PENGENTASAN KEMISKINAN DESA PESISIR MELALUI OPTIMASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA BAHARI BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN DESA DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Yuni Ratnasari, Dian Kagungan

ABSTRAK
Tujuan jangka panjang penelitian ini menghasilkan Model Pengentasan Kemiskinan Desa Pesisir Melalui Optimasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Wisata Bahari Berbasis Kearifan Lokal dan Penguatan Kelembagaan Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Pekon Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus Propinsi Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif. 
Data dipetik melalui observasi lapang/kunjungan lapang, FGD dan wawancara mendalam terhadap key informan, antara lain masyarakat dan tokoh masyarakat Pekon Kiluan Negeri, Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus, Lembaga Swadaya Masyarakat Cinta kepada Alam (Cikal), DPRD Kab Tanggamus dan para stakeholder yang berkaitan dengan substansi penelitian ini. Telah dikumpulkan data antara lain gambaran umum Teluk Kiluan, potensi sumber daya kawasan Teluk Kiluan, data Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Lampung 2012-2031, Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus, data tentang Lembaga Swadaya Masyarakat Cinta kepada Alam (Cikal), Aktifitas/kegiatan pariwisata di Teluk Kiluan, data tentang Payung hukum yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan wilayah ekowisata Teluk Kiluan berbasis masyarakat (antara lain berupa Peraturan Kepala Pekon Kiluan Negeri). Selain itu data diperoleh dari berbagai dokumen pendukung dan hasil-hasil penelitian/studi pendahuluan yang relevan, dan sebagainya. 
Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah: 
Strategi pengentasan kemiskinan desa pesisir melalui optimasi kebijakan pengembangan kawasan ekowisata Teluk Kiluan berbasis kearifan lokal dan penguatan kelembagaan desa antara lain :
a.Stategi Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui Pemanfaatan Kawasan Ekowisata Teluk Kiluan diwujudkan dalam bentuk pelatihan-pelatihan, pembangunan infrastruktur sekolah, konservasi penyu, serta memberikan strategi dalam promosi atau pemasarannya. Output dari kegiatan pelatihan tersebut adalah terbangunnya kesadaran bersama dalam membangun usaha dan pemasaran secara kolektif serta perlindungan lingkunganTeluk Kiluan. Dengan adanya pelatihan bahasa inggris, pembangunan sekaligus penyewaan pemondokan/cottage oleh kelompok masyarakat, penyewaan perahu untuk wisata lumba-lumba, penanaman mangrove (selain untuk mencegah bencana tsunami, mangrove dapat dimanfaatkan secara ekonomi. Misal pembuatan dodol mangrove, sirop mangrove, tas mangrove, mempromosikan Teluk Kiluan dengan banyak event seperti : Kiluan Fishing Week dan kegiatan Festival Krakatau yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomi.
b.Strategi peningkatan kapasitas kelembagaan di tingkat Desa (mewujudkan agar kelembagaan di desa berjalan baik) antara lain mendorong lembaga pekon/desa untuk memahami tugas dan fungsinya,memperkuat kelembagaan desa/pekon yang terbuka dalam arti melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan
c.Strategi pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengelolaan kawasan wisata Teluk Kiluan yang telah dilakukan Lembaga Swadaya Masyarakat Cinta Kepada Lingkungan (Cikal) antara lain melalui pelatihan-pelatihan, penanaman mangrove, terumbu karang  yang merupakan upaya peningkatan sumberdaya manusia dalam pengelolaan usaha yang dilakukan dengan kesadaran dan perlindungan sumber daya alam yang mendukung keberlanjutan usaha masyarakat. 
c.Strategi pengelolaan wilayah pesisir melalui pengembangan ekowisata Teluk Kiluan
Upaya yang dilakukan  Lembaga Swadaya Masyarakat Cinta Kepada Alam dalam pengembangan kawasan Teluk Kiluan adalah: berusaha mendapat dukungan dari pemerintah daerah (Peran Pemerintah Daerah sangat penting sebagai fasilitator dan akselerator pembangunan suatu wilayah) dan pusat, promosi di berbagai media sosial yang dilakukan sejak tahun 2005, dilibatkan dalam promosi-promosi oleh pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi.
Saran/rekomendasi penting dari hasil penelitian ini adalah:
1.Peningkatan koordinasi dan keterpaduan kebijakan dari program antar instansi terkait dalam dalam rangka pengembangan kawasan wisata Teluk Kiluan,
perlu didukung dengan menetapkan kawasan wisata Teluk Kiluan sebagai kawasan strategis atau wisata unggulan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus. 
2.Memperkuat kelembagaan tingkat Desa/Pekon dalam rangka pengelolaan kawasan wisata Teluk Kiluan berbasis kearifan lokal
3.Perbaikan infrastruktur jalan menuju wilayah Teluk Kiluan dan melengkapi sarana prasarana lainnya dalam rangka mendukung kemajuan ekowisata Teluk Kiluan
4.Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat dengan pendampingan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pemerintah Daerah serta stakeholder lainnya.
5.Pentingnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui sistem pendidikan formal maupun non formal melalui kegiatan pendampingan masyarakat secara kontinyu baik dalam bentuk sosialisasi, pelatihan-pelatihan dan sebagainya)
6.Penguatan kelembagaan desa berbasis kearifan lokal
 Upaya untuk mendorong lembaga pekon/desa dalam memahami tugas dan fungsinya perlu dilakukan melalui pertemuan-pertemuan berkala dengan melibatkan semua komponen lembaga pekon/desa dalam memajukan pekon/desa.
Kata kunci: pengentasan kemiskinan;  desa pesisir; kawasan wisata bahari;penguatan kelembagaan desa;kesejahteraan masyarakat

Pendahuluan
Pemberdayaan terhadap masyarakat pesisir yang mayoritas berada di bawah garis kemiskinan, memberikan kontribusi besar untuk membangun kemandirian masyarakat pesisir, meningkatkan bargaining position terhadap pemerintah dan pihak swasta dalam menentukan kebijakan pembangunan wilayah pesisir, memperkuat akses ekonomi politik kelembagaan sosial masyarakat beserta jaringan kerja sama dengan berbagai pihak, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. (Kusnadi, 2007) yang pada akhirnya akan bermuara pada eksistensi dari peran lembaga tersebut sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pemerintahan (governance). Dalam penyelenggaraan kepemerintahan tidak hanya menjadi dominasi dan fungsi lembaga pemerintahan. Organisasi massa non pemerintah mempunyai peran yang strategis dalam penciptaan dan penguatan tata kepemerintahan yang baik. Meskipun harus tetap didukung kelembagaan desa yang berfungsi dengan baik pula.
Kawasan wisata Teluk Kiluan terletak antara 05045’54” - 05048’00” LS dan 105005’06”-105007’05” BT. Teluk Kiluan berada di wilayah Teluk Semaka dan sebagian besar merupakan wilayah Kabupaten Tanggamus, memiliki daerah berupa pesisir pantai hingga perbukitan, dengan luas wilayah sekitar 276,1 km atau sekitar 2.761 ha, Teluk kiluan menyimpan begitu banyak potensi keindahan alam yang sangat menarik seperti pemandangan alam yang sangat indah, ditambah lagi Teluk Kiluan sebagai salah satu kawasan habitat lumba-lumba dan berbagai spesies penyu. Hal ini seharusnya dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya sebagai salah satu objek wisata.
Dari kajian Tim (2009) terdapat temuan bahwa kurangnya sosialisasi pada program pengembangan ekowisata Teluk Kiluan Kabupaten Tanggamus dan kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar, rendahnya kualitas sumber daya manusia lokal (keterbatasan sumber daya manusia yang handal dalam pengelolaan lingkungan), infrastruktur yang buruk, seperti jalan yang buruk serta serta fasilitas penginapan yang kurang memadai, kurangnya perawatan terhadap infrastruktur yang telah tersedia, serta kurangnya perhatian atau kerja sama dengan para stakeholders.
Hasil penelitian lainnya, Ristiany (2008), Pemerintah Kabupaten Tanggamus membangun dan menata kembali kawasan ekowisata Teluk Kiluan melalui konsep ecotourism based on community (pengembangan wilayah ekowisata berbasis masyarakat) dan konsep integrated costal zone management (pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dan berkelanjutan dengan memperhatikan segala aspek terkait wilayah pesisir baik aspek ekonomi, sosial, lingkungan dan teknologi) sebagai formulasi strategi pemberdayaan masyarakat lokal melalui pengembangan wilayah ekowisata di Teluk Kiluan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung secara terpadu dan berkelanjutan dengan memperhatikan segala aspek ekonomi, sosial, lingkungan serta melibatkan peran berbagai stakeholders juga melibatkan partisipasi masyarakat. 
Kunci dari semua permasalahan tersebut di atas adalah pada pengembangan sosialisasi dan kegiatan fasilitasi kepada masyarakat kawasan Teluk Kiluan, termasuk pemilihan metode dan alat bantunya serta pada penguatan fungsi berbagai kelembagaan yang dapat melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat antara lain dengan berbagai kegiatan seperti, konservasi dan pengembangan usaha pariwisata berkelanjutan yang berbasiskan pada komunitas setempat, pembentukan forum masyarakat pesisir Teluk Kiluan secara terpadu dan berkelanjutan, bekerjasama dengan para stakeholders,  dengan demikian kesejahteraan masyarakat setempat dapat meningkat.
Tujuan Khusus
Adapun tujuan khusus yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :
1.Menghasilkan model pengentasan kemiskinan melalui  kebijakan pengembangan wilayah ekowisata Teluk Kiluan  dengan konsep  ecotourism based on community  dan konsep integrated costal zone management sebagai formulasi strategi pemberdayaan masyarakat lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Menghasilkan model pemberdayaan masyarakat di kawasan ekowisata pesisir secara secara terpadu dan berkelanjutan melalui pembentukan forum masyarakat pesisir
3.Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan fungsi berbagai kelembagaan antara lain kelembagaan desa yang dapat melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir di sekitar kawasan Teluk Kiluan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung.

