Bidang Kelautan (1).pdf

Download (5MB)
[img] Image
Cover Monograf Kelautan.jpg

Download (4MB)

Abstract

Tanggung jawan negara dalam pelaksanaan perlindungan hak ulayat laut selama ini secara konstitusional diatur daam UUD 1945 maupun peraturan lain yang terkait dengan hak ulayat masyarakat hukum adat baik UU N0.39 tahun 1999 tentang HAM maupun UU No.27 Tahun 2007 tentang pengelolaan kawasan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil dan lebih lanjut dan UU N0.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah ditujukan dengan semangat reformasi dan keberfihakkan kepada masyarakat hukum adat terutama masyarakat hukum adat disekitar kawasan pesisir pantai dalam rangka penguatan hak-hak masyarakat hukum adat dalam kawasan pesisir yang bekerja sebagai nelayan dan untuk menunjang pembangunan daerah dan hak masyarakat hukum adat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tanggung jawab Negara dalam pelaksanan perlindungan hak ulayat laut bagi masyarakat hukum adat yang berada dalam kawasan dipesisir pantai. Tujuan dalam penelitian ini melihat bagaimana Tanggung jawab negara dalam hal ini pemerintah dalam memberikan perlindungan hak ulayat laut kepada masyarakat hukum adat Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji dan menganalisis asas-asas hukum yang dianut dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hak ulayat laut masyarakat hukum adat. Data yang diolah berupa data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu dengan cara menelaah, membandingkan dan menghubungkan data yang selanjutnya dilakukan interprestasi untuk menjawab permasalahan dan menarik kesimpulan dengan cara induktif. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab negara dalam perlindungan hak ulayat laut masyarakat hukum adat dalam kawasan pesisir pantai berupa kewajiban negara untuk melindungi (obligation to protect), kewajiban untuk memenuhi (obligation to fulfill ), dan kewajiban untuk menghormati (obligation to respect), dalam implementasinya hak ulayat laut tersebut belum sepenuhnya memberikan perlindungan kepada masyarakat hukum adat.

Item Type: Monograph (Discussion Paper)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum (FH) > Prodi Ilmu Hukum
Depositing User: CHANDRA PE
Date Deposited: 08 Feb 2019 02:06
Last Modified: 08 Feb 2019 02:06
URI: http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/10697

Actions (login required)

View Item View Item