Metode
Jenis dan Pendekatan Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, 
3.2 Lokasi Penelitian
Lokasi dalam  penelitian ini adalah Pekon Kiluan Negeri, Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung
3.3 Fokus Penelitian
Hasil analisis dan kajian Tim menyatakan  bahwa saat ini kondisi kawasan ekowisata Teluk Kiluan dan kondisi masyarakat yang tinggal di sepanjang pesisir Kabupaten Tanggamus adalah sebagai berikut : kawasan ekowisata Teluk Kiluan telah mengalami degradasi lingkungan di mana pencemaran air laut sudah sangat berat dan tidak ditemui lagi adanya terumbu karang di sepanjang 276,1 km, kemiskinan struktural pada  mayoritas penduduk disepanjang pesisir Kabupaten Tanggamus, pola pembangunan kawasan pesisir tidak terencana hal ini dibuktikan dengan adanya sejumlah reklamasi pantai yang mengabaikan kontur asli lengkungan Teluk Kiluan, selain merusak hal ini berimbas abrasi dan sedimentasi, belum terantisipasinya bahaya laten seperti mitigasi bencana (seluruh kawasan pesisir Indonesia rentan terhadap bahaya tsunami). Tim penataan pesisir dan pengembangan wilayah ekowisata juga harus mematangkan pola studi pengembanan kawasan ekowisata Teluk Kiluan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi menuju ecocity, yang dikenal dengan istilah Integrated Coastal Zone Management, yang terakhir dan terpenting adalah upaya analisis penyelamatan dari kerawanan bencana alam/tsunami.
Tim (2008) juga memperoleh temuan bahwa kurangnya sosialisasi pada program pengembangan ekowisata Teluk Kiluan Kabupaten Tanggamus dan kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar, rendahnya kualitas sumber daya manusia lokal (keterbatasan sumber daya manusia yang handal dalam pengelolaan lingkungan), infrastruktur yang buruk, seperti jalan yang buruk serta serta fasilitas penginapan yang kurang memadai, kurangnya perawatan terhadap infrastruktur yang telah tersedia, serta kurangnya perhatian atau kerja sama dengan para stakeholders
Berdasarkan kondisi di atas, maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada 
1.Pengembangan Model pengentasan kemiskinan sebagai formulasi strategi yang jitu bagi kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir melalui kebijakan pengembangan wilayah ekowisata Teluk Kiluan (nilai-nilai positif pengembangan kawasan ekowisata berbasis masyarakat (ecotourism based on commnity) dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui penguatan kelembagaan desa  dan pengelolaan sumberdaya lokal, terciptanya keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengelolaan sumberdaya pesisir, kearifan   lokal, konflik dan resolusi sosial, pelibatan  formal dan informal leader, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan stakeholder lainnya serta klasifikasi sikap/persepsi masyarakat tentang pengembangan kawasan ekowisata, jika positif, maka kearifan lokal masyarakat setempat perlu  dikukuhkan, tetapi jika negatif, maka perlu diadakan tindakan perbaikan. 
 2. Kebijakan pengembangan wilayah ekowisata Teluk Kiluan berbasis kearifan lokal
3.Tujuan kebijakan pengembangan wilayah ekowisata Teluk Kiluan berbasis    masyarakat
4.Ekstraksi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan                dengan kebijakan pengembangan wilayah ekowisata Teluk Kiluan berbasis masyarakat    
 Jenis dan Sumber Data
Sesuai dengan tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk  menghasilkan model formulasi kebijakan pengembangan wilayah ekowisata berbasis masyarakat (ecotourism based on community) dalam rangka mewujudkan Teluk Kiluan sebagai pilot project pengembangan ekowisata wilayah Indonesia bagian Barat, yang berupa dokumen penataan/pengembangan  dan menghasilkan model pemberdayaan masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan melalui pendekatan yang bersifat bottom up, maka  data primer diperoleh  melalui key informan yang berkompeten dengan kajian penelitian ini yaitu : 
(1) Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tanggamus 
(2 )Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus 
(3) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus
(4)Masyarakat di kawasan pesisir Teluk Kiluan (khususnya di Kecamatan Kelumbayan, tepatnya di desa Kiluan)
(5)Kepala Kecamatan Kelumbayan, Tokoh-Tokoh Masyarakat setempat dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kelumbayan  
(7)Kepala Desa/Pekon Kiluan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Pekon Kiluan   
(8)Para stakeholders yang terlibat dalam kegiatan  pengembangan wilayah ekowisata Teluk Kiluan (para investor, akademisi/Perguruan Tinggi, para pemerhati lingkungan, LSM Cikal dan sebagainya). 
Sebagai data sekunder, akan digunakan pula dokumen-dokumen yang berkaitan dengan substansi penelitian, antara lain Undang-Undang tentang Kawasan Pesisir, surat-surat keputusan, rencana strategis Kabupaten Tanggamus, arsip-arsip, foto/dokumentasi dan dokumen-dokumen lainnya.
Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada key informan, studi dokumentasi dan observasi lapang. 
Teknik Analisis Data
Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2006) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Dalam penelitian kualitatif,  tahapan-tahapan analisis data antara lain reduksi data, penyajian data dan verifikasi/penarikan kesimpulan
Analisis data pada penelitian kualitatif meliputi tahap-tahap sebagai berikut (Milles and Huberman, 1992):
1.	Reduksi Data (reduction data), yaitu data yang diperoleh di lokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci.  Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya.  Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung.  Selama pengumpulan data berlangsung diadakan tahap reduksi data, selanjutnya membuat ringkasan mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus dan menulis memo.
2.	Penyajian Data (data display), yaitu memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Pada dasarnya penyajian data merupakan pembagian pemahaman peneliti tentang hasil penelitian. Data yang diperoleh akan disajikan baik dalam bentuk gambar atau kutipan-kutipan wawancara maupun deskripsi hasil observasi.
3. 	Penarikan Kesimpulan/ verifikasi, yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data.  Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang tentatif.  Akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus, maka akan diperoleh kesimpulan yang bersifat “grounded”, dengan kata lain setiap kesimpulan senantiasa terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung.

Teknik Keabsahan Data
Untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan yang dalam pemeriksaan data menggunakan 4 (empat) kriteria (Moleong, 2005) yaitu: derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), kepastian (confirmability). Untuk memeriksa kredibilitas (Moleong, 2005) maka peneliti melakukan triangulasi, dan teknik analisis kasus negatif dengan jalan mengumpulkan contoh dan kasus yang tidak sesuai dengan pola dan kecendrungan informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan pembanding (Moleong, 2005)

Hasil dan Pembahasan
Potensi Sumber Daya Pesisir Teluk Kiluan
	Wilayah pesisir umumnya memiliki lebih dari satu ekosistem dan sumber daya. Ekosistem pesisir dapat bersifat alami ataupun buatan. Ekosistem pesisir yang terdapat di Teluk Kiluan meliputi :
1.1	Kawasan ekosistem pesisir yang memiliki peran dan fungsinya masing-masing yang terdiri dari :
a.	Terumbu karang
b.	Hutan Bakau (Mangrove)
c.	Ekosistem Pantai
1.2	Kawasan ekosistem pesisir yang menjadi habitat satwa liar yaitu :
a.Penyu
b.Lumba-lumba
c.Sumberdaya perikanan
1.2 Fasilitas penunjang ekowisata
	Fasilitas untuk penunjang kegiatan ekowisata di kawasan Teluk Kiluan dan sekitarnya masih terbatas dari segi jenis maupun jumlahnya. Beberapa fasilitas yang ada di kawasan Teluk Kiluan yaitu cottage, toilet dan kamar bilas. Fasilitas lainnya seperti toko kelontong, warung makan dan area parkir masih merupakan fasilitas desa yang letaknya jauh dari lokasi wisata. Fasilitas akomodasi yang terdapat di kawasan Teluk Kiluan dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 1. Fasilitas akomodasi yang terdapat di Pekon Kiluan Negeri, Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus

No	
Lokasi	
Jenis
(thn berdiri)	Fasilitas	Kapasitas
(org)	
			Kamar	MCK	Ruang kluarga	Tmpt prkir		
1	Teluk Kaur
(Sinar Agung)	Pondokan
(2008)	2	2	1	ada	12-20	
2	Teluk Kaur
(Sinar Maju)	Kamar sewa
(2009)	3	1	-	ada	6	
3	Bandung Jaya	Pondokan
(2007)	1	-	1	-	4-10	
4	Bandung Jaya	Pondokan
(2010)	1	1	1	-	6-14	
5	Bandung Jaya	Pondokan 
(2010)	1	-	1	-	4-10	
6	Bandung Jaya	Pondokan
(2011)	2	3	1	Ada	10-16	
7	Pulau Kiluan	Kamar   sewa (2004)	6	3	-	-	24-36	
8	Pasir Putih	Pondokan 
(2009)	1	1	1	-	4-10	
	Jumlah	8 lokasi	17	11	6	3	70-122	
Sumber: Data primer, 2013

2. Peran Stakeholder dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat pesisir di Teluk Kiluan Kabupaten Tanggamus melalui Pengembangan Ekowisata.
2.1 Lembaga Swadaya Masyarakat Cikal
Governance menunjuk pada suatu penyelenggaraan negara yang bertanggung jawab serta efektif dan efisien dengan menjaga kesinergisan interaksi konstruktif diantara institusi negara/pemerintah (state), sektor swasta (private sector) dan masyarakat (society). Dengan demikian, governance menekankan arti penting kesejajaran hubungan antara domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Ketiganya berada pada posisi yang sederajat dan saling kontrol untuk menghindari penguasan atau eksploitasi oleh satu domain terhadap domain lainnya. Intinya, bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang dapat diartikan sebagai suatu mekanisme pengelolaan sumber daya dengan substansi dan implementasi yang diarahkan untuk mencapai pembangunan yang efisien dan efektif secara adil. Oleh karena itu pemerintahan yang baik akan tercipta manakala di antara unsur-unsur negara dan institusi kemasyarakatan seperti ormas, LSM, pers, lembaga profesi, lembaga usaha swasta, dan lain-lain, memiliki keseimbangan dalam proses checks and balances dan tidak boleh satupun di antara mereka yang memiliki kontrol absolut.
LSM merupakan salah satu bagian dari unsur penyelenggaran pemerintahan (governance) yang merupakan sebuah organisasi masyarakat sipil yang dapat menyalurkan partisipasi masyarakat dalam aktivitas sosial dan ekonomi dan mengorganisasinya ke dalam suatu kelompok yang lebih potensial untuk mempengaruhi kebijakan publik dalam mencapai kesejahteraan bersama. LSM melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh lembaga pemerintah atau tidak dapat dijangkau oleh kebijaksanaan pemerintah.  Tidak dapat dipungkiri bahwa aktivitas yang dilakukan LSM lebih mengena sasaran dibandingkan dengan lembaga bentukan pemerintah. Salah satu bentuk kegiatan LSM yang sangat menonjol adalah dapat merangsang tumbuhnya kesadaran partisipasi masyarakat dalam membangun dirinya dan keluarganya dan lingkungannya yang selama ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Maka dari itu LSM diposisikan sebagai mitra pemerintah dalam upaya pemberdayaan kepada masyarakat. Karena pada umumnya LSM memberikan perhatian pada pengembangan sumber daya manusia, kemandirian, keswadayaan masyarakat dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat melalui kegiatan-kegiatan swadaya. Memberdayakan masyarakat bertujuan untuk mendidik atau membantu masyarakat agar mampu mendidik diri mereka sendiri. Tujuan yang akan dicapai melalui usaha pemberdayaan masyarakat adalah menjadikan masyarakat yang mandiri, berswadaya, mampu mengadopsi inovasi, dan memiliki pola pikir yang kosmopolitan. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.
                Pemberdayaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pemberdayaan terhadap masyarakat pesisir melalui program-program yang direncanakan oleh LSM Cikal yang berkaitan dengan upaya pemanfaatan dan peningkatan kualitas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah terutama dari sektor pariwisata.
		Pemberdayaan masyarakat pesisir diartikan sebagai suatu upaya yang dimaksudkan untuk memfasilitasi/mendorong/ membantu agar masyarakat pesisir mampu menentukan yang terbaik bagi mereka dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya  pesisir. Pemberdayaan masyarakat pesisir merupakan sebuah proses sosial yang cukup panjang untuk mencapai tujuannya. Disamping sebagai proses sosial, pemberdayaan adalah strategi, sarana, fasilitas, media atau instrumen untuk mengantarkan masyarakat menuju keberdayaan. Dengan demikian pemberdayaan bukanlah suatu tujuan atau hasil yang dicapai. Pemberdayaan adalah sarana mencapai tujuan. Pada dasarnya, tujuan pemberdayaan adalah menjadikan masyarakat memiliki keberdayaan di berbagai bidang kehidupan.
		Satu-satunya Lembaga Swadaya Masyarakat yang konsisten mendampingi dan berperan aktif dalam pengembangan daerah Teluk Kiluan adalah LSM Yayasan Ekowisata Cinta Kepada Alam (Cikal) dibentuk sejak tahun 2003 oleh beberapa orang yang prihatin terhadap kondisi Teluk Kiluan pada saat itu. Wilayah pesisir ini memiliki potensi sumberdaya alam yang besar namun mengalami kerusakan akibat eksploitasi yang tidak bertanggungjawab. LSM Cikal memiliki tujuan utama konservasi alam dan pengembangan usaha pariwisata berkelanjutan yang berbasis pada komunitas setempat, pelayanan sosial, pelayanan di bidang pendidikan, hukum dan kesehatan
		Keberadaan LSM Cikal membawa perubahan terhadap kawasan Teluk Kiluan. Visi dan misi LSM Cikal berfokus pada pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di kawasan Teluk Kiluan, bekerjasama dengan instansi terkait. Peran penting LSM Cikal adalah mediasi dan mempromosikan potensi yang ada di kawasan Teluk Kiluan serta permasalahan yang menghambat kepada instansi terkait sehingga program kegiatan pemerintah daerah dapat masuk ke daerah tersebut.
Hasil penelitian ini selanjutnya menjelaskan bahwa keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat Cinta kepada alam (Cikal) sebagai sebuah Lembaga Swdaya Masyarakat di Teluk Kiluan memiliki peranan dalam pemberdayaan masyarakat, yang diwujudkan melalui program pengembangan ekowisata, yang tujuannya menitikberatkan pada konservasi alam dan pengembangan usaha pariwisata berkelanjutan yang berbasiskan pada komunitas setempat, adapun peran tersebut meliputi :
•	Memberikan pelatihan pembuatan peraturan desa yang bekerjasama dengan Dinas Kelautan Provinsi Lampung.
•	Pelatihan penanaman terumbu karang.
•	Penanaman manggrove.
•	Membantu pembangunan infrastruktur sekolah .
•	Pelatihan bahasa inggris 
•	Mempromosikan Teluk Kiluan dengan banyak event seperti : Kiluan Fishing Week dan ikut dalam rangkaian kegiatan Festival Krakatau.
•	Konservasi telur penyu
a.	Peran dalam pemberian pendidikan dan penyadaran
Langkah terpenting dalam usaha memberdayakan masyarakat adalah menumbuhkan keinginan dan motivasi dalam diri masyarakat untuk mengubah keadaan ke arah yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pendidikan. Proses pendidikan tidak hanya mentransfer pengetahuan, keterampilan, dan tata nilai tertentu tetapi juga berfungsi mengalokasikan peranan dengan mengantarkan subyeknya untuk menduduki posisi sosial tertentu. (Tjokrowinoto dalam Prijono dan Pranaka, 1996). 
Wawancara yang kami lakukan kepada ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Cinta Kepala Lingkungan (Cikal) pada tanggal 3 September 2013, Bapak Rico Stephanus, pada dasarnya pendidikan dapat memotivasi dan memberikan kesadaran kepada masyarakat akan potensi yang mereka miliki tidak terkecuali di Pekon Kiluan Negeri, kawasan Teluk Kiluan.  Dalam kegiatan pengembangan ekowisata ini upaya pemberian pendidikan dan penyadaran telah terwujud melalui pemberian penyuluhan-penyuluhan terhadap pelestarian lingkungan seperti pelestarian lumba-lumba, penyu, transplantasi terumbu karang, larangan illegal fishing, pelatihan tour operator atau tour guide, bantuan pembangunan sarana dan prasarana sekolah serta pendidikan bahasa Inggris. Pelatihan bahasa inggris (native speaker dari English First banyak yang langsung diberikan wisatawan yang berasal dari luar negeri dengan harapan, sambil berwisata ke Teluk Kiluan, mereka membagi ilmu pengetahuan kepada penduduk lokal setempat.
b.	Peran dalam penumbuhan kelompok-kelompok basis (organisasi rakyat) atau kelompok swadaya masyarakat (KSM)
Menurut Pranaka dan Moeljarto (1996), mengharuskan sebuah proses pemberdayaan memenuhi adanya unsur pengorganisasian  masyarakat dan proses dialog agar proses pemberdayaan itu sendiri menjadi lebih optimal dan tujuannya dapat tercapai. Organisasi masyarakat merupakan wadah berkumpulnya para anggotanya sehingga upaya pemberdayaan masyarakat lebih berhasil guna. Dalam kegiatan pengembangan ekowisata ini upaya pengorganisasian masyarakat telah terwujud melalui pembentukan kelompok-kelompok masyarakat, seperti kelompok masyarakat pengawas yang bertugas mengawasi kelautan dan kelompok-kelompok ekowisata yang mengurusi segala kegiatan yang berhubungan dengan ekowisata. Kelompok tersebut sebenarnya merupakan aset yang sangat berharga, karena melalui kelompok yang ada, proses pemberdayaan akan berjalan lebih efektif melalui penyampaian informasi yang lebih mudah serta pemanfaatan identitas kelompok.
             Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan LSM Cikal melalui kegiatan pengembangan ekowisata pada tahap ini senantiasa berusaha mencapai target yang diharapkan.  Karena proses pemberdayaan/pendampingan secara terus menerus harus dilakukan dan berkesinambungan mengikuti perkembangan sasaran sampai akhirnya sasaran benar-benar mandiri. Karena fungsi pendamping sangat krusial dalam membina aktivitas kelompok. Pendamping berguna memperlancar proses dialog antar individu dalam kelompok. Pendamping bertugas menyertai proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok sebagai fasilitator (pemandu), komunikator (penghubung), ataupun dinamisator (penggerak). Dengan adanya pendampingan diharapkan kelompok tidak bergantung pada pihak luar dan dapat mencapai kemandirian. (Prijono dan Pranaka 1996 ). Wawancara yang kami lakukan terhadap Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Cinta kepada lingkungan, bahwa saat ini terdapat beberapa kelompok yang dibentuk LSM Cikal atas inisiasi Pemerintah Daerah dan stakeholder lainnya antara lain adalah:
-	Kelompok-kelompok pengelola ekowisata yang dibagi berdasarkan lokasi/dusun. Anggota kelompok pengelola tersebut mewakili dusun-dusun yang ada, unsur masyarakat, nelayan dan ibu-ibu rumah tangga. Pengurus masing-masing kelompok mengkoordinasikan pembagian tugas dalam pengelolaan dan penyediaan jasa wisata
-	Kelompok pengawas masyarakat (pokwasmas) beranggotakan unsur masyarakat dan nelayan. Tugas utama dari kelompok ini adalah melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap kegiatan illegal dan destruktif fishing. Kemudian melaporkan instansi terkait apabila ditemukan tindak pelanggaran
-	Kelompok pelestari penyu “Kiluan Indah” yang salah satu kegiatannya adalah melaksanakan penangkaran penyu yang mendarat di sekitar Teluk Kiluan.
-	Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kiluan Negeri. Kelompok  ini dibentuk melalui arahan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus untuk menerima dan memanfaatkan bantuan langsung masyarakat/ bantuan desa wisata dalam bentuk dana bantuan sosial kepada kelompok masyarakat di desa wisata sebagai bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
c. Peran dalam pengembangan masyarakat.
Peran dalam pengembangan masyarakat diwujudkan melalui pelibatan peran aktif masyarakat atau partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan pengembangan ekowisata. Partisipasi masyarakat merupakan bentuk dari keterlibatan masyarakat mulai dari tahap pembuatan keputusan, penerapan keputusan, penikmatan hasil dan evaluasi. Partisipasi mendukung masyarakat untuk mulai sadar akan situasi dan masalah yang dihadapi serta berupaya mencari jalan keluar yang dapat dipakai untuk mengatasi masalaha tersebut. Partisipasi juga membantu masyarakat untuk melihat realitas sosial ekonomi yang mengelilingi mereka. (Cohen dan Uphoff dalam Prijono dan Pranaka, 1996)
		Dalam hal ini upaya pengembangan masyarakat diwujudkan melalui pelibatan masyarakat dalam segala kegiatan atau program pengembangan ekowisata. Dalam hal partisipasi tentunya tidak jauh berbeda dengan respon atau tanggapan masyarakat. Hanya orang-orang yang paham atau mengerti yang mau terlibat dalam pengembangan ekowisata ini. Hal ini dikarenakan rendahnya kualitas sumber daya manusia lokal setempat serta kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat  Cinta kepada alam (Cikal). Hal inilah yang menyebabkan upaya pengembangan masyarakat ini belum berjalan optimal. Meskipun demikian, LSM Cikal beserta Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan Kabupaten Tanggamus tetap melakukan upaya-upaya nyata agar masyarakat berperan aktif dalam setiap kegiatan yang diadakan. Kegiatan tersebut terbagi melalui :
-	Kelompok-kelompok pengelola ekowisata yang dibagi berdasarkan lokasi/dusun. Anggota kelompok pengelola tersebut mewakili dusun-dusun yang ada, unsur masyarakat, nelayan dan ibu-ibu rumah tangga. Pengurus masing-masing kelompok mengkoordinasikan pembagian tugas dalam pengelolaan dan penyediaan jasa wisata
-	Kelompok pengawas masyarakat (pokwasmas) beranggotakan unsur masyarakat dan nelayan. Tugas utama dari kelompok ini adalah melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap kegiatan illegal dan destruktif fishing. Kemudian melaporkan instansi terkait apabila ditemukan tindak pelanggaran
-	Kelompok pelestari penyu “Kiluan Indah” yang salah satu kegiatannya adalah melaksanakan penangkaran penyu yang mendarat di sekitar Teluk Kiluan.
-	Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kiluan Negeri. Kelompok  ini dibentuk melalui arahan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus untuk menerima dan memanfaatkan bantuan langsung masyarakat/ bantuan desa wisata dalam bentuk dana bantuan sosial kepada kelompok masyarakat di desa wisata sebagai bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
c.	Peran dalam menumbuhkan infrastruktur sosial
		Infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Upaya penumbuhan infrastruktur sosial diwujudkan melalui pembangunan sarana dan prasarana baik untuk kepentingan masyarakat umum maupun untuk penunjang kegiatan ekowisata seperti perbaikan akses jalan, pembangunan cottage-cottage beserta fasilitas pendukungnya, pemberian bantuan perahu bergulir, pembuatan dermaga, listrik tenaga surya (LTS), serta pembangunan sarana sekolah.
            Pemberdayaan terhadap masyarakat pesisir tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi besar untuk membangun kemandirian masyarakat pesisir, meningkatkan bargaining position terhadap pemerintah dan pihak swasta dalam menentukan kebijakan pembangunan wilayah pesisir, memperkuat akses ekonomi politik kelembagaan sosial masyarakat beserta jaringan kerja sama dengan berbagai pihak, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. (Kusnadi, 2007)
            Pemaparan-pemaparan di atas pada akhirnya akan bermuara pada eksistensi dari peran Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pemerintahan (governance). Dalam penyelenggaraan kepemerintahan tidak hanya menjadi dominasi dan fungsi lembaga pemerintahan. Lembaga Swadaya Masyarakat mempunyai peran yang strategis dalam penciptaan dan penguatan tata kepemerintahan yang baik. Lembaga Swadaya Masyarakat diposisikan sebagai mitra pemerintah dalam upaya memberdayakan masyarakat. Karena pada dasarnya  Lembaga Swadaya Masyarakat berupaya untuk menciptakan keswadayaan dan kemandirian masyarakat. Cinta kepada alam (Cikal) sebagai sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat harus mampu memainkan perannya dalam memberdayakan masyarakat di Teluk Kiluan. Sehingga dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Dengan posisi terssebut Cikal sebagai sebuah Lembaga Swdaya Masyarakat memiliki potensi besar dalam mendorong penciptakan tata kepemerintahan yang baik. 
            Peran Lembaga Swadaya Masyarakat  Cinta kepada alam dalam proses pemberdayaan memang dirasakan belum berjalan dengan optimal, dikarenakan berbagai kendala internal dan eksternal yang dihadapi. Namun keberadaan LSM Cikal di Teluk Kiluan telah membawa perubahan baik yang cukup besar bagi masyarakat. Akan tetapi LSM Cikal juga harus tetap mengembangkan perannya sebagai sebuah LSM yang berfungsi untuk memberdayakan masyarakat.
Faktor-Faktor yang menjadi kendala Lembaga Swadaya Masyarakat  Cinta kepada alam dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengembangan ekowisata
            Seperti yang telah dijelaskan pada penyajian data di atas, bahwa faktor-faktor yang menjadi kendala dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat pesisir  faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat Cinta kepada alam sendiri seperti keterbatasan sumber daya manusia yang ahli dalam pengelolaan lingkungan yang dapat mendampingi masyarakat dalam proses pemberdayaan. Faktor lain yang juga dirasakan sebagai kendala dalam pengembangan program ini adalah keterbatasan dana. Padahal program pengembangan ini membutuhkan dana yang tidak sedikit. Keterbatasan dana ini dikarenakan Lembaga Swadaya Masyarakat  Cinta kepada alam yang memang tidak begitu mengandalkan dana bantuan. 
             Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar keorganisasian LSM Cikal, seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia lokal, yang menyebabkan sulitnya memberikan pemahaman kepada mereka tentang pengembangan ekowisata. Hal inilah yang menyebabkan pro-kontra yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Faktor selanjutnya yaitu buruknya infrastruktur penunjang kegiatan ekowisata ini seperti buruknya kondisi jalan utama untuk masuk ke Teluk Kiluan, serta sarana dan fasilitas tempat penginapan pengunjung yang kurang memadai. Padahal infrastruktur memegang peranan penting dalam pengembangan suatu program. Dengan kata lain pentingnya peningkatan sarana dan prasarana yang ada di Pekon Kiluan Negeri yang harus dirancang dan ditempatkan dengan cermat agar tidak mengganggu bentangan alam, aspek kelestarian lingkungan, kebutuhan wisatawan/pengunjung. 
            Fasilitas yang harus dilengkapi, secara singkat dapat dikelompokkan menjadi fasilitas yang langsung berhubungan dengan kegiatan wisata seperti pemondokan, MCK, jalur tracking dan fasilitas pendukung kegiatan wisata seperti fasilitas kesehatan, area parkir, papan informasi dan petunjuj arah termasuk perbaikan infrastruktur jembatan dan sebagainya. Ketersediaan fasilitas yang memadai tentu saja dapat meningkatkan kepuasan pengunjung.
Secara singkat, berdasarkan hasil wawancara kami dengan narasumber, kendala utama yang dihadapi adalah :
-banyak aktivitas dari wisatawan yang kurang menjaga lingkungan
-semakin berkembangnya teluk kiluan, dan dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung, tanah disekitar teluk kiluan menjadi mahal. Banyak menjadi minat orang membeli tanah tersebut untuk niat memperkaya pribadi.
-perilaku masyarakat dalam hal kebersihan seperti buang sampah sembarangan.
Dari hasil wawancara yang kami lakukan terhadap Kepala Pekon dan tokoh masyarakat Pekon Kiluan Negeri serta masyarakat Pekon Kiluan Negeri, di masa yang akan datang Teluk kiluan menjadi daerah ekowisata yang memenuhi prinsip-prinsip ekowisata berbasis wisata alam senantiasa menekankan pada kegiatan konservasi, menjadi pusat riset/penelitian ilmiah dan ilmu pengetahuan, Wisata berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal
Kegiatan yang sudah tidak berjalan dan kendalanya 
Dari banyak kegiatan yang telah dilakukan oleh CIKAL, yang mengalami kendala sehingga sudah tak dilakukan lagi adalah :
•	Konservasi telur penyu 
kendalanya adalah SDM, dimana sudah dibentuk 3 kelompok tetapi tidak berjalan.
•	Kiluan fishing week
Kendalanya adalah masalah dana. Dulu sebelum tahun 2009 pemkab tanggamus tidak memiliki kegiatan untuk ikut serta dari kegiatan festival krakatau. Padahal ada dana untuk tanggamus, oleh sebab itu kami manfaatkan dana tersebut untuk mengadakan kiluan fishing week di Teluk Kiluan yang mana masih dalam 1 rangkaian acara dari festival krakatau. Tapi semenjak tahun 2009 pemkab tanggamus sudah memiliki kegiatan sendiri yaitu festival Teluk Semaka. Oleh sebab itu dana diambil untuk kegiatan Teluk Semangka.
Kerjasama-kerjasama yang telah dilakukan
Dalam melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan dan pengembangan potensi kawasan Teluk Kiluan, CIKAL menggandeng beberapa instansi untuk turut membantu dalam kegiatan tersebut, seperti :
•	Pada tahun 2009 Pemerintah Kabupaten  Tanggamus membantu pembangunan fasilitas dan infrastruktur melalui program TMMD (Tentara Manunggal Membangun Desa).
•	ABRI masuk desa
•	Program Pembangunan Gerbang Helau
•	Forum gabungan konservasi ekosistem Teluk Kiluan
•	Lembaga Anemon Universitas Lampung membantu dalam pelatihan transplantasi terumbu karang.  Juga dari mahasiswa-mahasiswa Universitas Lampung yang lain.
•	Dari Universitas TRISAKTI ada kerjasama untuk program beasiswa bagi anak-anak Teluk Kiluan yang mau berkuliah di jurusan arsitektur landscape dan teknologi lingkungan dalam 1 tahun, kuotanya 2 orang. Karena awalnya Universitas TRISAKTI melakukan kuliah praktek lapangan ke Teluk Kiluan dimana di sana ada mata kuliah tentang ekowisata, dan Teluk Kiluan selalu dijadikan tempat kunjungan praktek lapangan.
2.2 Pemerintah Daerah
Peran Pemerintah Daerah sangat penting sebagai fasilitator dan akselerator pembangunan suatu wilayah. Setelah masuknya Lembaga Swadaya Masyarakat Cinta Kepala Alam (Cikal) ke kawasan Teluk Kiluan, berbagai potensi dan permasalahan yang ada di kawasan Teluk Kiluan mulai di ekspose di media cetak dan elektronik. Pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus telah mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Keputusan Bupati Tanggamus Nomor B. 243/20/12/2011 tentang Forum Gabungan Konservasi Ekosistem Teluk Kiluan  Kabupaten Tanggamus dalam rangka mempertahankan dan menjaga kelestarian ekosistem Teluk Kiluan.
Selain itu Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Tanggamus melalui dinas/instansi terkait berupaya mengembangkan potensi dan mengatasi permasalahan yang terjadi di Teluk Kiluan yakni dengan melaksanakan beberapa program/kegiatan antara lain:
a.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
Program/kegiatan yang dilaksanakan antara lain: pengelolaan dan pengembangangan kawasan konservasi berbasis ekowisata di Teluk Kiluan Kabupaten Tanggamus, bantuan 38 unit panel listrik tenaga surya (PLTS) dengan sistem dana bergulir, kegiatan pembinaan populasi dan habitat penyu di kawasan Teluk Kiluan, pembentukan kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas)
b.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Lampung
Kegiatan pembuatan pondok sekretariat Lembaga Swadaya Masyarakat Cinta Kepada Lingkungan (Cikal), pondok inap dan bantuan 1 unit genset.
c.	Bappeda Kabupaten Tanggamus
Kegiatan yang telah dilakukan Bappeda Kabupaten Tanggamus antara lain adalah telah disusunnya Studi Pengembangan Objek Wisata Teluk Kiluan dengan tema : Ekowisata berbasis bahari dan pesisir untuk rekreasi, pendidikan dan penelitian. Kegiatan yang akan dikembangkan meliputi: kegiatan wisata, penginapan, out bond, penjualan souvenir, restoran dan penangkaran satwa. Perencanaan yang dilakukan Bappeda Kabupaten Tanggamus menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur modern.
d.	Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Tanggamus, memfasilitasi bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) bidang pariwisata pada tahun 2012 dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
e.	Pemerintah Desa/Pekon Kelumbayan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus
Sebagai unit lembaga pemerintah daerah yang secara administratif memiliki wilayah, pemerintah Pekon Kiluan Negeri sangat berperan penting dalam menentukan arah pengelolaan kawasan pesisir Teluk Kiluan. Dengan melihat berbagai potensi yang ada dan masukkan dari berbagai pihak, Pemerintah pekon memiliki kebijakan untuk mengembangkan kegiatan ekowisata berbasis kearifan lokal di wilayahnya. Berkenaan dengan kebijakan tersebut, terdapat beberapa peraturan yang telah di hasilkan, yaitu sebagai berikut:
-Surat Keputusan Kepala Pekon Kiluan Negeri Tahun 2007 tentang Penetapan Kelompok Ekowisata
-Surat Keputusan Kepala Pekon Kiluan Negeri Tahun 2007 tentang Keputusan Masyarakat Pekon Kiluan Negeri tentang Daerah Perlindungan Laut (DPL) Penyu
-Surat Keputusan Kepala Pekon Kiluan Negeri Tahun 2008 Tentang Tim Penggerak Wisata (Penggawa) Kiluan
-Peraturan Pekon Kiluan Negeri Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kawasan Ekowisata Hutan, Pesisir dan Laut Pekon Kiluan Negeri \
-Peraturan Pekon Kiluan Negeri Tahun 2010 tentang Pedoman Pungutan/Retribusi Wisata
-Peraturan Kepala Pekon Kiluan Negeri Nomor 001.1/07/PKP/01.2013 Tentang Larangan Menangkap Ikan dengan Menggunakan Panah/Spearfishing
Untuk tingkat Pekon/desa, penetapan peraturan/kebijakan dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat melibatkan unsur masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan disyahkan melalui persetujuan Badan Hippun Pemekonan Pekon Kiluan Negeri, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus.
Berkenaan dengan peran Pemerintah Daerah sebagai fasilitator dan akselerator pembangunan kawasan Teluk Kiluan, berbagai potensi dan permasalahan yang ada di kawasan Teluk Kiluan mulai di ekspose di media cetak dan elektronik. Bahkan Pemerintah Kabupaten Tanggamus telah memasukkannya ke dalam Rencana Induk Pariwisata Daerah. Sebagaimana hasil wawancara kami dengan beberapa pejabat di Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus berikut ini:
........... “Pada intinya kami sangat konsen dengan pengembangan pariwisata di Kabupaten Tanggamus. Kalau dipelajari memang selama ini telah dibuat semacam sebuah perencanaan yang mendasar, jadi rencananya tahun 2014 untuk mengemban amanah Undang-Undang Kepariwisataan No 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, bahwa diamanatkan tentang Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah, rencananya kita akan ajukan di APBD tahun 2014,  dari situlah kita akan rencanakan untuk ke depan untuk pengembangan pariwisata. Jadi berkaitan dengan pertanyaan tadi untuk Rencana Strategis jadi belum masuk, jadi kita untuk penyusunan Rencana Induk Pariwisata Daerah  yang utamanya. Selama ini memang untuk pengembangan pariwisata ada partisipasi dalam Festival Krakatau, kita juga melaksanakan Festival Teluk Semaka, itupun sebagai gebyar ataupun bisa dikatakan output pariwisata yang ajang promosi, dan juga kita mengikuti partisipasi Gebyar Wisata Kebudayaan Nasional. Itu yang sepertinya yang telah dilaksanakan selama ini dan untuk ke depannya kita akan membuat Riparda yang akan ditata secara mendasar.  (Riparda masih umum dari Provinsi  Lampung, dan akan dibuat lebih mengerucut untuk Kabupaten. Tanggamus). Jadi kalau Rencana Induk Pariwisata Nasional (Riparnas) dibentuk melalui peraturan pemerintah tapi belum disusun..”
	Berkenaan dengan program-program unggulan yang telah dilakukan dan dipersiapkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus dalam rangka mengembangkan potensi Teluk Kiluan yang terkenal dengan lumba-lumbanya, berikut hasil wawancara kami:
 “ Nanti akan dibantu oleh Kepala bidang pemasaran pariwisata, tugas kita memang berkaitan tentang Teluk Kiluan menjadi 1 dari 3 KWU (Kawasan Wisata Unggulan) di Lampung. Suka tidak suka, mau tidak mau Pemerintah Kabupaten Tanggamus harus serius dalam pengelolaan Teluk Semaka, jadi kami sudah upayakan untuk meminta bantuan APBN melalui tugas pembantuan di tahun 2014, proposal sudah diajukan berkaitan dengan pengembangan Teluk Kiluan. Walaupun belum tersurat, kami sudah sepakat dengan pihak Provinsi, bahwa wisata Teluk Kiluan itu diarahkan ke ekowisata jadi ecotourism yang berbasis ekosistem, jadi kita tidak mass tourism (wisata massal) karena tujuan awalnya untuk menjaga populasi ikan lumba-lumba. Jadi kita sedang berupaya contohnya disana tidak boleh ada bangunan permanen atau bangunan tidak boleh tingginya melebihi tinggi pohon kelapa. Jadi kalau pemahaman teman-teman dari Unila akan ditumbuhkembangkan atau modernisasi, kami takutnya kapitalisme yang muncul, itu yang sangat-sangat kami hindari. Karena jika kapitalisme yang muncul mungkin pengembangan model pariwisata yang dicita-citakan oleh teman-teman Unila dampaknya cenderung negatif. Kalau kearifan lokalnya kami sudah susun semacam di Bali seperti pokdarwis (kelompok sadar wisata) di sana sementara ini ketuanya masih pak kades/ lurah karna itu sampai uniform tertentu itu nanti rencananya siapapun yang datang tidak takut, kalau pengunjung datang bertemu dengan mereka yang berseragam bisa bertanya langsung mengenai hotel, warung, rumah makan, harga tarif, sampai yang terkecil seperti letak toilet akan diarahkan. Jadi kita buat semacam central poin khusus untuk informasi, sehingga akan tersentral, dari pokdarwis itu nanti akan ada pokja-pokja seperti pokja penginapan, pokja wisata lumba-lumba. Kalau mengarah pada modernisasi takutnya kita akan membatasi kuota kapal yg kluar karna takutnya lumba-lumba sensitif dan akan pergi. Kita upayakan untuk pro rakyat, dan untuk mengetahui data studi tentang perencanaan pengembangan Teluk Kiluan, di Bappeda “
Mengenai bentuk kerjasama dengan pihak ke tiga (investor) yang telah dilakukan dalam rangka mengembangkan potensi pariwisata di Kabupaten Tanggamus termasuk pengembangan potensi pariwisata Teluk Kiluan, hasil wawancara kami sebagai berikut:
 “Sepertinya belum ada, maka akan di konfirmasi dengan kabid pariwisata. Tapi selama ini kita sudah menjalin hubungan baik dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Cinta kepada alam ( CIKAL) bahkan mereka telah siap menghibahkan tanah kepada pemda untuk kegiatan program pengembangan kawasan disana. Jadi kita telah menjalin kerjasama yang intens dengan mereka serta dengan masyarakat nanti provinsi sendiri telah pernah membina masyarakat untuk tari, jadi misalkan wisatawan datang disambut tari, mungkin selanjutnya akan berkembang kerajinan. Itulah makanya perlu dibentuk pokja-pokja untuk pengembangan ekonomi kreatif dari masyarakat.
Adapun kendala yang dihadapi dalam pengembangan potensi ekowisata di Kabupaten Tanggamus, (Teluk Kiluan dengan kondisi infrastruktur dan kelayakan sarana prasarana lain masih jauh dari yang diharapkan, hasil wawancara kami sebagai berikut:
 .........”Kendala? Sebaiknya dibuat dulu perencanaan pengembangan berdasarkan based on ekowisata. Karena banyak stakeholder yang ingin masuk kesana contoh studi kelayakan untuk pembangunan dermaga. Stakeholder banyak masuk jadi pariwisata bukan satu-satunya SKPD (satuan kerja perangkat daerah) yang turun di lokasi teluk kiluan. Jadi kompetensi teluk kiluan dari provinsi lampung yang menjadi SKPD di provinsi turun, kabupaten turun jadi perencanaan terpadu seyogyanya baik karena itu yang menjadi rambu-rambu bahwa siapapun yang datang akan merasa nyaman. Kondisi infrastruktur, jalan? Kalau yang saya pelajari itukan masih wilayah pesawaran jadi koordinasinya diluar kewenangan Kabupaten  Tanggamus. Kembali lagi ke wisata, pariwisata itu sebenarnya tidak bisa berdiri sendiri dalam mengembangkan suatu kawasan wisata perlu bantuan Dinas Koperasi (Koperindag dan UKM) untuk mengembangkan kelompok-kelompok yang ..., dinas perkerjaan umum yang untuk perbaikan jalan, dinas perhubungan yang untuk rambu-rambu. Kalau dikatakan prihatin, ya memang itulah adanya karena blm maksimal dan memang ada pemahaman seperti itulah kondisi untuk menjaga, karna kalau wisatawan yang tidak ekowisata maka ia tidak peduli dan itu memang penjualannya adalah laut. Maka dari itu ProvinsiLlampung membuat denah yang berkaitan dengan jalan, karena itu merupakan jalan provinsi maka akan diperbaiki. Jadi berkaitan dengan Teluk Kiluan sumber penelitiannya tidak cukup hanya Dinas Pariwisata, karena sangat banyak stakeholder yang berbuat disana, sehingga jika hanya dengan kami saja tidak bisa. Provinsi juga termasuk karena mengenai hal ini sudah masuk perda bahwa Teluk Kiluan menjadi 3 KWU di provinsi lampung, artinya begitu diperdakan, maka SKPD atau leading sector yang membantu itu pasti turun kesana seperti Bappeda Provinsi Lanpung, Dispenda Provinsi Lampung, Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Bappeda Kabupaten Tanggamus untuk perencanaannya dan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus. Jadi sinerginya sangat banyak, NGO nya yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus. Kemudian untuk kriteria miskin maka yang berhubungan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung karena mereka akan berfikir bahwa itu juga menjadi wilayah mereka, kami juga berupaya untuk zero capture visioris bahwa di kawasan Teluk Kiluan ini kegiatan penangkapan ikan ini nol sehingga populasi lumba-lumba tetap ada dan akan terus bertambah..”
	Selanjutnyan mengenai peraturan daerah/Surat Keputusan Bupati yang mengatur tentang pengembangan potensi pariwisata Kabupaten Tanggamus, adalah sebagai berikut:
...”Perda kabupaten  tanggamus belum ada, yang ada perda provinsi yaitu uu no 10 tahun 2009. 
Kontribusi potensi pariwisata di Kabupaten Tanggamus yang masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan jumlahnya, hasil wawancara kami sebagai berikut:
 “ Pendapatan Asli Daerah (PAD?) Untuk ke Pendapatan Aslin Daerah, hanya sedikit. Karena kita sifatnya PAD itu hanya dari retribusi kawasan wisata. Kawasan wisata yang ditarik retribusi itu adalah wisata yang dimiliki oleh pemerintah. Jumlah? Kisaran 10 juta pertahun...”
(Wawancara dengan Bapak Sigit Bayu Premono, S.Pi, M.Ap tanggal 24 Juli 2013)
Kepala bidang Pemasaran Pariwisata Kabupaten Tanggamus yang kami wawancarai pada tanggal 24 Juli 2014 menyatakatan, sebagai berikut:
............”Mengenai teluk kiluan disini kan dibagi menjadi 2 bidang yaitu bidang pemasaran dn bidang pengembangan administrasi. Dibidang pemasaran kegiatan yang dilakukan berupa expo pameran yang sudah berjalan walaupun belum maksimal, yang tujuannya untuk memperkenalkan daerah itu. Kemarin kita sudah coba ke jakarta expo untuk mempromosikan pariwisata unggul daerah di indonesia, dan fokus kita yang dipamerkan adalah teluk kiluan karena sebagai icon tanggamus. Dengan menun jukkan paket pariwisata yang sudah komplit dengan membayar Rp.600.000 per orang. Dal itu dilakukan disamping kegiatan tanggamus expo dan pameran pembangunan, karena dari sekian banyak pariwisata unggulan di tanggamus, hanya teluk kiluan yang menjadi icon. 
......”Investasi kita belum, yang kita ketahui pariwisata itu ada wisata bahari, wisata alam, wisata air, wisata budaya. Dan berdasarkan jenisnya wisata dibagi atas wisata minat khusus dan wisata minat massal contohnya pantai pasir putih, mutun, tabek indah, lembah hijau yang pengunjungnya sampai ratusan orang, sedangkan teluk kiluan itu termasuk kategori minat khusus yang karakter kunjungannya special interest  misalnya untuk orang yang lagi penelitian, orang yang menyukai harmoni katenangan, orang-orang yang mau melihat keeksotisan alam itu yang kita utamakan. Karena dulu pada tahun 2000 pasir putih booming dan orang berbondong-bondong datang, tapi apa yang kita lihat sekarang pantai pasir putih rusak, airnya cenderung keruh jadi wisata minat masal itu tidak bertahan lama. Kalau dia special interest akan lama kerena kealamiannya akan selalu dijaga karena yang dijual dari teluk kiluan itu adalah habitat lumba-lumba dengan atraksi liarnya, eksotisme daerah laut, pulau, gunung dan keindahan harmoni wilayahnya yang berbentuk kuali. Jadi itulah yang kita pasarkan, terutama dari segi populasi lumba-lumbanya, apalagi jika nanti sudah bekerjasama dengan dinas kelautan dan perikanan dan ada penyu maka akan dibuat juga wilayah konservasi hewan laut seperti penangkaran penyu. Kita bukannya anti kemapanan, namun yang kita junjung adalah konsep alami (natural) back to nature bukannya high building. Karena salah satu keunikan teluk kiluan kita gak ingin ada gedung atau bangunan-bangunan besar, inginnya alami saja asalkan tempatnya bersih, sehat, home stay nya layak jual, artistiknya bagus, ornamennya bagus. 
Jika pengunjung tujuannya ke pantai untuk bermain banana boat lebih baik ke pantai Mutun saja, bahkan sinyal hand phone (HP) saja baru muncul baru-baru ini, kalau dulu kita berada disana tanpa teknologi benar-benar kita merasa berada di alam. Mengenai persepsi bahwa masyarakat di sana tertutup itu tidak benar, mungkin pada saat bertanya dengan masyarakat setempat tidak pas dengan orang yang tepat. Karena salah satu contoh pengelolaan pariwisata yang bagus di Lampung itu Teluk Kiluan dimana masyarakatnya bisa mengatur dan mengelola sendiri potensi pariwisata yang ada dilingkungan mereka, pemerintah itu bukan hanya sebatas dari Kabupaten, Gubernur, Presiden tetapi juga sampai ke tingkat desa yaitu Lurah, artinya dia bisa memproduct undang-undang maupun peraturan diwilayahnya dan itu sudah diterapkan di kiluan dimana mereka bisa membuat peraturan desa.  Jadi intinya wisata di kiluan itu difokuskan pada wisata special interest dimana kita tidak bisa temui di daerah lain, hanya di teluk kiluan kita bisa melihat atraksi lumba-lumba secara liar, kita dapat merasakan menaiki boat dengan dikelilingi ratusan bahkan ribuan lumba-lumba.  Mempertahankan kealamian, apakah dengan membatasi jumlah pengunjung? Tidak, tetapi ada semacam proses alam dimana orang-orang yang datang terdiri dari pengunjung yang memiliki rasa ingin tahu “apa sih kiluan itu?” sehingga pengunjung yang datang benar benar mereka yang membutuhkan susana alami pantai dan habitat hewan yang ada disana. Berdasarkan info bahwa cottage disana dikelola oleh masyarakat, jadi apakah pemda menetapkan standar fasilitas untuk mereka yang membuka cottage?  Kita dari pemda tidak ada hak untuk menetapkan standar harga maupun fasilitas, itu semua kita serahkan kepada harga pasar saja selama tarif yang diterapkan masih dapat dijangkau oleh pengunjung.  Yang pemda lakukan adalah memberi tahu bagaimana cara memberikan pelayanan yang baik kepada pengunjung.
.........Lembaga Swadaya Masyarakat  Cikal koordinasinya dengan pemda Tanggamus sangat lancar, mereka beberapa kali mengadakan rapat datang kesini, bahkan mereka sampai siap kasih tanah ke kita. Kendala dalam pengembangannya yaitu belum tembusnya jalan menuju kiluan. Ketika bicara tentang pariwisata maka kita tidak bisa berdiri sendiri karena ada beberapa pihak yang terkait seperti dinas Pekerjaan Umum, Koperindag, Dinas Kelautan. Apalagi jalan yang digunakan itu termasuk jalan provinsi, jadi makin banyak lagi stakeholder yang berkaitan dengan berjalannya pariwisata teluk kiluan ini. Sebagaimana yang kita ketahui jika kita ingin memperlancar kawasan pariwisata misalnya pembangunan jalan maka kita butuh perencanaan yang matang. Tapi untuk jalan tembus dari tanggamus ke kiluan saat ini sedang direncanakan untuk dibuat. Mengapa kondisi jalan menuju kawaswan Teluk  Kiluan memprihatinkan? Untuk sarana dan prasarana khususnya jalan, kan ada yang namanya jalan propinsi, jalan kabupaten, jalan pemerintah pusat. Dan akses kesana itu termasuk dalam jalan provinsi melewati kabupaten Pesawaran jadi kita tidak berhak. Jadi kalaupun ingin menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Pesarawan, maka harus disampaikan melalui Pemerintah Propinsi Lampung, dan konfirmasi dari Provinsi bahwa tahun ini akan diadakan perbaikan jalan menuju kiluan
.......”Sebelumnya berangkat dari banyaknya potensi pariwisata yang ada di tanggamus, dari situlah kita mencoba memperkenalkan potensi tersebut dengan cara mengadakan festivalnya di pantai seperti mancing di pantai, penguatan adok dengan memberikan penghargaan kepada orang-orang yang berjasa, pemilihannya dengan bekerjasama dengan MPAL (Majelis Penyimbang Adat Lampung). Dan untuk kedepannya Festival Teluk Semaka akan lebih dikembangkan lagi kegiatan-kegiatannya. Berkaitan dengan pemberian adok, itu diberikan kepada masyarakat yang terpilih atau kepada pejabat? Diberikan kepada orang yang berjasa contohnya dulu dipilih Pak Zulkifli Hasan, Pak Sujadi (mantan wakil Bupati Tanggamus), Pak Kapolres, Pak Dandim. 
Mengenai perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD), PAD nya kecil. Sebenarnya kita juga bukan alergi dengan PAD, tapi ada peraturan daerah  yang menjadi turunan dari undang-undang bahwa yang menjadi kontribusi PAD itu hanya lahan pariwisata milik Pemda. Karena pariwisata itu berkembang dari rumah makan, hotel, jadi kita hanya berwenang disana. Jika ingin tahu lebih jelas silahkan juga cari data di dinas yang terkait dengan masalah ini seperti Bappeda. Karena khusus untuk teluk kiluan karena dia menjadi satu dari 3 KWU itu sehingga banyak stakeholder yang ingin masuk. Namun policy (kebijakan) yang mengaturnya belum ada. Sehingga tugas pokok dan kewenangan kami terbatas. 
“Selanjutnya mengenai Kawasan Industri Maritim di Kabupaten Tanggamus, KIM itu kan masih  dalam masa perencanaan, kalau ranahnya begini kalau itu pasti dan pengunjungnya ramai maka kita akan sediakan sarana dan prasarana dengan mengajak mengajak pemilik modal untuk mendirikan hotel, penginapan, tempat tinggal, rumah makan. 
(Wawancara dengan Bapak Marhasan Samba, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Kabupaten Tanggamus, 24 Juli 2013)
2.3 Masyarakat
	Pengembangan ekowisata di kawasan Teluk Kiluan berbasis kearifan lokal dengan melibatkan peran aktif masyarakat sejak dari perencanaan hingga pengelolaan ekowisata kawasan Teluk Kiluan dan sekitarnya.
Dalam pengelolaan kawasan ekowisata Teluk Kiluan, beberapa instansi terkait menginisiasi pembentukan kelompok-kelompok masyarakat bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Cikal dan Pemerintah Pekon Kiluan Negeri. Kelompok-kelompok tersebut meliputi :
-	Kelompok-kelompok pengelola ekowisata yang dibagi berdasarkan lokasi/dusun. Anggota kelompok pengelola tersebut mewakili dusun-dusun yang ada, unsur masyarakat, nelayan dan ibu-ibu rumah tangga. Pengurus masing-masing kelompok mengkoordinasikan pembagian tugas dalam pengelolaan dan penyediaan jasa wisata
-	Kelompok pengawas masyarakat (pokwasmas) beranggotakan unsur masyarakat dan nelayan. Tugas utama dari kelompok ini adalah melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap kegiatan illegal dan destruktif fishing. Kemudian melaporkan instansi terkait apabila ditemukan tindak pelanggaran
-	Kelompok pelestari penyu “Kiluan Indah” yang salah satu kegiatannya adalah melaksanakan penangkaran penyu yang mendarat di sekitar Teluk Kiluan.
-	Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kiluan Negeri. Kelompok  ini dibentuk melalui arahan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus untuk menerima dan memanfaatkan bantuan langsung masyarakat/ bantuan desa wisata dalam bentuk dana bantuan sosial kepada kelompok masyarakat di desa wisata sebagai bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Kondisi yang berkembang di Pekon Kiluan Negeri saat ini menunjukkan kelompok-kelompok tersebut cenderung tidak aktif.Kegiatan penyediaan jasa wisata lebih banyak dilakukan secara individual. Salah satu kelompok yang masih aktif yaitu Kelompok Ekowisata Formasi Baja yang terdapat di Dusun Bandung Jaya. Salah satu aktifitas rutin kelompok ini adalah pemeliharaan sarana dan prasarana wisata yang terdapat di kawasan pekon Kiluan Negeri.
Respon masyarakat dari pemberdayaan yang telah dilakukan oleh LSM Cinta kepada alam (Cikal), sangat mendukung sekali. Karena dari program-program pemberdayaan yang dilakukan oleh CIKAL sangat dirasakan sekali manfaatnya bagi masyarakat.
3. Strategi Pengentasan Kemiskinan Desa Pesisir melalui Optimasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Ekowisata Teluk Kiluan berbasis Kearifan Lokal dan Penguatan Kelembagaan Desa 
 
3.1 Stategi Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui Pemanfaatan Kawasan Ekowisata Teluk Kiluan
Wawancara yang kami lakukan kepada Kepala Pekon Kiluan, tokoh masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Cinta Kepada Alam (Cikal), Potensi diteluk kiluan sangat banyak sekali yang belum dikembangkan seperti : 
potensi bahari/maritim, potensi kelautan/perikanan, potensi pertanian/ perkebunan, serta kerajinan/souvenir (rencana bekerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia dalam bentuk pembinaan dan bantuan modal)
Sebagaimana kita ketahui bersama, masyarakat yang telah diberdayakan adalah masyarakat yang telah memiliki kekuatan dan kemampuan dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang membelenggunya, termasuk kemiskinan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan selama ini di Teluk Kiluan dilakukan melalui :
•	Pelatihan pembuatan peraturan desa yang bekerjasama dengan Dinas Kelautan Provinsi Lampung.
•	Pelatihan penanaman terumbu karang.
•	Penanaman mangrove.
•	Membantu pembangunan infrastruktur sekolah .
•	Pelatihan bahasa Inggris 
•	Mempromosikan Teluk Kiluan dengan banyak event seperti : Kiluan Fishing Week dan ikut dalam rangkaian kegiatan Festival Krakatau.
•	Konservasi telur penyu
•	Pembangunan pemondokan/cottage oleh kelompok masyarakat
•	Penyewaan perahu untuk wisata lumba-lumba
Kegiatan pemberdayaan tersebut diwujudkan dalam bentuk pelatihan-pelatihan, pembangunan infrastruktur sekolah, konservasi penyu, serta memberikan strategi dalam promosi atau pemasarannya. Output dari kegiatan pelatihan tersebut adalah terbangunnya kesadaran bersama dalam membangun usaha dan pemasaran secara kolektif serta perlindungan lingkunganTeluk Kiluan. Dengan adanya pelatihan bahasa inggris, pembangunan sekaligus penyewaan pemondokan/cottage oleh kelompok masyarakat, penyewaan perahu untuk wisata lumba-lumba, penanaman mangrove (selain untuk mencegah bencana tsunami, mangrove dapat dimanfaatkan secara ekonomi. Misal pembuatan dodol mangrove, sirop maangrove, tas mangrove, mempromosikan Teluk Kiluan dengan banyak event seperti : Kiluan Fishing Week dan ikut dalam rangkaian kegiatan Festival Krakatau yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomi, dengan demikian kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat meningkat.
3.2 Strategi pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengelolaan kawasan wisata Teluk Kiluan
Pada dasarnya pemberdayaan masyarakat pesisir bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial budaya dan hal ini menjadi dasar dalam membangun civil society di kawasan pesisir. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan dukungan kualitas sumber daya manusia, kapasitas, fungsi dan kelembagaan sosial ekonomi yang optimal serta tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi. Oleh karena itu diperlukan perencanaan yang komprehensif dan tujuan yang terukur, yang pencapaiannya dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan sumber daya lokal setempat. Tujuan pemberdayaan ini dapat dicapai dengan baik jika terjadi interaksi dialektika yang konstruktif antara negara, masyarakat dan kebijakan atau strategi pengelolaan sumber daya sosial, ekonomi dan lingkungan. 
Kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir akan mampu mencapai tujuan secara optimal jika masyarakat membuka diri terhadap partisipasi pihak-pihak lain, seperti swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat atau Perguruan Tinggi yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan wilayah pesisir. Dari hasil studi yang kami lakukan, Lembaga Swadaya Masyarakat Cinta Kepada Lingkungan (Cikal) yang peduli terhadap pembangunan wilayah pesisir dan pengembangan ekowisata, khususnya di Teluk Kiluan, mencoba memberikan perhatian terhadap masyarakat pesisir di wilayah tersebut, untuk dapat mengembangkan potensi yang mereka miliki melalui berbagai kegiatan antara lain melalui pelatihan-pelatihan, penanaman mangrove, terumbu karang  yang merupakan upaya peningkatan sumberdaya manusia dalam pengelolaan usaha yang dilakukan dengan kesadaran dan perlindungan Sumber Daya Alam yang mendukung keberlanjutan usaha masyarakat. Dengan harapan Teluk Kiluan kedepannya akan menjadi daerah ekowisata yang memenuhi priinsip-prinsip sebagai berikut:
•	Berbasis wisata alam
•	Menekankan pada kegiatan konservasi
•	Berkaitan dengan pendidikan seperti menjadi pusat riset
•	Wisata berkelanjutan
•	Dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat
	Hal ini didukung Teluk Kiluan memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Tentunya hal ini dapat dimanfaatkan bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf kehidupannya, jika masyarakat sadar akan potensi yang mereka miliki. Namun kenyataan yang terjadi masyarakat tidak sepenuhnya sadar dan mengerti bagaimana memanfaatkannya. Untuk itu dibutuhkan perhatian dari pihak-pihak yang terkait agar masyarakat dapat mengerti. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa mayoritas warga pesisir adalah kelompok masyarakat yang kehidupannya identik dengan kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah. Dukungan dari Pemerintah, masyarakat, Perguruan Tinggi dan para stakeholder sangat dibutuhkan demi kemajuan masyarakat pesisir. 
3.3 Strategi pengelolaan wilayah pesisir melalui Pengembangan Ekowisata Teluk Kiluan
Upaya yang dilakukan CIKAL dalam pengembangan kawasan teluk kiluan adalah:
•	Berusaha mendapat dukungan dari pemerintah daerah dan pusat
•	Promosi dimedia sosial melalui situs www.telukkiluan.org, dan juga face book, twitter, dan lain-lain, sejak tahun 2005.
•	Dilibatkan dalam promosi-promosi oleh pemda/pemprov
Kendala utama yang dihadapi 
•	banyak aktivitas dari wisatawan yang kurang menjaga lingkungan
•	semakin berkembangnya teluk kiluan, dan dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung, tanah disekitar teluk kiluan menjadi mahal. Banyak menjadi minat orang membeli tanah tersebut untuk niat memperkaya pribadi.
•	Perilaku masyarakat dalam hal kebersihan seperti buang sampah sembarangan.
Kegiatan 
Sebelum datangnya Lembaga Swadaya Masyarakat  Cinta kepada alam pada tahun 2004, pengelolaan kawasan Teluk Kiluan yang berpotensi sebagai pariwisata sangat kurang diperhatikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Baru setelah adanya LSM Cikal  perlahan-lahan warga mulai menyadari akan pentingnya serta manfaat dari pengelolaan Teluk Kiluan. Kegiatan yang biasa dilakukan terdiri dari 
1.	Pemeliharaan Terumbu Karang
2.	Penanaman Hutan Mangrove
Kegiatan ini dikordinasikan oleh LSM Cikal beserta masyarakat sekitar diberi nama Tim Penggerak Pariwisata (TPP), yang secara Kelembagaan sudah terbentuk. Hal ini dibuktikan dengan adanya struktur dan program kerja serta sistem kerja yang telah dijalankan namun tim ini belum memiliki sekretariat secara resmi. Untuk sementara pusat kordinasi masih bertempat menumpang di Rumah Kepala desa setempat yang bernama Bpk.Kadek.
Produk hukum yang telah dihasilkan oleh Pekon Kiluan Negeri yang berkaitan dengan pengelolaaan Pariwisata di Teluk Kiluan Negeri  baru berjumlah 2 Perdes (Peraturan Desa),  yaitu
1.	Perdes Izin Produk
2.	Perdes Retribusi
Perhatian Pemerintah
Bentuk Perhatian Pemda terhadap Teluk Kiluan baru dilakukan pada tahun 2007 setelah Teluk Kiluan terkenal (booming) Sebagai tempat pariwisata yang bagus seperti Dinas kelautan Provinsi yang memberikan 10 unit perahu ketinting pada tahun 2007 dan Dinas Pertambangan yang memberikan bantuan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) ke rumah rumah warga sekitar selain dari pemerintah daerah pemerintah pusat juga turut andil dalam pemberian bantuan. Dalam hal ini dilakukan oleh Kementerian Pariwisata melalui PNPM Pariwisata yang sudah di dapat 3 kali berturut turut dengan nominal 75 juta, 100 juta dan 75 juta yang dialokasikan untuk sarana dan prasarana seperti home stay, pondokan dan MCK umum. Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Pemberdayaaan Masyarakat Desa memberikan bantuan berupa bibit mangrove. Hingga saat ini Teluk Kiluan telah memiliki 15 pondok beserta home stay

Respon Masyarakat
Tanggapan masyarakat sangat positif setelah adanya manfaat dari pengelolaan pariwisata tersebut, jauh berbeda dengan sebelumnya dengan sikap mereka yang acuh akan potensi yang terpendam dari daerah tersebut .Untuk menarik antusiasme masyarakat untuk berkunjung ketempat wisata ini secara terprogram belum ada yang dilakukan secara berarti. Pernah Kegiatan yang dilakukan untuk menarik minat masyarakat dilakukan dengan kegiatan yang diinisiasi oleh LSM Cikal dengan Lomba mancing “Fishing day” yang sudah dilakukan 3 kali namun program ini terhenti dan tidak dilanjutkan karena panitia mengalami kerugian anggaran.
Kendala
Kendala-kendala yang dialami untuk pengembangan pariwisata di Teluk Kiluan selain dana yang masih minim, Penyadaran mind set atau pola pikir masyarakat yang masih belum visioner dan menanggap ini adalah tugas pemerintah sepenuhnya masih menjadi tantangan tersendiri ditambah sikap di masyarakat yang masih ada kecemburuan sosial di dalamnya
Selain kendala pada masyarakatnya, hal yang tidak kalah penting untuk dicermati adalah masuknya pihak swasta yang menawarkan paket-paket wisata. Dalam prosesnya pihak swasta ini sering kali melakukan tindakan yang merusak biota laut seperti memanah ikan dan merusak terumbu karang.
Secara individu penguasaan daerah di teluk kiluan juga sudah dimiliki oleh warga Bandar lampung yang beretnik Cina bernama Zulkifly Loepaty (Attien) yang memiliki tanah seluas 50 hektar di pulau yang berada di Teluk Kiluan. Ia berniat untuk mengembangkan salah satu pulau yang ada di Teluk Kiluan mengikuti konsep ulu atu (Bali) . Secara hampei keseluruhan tanah-tanah yang ada di Teluk Kiluan baik yang ada di pulau maupun yang di bagian pinggir teluk mayoritas masih belum memiliki sertifikat. Bukti kepemilikan hanya diakui berdasarkan adat.      
Berdasarkan uraian di atas, berikut rangkuman hasil observasi, wawancara yang kami lakukan berkenaan dengan strategi pengelolaan kawasan wisata Teluk Kiluan sesuai dengan prioritasnya :
1.	Peningkatan koordinasi dan keterpaduan kebijakan dari program antar instansi terkait dalam dalam rangka pengembangan kawasan wisata Teluk Kiluan. Kebijakan tersebut perlu didukung dengan menetapkan kawasan wisata Teluk Kiluan sebagai kawasan strategis atau wisata unggulan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus. Memperkuat kelembagaan tingkat Desa/Pekon dalam rangka pengelolaan kawasan wisata Teluk Kiluan berbasis kearifan lokal
2.	Perbaikan infrastruktur jalan menuju wilayah Teluk Kiluan dan melengkapi sarana prasarana lainnya dalam rangka mendukung kemajuan ekowisata Teluk Kiluan
3.	Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat dengan pendampingan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pemerintah Daerah serta stakeholder lainnya.
4.	Pentingnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui sistem pendidikan formal maupun non formal melalui kegiatan pendampingan masyarakat secara kontinyu baik dalam bentuk sosialisasi, pelatihan-pelatihan dan sebagainya)
5.	Penguatan kelembagaan des berbasis kearifan lokal
       Sebagai sebuah keharusan, kelembagaan pekon/desa dijalankan dengan benar sesuai dengan kedudukannya. Kelembagaan pekon/desa akan lebih kuat jika didukung dengan personil yang mengerti dan memahami tugas-tugas dan fungsinya dalam lembaga desa. Pemahaman tugas dan fungsi lembaga desa satu sama lainnya akan menjadi sebuah kekuatan kolektif di tingkat desa untuk memberikan satu kontribusi bagi jalannya pembangunan desa yang lebih tertib, teratur dan bermanfaat bagi banyak orang. Upaya untuk mendorong lembaga pekon/desa dalam memahami tugas dan fungsinya perlu dilakukan melalui pertemuan-pertemuan berkala dengan melibatkan semua komponen lembaga pekon/desa dalam memajukan pekon/desa.
	Dalam menjalankan pembangunan desa, termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, peran serta kelembagaan desa sangatlah besar, mereka yang ada di dalam kelembagaan desa merupakan orang-orang yang dipercaya dipercaya dan dipatuhi masyarakat. Kelembagaan desa tidak akan berarti apa-apa ketika kelembagaan itu sendiri tidak menpunyai perencanaan yang jelas. Perencanaan di tingkat pemerintahan desa dapat disusun dalam program-program yang jelas dan tepat. 
	6.Bantuan modal usaha bagi masyarakat Pekon Kiluan Negeri melalui rencana jalinan kerjasama dengan pihak Bank Rakyat Indonesia melalui bantuan kredit lunak. Dengan demikian, proses pemberdayaan masyarakat dapat benar-benar berjalan guna mengantisipasi masuknya pemilik modal besar dari luar yang akan memonopoli tanpa melibatkan peran masyarakat lokal. 
3.4 Pentingnya meningkatkan Sumber Daya Manusia Pekon Kiluan Negeri agar proses pemberdayaan berjalan sesuai tujuan dan berkelanjutan
a. Pentingnya meningkatkan kemampuan dan pengetahuan masyarakat
Pengetahuan bagi masyarakat menjadi sangat penting untuk dapat dilakukan secara terus menerus. Pengetahuan ini tidak hanya berupa pendidikan formal tetapi juga pendididkan non formal. Pendidikan formal dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan dan penyuluhan berdasarkan kebutuhan yang ada di masyarakat desa dalam hal ini Pekon Kiluan Negeri.
b. Meningkatkan kemandirian dan kepedulian masyarakat 
Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang mayoritas memiliki tingkat perekonomian yang rendah, serta rendahnya akses informasi yang didapat oleh masyarakat setempat. Masyarakat Pekon Kiluan Negeri masih memerlukan adanya pembangunan di bidang transportasi dan komunikasi. Rendahnya akses informasi mengakibatkan adanya kesenjangan olehkarena itu kemandirian masyarakat perlu dirangsang melalui program-program pemberdayaan termasuk pemberdayaan terhadap kaum perempuan/ibu yang membawa masyarakat pada suatu upaya untuk melepaskan diri dari ketergantungan dengan orang lain.
Kemandirian pada masyarakat secara tidak langsung akan membangun rasa kepedulian masyarakat terhadap pembangunan desa dan potensi sumberdaya alam yang dimilikinya, karena sesungguhnya ketergantungan yang akan terjadi adalah ketergantungan pada sumberdaya alam lokal yang harus dijaga dan dilindungi. Hal lain yang harus dilakukan adalah  mengatur investasi setiap pendatang yang berusaha menguasai sumberdaya alam milik masyarakat Pekon Kiluan Negeri.
	Berdasarkan uraian di atas, tim merumuskan beberapa tindakan yang harus dilakukan agar proses atau kegiatan pemberdayaan yang dilakukan tercapai sesuai tujuan yang diharapkan yaitu (i) identifikasi wakil-wakil lembaga (formal dan informal) : identifikasi dilakukan dengan cara melakukan diskusi infomal dan dengan pertemuan di dusun dengan melibatkan seluruh masyarakat serta pelaksana kelembagaan yang ada (baik formal maupun informal), dari pertemuan tersebut dihasilkan informasi tentang keterlibatan tokoh kunci dan individu-individu pada kelembagaan desa yang ada. Pelaksanan kegiatan tersebut adalah inisiator yang mengawali/bertanggungjawab mengkoordinasikan hasil-hasil yang didapat dari perencanaan desa. (ii) penyuluhan masyarakat ; peningkatan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan dan diskusi secara berkala. (iii) mengadakan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan melalui kegiatan olah raga, PKK dan pertemuan-pertemuan; dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan potensi dan kekuatan yang dimilikinya, diharapkan dapat mendorong desa dan lingkungannya untuk memanfaatkan potensi dan menjalankan kegiatan yang ada di masyarakat secara bijak. Dengan inisiasi masyarakat yang didukung oleh desa maka pengadaan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan dalam menjalankan  kegiatan dari masing-masing organisasi mudah untuk dicapai. 
3.5 Strategi peningkatan kapasitas kelembagaan di tingkat Desa (mewujudkan agar kelembagaan di desa berjalan baik)
Dalam proses pemberdayaan masyarakat, termasuk pemberdayaan yang dilakukan di Teluk Kiluan, penguatan kapasitas kelembagaan termasuk kelembagaan desa sangatlah penting. Hal ini antara lain dapat dilakukan melalui :
1.mendorong lembaga pekon/desa untuk memahami tugas dan fungsinya
Sebagai sebuah keharusan, kelembagaan pekon/desa dijalankan dengan benar sesuai dengan kedudukannya. Kelembagaan pekon/desa akan lebih kuat jika didukung dengan personil yang mengerti dan memahami tugas-tugas dan fungsinya dalam lembaga desa. Pemahaman tugas dan fungsi lembaga desa satu sama lainnya akan menjadi sebuah kekuatan kolektif di tingkat desa untuk memberikan satu kontribusi bagi jalannya pembangunan desa yang lebih tertib, teratur dan bermanfaat bagi banyak orang. Upaya untuk mendorong lembaga pekon/desa dalam memahami tugas dan fungsinya perlu dilakukan melalui pertemuan-pertemuan berkala dengan melibatkan semua komponen lembaga pekon/desa dalam memajukan pekon/desa.
2.memperkuat kelembagaan desa/pekon yang terbuka
	Dalam menjalankan pembangunan desa, termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, peran serta kelembagaan desa sangatlah besar, mereka yang ada di dalam kelembagaan desa merupakan orang-orang yang dipercaya dipercaya dan dipatuhi masyarakat. Kelembagaan desa tidak akan berarti apa-apa ketika kelembagaan itu sendiri tidak menpunyai perencanaan yang jelas. Perencanaan di tingkat pemerintahan desa dapat disusun dalam program-program yang jelas dan tepat. 
Upaya memajukan masyarakat dan mengembangkan pembangunan di Pekon Kiluan Negeri, perlu didukung oleh kelompok-kelompok sosial masyarakat seperti kelompok keagamaan, risma, kelompok tani dan nelayan, serta kelompok usaha lainnya. Pembangunan pekon/desa haruslah mampu mengatur seluruh pemanfaatan sumberdaya alamnya dengan merata dan adil pada masyarakat pekon/desa yang dituangkan dalam Peraturan Pekon/Peraturan Desa (Perdes). Antara lain :
a.	Peraturan Pekon Kiluan Negeri Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Pekon (RKPP) Tahun Anggaran 2010
b.	Peraturan Pekon Kiluan Negeri Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Kawasan Ekowisata Hutan, Pesisir Dan Laut Pekon Kiluan Negeri 
c.	Peraturan Pekon Kiluan Negeri Tahun 2010 Tentang Pedoman Pungutan/Retribusi Wisata 
Faktor keterbukaan antar semua kelompok masyarakat maupun kelompok sosial dan aparat pemerintah pekon/desa merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Pekon Kiluan Negeri yang mandiri. 
4.Payung Hukum yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan wilayah ekowisata Teluk Kiluan berbasis masyarakat   
Sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Lampung Tahun 2012-2031, bahwa pengembangan kegiatan ekowisata alam yang mengarah ke pelestarian alam pantai. Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Angka Tahun 2010, teridentifikasi sekitar 8 (delapan) titik obyek wisata pantai yang berada dekat dengan kasawan wisata unggulan (KWU) ini disamping potensi obyek wisata lainnya sebagai obyek wisata pendukung seperti Karang Bebay, Pulau Kelapa, Cikal Negeri, Curup Telahang, Goa Semedi dan lain-lain.
Tema utama pengembangan produk wisata di Kawasan Wisata Unggulan (KWU) Teluk Kiluan adalah ekowisata pantai. Kegiatan wisata seperti atraksi lumba-lumba, berselancar, berperahu, berjemur telah menjadi komoditas di kawasan Teluk Kiluan, tinggal dilakukan pembenahan pada aspek pengelolaan, obyek kawasan, dan komponen penunjang lainnya. Atraksi wisata unggulan adalah melihat atraksi kelompok lumba-lumba. Pengembangan alam pantai Teluk Kiluan harus dikembalikan ke dalam kondisi-kondis yang lebih baik secara ekologis.
Kawasan Teluk Kiluan termasuk kawasan wisata yang sedang berkembang dan ramai dikunjungi wisatawan, baik berasal dari dalam negeri maupun mancanegara. Mengingat pengembangan kawasan yang perlu dikembalikan dan di pertahankan ke kondisi yang lebih baik lagi secara ekologis, maka pengembangan pasar selanjutnya diarahkan pada wisatawan ekowisata secara baik dan profesional dan minat khusus budaya pesisir serta pengamatan alam. 
Strategi pengembangan dan tahapan kegiatan di Kawasan Unggulan Wisata (KWU) Teluk Kiluan selengkapnya disajikan dalam tabel berikut ini:
Tabel Kawasan Wisata Unggulan Teluk Kiluan
Selanjutnya, beberapa payung hukum berkenaan dengan kebijakan pengembangan ekowisata Teluk Kiluan berbasis masyarakat antara lain adalah :
1.Peraturan Pekon Kiluan Negeri Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Pekon (RKPP) Tahun Anggaran 2010
2.Peraturan Pekon Kiluan Negeri Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Kawasan Ekowisata Hutan, Pesisir Dan Laut Pekon Kiluan Negeri 
3.Peraturan Pekon Kiluan Negeri Tahun 2010 Tentang Pedoman Pungutan/Retribusi Wisata 
Permendagri Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembagan Ekowisata di Daerah
4.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
5.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian tahun pertama ini adalah: 
strategi pengentasan kemiskinan desa pesisir melalui optimasi kebijakan pengembangan kawasan ekowisata Teluk Kiluan berbasis kearifan lokal dan penguatan kelembagaan desa antara lain :
a.Stategi Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui Pemanfaatan Kawasan Ekowisata Teluk Kiluan diwujudkan dalam bentuk pelatihan-pelatihan, pembangunan infrastruktur sekolah, konservasi penyu, serta memberikan strategi dalam promosi atau pemasarannya. Output dari kegiatan pelatihan tersebut adalah terbangunnya kesadaran bersama dalam membangun usaha dan pemasaran secara kolektif serta perlindungan lingkunganTeluk Kiluan. Dengan adanya pelatihan bahasa inggris, pembangunan sekaligus penyewaan pemondokan/cottage oleh kelompok masyarakat, penyewaan perahu untuk wisata lumba-lumba, penanaman mangrove (selain untuk mencegah bencana tsunami, mangrove dapat dimanfaatkan secara ekonomi. Misal pembuatan dodol mangrove, sirop mangrove, tas mangrove, mempromosikan Teluk Kiluan dengan banyak event seperti : Kiluan Fishing Week dan kegiatan Festival Krakatau yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomi.
b.Strategi peningkatan kapasitas kelembagaan di tingkat Desa (mewujudkan agar kelembagaan di desa berjalan baik) antara lain mendorong lembaga pekon/desa untuk memahami tugas dan fungsinya,memperkuat kelembagaan desa/pekon yang terbuka dalam arti melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan
c.Strategi pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengelolaan kawasan wisata Teluk Kiluan yang telah dilakukan Lembaga Swadaya Masyarakat Cinta Kepada Lingkungan (Cikal) antara lain melalui pelatihan-pelatihan, penanaman mangrove, terumbu karang  yang merupakan upaya peningkatan sumberdaya manusia dalam pengelolaan usaha yang dilakukan dengan kesadaran dan perlindungan sumber daya alam yang mendukung keberlanjutan usaha masyarakat. 
c.Strategi pengelolaan wilayah pesisir melalui pengembangan ekowisata Teluk Kiluan
Upaya yang dilakukan  Lembaga Swadaya Masyarakat Cinta Kepada Alam dalam pengembangan kawasan Teluk Kiluan adalah: berusaha mendapat dukungan dari pemerintah daerah (Peran Pemerintah Daerah sangat penting sebagai fasilitator dan akselerator pembangunan suatu wilayah) dan pusat, promosi di berbagai media sosial yang dilakukan sejak tahun 2005, dilibatkan dalam promosi-promosi oleh pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi.
Saran/rekomendasi dari hasil penelitian kami di tahun pertama adalah:
1.Peningkatan koordinasi dan keterpaduan kebijakan dari program antar instansi terkait dalam dalam rangka pengembangan kawasan wisata Teluk Kiluan,
perlu didukung dengan menetapkan kawasan wisata Teluk Kiluan sebagai kawasan strategis atau wisata unggulan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus. 
2.Memperkuat kelembagaan tingkat Desa/Pekon dalam rangka pengelolaan kawasan wisata Teluk Kiluan berbasis kearifan lokal
3.Perbaikan infrastruktur jalan menuju wilayah Teluk Kiluan dan melengkapi sarana prasarana lainnya dalam rangka mendukung kemajuan ekowisata Teluk Kiluan
4.Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat dengan pendampingan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pemerintah Daerah serta stakeholder lainnya.
5.Pentingnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui sistem pendidikan formal maupun non formal melalui kegiatan pendampingan masyarakat secara kontinyu baik dalam bentuk sosialisasi, pelatihan-pelatihan dan sebagainya)
6.Penguatan kelembagaan desa berbasis kearifan lokal
 Upaya untuk mendorong lembaga pekon/desa dalam memahami tugas dan fungsinya perlu dilakukan melalui pertemuan-pertemuan berkala dengan melibatkan semua komponen lembaga pekon/desa dalam memajukan pekon/desa.

DAFTAR PUSTAKA

Damanik, Janianton, dan Helmut F. Weber. 2006. Perencanaan Ekowisata dari Teori ke Aplikasi. Yogyakarta: ANDI.

Dwi Astuti, M. 2007. Deskripsi Penataan Kawasan Pesisir Kota Bandar Lampung Menuju Water Front City, Hasil Penelitian, Universitas Lampung.

Febrianti, W 2008. Strategi Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Tanggamus, Hasil Penelitian, Universitas Lampung.

Iskandar. 2008. Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif). Jakarta : Gaung Persada Press.

Hudisaputra, Arief. K 2012. Pengelolaan Wilayah Pesisir Teluk Kiluan Kabupaten  Tanggamus Melalui Pengembangan Ekowisata.  Hasil Penelitian. Universitas Padjadjaran 

Husaini, Usman, dan Purnomo Setiady Akbar. 2004. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara.

Kagungan, D. 2009. Model Formulasi Kebijakan Penataan Wilayah Pesisir
 Berbasis Integrated Coastal Zone Management Di Kota Bandar Lampung
 (Mewujudkan Pesisir Bandar Lampung Sebagai Pilot Project Penataan 
Pesisir Wilayah Indonesia Bagian Barat), Hasil Penelitian, Universitas 
Lampung

Moleong, Lexy, J. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Moleong, Lexy, J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Purwanto, Joko. 1994. Pengantar Pariwisata untuk Sekolah Menengah Kejuruan. Bandung: Angkasa.

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Lampung Tahun 2012-2031. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung Tahun 2011

Ramaini.1992. Geografi Pariwisata. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Rangkuti, Freddy. 2000. Analsis SWOT (teknik membedah kasus bisnis). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Ristiany, Maya. 2008. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Cikal Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Pengembangan Ekowisata Teluk Kiluan Kabupaten Tanggamus, Hasil Penelitian, Universitas Lampung

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tanggamus Tahun 2013-2018

Sulistyo. E. 2006. Partisipasi Publik Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir (Suatu Studi Di Desa Sidodadi Kabupaten Lampung Selatan). Hasil Penelitian, Universitas  Brawijaya, Malang

Suwantoro, Gamal. 2004. Dasar-dasar Pariwisata. Yogyakarta: ANDI.
Sedarmayanti. 2005. Membangun Kebudayaan dan Pariwisata. Bandung: Mandar Maju.

Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Winardi, J. 2003. Enterpreneur dan Enterpreneurship. Jakarta: Prenada Media.
Yoeti, Oka, A. 2008. Ekonomi Pariwisata Introduksi, Informasi, dan Implementasi. Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara.

Yoeti, Oka, A. 1996. Pengantar Ilmu Pariwisata. Bandung: Angkasa.
Catur, FX, Budi, R. 2007. Studi Deskriptif Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Obyek Wisata Pantai (Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan). Hasil Penelitian. Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Undang-Undang No.9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan