BUKU REFERENSI 

KEBIJAKAN HUTAN KEMASYARAKATAN 
( kajian tentang pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan hutan kemasyarakatan dari perspektif administrasi publik)

“HUTAN LESTARI, MASYARAKAT SEJAHYETA”

DEVI YULIANTI
Dian Kagungan

 

	KATA PENGANTAR

DAFTAR  ISI

Halaman 
HALAMAN JUDUL  ......................................................................................      i	
	
KATA PENGANTAR  ...................................................................................      ii	
DAFTAR ISI   ..................................................................................................    iii	
	
BAB I. PENDAHULUAN
	
	1.1 Latar Belakang……………………………………………………..6	
	1.2 Ruang Lingkup…………………………………………………. …8	
	1.3 Urgensi……………………………………………………………..9	
	1.4 Rumusan Masalah……………………………………………….   11	
	1.5 Metode Pemecahan Masalah……………………………………    11	

BAB II. KERANGKA TEORI
	
	2.1.Hutan Kemasyarakatan...............................................................     12	
	2.2.Pelaksanaan Kebijakan Hutan Kemasyarakatan di Provinsi    
      Lampung........................................................................................  15	
	2.3 Upaya yang Dilakukan dalam pelaksanaan Hutan  Kemasyarakatan
      di ProvinsiLampung……………………………………………     16	
	2.4  Pengertian Pemberdayaan Masyarakat………………………..     17	
	2.5  Tujuan Pemberdayaan…………………………………………… 18	
	2.6  Proses Pemberdayaan……………………………………………. 19	
	2.7  Strategi Pemberdayaan……………………………………………25	
	2.8  Indikator Keberdayaan……………………………………………26	
	2.9  Strategi Pemberdayaan Masyarakat………………………………28	
	2.10 Pengertian Kebijakan Publik……………………………………..29	
	2.11 Ciri-ciri Kebijakan……………………………………………….30	
	2.12 Jenis-Jenis Kebijakan…………………………………………….32	
		
BAB III PAYUNG HUKUM/ PENGATURAN YURIDIS  HUTAN KEMASYARAKATAN

BAB IV. TAHAP PERSIAPAN PENGAJUAN IZIN
PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN

      4.1Permohonan Izin Usaha Pemanfaatn Hutan Kemasyarakatan ...................33	
      4.2. Penetapan Area Kerja Hutan Kemasyarakatan………………………..   34	
      4.3 Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan 
       (IUPHKm)..................................................................................................... 36	
      4.4 Pemberian Ijin Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 
             dalam HKm (IUPHHKm).......................................................................38
	
 BAB V TAHAP PENYUSUNAN RENCANA KERJA HUTAN KEMASYARAKATAN 	
      5.1 Penyusunan Rencana Kerja Hutan Kemasyarakatan............................... 40	
      5.2. Rencana Umum ……………………………………………………….. 41	
      5.3 Rencana Kerja IUPHHK-HKm ……………………………………….. 42	
      5.4 Cara Memperpanjang IUPHK................................................................. 42	
      5.5 Sumber Pembiayaan……………………………………………………..42	

BAB VI. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
            	
     6.1  Gambaran Umum Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung VII 
      Way Waya………………………………………………………………….. 43	
      6.2. Letak dan  Luas Wilayah ……………………………………………… 45	
       6.3 Aksesibilitas Kawasan…………………………………………………  45	
BAB VII PEMBAHASAN	
7.1. HASIL PENELITIAN
7.1.1 Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) ………………………………. 47
7.1.2 Upaya yang Dilakukan dalam Pelaksanaan Hutan  Kemasyarakatan di
 Provinsi Lampung……………………………………………………………..   54
7.1.3 Penyusunan Program Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan....................     56
7.1.4 Teknik Penyusunan Program Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan ..........  57
7.1.5 Pendampingan/Fasilitasi ............................................................................. 58
7.1.6 Keterlibatan Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Kerja Hutan Kemasyarakatan (HKm)......................................................................................  60
7.1.7Penyusunan Batas Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan  ..............................61
7.2 Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Lampung Tengah ............................................... 63
7.3 Interaksi yang Telah Berjalan antara Pemerintah dan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Lampung Tengah…………  68

BAB VIII KESIMPULAN 
Daftar Pustaka

	

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan. Kerusakan hutan nampak semakin mencemaskan dengan semakin pesatnya daya pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang tidak diikuti norma-norma yang telah ditetapkan secara yuridis. Pengelolaan sumber daya alam khususnya hutan merupakan upaya penyelenggaraan pengelolaan sumberdaya secara lestari dan pemanfaatan alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 
Menurut Sony Keraf (2010: 194) kehancuran sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati membawa pengaruh langsung bagi kehancuran budaya masyarakat di sekitarnya yang sangat tergantung hidupnya dari keberadaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Dari segi lingkungan hidup kita menghadapi problem-problem serius seperti pencemaran sungai, pencemaran udara, kebakaran hutan, illegal logging, maupun pencemaran kawasan pesisir dan laut. Pengelolaan hutan yang dilakukan dengan bijak dan mengutamakan prinsip hutan lestari, maka akan terjaga keanekaragaman hayati yang ada. 
Beberapa permasalahan di bidang kehutanan antara lain adalah : semakin maraknya tindak pidana perambahan kawasan hutan lindung (illegal logging), konflik antara masyarakat sekitar hutan dengan aparat, kebakaran hutan, perburuan satwa liar serta tidak dibukanya akses pengelolaan hutan bagi masyarakat sekitar hutan. 
Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.P.13/Menhut-II/2011 tentang Perubahan ketiga atas peraturan Menteri Kehutanan Nomor 37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan, tanggal 6 Juli 2011 juncto Peraturan MenteriKehutanan Republik Indonesia Nomor P.88/Menhut-II/2014 tentang hutan kemasyarakatan juncto Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/Men LHK/Setjen/Kum.1/10/2-016 tentang Perhutanan Sosial.. Kebijakan Hutan kemasyarakatan mengizinkan masyarakat untuk dapat mengelola sebagian dari sumberdaya hutan dengan rambu-rambu yang telah ditentukan.  Dari kajian penelitian-penelitian terdahulu, kawasan hutan lindung Way Waya telah rusak oleh perambah, baik yang melakukan illegal logging, maupun penjarahan hasil hutan lainnya

Seperti dapat dirujuk dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.37/Menhut-II/2007 jo Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.P.13/Menhut-II/2010 tentang Perubahan kedua atas Permenhut No. P.37 tentang Hutan Kemasyarakatan, jo Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.52/Menhut-II/2011 tentang Perubahan ketiga atas peraturan Menteri Kehutanan Nomor 37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan, tanggal 6 Juli 2011 juncto Peraturan MenteriKehutanan Republik Indonesia Nomor P.88/Menhut-II/2014 tentang hutan kemasyarakatan juncto Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/Men LHK/Setjen/Kum.1/10/2-016 tentang Perhutanan Sosial. Hutan kemasyarakatan adalah  adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Kebijakan Hutan kemasyarakatan mengizinkan masyarakat untuk dapat mengelola sebagian dari sumberdaya hutan dengan rambu-rambu yang telah ditentukan.  
Hutan lindung register 39 Way Waya dengan luas wilayah 24.337 ha merupakan salah satu kawasan yang strategis sebagai penyangga kehidupan ekonomi, sosial dan ekologis bagi masyarakat . Pola alih fungsi hutan terjadi pada perubahan penggunaan lahan dalam kawasan, tingkat pertambahan penduduk, baik dari kelahiran maupun migrasi masuk, dan kemiskinan diyakini menjadi salah satu penyebab beralihnya fungsi lahan kawasan hutan tersebut. Salah satu cara mengatasi permasalahan tersebut adalah diterapkannya kebijakan Hutan kemasyarakatan (Hkm).
Kenyataannya masih banyak masyarakat di Lampung Tengah belum memahami  pentingnya program hutan kemasyarakatan (HKm), padahal program hutan kemasyarakatan (HKm) dibuat agar masyarakat bisa mengelola hutan secara mandiri dan memperoleh manfaat sumber daya hutan secara adil dan optimal. Sehingga melalui program hutan kemasyarakatan (HKm), akan menciptakan masyarakat yang sejahtera, dan pastinya menjaga kekayaan flora dan fauna yang telah ada. Program hutan kemasyarakatan (HKm) dibuat agar masalah berupa perambahan hutan secara sembarangan yang tidak bertanggung jawab dapat diatasi dengan memberdayakan masyarakat untuk mengelola hutan (Neta, Kagungan, 2017)

Kunci dari semua permasalahan tersebut di atas adalah pada pengembangan sosialisasi dan kegiatan fasilitasi kepada kelompok-kelompok Hutan kemasyarakatan,  termasuk pemilihan metode dan alat bantunya serta pada penguatan fungsi berbagai kelembagaan yang dapat melakukan kegiatan  pemberdayaan masyarakat untuk mendapatkan manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. 
1.2	Ruang Lingkup
Lingkup kajian tentang kegiatan pemberdayaam melalui kebijakan hutan kemasyarakatan di mulai sejak tahap  pengembangan sosialisasi dan kegiatan fasilitasi kepada kelompok-kelompok Hutan kemasyarakatan,  termasuk pemilihan metode dan alat bantunya serta pada penguatan fungsi berbagai kelembagaan yang dapat melakukan kegiatan  pemberdayaan masyarakat untuk mendapatkan manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. 
1.3 Urgensi 
	Kawasan hutan merupakan sumber daya alam yang terbuka, sehingga akses masyarakat untuk memanfaatkannya sangat besar. Namun kondisi tersebut memacu berbagai permasalahan dalam pengelolaan kawasan hutan. Dalam website resmi Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, sekitar enam puluh juta rakyat Indonesia sangat tergantung pada keberadaan hutan, dan pada kenyataanya sebagian besar dari mereka hidup dalam kondisi kemiskinan. Selain itu, akses mereka terhadap sumber daya hutan rendah. Kondisi kemiskinan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh para pemodal yang tidak bertanggung jawab, yang menginginkan keuntungan cepat dengan menggerakkan masyarakat untuk melakukan perambahan (illegal logging).
Menyadari pentingnya peranan hutan dalam masyarakat, pemerintah harusnya lebih memperhatikan serta mengambil langkah baik preventif maupun represif untuk menanggulangi praktik illegal logging yang telah lama terjadi. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, harus mampu dijadikan dasar bagi aparat penegak hukum untuk menindak para pelaku illegal logging. Penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu sepanjang sesuai koridor hukum diyakini akan dapat meminimalisir praktik illegal logging.
             Studi yang dilakukan Tangga Mustika (2014) yang di lakukan di beberapa Kabupaten di Provinsi Lampung, menyatakan bahwa faktor-faktor yang mendorong terjadinya illegal logging adalah konflik antara masyarakat sekitar hutan dengan aparat, kebakaran hutan, perburuan satwa liar serta tidak dibukanya akses pengelolaan hutan bagi masyarakat sekitar hutan. yaitu akibat adanya kombinasi faktor sosial ekonomi (kemiskinan mengakibatkan tekanan terhadap sumber daya hutan), faktor hukum dan kebijakan (reformasi dan otonomi daerah), faktor sosial budaya (pergeseran tata nilai di masyarakat yang cenderung materialistis) dan permintaan kayu yang tinggi. Demikian pula yang terjadi di Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Lampung Tengah.
Jika dilihat dari perspektif sosial politik, maka praktik illegal logging terjadi karena adanya tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hak Pengusahaan Hutan (HPH) selama ini berada di bawah wewenang Pemerintah Pusat, tetapi di sisi lain (sejak kebijakan otonomi daerah diberlakukan), Pemerintah Daerah harus mengupayakan pemenuhan kebutuhan daerahnya secara mandiri. Kondisi ini menyebabkan pemerintah daerah berkemauan untuk mengeksplorasi berbagai potensi daerah yang memiliki nilai ekonomis yang tersedia di daerahnya, termasuk potensi ekonomis hutan. Dalam konteks inilah terjadi tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat menguasai kewenangan pemberian Hak Penguasaan Hutan (HPH), di sisi lain Pemerintah Daerah mengeluarkan kebijakan untuk mengeksplorasi kekayaan alam daerahnya (termasuk hutan), guna memenuhi kebutuhan daerahnya.
Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.P.13/Menhut-II/2011.Kebijakan Hutan kemasyarakatan mengizinkan masyarakat untuk dapat mengelola sebagian dari sumberdaya hutan dengan rambu-rambu yang telah ditentukan.  
	Salah satu inovasi yang patut dipertimbangkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota saat ini dalam pembangunan daerah adalah “kerjasama antar daerah”. Menurut Curdes (dalam Hariyanto, 2009: 5), beberapa faktor pendorong dalam pembangunan daerah memerlukan kerjasama antar daerah, antara lain :
(i)Faktor kesamaan kepentingan, semakin berkembangnya kesadaran akan keterbatasan daerah dari berbagai sektor dan perlunya menggalang kekuatan dengan menggali potensi daerah. (ii) berkembangnya paradigma baru di masyarakat, perlunya wadah komunikatif yang menunjang pendekatan perencanaan partisipatif sesuai semangat otonomi daerah. (iii) jawaban terhadap kekhawatiran disintegrasi, olehkarenanya perlu menggalang persatuan kesatuan dan kerjasama antar daerah. (iv) Sinergi antar daerah, tumbuhnya kesadaran bahwa dengan kerjasama antar daerah memperbesar peluang keberhasilan pembangunan di daerah. (v) Peluang perolehan sumber dana dari program pembangunan nasional maupun internasional. (vi) Sebagai wadah komunikasi utama bagi stakeholder dan shareholder dalam kegiatan pembangunan  
Untuk itu sangat penting dilakukan kajian tentang kegiatan pemberdayaan melalui kebijakan hutan kemasyarakatan dengan maksud untuk :   (1)Mendapatkan dukungan otoritas dari masyarakat luas melalui kebijakan 
jalinan kerjasama yang sinergis antara Pemerintah Kabupaten Lampung 
Utara dan Kabupaten Lampung Tengah dalam melakukan kegiatan pemberdayaan dengan bertanggungjawab dalam pengelolaan hutan dengan prinsip keseimbangan fungsi ekologis dan fungsi sosial subsisten masyarakat lokal sebagaimana yang menjadi spirit program Hutan kemasyarakatan. 
(2)Meningkatkan kesejahteraan masyarakat rangka pemanfaatan hutan 
kemasyarakatan dengan tetap mematuhi pengaturan yuridis hak-hak atas 
pengelolaan dan pemanfaatan hutan kemasyarakatan tersebut. Dengan 
demikian diharapkan tidak merusak fungsi hutan dan tidak bertentangan 
dengan prinsip pengelolaan hutan secara adil dan lestari
1.4	Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, pada kenyataannya masih banyak masyarakat belum memahami  pentingnya program hutan kemasyarakatan (HKm), padahal program hutan kemasyarakatan (HKm) dibuat agar masyarakat bisa mengelola hutan secara mandiri dan memperoleh manfaat sumber daya hutan secara adil dan optimal. Sehingga melalui program hutan kemasyarakatan (HKm), akan menciptakan masyarakat yang sejahtera, dan pastinya menjaga kekayaan flora dan fauna yang telah ada. Program hutan kemasyarakatan (HKm) dibuat agar masalah berupa perambahan hutan secara sembarangan yang tidak bertanggung jawab dapat diatasi dengan memberdayakan masyarakat untuk mengelola hutan (Neta, Kagungan, 2017)
1.5 Metode Pemecahan Masalah
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti bermaksud melakukan representasi objektif mengenai gejala-gejala yang terdapat di dalam masalah penelitian yaitu kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan pengelolaan hutan kemasyarakatan di Kabupaten Lampung Tengah: strategi membangun kemandirian masyarakat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan sebagai kearifan solusi pengentasan kemiskinan dan mengurangi intensitas perambahan hutan lindung di Propinsi Lampung. Data dipetik melalui wawancara terhadap key informan yang relevan. 

BAB II
KERANGKA TEORI

2.1.Hutan Kemasyarakatan
1.Pengertian Hutan Kemasyarakatan menurut Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.88/Menhut-II/2014 Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Apa yang dimaksud pemberdayaan masyarakat? Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dankemandirian masyarakat setempat sehingga mereka mendapatkan manfaatsumberdaya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
Hutan Kemasyarakatan hanya diberlakukan di kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Ketentuannya, hutannya tidak dibebani hak atau ijin dalam pemanfaatan hasil hutan dan menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat. Ijin Usaha Pemanfaatan Pengelolaan HKm (IUPHKm) diberikan untuk jangka waktu 35 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi setiap 5 tahun.
2. Siapa yang berhak mengelola Hutan Kemasyarakatan (Hkm)?
Hutan Kemasyarakatan (HKm) diperuntukkan bagi masyarakat miskin setempat yang tinggal di sekitar hutan. Siapa masyarakat setempat itu? Mereka yang tinggal di sekitar hutan dan menggantungkan penghidupan mereka dari memanfaatkan sumber daya hutan. Apa kriteria orang miskin?
Masyarakat dapat menentukan sendiri kriteria orang miskin. Pemilihan kriteria masyarakat miskin juga dapat menggunakan data pemerintah, seperti data bantuan langsung tunai (BLT).
3. Dasar Hukum Hutan Kemasyarakatan
a. Undang-Undang No. 41 Tahun1999 tentang Kehutanan,
b. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan,
c. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan,
d. Peraturan Menteri Kehutanan No. 37 Tahun 2007 tentang Hutan Kemasyarakatan,
e. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 18/Menhut-II/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 Tahun 2007 Tentang Hutan Kemasyarakatan jo Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.52/Menhut-II/2011 tentang Perubahan ketiga atas peraturan Menteri Kehutanan Nomor 37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan, tanggal 6 Juli 2011  
f. Peraturan MenteriKehutanan Republik Indonesia Nomor P.88/Menhut-II/2014 tentang hutan kemasyarakatan 
g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/Men LHK/Setjen/Kum.1/10/2-016 tentang Perhutanan Sosial
4. Tipe/Status Hutan Apa Yang Bisa Dikelola Dengan Program Hutan Kemasyarakatan?
Kawasan hutan yang dapat di manfaatkan untuk program Hutan Kemasyarakatan  adalah kawasan
Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang belum dibebani izin. Beberapa peraturan perundangan yang dapat dijadikan pedoman tentang wilayah kelola HKm adalah:
SK Menteri Kehutanan  No. 31/Kpts-II/2001, pada pasal 5, ayat 2, yang berbunyi:
“Kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai wilayah pengelolaan hutan kemasyarakatan adalah kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi yang tidak dibebani izin lain di bidang kehutanan”.. Bunyi pasal di atas tidak
berarti bahwa, semua hutan lindung dan hutan produksi dapat menjadi wilayah kelola HKm. Ada beberapa kriteria yang juga harus dipatuhi, antara lain: (a) Bukan pada wilayah yang masih berhutan bagus. (b) Wilayah kelola HKm tidak diizinkan membuka hutan yang masih baru atau membuka baru (memperluas lahan garapan). (c) HKm bisa dilakukan pada lahan yang sudah kritis dan sudah digarap oleh masyarakat selama beberapa tahun.
Di dalam Undang-Undang Kehutanan Nomor 41/1999, (pasal 24), menerangkan bahwa
“Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada Taman Nasional”....pasal ini dapat memberikan keterangan tambahan mengenai kriteria kawasan hutan yang dapat dikelola dengan izin HKm (pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi, dan bukan pada Hutan Konservasi).
5. Apa Saja Manfaat Hutan Kemasyarakatan ?
a. Manfaat Hutan Kemasyarakatan (HKm) untuk masyarakat:
(1) Pemberian izin kelola Hutan Kemasyarakatan memberikan kepastian hak akses untuk turut mengelola kawasan hutan. Masyarakat atau kelompok tani Hutan Kemasyarakatan  menjadi pasti untuk berinvestasi dalam kawasan hutan melalui reboisasi swadaya mereka.
(2) Menjadi sumber mata pencarian dengan memanfaatkan hasil dari kawasan hutan. Keanekaragaman tanaman yang diwajibkan dalam kegiatan Hutan Kemasyarakatan
menjadikan kalender musim panen petani menjadi padat dan dapat menutupi kebutuhan sehari-hari rumah tangga petani HKm.
(3) Kegiatan pengelolaan HKm yang juga menjaga sumber-sumber mata air dengan prinsip lindung, berdampak pada terjaganya ketersediaan air yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan rumahtangga dan kebutuhan pertanian lainnya.
(4) Terjalinnya hubungan dialogis dan harmonis dengan pemerintah dan pihak terkait lainnya. Diskusi-diskusi dan komunikasi yang dibangun dan dilakukan melalui kegiatan HKm telah menghasilkan komunikasi yang baik dan
harmonis antar para pihak, yang dulu merupakan sesuatu hal yang jarang ditemukan.
(5) Adanya peningkatan pendapatan non tunai (innatura atau berbentuk barang) dalam bentuk pangan dan papan.
b. Manfaat Hutan Kemasyarakatan untuk Pemerintah:
(1) Kegiatan Hutan Kemasyarakatan memberikan sumbangan tidak langsung oleh masyarakat kepada pemerintah, melalui rehabilitasi yang dilakukan secara swadaya dan swadana.
(2) Adanya peningkatan pendapatan pemerintah daerah untuk pembangunan hutan lestari masyarakat sejahtera.
(3) Kegiatan teknis di lahan Hutan Kemasyarakatan, yang mewajibkan kelompok melakukan penerapan pengolahan lahan berwawasan konservasi (menerapkan terasiring, guludan, rorak, dll), dan melakukan penanaman melalui sistem MPTS, membawa pembaikan pada fungsi hutan.
(4) Kegiatan Hutan Kemasyarakatan berdampak kepada pengamanan hutan (menurunkan penebangan liar (illegal logging), kebakaran hutan, dan perambahan hutan). Kegiatan pengamanan hutan tersebut, tercantum dan merupakan bagian dari program kerja masing-masing kelompok Hutan Kemasyarakatan.
(5) Terlaksananya tertib hukum di lahan Hutan Kemasyarakatan (berdasarkan aturan dan
mekanisme kerja kelompok).
c.Manfaat Hutan Kemasyarakatan terhadap fungsi Hutan dan restorasi habitat 
(1) Terbentuknya keaneka-ragaman tanaman (tajuk rendah, sedang, dan tinggi).
(2) Terjaganya fungsi ekologis dan hidro-orologis, melalui pola tanam campuran dan teknis konservasi lahan yang diterapkan.
(3) Terjaganya blok perlindungan yang dikelola oleh kelompok pemegang ijin Hutan Kemasyarakatan, yang diatur melalui aturan main kelompok.
(4) Kegiatan Hutan Kemasyarakatan juga menjaga kekayaan alam flora dan fauna yang telah ada sebelumnya, beserta habitatnya.
2.2 Pelaksanaan Kebijakan Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Lampung
Hasil penelitian tim studi Watala dan World Agroforestry (2005) sejak tahun 1998 sebagian besar wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung sudah menerapkan kebijakan Hutan kemasyarakatan (Hkm). Bandar Lampung dan Lampung Selatan (register 19 Gunung Betung) merupakan wilayah pertama yang menerapkan kebijakan Hutan kemasyarakatan di Lampung yang kemudian diikuti oleh daerah-daerah lainnya. Secara umum tahapan dari 8 wilayah Kabupaten/Kota yang menjadi lokasi studi, proses yang dilakukan oleh masyarakat dalam pelaksanaan Hutan kemasyarakatan sampai mendapatkan izin relatif sama yaitu pembentukan kelompok, penetapan wilayah kelola, pembuatan dan pengajuan proposal perizinan. Perkembangan terkini, kebijakan Hkm mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan kemasyarakatan (Hkm) juncto Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.P.52/Menhut-II/2011 jo Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.88/Menhut-II/2014 tentang hutan kemasyarakatan  jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/Men LHK/Setjen/Kum.1/10/2-016 tentang Perhutanan Sosial
2.3 Upaya yang Dilakukan dalam pelaksanaan Hutan  Kemasyarakatan di Provinsi Lampung
Bentuk upaya/inisiatif dalam mendukung pengembangan Hutan kemasyarakatan baik yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten (Dinas Kehutanan) maupun oleh masyarakat (kelompok pengelola hutan) di 8 wilayah kabupaten relatif sama  (Tabel 2). Bentuk upaya/inisiatif yang dilakukan pemerintah diantaranya adalah sosialisasi kebijakan, penyuluhan dan pembinaan (kurang intensif), pemberian bantuan bibit MPTS (Multi Purpose Tree Species) kepada kelompok masyarakat dan pemberian izin pengelolaan. 
Tabel 2. Bentuk upaya/inisiatif dalam mendukung pelaksanaan Hutan kemasyarakatan
	Bentuk Upaya/Inisiatif	
Kabupaten/Kota	Pemerintah /Kehutanan	Masyarakat/Kelompok	

Bandar Lampung	Sosialisasi tentang kebijakan Hkm
Penyuluhan teknis kehutanan	Pembentukan kelompok 
Mengadakan pertemuan kelompok
Mengupayakan pengurusan izin pengelolaan	
Lampung Selatan	Sosialisasi dan penyuluhan Hkm
Bantuan bibit kepada kelompok
Mengikuti perkembangan Hkm melalui Forum Hkm
Pemberian izin Hkm pada masyarakat	Pembentukan kelembagaan kelompok
Penanaman bibit kawasan hutan lindung
Mengikuti penyuluhan
Mengajukan izin pengelolaan hutan
Mengadakan pertemuan intern kelompok	
Tanggamus	Sosialisasi program Hkm
Pendampingan kelompok (kurang intensif)
Mengikuti perkembangan Hkm melalui forum Hkm
Pemberian izin Hkm kepada masyarakat
Pendataan kelompok masyarakat pengelola hutan	Pembentukan kelembagaan kelompok Tani Hkm
Mengajukan permohonan tersedianya fasilitator lapang baik tenaga lapang kehutanan maupun lembaga pendamping indepeden yang dapat memfasilitasi pembuatan proposal pengajuan izin Hkm
Mengadakan pertemuan kelompok 	
Lampung Tengah	Sosialisasi dan penyuluhan Hkm
Pembinaan kelompok (kurang intensif)
Pembentukan tim Satgas pengamanan hutan dan penempatan tenaga penyuluh
Pendataan kelompok masyarakat pengelola hutan
Bantuan bibit pada kelompok	Pembentukan kelompok
Pembuatan aturan kelompok
Pembuatan rencana pengolahan lahan
Mengajukan permohonan akan fasilitator lapang
Pertemuan kelompok secara berkala
Mengajukan izin Hkm bagi kelompok baru
Studi banding kelompok pengelola hutan	
Lampung Timur	Sosialisasi dan penyuluhan Hkm
Pembentukan forum konservasi hutan (kehutanan, pertanian,PU,pengairan, BPN	Mengikuti penyuluhan
Pembentukan kelembagaan kelompok
Mengajukan izin Hkm
Penanaman bibit di kawasan hutan	
Lampung Utara	Identifikasi masyarakat di kawasan hutan lindung
Bantuan bibit pada masyarakat pengelola hutan lindung
Sosialisasi program Hkm
Pembinaan kelompok Hkm
Pemberian izin pemungutan HHBK	Membangun kelembagaan masyarakat pengelola hutan/kelompok Hkm
Mengajukan permohonan fasilitator lapang yang akan memfasilitasi pengajuan izin Hkm
Mengadakan penanaman bibit bantuan pemerintah
Mengadakan penyemaian bibit swadaya	
Lampung Barat	Sosialisasi program Hkm dan pemberian izin Hkm
Pembinaan rutin kawasan hutan lindung	Pembentukan kelompok Hkm
Pertemuan kelompok
Pengamanan hutan yang masih ada
Pengajuan izin Hkm	
Way Kanan	Sosialisasi program Hkm	Pembentukan kelembagaan kelompok, pengajuan izin Hkm	
Sumber: Data diolah, 2015

2.4 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat 
Menurut Peraturan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/II.Menhut/2011 juncto Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial,  pemberdayaan masyarakat  adalah upaya meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
Sedangkan Paulangan dalam Kagungan, 2012  menyatakan pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mentransformasikan pertumbuhan masyarakat sebagai kekuatan nyata masyarakat, untuk melindungi dan memperjuangkan nilai-nilai dan kepentingan di dalam arena segenap aspek kehidupan. Pemberdayaan masyarakat mempunyai arti meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kemandirian masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bukan hanya meliputi penguatan individu tetapi juga pranata-pranata sosialnya.
Secara fungsional, pemberdayaan masyarakat adalah upaya melegitimasi dan memperkokoh segala bentuk gerakan masyarakat yang ada, gerakan kesejateraan mandiri masyarakat dengan ujung tombak Lembaga Swadaya Masyarakat, gerakan protes masyarakat terhadap dominasi dan intervensi birokrasi negara, dan kesewenangan dunia industri.  Upaya pemberdayaan masyarakat mencakup tiga- P yaitu, 1) pendampingan yang dapat menggerakkan partisipasi total masyarakat, 2) penyuluhan dapat merespon dan memantau perubahan – perubahan yang terjadi di masyarakat dan 3) pelayanan yang berfungsi sebagai pengendali ketepatan distribusi aset sumberdaya fisik dan non fisik yang diperlukan masyarakat.
2.5 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat
Tujuan pemberdayaan menurut Mardikanto (2015:111), meliputi beragam upaya perbaikan sebagai berikut:
1. Perbaikan pendidikan (better education)
Dalam arti bahwa pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik. Perbaikan pendidikan yang dilakukan melalui pemberdayaan, tidak terbatas pada perbaikan materi, perbaikan metode, perbaikan yang menyangkut tempat dan waktu, serta hubungan fasilitator dan penerima manfaat; tetapi yang lebih penting adalah perbaikan pendidikan yang mampu menumbuhkan semangat belajar seumur hidup.
2. Perbaikan Aksesibilitas (better accesibility) 
Dengan tumbuh dan berkembangnya semangat belajar seumur hidup, diharapkan akan memperbaiki aksesibilitasnya, utamanya tentang aksesibilitas dengan sumber informasi/ inovasi, sumber pembiayaan, penyedia produk dan peralatan, lembaga pemasaran.
3. Perbaikan tindakan (better action) 
Dengan bekal perbaikan pendidikan dan perbaikan aksesibilitas dengan berbagai sumber daya yang lebih baik, diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin lebih baik.
4. Perbaikan kelembagaan (better institution) 
Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan-usaha.
5. Perbaikan usaha (better business)
Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan, dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
6. Perbaikan pendapatan (better income)
Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.
7. Perbaikan lingkungan (better environment) 
Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas
8. Perbaikan Kehidupan (better living)
Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
9. Perbaikan masyarakat (better community)
Keadaan kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.
2.6 Proses Pemberdayaan
Hakikat pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Menurut Tim Delivery dalam Mardikanto (2015:125-126), proses pemberdayaan sebagai berikut:
1)	Mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah, permasalahan, serta peluang-peluangnya. Kegiatan ini dimaksudkan agar masyarakat mampu dan percaya diri dalam mengidentifikasi serta menganalisa keadaannya, baik potensi maupun permasalahannya. Pada tahap ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai aspek sosial, ekonomi dan kelembagaan.
Proses ini meliputi:
a)	Persiapan masyarakat dan pemerintah setempat untuk melakukan pertemuan-awal dan teknis pelaksanannya
b)	Persiapan penyelenggaraan pertemuan
c)	Pelaksanaan kajian dan penilaian keadaan
d)	Pembahasan hasil dan penyusunan rencana tidak lanjut
2)	Menyusun rencana kegiatan kelompok, berdasarkan hasil kajian, meliputi:
a)	Memprioritaskan dan menganalisa masalah-masalah
b)	Identifikasi alternatif pemecahan yang terbaik
c)	Identifikasi sumberdaya yang tersedia untuk pemecahan masalah
d)	Pengembangan rencana kegiatan serta pengorganisasian pelaksanannya.
3)	Menerapkan rencana kegiatan kelompok: Rencana yang telah disusun bersama dengan dukungan fasilitasi dari pendamping selanjutnya diimplementasikan dalam kegiatan yang konkrit dengan tetap memperhatikan realisasi dan rencana awal. Termasuk dalam kegiatan ini adalah, pemantauan pelaksanaan dan kemajuan kegiatan menjadi perhatian semua pihak, selain itu juga dilakukan perbaikan jika diperlukan.
4)	Memantau proses dan hasil kegiatan secara terus menerus secara partisipatif (participatory monitoring and evaluation/PME). PME ini dilakukan secara mendalam pada semua tahapan pemberdayaaan masyarakat agar prosesnya berjalan sesuai dengan tujuannya. PME adalah suatu proses penilaian, pengkajian, dan pemantauan kegiatan, baik prosesnya (pelaksanaan) maupunhasildan dampaknya agar dapat disusun proses perbaikan kalau diperlukan.
Menurut Randy R. Wrihatnolo (2007:2), pemberdayaan merupakan sebuah proses dan sebagai proses pemberdayaan tersebut terdapat tiga tahapan di dalamnya yaitu:
1. Tahap Penyadaran
Pada tahap ini target yang hendak diberdayakan diberi “pencerahan” dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai sesuatu. Misalnya, target adalah kelompok masyarakat miskin. Kepada mereka diberikan pemahaman bahwa mereka dapat menjadi berbeda, dan itu dapat dilakukan jika mereka mempunyai kapasitas untuk keluar dari kemiskinannya. Program program yang dapat dilakukan pada tahap ini misalnya memberi pengetahuan yang bersifat kognisi, belief dan healing dengan prinsip dasar membuat target mengerti bahwa mereka perlu untuk diberdayakan dan proses pemberdayaan dimulai dari mereka.
2. Tahap Pengkapasitasan
Untuk diberdayakan atau diberikan kuasa, yang bersangkutan harus mampu terlebih dahulu. Misalnya sebelum memberikan otonomi daerah, seharusnya daerah-daerah yang diotonomkan diberi program pemampuan untuk membuat mereka cakap dalam mengelola otonomi yang diberikan.
3. Tahap Pendayaan
Pada tahap ini yaitu pemberian daya itu sendiri dimana kepada target diberikan daya, kekuatan, otoritas atau peluangpemberian ini sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki. 

Jj      

pengkapasitasan

penyadaran

pendayaan

Gambar 1.  Tahapan Pemberdayaan oleh Randy R. Wrihatnolo
Dari kedua teori di atas, peneliti menggunakan teori proses pemberdayaan
menurut Mardikanto (2015:125), dikarenakan teori ini lebih rinci dan sesuai dengan kajian yang saya teliti, salah satunya dilihat dari penjabaran teori yang pertama dengan jelas disebutkan bahwa di dalam proses pemberdayaan masyarakat, terdapat identifikasi dan mengkaji potensi wilayah, permasalahan serta peluang-peluangnya. Hal ini sangat penting diketahui masyarakat khususnya Kampung Marga Jaya dalam program HKm, bahwa untuk memperbaiki keadaan hutan sekaligus meningkatkan pengetahuan dan kemandirian masyarakat, mereka perlu mengetahui permasalahan yang terjadi, dan potensi wilayah disana. Dibandingkan dengan teori proses pemberdayaan milik Wrihatnolo (20007:2) hanya umum disebutkan bahwa dalam proses pemberdayaan ada tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan, dan tahap pendayaan, namun teori tersebut kurang rinci dijabarkan dan kurang sesuai dengan kajian penelitian ini. 
2.7. Strategi Pemberdayaan Masyarakat
Kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas dan harus dicapai, oleh sebab itu, setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi dengan strategi kerja tertentu demi keberhasilan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam pengertian sehari-hari, strategi sering diartikan sebagai langkah-langkah atau tindakan tertentu yang dilaksanakan demi tercapainya suatu tujuan atau penerima manfaat yang dikehendaki. Strategi pemberdayaan menurut Parsons dalam Suharto (2014:66)  dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan yaitu:
1. Aras Mikro
Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, stress management, crisis intervention. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas
2. Aras Mezzo
Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam peningkatan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
3. Aras Makro
Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar (Large- System Strategy), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manjemen konflik adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak. 
Pendapat lain dikemukakan oleh Sumaryadi dalam Mardikanto (2015:169) mengemukakan adanya lima generasi strategi pemberdayaan, yaitu:
1)	Generasi yang mengutamakan reliefandwelfare, yaitu strategi yang lebih mengutamakan pada kekurangan dan kebutuhan setiap individu dan masyarakat, seperti: sandang, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan.
2)	Stretagy community development atau small scale reliant localdevelopment, yang lebih mengutamakan pada kesehatan, penerapan teknologi tepat-guna, dan pembangunan infrastruktur. Menurutnya strategi ini tidak mungkin dilakukan dengan pendekatan pembangunan dari atas (top down approach), tetapi harus dilakukan pendekatan dari bawah (bottom-up approach).
3)	Generasi sustainable system development, yang lebih mengharapkan terjadinya perubahan pada tingkat regional dan nasional. Melalui strategi ini, diharapkan terjadinya perubahan kebijakan yang keluar dari tingkat daerah (local) ke tingkat regional, nasional, internasional, utamanya terkait dengan dampak pembangunan yang terlalu eksploitatif dan mengabaikan pelestarian/keberlanjutan pembangunan.
4)	Generasi untuk mengembangkan gerakan masyarakat (people movement), melalui pengorganisasian masyarakat, identifikasi masalah dan kebutuhan lokal, serta mobilisasi sumberdaya lokal yang ada dan dapat dimanfaatkan dalampembangunan. Strategi ini, tidak sekedar mempengaruhi kebijakan, tetapi sekaligus juga mengharapkan terjadinya perubahan di dalam pelaksanaannya. 
5)	Generasi pemberdayaan masyarakat (empowering people) yang memperhatikan arti penting perkembangan, teknologi, persaingan, dan kerjasama. Generasi ini memperjuangkan ruang gerak yang lebih terbuka terhadap kemampuan dan keberanian masyarakat, dan pengakuan pemerintah terhadap inisiatif lokal.
Pandangan lain mengenai strategi pemberdayaan menurut Suharto dalam Mardikanto (2015:170) ia mengemukakan adanya 5 (lima) aspek penting dalam melakukan pemberdayaan, yaitu:
1)	Motivasi
Dalam hubungan ini, setiap keluarga harus dapat memahami nilai kebersamaan, interaksi sosial dan kekuasaan melalui pemahaman akan haknya sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Karena itu, setiap rumah tangga perlu di dorong untuk membentuk kelompok yang merupakan mekanisme kelembagaan penting untuk mengorganisir dan melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat di desa atau kelurahannya. Kelompok ini kemudian dimotivasi untuk terlibat dalam kegiatan peningkatan pendapatan dengan menggunakan sumber-sumber dan kemampuan-kemampuan mereka sendiri.
2)	Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan 
Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui pendidikan dasar, perbaikan kesehatan, imunisasi dan sanitasi. Sedangkan keterampilan-keterampilan vokasional bisa dikembangkan melalui cara-cara partisipatif. Pengetahuan lokal yang biasanya diperoleh melalui pengalaman dapat dikombinasikan dengan pengetahuan dari luar. Pelatihan semacam ini dapat membantu masyarakat miskin untuk menciptakan mata pencaharian sendiri atau membantu meningkatkan keahlian mereka untuk mencari pekerjaan di luar wilayahnya.
3)	Manajemen diri
Setiap kelompok masyarakat harus mampu memilih pemimipin mereka sendiri dan mengatur kegiatan mereka sendiri seperti melaksanakan pertemuan-pertemuan, melakukan pencatatan dan pelaporan, mengoperasikan tabungan dan kredit, resolusi konflik, dan manajemen kepemilikan masyarakat. Pada tahap awal, pendamping dari luar dapat membantu mereka dalam mengembangkan sebuah sistem. Kelompok kemudian dapat diberi wewenang sepenuh untuk melaksanakan dan mengatur sistem tersebut.
4)	Mobilisasi sumberdaya 
Untuk memobilisasi sumberdaya masyarakat, diperlukan pengembangan metode untuk menghimpun sumber-sumber individual melalui tabungan reguler dan sumbangan sukarela dengan tujuan menciptakan modal sosial. Ide ini didasari pandangan bahwa setiap orang memiliki sumbernya sendiri yang jika dihimpun, dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi secara substansial. Pengembangan sistem penghimpunan, pengalokasian dan penggunaan sumber perlu dilakukan secara cermat sehingga semua anggota memiliki kesempatan yang sama. Hal ini dapat menjamin kepemilikan dan pengelolaan secara berkelanjutan.
5)	Pembangunan dan pengembangan jejaring
Pengorganisasian kelompok-kelompok swadaya masyarakat perlu disertai dengan peningkatan kemampuan para anggotanya membangun dan mempertahankan jaringan dengan berbagai sistem sosial di sekitarnya. Jaringan ini sangat penting dalam menyediakan dan mengembangkan berbagai akses terhadap sumber dan kesempatan bagi peningkatan keberdayaan masyarakat miskin;
Dari kelima aspek di atas, dapat dilakukan strategi pemberdayaannya  :
1.	Pemungkinan, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat miskin berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat miskin dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
2.	Penguatan, melalui memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat miskin dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat miskin yang menunjang kemandirian mereka.
3.	Perlindungan, yaitu melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan yang lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan kepada pengahapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
4.	Penyokongan atau memberikan dukungan agar masyarakat miskin mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat miskin agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5.	Pemeliharaan dalam arti memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.
2.8.  Indikator Keberdayaan		
Menurut Kieffer dalam Suharto (2014:63) pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosial politik dan kompetensi partisipatif. Parsons dalam Suharto (2014:63) juga mengajukan tiga dimensi pemberdayaan yang merujuk pada:
a)	Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial ysng lebih besar.
b)	Sebuah kedaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain.
c)	Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih menekan.
Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukan seseorang tersebut berdaya atau tidak. Schuler, Hashemi dan Riley dalam Suharto (2014:63) mengembangkan delapan indikator dalam pemberdayaan yang mereka sebut sebagai empowerment index atau indeks pemberdayaan yaitu:
1.	Kebabasan mobilitas. Kemampuan individu untuk pergi keluar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah dan rumah tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.
2.	Kemampuan membeli komuditas kecil. Kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak tanah, minyak goreng, bumbu), kebutuhan dirinya (minyak rambut, sabun mandi, rokok, bedak, sampo). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta izin pasanggannya, terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
3.	Kemampuan membeli komoditas besar. Kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, tv, radio, koran dan pakaian keluarga. Seperti halnya indikator di atas, point tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta izin pasangannya terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
4.	Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga. Mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami atau istri mengenai keputusan-keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, memperoleh kredit usaha dan pembelian kambing untuk diternak.
5.	Kebebasan relatif dari donasi keluarga. Responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seorang (suami, istri, anak-anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa izinnya, yang melarang mempunyai anak atau melarang bekerja di luar rumah.
6.	Kesadaran hukum dan politik. Mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa atau kelurahan, seorang anggota DPRD setempat, nama presiden, mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.
7.	Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes. Seseorang dianggap berdaya jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya terhadap suami yang memukul istri, istri yang mengabaikan suami dan keluarganya, gaji yang tidak adil, penyalahgunaan bantuan sosial, atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah.
8.	Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga. Memiliki rumah, tanah, aset produktif, dan tabungan. Seseorang dianggap memiliki point tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya

2.9 Strategi Pemberdayaan Masyarakat 
            Strategi pemberdayaan masyarakat digunakan dalam pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat (People Centered Development). Pendekatan ini menyadari tentang betapa pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal yang ditempuh melalui kesanggupan melakukan kontrol internal atas sumberdaya materi dan non material yang penting melalui retribusi modal atau kepemilikan.
             Menurut Paulangan dalam Kagungan, (2014) Strategi utama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu: (a) Penguatan akses mencakup akses hukum, akses informasi, dan akses ekonomi, (b) Penguatan hak yang mencakup: hak akses (right of access) kawasan wisata pesisir, hak pemanfaatan (right of withadrawal), dan hak pengelolaan (right of management), (c) Penguatan kelembagaan untuk menentukan arah kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan yang mencakup: nilai sosial, norma, organisasi (players of the game), kontrol (control), insentif, dan kebutuhan
(needs).
Pemberdayaan masyarakat tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi rakyat, tetapi juga peningkatan harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya, serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat. Agar tujuan ini tercapai, maka diperlukan kajian strategis yang berkesinambungan tentang restrukturisasi sistem sosial pada tingkat mikro, mezzo, dan makro. Hal ini ditujukan agar masyarakat lokal dapat mengembangkan potensi tanpa mengalami hambatan eksternal pada struktur mezzo dan makro. Struktur mezzo yang dimaksud dapat berupa struktur pemerintah regional setingkat kabupaten,kota dan provinsi. Sedangkan struktur makro dapat berupa struktur pemerintah pusat dan nasional (Hikmat 2001). Dalam hal ini proses pemberdayaan (empowerment) ditujukan untuk ”membantu klien memperoleh daya (kuasa) untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan dan mengontrol diri yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri.Untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dan dukungan lingkungannya.
Dalam pelaksanaan program pemberdayaan sangat diperlukan kerja sama antara berbagai pihak seperti Pemerintah Daerah, masyarakat dan lembaga-lembaga sosial yang ada dalam masyarakat. Suatu kerjasama yang serasi dan seimbang dan saling menguntungkan akan dapat menjaga kesinambungan dan keberlanjutan sebuah progrram pembangunan untuk mencapai kesejahteraan dan juga masyarakat dapat dilaksanakan dengan kerjasama antara berbagai pihak dalam nmenyukseskan pelaksanaan program pengembangan masyarakat
2. 10 Pengertian Kebijakan Publik
Kebijakan menurut Pasolong (2011:38), merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alteranatif yang bermuara kepada keputusan tentang alternatif terbaik. Kebijakan merupakan suatu rangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Konsep kebijakan publik menurut Chaizi Nasucha dalam Pasolong (2011:39), mengatakan bahwa kebijkan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan ke dalam perangkat peraturan hukum. Pandangan lain menurut Thomas R. Dye dalam Pasolong (2011:39), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objektifnya) dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. 
Dari pengertian kebijakan publik oleh para ahli di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa kebijkan publik merupakan suatu keputusan ataupun keepakatan yang dibuat pemerintah yang ditujukan untuk kepentingan publik.
2. 11 Ciri-ciri Kebijakan Publik
Kebijakan publik pada hakekatnya merupakan sebuah aktivitas yang khas (a unique activity), dalam artian ia mempunyai ciri-ciri tertentu yang agaknya tidak dimiliki oleh kebijakan jenis lain. Berikut adalah ciri-ciri kebijakan publik menurut Wahab (2012:20-22) :
a.	Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang sengaja dilakukan dan mengarah pada tujuan tertentu, daripada sekedar sebagai bentuk perilaku atau tindakan menyimpang yang serba acak.
b.	Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola, mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah, dan bukan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri. Misalnya, kebijakan tidak hanya mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti dengan keputusan-keputusan dan petunjuk teknis yang lebih detail.
c.	Kebijakan itu ialah apa yang nyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu. Misalnya dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, menghapus kemiskinan, membrantas korupsi, dan lainnya.
d.	Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif. Dalam bentuknya yang positif, kebijakan publik mungkin akan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk memengaruhi penyelesaian atas masalah tertentu. Sementara dalam bentuknya yang negatif, ia kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak bertindak, atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimaana campur tangan pemerintah itu sebenernya justru amat diperlukan.
2.12 Jenis-Jenis Kebijakan 
Menurut Anderson dalam Pasolong (2011:40), mengatakan jenis-jenis kebijakan sebagai berikut:
a. Kebijakan substantif dan kebijakan prosedural
Kebijakan substantif adalah kebijakan yang menyangkut apa yang dilakukan pemerintah, seperti kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dilaksanakan.
b. Kebijakan distributif , kebijakan regulatori dan kebijakan re-distributif
Kebijakan distributif menyangkut distributif pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori adalah kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku ndividu atau sekelompok orang. Kebijakan redistributif adalah kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.
c. Kebijakan material dan kebijakan simbolis
Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya konkrit pada kelompok sasaran. Sedangkan kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.
d. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (public goods)dan barang privat (privat goods). Kebijakan public goods adalah kebijakan yang bertujuan untuk mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan kebijakan privat goods adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

BAB III
PAYUNG HUKUM/ PENGATURAN YURIDIS 
HUTAN KEMASYARAKATAN

Produk hukum yang relevan dengan Kehutanan (hutan kemasyarakatan)  dan Kebijakan Hutan Kemasyarakatan 
Tabel 1
No	Produk Hukum	Tentang	
1.	UU RI No. 5 Tahun 1990	Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya	
2.	Kep Menhut No. 622 Thn 1995	Pedoman Hutan kemasyarakatan	
3.	UU RI No. 23 Tahun 1997	Pengelolaan Lingkungan Hidup	
4.	SK Menhut No.677/Kpts-II/1998	Hutan Kemasyarakatan	
5.	UU RI No. 41 Tahun 1999	Kehutanan	
6.	SK Menhut No.865/1999	Pemanfaatan Hutan Negara	
7.	SK Menhut No. 31/2001	Hutan Kemasyarakatan	
8.	UU RI No. 44  Tahun 2004 	Perencanaan Hutan	
9.	PP Menhut No.34 Tahun 2002	Tata Hutan, Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasaan Hutan	
10	PP Menhut No. 6 Tahun 2007 	Tata Hutan, Rencana Pengelolaan Hutan, dan Pemanfaatan Hutan	
11	PP Menhut No. P.37/ Tahun 2007	Hutan Kemasyarakatan	
12	PP Menhut RI No.P.13/Menhut-II/2010	Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan	
13	Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.52/Menhut-II/2011	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan	
14	Peraturan MenteriKehutanan Republik Indonesia Nomor P.88/Menhut-II/2014	Hutan Kemasyarakatan	
15	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/Men LHK/Setjen/Kum.1/10/2-016 	Perhutanan Sosial	

BAB IV
TAHAP PERSIAPAN PENGAJUAN IZIN
PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN

Ada 4 tahap perijinan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) yaitu :
1. Permohonan Izin Usaha Pemanfaatn Hutan Kemasyarakatan
2. Penetapan Area Kerja Hutan Kemasayarakatan
3. Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm)
4. Pemberian Ijin Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam HKm (IUPHHKm)

KETERANGAN
4.1.Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm)
a. Kelompok menyusun proposal permohonan IUPHKm.
b. Kelompok/Koperasi mengajukan surat permohonan ijin kepada :
1) Gubernur apabila lokasinya lintas kabupaten/kota
2) Bupati/Walikota apabila lokasinya di satu wilayah kabupaten/kota.
c. Surat permohonan dilampiri dengan :
1) Proposal permohonan IUPHKm
2) Surat keterangan kelompok dari Kepala Desa/Lurah, memuat :
 Nama kelompok,
 Daftar nama anggota kelompok,
 Mata pencaharian,
 Struktur organisasi,
 Surat keterangan domisili
3) Sketsa area kerja yang dimohon, memuat :
 Letak areal dalam wilayah administrasi pemerintahan dan mencantumkan titik koordinat yang menjadi indikasi letak areal.
 Batas-batas dan perkiraan luas areal yang dimohon
 Potensi kawasan hutan berupa gambaran umum tentang kondisi hutan.

KETERANGAN

4.2. Penetapan Areal Kerja HKm 
Setelah permohonan IUPHKm diajukan ke Gubernur atau Bupati/Walikota, proses selanjutnya verifikasi (penilaian). Verifikasi dilakukan oleh Tim Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.
a. Verifikasi oleh Tim Daerah
1) Gubernur atau Bupati/Walikota :
1) Membuat Pedoman Verifikasi Permohonan IUPHKm.
2) Membentuk Tim Verifikasi beranggotakan unsur
Dinas, LSM dan perguruan tinggi. Tim diketuai Kepala Dinas yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.
3) Verifikasi yang dilakukan di Kabupaten/Kota melibatkan dinas yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan tingkat propinsi.
2) Tim Verifikasi melakukan verifikasi sesuai dengan
Pedoman Verifikasi yang dibuat.
3) Aspek-aspek yang perlu diverifikasi sekurangkurangnya meliputi :
 Keabsahan surat Kepala Desa/Lurah tentang keberadaan kelompok dan anggota (diutamakan orang miskin).
 Tingkat ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya hutan.
 Kesesuaian areal yang dimohon (hutan produksi & hutan lindung), luas areal yang diusulkan, dan tidak dibebani hak.
4) Penentuan area kerja HKm mempertimbangkan :
•Tujuan kelompok mengajukan permohonan IUPHKm (ekonomi/ekologi/sosial/budaya),
• Kemampuan dan kapasitas kelompok dalam pengelolaan hutan,
• Daya dukung alam dalam menunjang perekonomian kelompok,
• Kelestarian hutan.
5) Setelah dilakukan verifikasi, Tim Verifikasi melaporkan
hasil verifikasi kepada Gubernur atau Kabupaten/ Walikota dan menyampaikan 2 rekomendasi:
 Menolak permohonan IUPHKm
 Menerima permohonan IUPHKm
6) Terhadap permohonan IUPHKm diterima, Gubernur atau Kabupaten/Walikota menindaklanjuti dengan :
 Menetapkan kelompok dengan surat keputusan.
 Memerintahkan Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab kehutanan membuat peta digital calon area kerja HKm yang pelaksanaannya dapat
dibantu pihak terkait, seperti BPKH.
7) Gubernur atau Kabupaten/Walikota menyampaikan usulan penetapan area kerja HKm kepada Menteri Kehutanan, dilengkapi :
 Peta digital calon lokasi area kerja HKm skala 1 :50.000.
 Deskripsi calon areal kerja HKm, antara lain :
 Luas calon areal kerja HKm,
 kondisi topografi,
 kondisi tutupan lahan,
 kepastian bebas hak atau ijin atas kawasan yang diusulkan,
 kelembagaan,
 mata pencaharian,
 kesesuaian dengan fungsi kawasan.
 Ketergantungan mata pencaharian
masyarakat terhadap sumber daya hutan (SDH).
8) Tata waktu pelaksanaan verifikasi ditetapkan oleh Gubernur atau Kabupaten/ Walikota.
b. Verifikasi oleh Tim Pusat
1) Menteri Kehutanan membentuk Tim Verifikasi Pusat
2) Hal-hal yang diverifikasi meliputi :
• kepastian bebas hak atau ijin atas kawasan yang
diusulkan,
• kelembagaan,
• mata pencaharian,
• kesesuaian dengan fungsi kawasan.
3) Tim Verifikasi Pusat mengeluarkan 2 (dua) alternatif
rekomendasi :
 Menolak usulan penetapan areal kerja HKm.
 Menerima usulan penetapan areal kerja HKm.
4) Terhadap usulan areal kerja HKm diterima, Menteri
Kehutanan menetapkan area kerja HKm.
c. Evaluasi areal kerja oleh Tim Pusat
Evaluasi berlaku hanya bagi areal kerja HKm yang telah ijin sementara HKm, eks proyek HKm (OECF) dan social forestry. Kegiatannya lebih mudah dan sederhana mendapatkan.
1) Setelah dilakukan evaluasi oleh Tim Pusat, Menteri menetapkan areal kerja HKm pada area yang telah  mendapatkan ijin sementara HKm, eks proyek HKm
(OECF) dan social forestry,
2) Menteri yang menetapkan Tim Verifikasi,
3) Hal-hal utama yang diverifikasi :
 Kepastian bebas hak atau ijin lain di kawasan yang
diusulkan.
 Kesesuaian fungsi kawasan hutan
 Kepastian luas areal
 Kelembagaan kelompok
 Penerima manfaat
4) Berdasarkan evaluasi, petugas menyampaikan laporan
kepada Tim Evaluasi dengan mengajukan 2 (dua)
alternatif rekomendasi :
 Menolak usulan penetapan area kerja HKm
 Menerima usulan penetapan area kerja HKm
5) Dalam hal menerima usulan, Menteri menetapkan areal
kerja HKm.

KETERANGAN

4.3.Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm)
INGAT !!......
a. Fasilitasi
Pemohon IUPKHm harus mendapatkan fasilitasi baik sebelum atau sesudah mendapatkan IUPHKm. Fasilitasi sebelum mengajukan ijin sekurang-kurangnya
berupa pembentukan dan pengembangan kelembagaan kelompok dan pengajuan IUPHKm.
1) Fasilitasi pembentukan dan pengembangan
kelembagaan antara lain :
Membentuk kelompok/koperasi (jika belum terbentuk)
Memotivasi kelompok bekerjasama dan membangun
     kerjasama.
Memformulasikan aturan kelompok
Pendampingan kelompok mengembangkan organisasi
Membuat administrasi kelompok
Mengembangkan sistem keuangan kelompok
dan lain-lain
2) Fasilitasi pengajuan IUPHKm
Mendampingi kelompok/koperasi dalam memahami
    tata cara permohonan IUPHKm dan IUPHHK-HKm
Pendampingan kelompok/koperasi menyiapkan
     permohonan IUPHKm/IUPHHK-HKm.
dan lain-lain
Siapa yang wajib melakukan fasilitasi? Pemda Provinsi
atau Kabupaten/Kota wajib melakukan fasilitasi dan dapat dibantu Pemerintah Pusat serta dapat dibantu pihak lain, antara lain:
• Perguruan tinggi/lembaga penelitian dan pengabdian
masyarakat;
• Lembaga swadaya masyarakat;
• Lembaga keuangan;
• Koperasi; dan
• BUMN/BUMD/BUMS.
b. Setelah difasilitasi dan berdasarkan Keputusan Menteri
Kehutanan tentang Penetapan Areal Kerja HKm, Gubernur atau Kabupaten/Walikota menerbitkan IUPHKm kepada kelompok dengan melampirkan Peta Areal Kerja HKm.
c. Apa saja jenis-jenis IUPHKm ?
1) IUPHKm hutan lindung, meliputi kegiatan:
• Pemanfaatan kawasan;
• Pemanfaatan jasa lingkungan;
• Pemungutan hasil hutan bukan kayu.
2) IUPHKm hutan produksi, meliputi kegiatan:
• Pemanfaatan kawasan;
• Penanaman tanaman hutan berkayu;
• Pemanfaatan jasa lingkungan;
• Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
• Pemungutan hasil hutan kayu; dan
• Pemungutan hasil hutan bukan kayu.
KETERANGAN

4. 4 Pemberian IUPHHK-HKm (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Kemasyarakatan)

a. Apa IUPHH – HKm itu?
Merupakan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi dalam areal IUPHKm.
b. Apa kriterianya?
1) IUPHHK hanya dapat diberikan pada hutan produksi.
2) IUPHHK-HKm diberikan untuk kegiatan pemanfaatan
hasil hutan tanaman berkayu yang merupakan hasil
penanaman. Jadi, kelompok harus menanam dulu.
c. Bagaimana caranya?
1) Menteri Kehutanan dapat mendelegasikan kewenangan
pemberian IUPHHK-HKm kepada Gubernur.
2) IUPHHK – HKm untuk pemanfaatan hasil hutan kayu yang telah masa tebang dan sesuai Rencana Kerja IUPHKm.
3) Dalam hal kewenangan telah didelegasikan kepada Gubernur, prosedur pemberian IUPHHK-HKm sbb :
 Pemohon IUPHKm mengajukan IUPHHK-HKm
kepada Menteri melalui Gubernur cq Kepala Dinas Kehutanan Propinsi dengan tembusan : - Bupati/Walikota, Dirjen BPK cq BP2HP, Dirjen RLPS cq BPDAS
 Permohonan dilampiri :
- Akta Notaris Koperasi atas nama pemegang IUPHKm;
- Rencana Pemanfaatan IUPHHK-HKm;
- Rencana Umum HKm.
 Dinas Kehutanan Propinsi melakukan pemeriksaan lapangan dan memberi pertimbangan tehnis kepada Gubernur.
 Pemeriksaan lapangan meliputi aspek tehnis dan administrasi.
 Berdasarkan pertimbangan tehnis, Gubernur dapat
menerima atau menolak permohonan IUPHHK-HKm.

Apakah sanksi yang diberikan jika terjadi pelanggaran?
a.Penghentian sementara kegiatan di lapangan terhadap pemegang ijin usaha dalam hutan kemasyarakatan yang melanggar ketentuan.
b.Pencabutan ijin dikenakan kepada pemegang ijin usaha dalam hutan kemasyarakatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang ada.

BAB V
TAHAP PENYUSUNAN RENCANA KERJA HUTAN KEMASYARAKATAN 

5.1 Penyusunan Rencana Kerja Hutan Kemasyarakatan
Penyusunan Rencana Kerja HKm merupakan salah satu kewajiban kelompok yang telah mendapatkan IUPHKm atau IUPHHK-HKm.
Ada 2 Rencana Kerja HKm, yaitu Rencana Umum & Rencana Operasional.
Penataan Batas Areal Kerja HKm
a. Perencanaan penataan batas dilaksanakan secara
partisipatif oleh pemegang IUPHKm yang difasilitasi oleh dinas/instansi pemberi ijin.
b. Perencanaan penataan batas dibantu oleh BPKH setempat, dapat melibatkan LSM, perguruan tinggi, lembaga keuangan, koperasi dan BUMN/BUMS, yang
kegiatannya antara lain :
1) Pembentukan Tim Orientasi Penataan Batas Areal Kerja HKm oleh dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan.
2) Pengukuran dan penataan batas
 Pemegang IUPHKm membuat Peta Proyeksi Batas di atas Peta Dasar mengacu pada Peta Penataan Batas Areal Kerja HKm.
 Penataan Batas Areal Kerja HKm melibatkan instansi/dinas tingkat propinsi atau kabupaten/kotadan dinilai oleh BPKH.
 Pembuatan berita acara Penataan Batas Areal Kerja HKm.
 Peta Tata Batas merupakan areal kerja HKm
yang sesungguhnya dengan skala terkecil 1 : 10.000.

5.2 Rencana Umum
a. Rencana kerja dilakukan oleh pemegang IUPHKm dengan difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten/Kota atau masyarakat dapat meminta fasilitasi kepada pemerintah daerah pemberi ijin atau pihak lain.
b. Rencana Umum disahkan oleh Gubernur (jika lintas kabupaten/kota) atau Bupati/Walikota.
c. Rencana umum disusun sesuai jangka waktu IUPHKm, yakni 35 tahun dan dapat direvisi dengan persetujuan pemberi ijin.
d. Penyusunan Rencana Umum 
(1) Rencana umum meliputi :
a. Kondisi umum
1. Kondisi biofisik (jenis tanah, topografi, tutupan lahan, dll),
2. Kondisi sosial ekonomi (kependudukan, sarana prasarana ekonomi, anggota kelompok HKm, dll),
3. Penataan area kerja HKm (zona pemanfaatan (blok dan petak) dan zona perlindungan (blok dan petak),
4. Potensi areal kerja HKm (kayu dan bukan kayu sesuai zona, blok dan petak),
5. Kelembagaan kelompok (struktur, aturan, kapasitas lembaga dan individu, dll).
b. Rencana Pengelolaan Hutan Lestari
1. Pengembangan usaha (tergantung yang akan diusahakan kelompok berdasarkan potensi)
• Pengembangan usaha hasil hutan kayu
• Pengembangan usaha hasil hutan bukan kayu
• Pengembangan usaha jasa lingkungan
• Pengembangan usaha pemanfaatan kawasan
2. Rencana perlindungan hutan
3. Rencana pengembangan kelompok
Penyusunan Rencana Operasional 
a. Merupakan penjabaran dari Rencana Umum memuat kegiatan-kegiatan dan target-target tiap tahun.
b. Rencana operasional disusun secara partisipatif oleh pemegang ijin.
c. Memuat rencana-rencana kegiatan tahunan anggota kelompok mengacu pada rencana umum.

5.3 Rencana Kerja IUPHHK-HKm 
a. Merupakan rencana pemanfaatan hasil hutan kayu memuat luas dan atau volume dalam waktu tertentu.
b. Untuk mengatur pelaksanaan penebangan kayu untuk menghindari dampak negatif terhadap lingkungan.
c. Disusun berdasarkan hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) yang direkap dalam Laporan Hasil Cruising (LHC).
d. Penebangan kayu dilakukan dengan sistem tebang pilih yang diikuti penanaman kembali.
e. Penebangan dilakukan pada kayu berdiameter minimal 30 cm.
f. Berdasarkan Rencana Umum dan LHC dapat diketahui perkiraan kapan pemanfatan hasil hutan kayu dapat dilakukan.
g. Disusun pemegang ijin 1 tahun sebelum pelaksanaan penebangan.
h. Rencana Kerja IUPHHK-HKm disahkan dinas yang diberi wewenang dan tanggung jawab di bidang kehutanan kabupaten.
5.4 Cara Memperpanjang IUPHK
Sesuai Peraturan Menteri Kehutanan No. 37/2007, IUPHKm diberikan untuk jangka waktu 35 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi setiap 5 (lima) tahun (Pasal 20 ayat (2)).
a. Diajukan paling lambat 3 tahun sebelum waktu IUPHKm berakhir.
b. Sebelum diperpanjang, IUPHKm dilakukan audit oleh pemberi ijin.
c. Audit betujuan menilai kondisi hutan dan manfaat ekonomi bagi kelompok.
d. Audit dilakukan oleh Tim Audit yang dibentuk oleh pemberi ijin
e. Tim Audit terdiri dari unsur Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota.
f. Berdasarkan hasil audit, Tim Audit mengajukan rekomendasi kepada Pemberi Ijin untuk menolak atau menerima perpanjangan.
g. Berdasarkan rekomendasi Tim Audit, Gubernur atau Bupati/Walikota menerbitkan SK Perpanjangan IUPHKm atau Penolakan Perpanjangan dengan tembusan Menteri Kehutanan.
5.5 Sumber Pembiayaannya adalah
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
3. Sumber-sumber lain yang tidak mengikat

BAB VI
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

6.1. Gambaran Umum Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung VII Way Waya

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit VII Way Waya terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia  Nomor: 68/Mehut-II/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Lampung.
 Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah mendukung terbentuknya Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dengan harapan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) bersama pemegang izin hutan kemasyarakatan  (HKm) dapat melaksanakan pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Way Waya secara optimal (berdasarkan aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan). 
Kabupaten Lampung Tengah memiliki 1 unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit VII (Way Waya) dengan luas 24.337 ha. Sebagai sebuah institusi pengelola ditingkat tapak dimana salah satu fungsi dan tugas dari organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yaitu menyelenggarakan pengelolaan hutan berupa tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, maka Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Way Waya harus mempunyai Rencana Pengelolaan yang merupakan rencana induk penggerak seluruh kegiatan yang mengarahkan pada pencapaian tujuan dari pengelolaan hutan yang telah ditetapkan. 
Rencana pengelolaan yang terdiri dari rencana pengelolaan jangka panjang dan jangka pendek ini memuat setidaknya tujuan, strategi, rencana kegiatan serta target yang ingin dicapai dalam pengelolaan hutan itu sendiri. Tentunya, di dalam penyusunan rencana pengelolaan ini, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) harus mengacu pada Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) dan Rencana Kehutanan Tingkat Daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten/kota dan memperhatikan aspirasi, nilai budaya masyarakat setempat serta kondisi lingkungan. 
Sejak ditetapkannya menjadi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)  Unit VII oleh Menteri Kehutanan, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Way Waya Lampung Tengah direncanakan segera melaksanakan proses penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) dengan difasilitasi oleh Kementerian Kehutanan melalui Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XX Lampung – Bengkulu.  Penyusunan dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah dan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. 
Langkah awal yang ditempuh dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) adalah dengan pelaksanaan inventarisasi hutan dan penyusunan tata hutan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit VII Way Waya Lampung Tengah yang dilaksanakan oleh Tim BPKH Wilayah Wilayah XX Lampung – Bengkulu dan didampingi oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), selain itu juga dilakukan pengumpulan data dan informasi terkait lainnya yang nantinya dibutuhkan dalam penyempurnaan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Way Waya Lampung Tengah agar lebih baik.
	Penyusunan Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit VII Way Waya Lampung Tengah sangat penting karena hasilnya merupakan yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit VII Way Waya Lampung Tengah sepuluh tahun ke depan dan di harapkan memberikan hasil yang sesuai dengan visi dibentuknya Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) yaitu pengelolaan hutan lestari secara berkelanjutan dan mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tata hutan adalah adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumberdayahutans sesuai dengan tipe ekosistemdan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari. Penyusunan Tata Hutan ini mengikuti petunjuk teknis tatahutan dan penyusunan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Planologi. Penyusunan Tata Hutan meliputi beberapa kegiatan, yakni: a. Pembentukan tim pelaksana b. Penyusunan rencana kerja kegiatan c. Pelaksanaan inventarisasi hutan d. Pengolahan dan analisis data e. Pembagian blok dan petak 
f.Pembahasan dengan para pihakmelalui konsultasi publik g.Penataan batas blok dan petak; h. Pemetaan dan penyusunan buku tata hutan.

6.2 Letak dan Luas Wilayah 
Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Way Waya secara administrasi berada diwilayah Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, dimana Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) ini terletak dan terbagi pada 3 kecamatan yaitu kecamatan Sendang Agung, Kecamatan Pubian dan Kecamatan Selagai Lingga dengan luas kawasan hutan sebesar 24.337 hektar. Dengan batas-batas sebagai berikut :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara.
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pringsewu dan Tanggamus.
c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat.
d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sendang Agung.
Tabel 4. 	Wilayah Administrasi Kecamatan yang berhubungan dengan KPHL Way   Waya.
No.	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah (ha)	Jumlah Kampung/Kelurahan	
				Kampung	Kelurahan	
1	Selagai Lingga	Negeri Katon	17.388	13	-	
2	Pubian	Negeri Kepayungan	16.164	19	-	
3	Sendang Agung	Sendang Agung	10.889	9	-	
	Jumlah		44.441	41	-	
Sumber: Kabupaten Lampung Tengah Dalam Angka, 2014
6..3 Aksesibilitas Kawasan 
Aksesibilitas ke batas kawasan hutan lindung di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit VII Way Waya Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung menuju Ibu Kota tergolong baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya sarana perhubungan darat yang menghubungkan ibu kota provinsi, kabupaten, kecamatan dan kampung-kampung dalam wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung. Jalan darat yang ada berupa jalan beraspal dan dapat dilewati kendaraan baik roda empat maupun roda dua.  Dengan demikian  mobilisasi penduduk dari kampung-kampung ke ibu kota kecamatan, kabupaten dan provinsi dapat berjalan dengan lancar. Sedangkan di akses ke dalam kawasan hutan lindung di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit VII Way Waya hanya bisa ditempuh oleh kendaraan roda dua.

BAB VII
PEMBAHASAN
7.1. HASIL PENELITIAN
7.1.1 Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (Hkm)

	Kebijakan hutan kemasyarakatan pertama kali dikeluarkan pada tahun 1995 melalui penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 622/Kpts-II/1995. Tindak lanjutnya, Direktur Jenderal Pemanfaatan Hutan didukung oleh Lembaga Swadaya Masyarakat, Universitas, dan lembaga internasional, merancang proyek-proyek ujicoba, di berbagai tempat dalam pengelolaan konsesi hutan yang melibatkan masyarakat setempat. Tahun 2007 adalah tahun pencanangan nasional Hutan kemasyarakatan, hutan kemasyarakatan merupakan salah satu pola pemberdayaan masyarakat, selain hutan tanaman rakyat (HTR) dan hutan desa.
	Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Hutan kemasyarakatan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat sehingga mereka mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
	Hutan kemasyarakatan hanya diberlakukan di kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Ketentuannya, hutannya tidak dibebani hak atau izin pemanfaatan hasil hutan dan menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHkm) diberikan untuk jangka waktu 35 tahun dan diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi setiap 5 (lima) tahun. Hutan kemasyarakatan diperuntukkan bagi masyarakat miskin setempat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan serta menggantungkan penghidupannya dari memanfaatkan sumberdaya hutan.  
	Masyarakat yang melaksanakan kebijakan hutan kemasyarakatan bisa mematuhi ketentuan-ketentuan yang disyaratkan. Hutan kemasyarakatan tidak hanya berkembang sebagai pelaksana program penyelamat hutan, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran. Program hutan kemasyarakatan dapat menjadi sarana untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Kendala atau keterbatasan dalam pelaksanaan kebijakan hutan kemasyarakatan adalah kesenjangan sumberdaya masyarakat, fasilitator dan pendanaan. Kendala-kendala dan keterbatasan akan selalu ada dalam setiap strategi pelaksanaan suatu program pembangunan termasuk kebijakan hutan kemasyarakatan.
Tabel  5. Daftar Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan Di Provinsi Lampung
No	Lokasi	Nama KTH	Luas	No/Tgl.SK Penetapan Area Kerja	No/Tgl SK IUPHkm	
1.	Kabupaten Tanggamus		2.547,22			
	Ds. Datarajan
Kec. Ulu Belu	KPPM	593,58	SK 433/Menhut-II/2007 Tgl 10 Des 2007	B.333/23/03/2007/12/2007	
	Ds. Payung
Kec. Kota Agung	Koprasi Sumber Rejeki	499,56	SK 433/Menhut-II/2007 Tgl 10 Des 2007	B.334/23/03/2007/12/2007
Tanggal 01/12/2007	
	Ds.Datarajan
Kec. Ulu Belu	Koprasi Harapan Sentosa	300	SK 433/Menhut-II/2007 Tgl 10 Des 2007	B.335/23/03/2007/12/2007
Desember 2007	
	Ds. Napal 
Kec. Bulok	Gapoktan Hkm	475,71	SK 433/Menhut-II/2007 Tgl 10 Des 2007	B336/23/03/2007/12/2007
Tanggal 01/12/2007	
2.	Kabupaten Lampung Utara		1.200			
	Ds. Suka Mulya, Kec Tanjung Raja	Koprasi Karya Maju	1.200	SK 435/Menhut-II/2007 tgl 10 Des 2007	B.443/2007 tanggal 10 Desember 2007	
3.	Kabupaten Lampung Barat		1.970.72			
	Ds. Tribudi Syukur Kec. Sumber Jaya	KTH Bina Wana
	645	SK. 434/Menhut-II/2007 Tgl 10 Des 2007	B/1454/KPTS/III.Mei 2007 Tgl 13 Des 2007	
	Ds. Simpang Kec. Sumber Jaya	KTH Mina Wana Lestari
	260,76	SK. 434/Menhut-II/2007 Tgl 10 Des 2007	B/1453/KPTS/III.Mei 2007 Tgl 13 Des 2007	
	Ds. Gunung Terang Kec. Way Tenong	KTH Rigis Jaya II
	205,92	SK. 434/Menhut-II/2007 Tgl 10 Des 2007	B/1452/KPTS/III.Mei 2007 Tgl 13 Des 2007	
	Ds. Sampang Sari Kes. Sumber Jaya	KTH Setia Wana Bhakti
	259,04	SK. 434/Menhut-II/2007 Tgl 10 Des 2007	B/1451/KPTS/III.Mei 2007 Tgl 13 Des 2007	
	Ds. Lambak Jaya Kec. Sumber Jaya	KTH Rimba Jaya	600	SK. 434/Menhut-II/2007 Tgl 10 Des 2007	B/1450/KPTS/III.Mei 2007 Tgl 13 Des 2007	
	Jumlah		5.717,94			
Sumber. Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, 2014

Tabel 6. Data IUPHKm Kabupaten Lampung Tengah
No.	Lokasi Administratif	Nama Gapoktan	Jumlah Anggota Kelompok	Nama Registrasi	IUPHKm	
1.	Kampung Marga Jaya Kec. Selagai Lingga	Karya Bersama 1	117	Reg. 39 Kota Agung Utara	IUPHKm 2010	
2.	Kampung Marga Jaya Kec. Selagai Lingga	Karya Bersama 2	79	Reg. 39 Kota Agung Utara	IUPHKm 2010	
3.	Kampung Marga Jaya Kec. Selagai Lingga	Karya Bersama 3	93	Reg. 39 Kota Agung Utara	IUPHKm 2010	
4.	Kampung Marga Jaya Kec. Selagai Lingga	Karya Bersama 4	47	Reg. 39 Kota Agung Utara	IUPHKm 2010	
5.	Kampung Marga Jaya Kec. Selagai Lingga	Karya Bersama 5	73	Reg. 39 Kota Agung Utara	IUPHKm 2010	
6.	Kampung Marga Jaya Kec. Selagai Lingga	Karya Bersama 6	85	Reg. 39 Kota Agung Utara	IUPHKm 2010	
7.	Kampung Marga Jaya Kec. Selagai Lingga	Karya Bersama 7	94	Reg. 39 Kota Agung Utara	IUPHKm 2010	
8.	Kampung Marga Jaya Kec. Selagai Lingga	Karya Bersama 8	54	Reg. 39 Kota Agung Utara	IUPHKm 2010	
9.	Kampung Marga Jaya Kec. Selagai Lingga	Karya Bersama 9	64	Reg. 39 Kota Agung Utara	IUPHKm 2010	
10.	Kampung Marga Jaya Kec. Selagai Lingga	Karya Bersama 10	59	Reg. 39 Kota Agung Utara	IUPHKm 2010	
11.	Kampung Marga Jaya Kec. Selagai Lingga	Karya Bersama 11	72	Reg. 39 Kota Agung Utara	IUPHKm 2010	
12.	Kampung Marga Jaya Kec. Selagai Lingga	Karya Bersama 12	24	Reg. 39 Kota Agung Utara	IUPHKm 2010	
13.	Kampung Marga Jaya Kec. Selagai Lingga	Karya Bersama 13	57	Reg. 39 Kota Agung Utara	IUPHKm 2010	
14.	Kampung Marga Jaya Kec. Selagai Lingga	Karya Bersama 14	70	Reg. 39 Kota Agung Utara	IUPHKm 2010	
15.	Kampung Marga Jaya Kec. Selagai Lingga	Karya Bersama 15	35	Reg. 39 Kota Agung Utara	IUPHKm 2010	
16.	Kampung Marga Jaya Kec. Selagai Lingga	Karya Bersama 16	223	Reg. 39 Kota Agung Utara	IUPHKm 2010	
17.	Kampung Marga Jaya Kec. Selagai Lingga	Karya Bersama 17	40	Reg. 39 Kota Agung Utara	IUPHKm 2010	
18.	Kampung Marga Jaya Kec. Selagai Lingga	Karya Bersama 18	52	Reg. 39 Kota Agung Utara	IUPHKm 2010	
19.	Kampung Marga Jaya Kec. Selagai Lingga	Karya Bersama 19	55	Reg. 39 Kota Agung Utara	IUPHKm 2010	
20.	Kampung Marga Jaya Kec. Selagai Lingga	Karya Bersama 20	109	Reg. 39 Kota Agung Utara	IUPHKm 2010	
21.	Kampung Marga Jaya Kec. Selagai Lingga	Karya Bersama 21	56	Reg. 39 Kota Agung Utara	IUPHKm 2010	
22.	Kampung Marga Jaya Kec. Selagai Lingga	Karya Bersama 22	98	Reg. 39 Kota Agung Utara	IUPHKm 2010	
23.	Kampung Marga Jaya Kec. Selagai Lingga	Karya Bersama 23	71	Reg. 39 Kota Agung Utara	IUPHKm 2010	
24.	Kampung Marga Jaya Kec. Selagai Lingga	Karya Bersama 24	60	Reg. 39 Kota Agung Utara	IUPHKm 2010	
Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2016
Berdasarkan tabel di atas, wilayah administrasi yang masuk dalam wilayah hutan kemasyarakatan (HKm) Kabupaten Lampung Tengah yang telah melaksanakan program hutan kemasyarakatan (HKm) yaitu terdapat di Kampung Marga Jaya, Kecamatan Selagai Lingga. 24 kelompok yang sudah mendapatkan ijin dalam mengelola hutan kemasyarakatan (HKm) telah mendapat Izin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) sejak tahun 2010, kelompok hutan kemasyarakatan (HKm) diketuai oleh para ketua gabungan kelompok tani hutan kemasyarakatan (Gapoktan) masing-masing wilayah, berbagai jenis tanaman yang terdapat di daerah tersebut yaitu: mahoni, pala, karet, sono keling, cempaka, petai, jengkol, durian, jati dan meranti. Itulah berbagai macam tanaman yang di tanam oleh kelompok hutan kemasyarakatan (HKm) Kampung Marga Jaya Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah. Dan berikut adalah tabel data hutan kemasyarakatan (HKm) yang belum mendapatkan Izin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) dan belum melaksanakan program hutan kemasyarakatan (HKm).
Tabel 7. Data HKm Kabupaten Lampung Tengah belum IUPHKm
No.	Lokasi Administratif	Nama Gapoktan	Jumlah Anggota Kelompok	Nama Register	
1.	KampungSendang Baru Kec. Sendang Agung	Wana Tekad Mandiri	1129	Reg. 22	
2.	Kampung Sendang Asri
Kec. Sendang Agung	Wana Agung	172	Reg. 22 	
3.	Kampung Sendang Mulyo, Sendang Rejo, Sendang Agung. Kec. Sendang Agung	Mulyo Rejo Agung	987	Reg. 22 	
4.	KampungSendang Retno Kec. Sendang Agung	Kerido Ceroko	474	Reg. 22	
5.	Kampung Sendang Asih Kec. Sendang Agung	Inten Aji	574	Reg. 39 22	
6.	KampungPayung Makmur Kec. Pubian	Wana Makmur	193	Reg. 39 	
7.	Kampung Payung Dadi Kec. Pubian	Wana Lestari	271	Reg. 39	
8.	Kampung Kota Baru Kec. Pubian
 	Curup Lestari 	431	Reg. 39 	
9.	KampungMarga Jaya Kec. Selagai Lingga	Menanti 1		Reg. 39	
10.	Kampung Marga Jaya Kec. Selagai Lingga	Menanti 		Reg. 39	
11.	Kampung Marga Jaya Kec. Selagai Lingga	Dakum 		Reg. 39	
12.	Kampung Marga Jaya Kec. Selagai Lingga	Kukusan 		Reg. 39 	
13.	Kampung Marga Jaya Kec. Selagai Lingga	Seputih Anak		Reg. 39 	
14.	Kampung Marga Jaya Kec. Selagai Lingga	Seputih Silam 		Reg. 39	
15.	Kampung Payung Makmur  Kec. Pubian 	Wana Makmur V		Reg. 39	
16.	Kampung Payung Makmur Kec. Pubian 	Wana Makmur VI 			
17.	Kampung Payung Makmur Kec. Pubian 	Wana Makmur VII  			
18.	Kampung Payung Makmur Kec. Pubian 	Wana Makmur VIII			
19.	Kampung Payung Makmur  Kec. Pubian 	Wana Makmur IX			
20.	Kampung Payung Makmur  Kec. Pubian 	Wana Makmur X			
21.	Kampung Payung Makmur  Kec. Pubian	Wana Makmur XI			
22.	Kampung Payung Makmur  Kec. Pubian	Wana Makmur XII			
23.	Kampung Pekandangan  Kec.Pubian	Sinar Harapan Jaya 	262	Reg. 39 	
24.	Kampung Tawang Negeri Kec. Pubian	Rimba Jaya 	309	Reg. 39	
Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2017
Dari tabel di atas, mengenai wilayah administratif yang belum melaksanakan program hutan kemasyarakatan (HKm), menjadi sebuah masalah karena masyarakat belum antusias dan merasa proses mereka untuk berdaya dari program HKm cukup rumit. Bahkan pada kelompok HKm yang telah melaksanakan program hutan kemasyarakatan HKm, masih ditemukan masalah bahwa masyarakat masih bergantung terhadap proyek, dengan kata lain bahwa masyarakat belum mengerti proses atau cara agar masyarakat menjadi berdaya. Dan salah satu pegawai Dinas Kehutanan pada bidang pemberdayaan masyarakatnya mengatakan bahwa proses kemandirian yang dirasa paling lambat dilakukan ada di Kampung Marga Jaya Kabupaten Lampung Tengah.
Kenyataannya masih banyak masyarakat di Lampung Tengah belum paham pentingnya program hutan kemasyarakatan (HKm), padahal program hutan kemasyarakatan (HKm) dibuat agar masyarakat bisa mengelola hutan secara mandiri dan memperoleh manfaat sumber daya hutan secara adil dan optimal. Sehingga melalui program hutan kemasyarakatan (HKm), akan menciptakan masyarakat yang sejahtera, dan pastinya menjaga kekayaan flora dan fauna yang telah ada. Program hutan kemasyarakatan (HKm) dibuat agar masalah berupa perambahan hutan secara sembarangan yang tidak bertanggung jawab dapat diatasi dengan memberdayakan masyarakat untuk mengelola hutan. 
Tabel 8.Produk hukum yang relevan dengan Kehutanan (hutan kemasyarakatan)  dan Kebijakan Hutan Kemasyarakatan
No	Produk Hukum	Tentang	
1.	UU RI No. 5 Tahun 1990	Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya	
2.	Kep Menhut No. 622 Thn 1995	Pedoman Hutan kemasyarakatan	
3.	UU RI No. 23 Tahun 1997	Pengelolaan Lingkungan Hidup	
4.	SK Menhut No.677/Kpts-II/1998	Hutan Kemasyarakatan	
5.	UU RI No. 41 Tahun 1999	Kehutanan	
6.	SK Menhut No.865/1999	Pemanfaatan Hutan Negara	
7.	SK Menhut No. 31/2001	Hutan Kemasyarakatan	
8.	UU RI No. 44  Tahun 2004 	Perencanaan Hutan	
9.	PP Menhut No.34 Tahun 2002	Tata Hutan, Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasaan Hutan	
10	PP Menhut No. 6 Tahun 2007 	Tata Hutan, Rencana Pengelolaan Hutan, dan Pemanfaatan Hutan	
11	PP Menhut No. P.37/ Tahun 2007	Hutan Kemasyarakatan	
12	PP Menhut RI No.P.13/Menhut-II/2010	Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan	
13	Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.52/Menhut-II/2011	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan	
14	Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan	Hutan Kemasyarakatan 	
	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016	Perhutanan Sosial	

7.1.2 Upaya yang Dilakukan dalam Pelaksanaan Hutan  Kemasyarakatan di Provinsi Lampung

Bentuk upaya/inisiatif dalam mendukung pengembangan Hutan kemasyarakatan baik yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten (Dinas Kehutanan) maupun oleh masyarakat (kelompok pengelola hutan) di 8 wilayah kabupaten relatif sama. Bentuk upaya/inisiatif yang dilakukan pemerintah diantaranya adalah sosialisasi kebijakan, penyuluhan dan pembinaan (kurang intensif), pemberian bantuan bibit MPTS (Multi Purpose Tree Species) kepada kelompok masyarakat dan pemberian izin pengelolaan. 
Tabel 9. Bentuk Upaya/Inisiatif dalam Mendukung Pelaksanaan Hutan Kemasyarakatan
	Bentuk Upaya/Inisiatif	
Kabupaten/Kota	Pemerintah /Kehutanan	Masyarakat/Kelompok	

Bandar Lampung	Sosialisasi tentang kebijakan Hkm
Penyuluhan teknis kehutanan	Pembentukan kelompok 
Mengadakan pertemuan kelompok
Mengupayakan pengurusan izin pengelolaan	
Lampung Selatan	Sosialisasi dan penyuluhan Hkm
Bantuan bibit kepada kelompok
Mengikuti perkembangan Hkm melalui Forum Hkm
Pemberian izin Hkm pada masyarakat	Pembentukan kelembagaan kelompok
Penanaman bibit kawasan hutan lindung
Mengikuti penyuluhan
Mengajukan izin pengelolaan hutan
Mengadakan pertemuan intern kelompok	
Tanggamus	-Sosialisasi program Hutan kemasyarakatan (Hkm)
-Pendampingan kelompok (kurang intensif)
-Mengikuti perkembangan Hkm melalui forum Hkm
-Pemberian izin Hkm kepada masyarakat
-Pendataan kelompok masyarakat pengelola hutan	-Pembentukan kelembagaan kelompok Tani Hutan kemasyarakatan
-Mengajukan permohonan tersedianya fasilitator lapang baik tenaga lapang kehutanan maupun lembaga pendamping indepeden yang dapat memfasilitasi pembuatan proposal pengajuan izin pengelolaan Hutan kemasyarakatan (Hkm)
-Mengadakan pertemuan kelompok 	
Lampung Tengah	Sosialisasi dan penyuluhan Hkm
Pembinaan kelompok (kurang intensif)
Pembentukan tim Satgas pengamanan hutan dan penempatan tenaga penyuluh
Pendataan kelompok masyarakat pengelola hutan
Bantuan bibit pada kelompok	Pembentukan kelompok
Pembuatan aturan kelompok
Pembuatan rencana pengolahan lahan
Mengajukan permohonan akan fasilitator lapang
Pertemuan kelompok secara berkala
Mengajukan izin Hkm bagi kelompok baru
Studi banding kelompok pengelola hutan	
Lampung Timur	Sosialisasi dan penyuluhan Hkm
Pembentukan forum konservasi hutan (kehutanan, pertanian,PU,pengairan, BPN	Mengikuti penyuluhan
Pembentukan kelembagaan kelompok
Mengajukan izin Hkm
Penanaman bibit di kawasan hutan	
Lampung Utara	Identifikasi masyarakat di kawasan hutan lindung
Bantuan bibit pada masyarakat pengelola hutan lindung
Sosialisasi program Hkm
Pembinaan kelompok Hkm
Pemberian izin pemungutan HHBK	Membangun kelembagaan masyarakat pengelola hutan/kelompok Hkm
Mengajukan permohonan fasilitator lapang yang akan memfasilitasi pengajuan izin Hkm
Mengadakan penanaman bibit bantuan pemerintah
Mengadakan penyemaian bibit swadaya	
Lampung Barat	Sosialisasi program Hkm dan pemberian izin Hkm
Pembinaan rutin kawasan hutan lindung	Pembentukan kelompok Hkm
Pertemuan kelompok
Pengamanan hutan yang masih ada
Pengajuan izin Hkm	
Way Kanan	Sosialisasi program Hkm	Pembentukan kelembagaan kelompok, pengajuan izin Hkm	
Sumber: Data diolah, 2016

7.1.3 Penyusunan Program Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan
Penyusunan program adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka merumuskan program-program Hutan kemasyarakatan dan  merumuskan program-program pengelolaan hutan kemasyarakatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan penyusunan program pengelolaan hutan kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus yang telah memperoleh izin definitif pengelolaan hutan kemasyarakatan tetap selama 35 tahun adalah bahwa penyusunan program dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan anggota. Penyusunan program dilaksanakan dalam suatu musyawarah yang terbagi dalam 2 tahap, yaitu musyawarah di tingkat sub kelompok yang dikoordinir ketua sub kelompok dan dan musyawarah di tingkat kelompok induk yang dikoordinir oleh pengurus kelompok induk. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan program antara lain terlihat dari kehadiran masyarakat dalam forum penyusunan program serta ketersediaan masyarakat memberikan kontribusi (sumbangan) pemikiran tentang program-program yang akan diputuskan. 
7.1.4 Teknik Penyusunan Program Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan
Kegiatan musyawarah penyusunan program dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu : pertama, tahap musyawarah penyusunan program di tingkat sub kelompok. Pelaksanaan musyawarah di tingkat sub kelompok dikoordinir oleh masing-masing pengurus sub kelompok yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara sub kelompok dihadiri oleh seluruh anggota sub kelompok. Kegiatan musyawarah di tingkat sub kelompok dilaksanakan untuk membuat ”Rancangan Program Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan” yang berisi gagasan, ide, pemikiran-pemikiran anggota tentang program-program yang akan di putuskan ditingkat kelompok induk. 
Hasil musyawarah pada tingkat sub kelompok berupa rancangan program, selanjutnya di bawa ke dalam forum musyawarah  penyusunan program di tingkat kelompok induk. Tahap selanjutnya (kedua) adalah musyawarah penyusunan program di tingkat kelompok induk. Pelaksanaan musyawarah di tingkat kelompok induk dikoordinir oleh pengurus kelompok induk dan dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing pengurus sub kelompok. Musyawarah di tingkat kelompok induk merupakan tindak lanjut dari kegiatan musyawarah ulang yang dilaksanakan di tingkat sub kelompok. Agenda dalam kegiatan musyawarah penyusunan program di tingkat kelompok induk adalah pembahasan rancangan program yang diajukan oleh masing-masing sub kelompok dan selanjutnya diputuskan menjadi program pengelolaan hutan kemasyarakatan (Hkm) yang berlaku bagi seluruh anggota Hutan kemasyarakatan. 
Dari hasil kegiatan tersebut dapat pula diketahui bahwa pembagian tahap musyawarah penyusunan program menjadi dua tahap dilakukan dengan pertimbangan jumlah anggota dan efisiensi waktu. Besarnya jumlah anggota akan membutuhkan waktu yang lama serta biaya yang besar apabila harus menghadirkan seluruh anggota. Olehkarena itu diambil kebijakan untuk membagi musyawarah penyusunan program menjadi dua tahap. Namun demikian diperbolehkan bahkan dianjurkan bagi anggota sub kelompok yang berkeinginan menghadiri musyawarah di tingkat kelompok induk.
7.1.5  Pendampingan Masyarakat/Fasilitasi  
Upaya pelibatan masyarakat dilakukan dengan memperkuat kelembagaan masyarakat pengelola hutan kemasyakatan melalui pembentukan organisasi pengelola hutan yang memiliki : (1) aturan-aturan internal kelompok yang mengikat dalam pengambilan keputusan, penyelesaian konflik dan aturan lainnya dalam pengelolaan organisasi  (2) aturan-aturan dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku  (3) pengakuan dari masyarakat melalui Kepada Desa  (4) rencana lokasi dan luas areal kerja serta jangka waktu pengelolaan (Peraturan Menteri Kehutanan No. P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan) juncto Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.P.52/Menhut-II/2011 tentang Perubahan ketiga atas Permenhut No. P.37/Menhut-II/2007juncto  Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial
Pembentukan organisasi pengelola/kelembagaan kelompok hutan kemasyarakatan (KPPHkm) dimaksudkan sebagai wadah bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan pengelolaan hutan sehingga keseluruhan proses pengelolaan hutan dapat terorganisir. Selain itu, pembentukan organisasi pengelola hutan kemasyarakatan juga dimaksudkan untuk memudahkan pemerintah/tenaga lapang kehutanan maupun dari lembaga pendamping independen melakukan monitoring dan pendampingan terhadap keseluruhan kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan kelompok-kelompok hutan kemasyarakatan.
Dengan dibentuknya organisasi pengelola hutan kemasyarakatan, masyarakat yang tergabung dalam KPPHKm dapat melakukan kegiatan pengelolaan hutan kemasyarakatan secara partisipatif (partisipatif management) di bawah pendampingan tenaga lapang kehutanan maupun tenaga lapang independen. 
Pendekatan manajemen partisipatif memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan penyusunan pelaksanaan program pengelolaan hutan kemasyarakatan, mulai dari pengurusan perizinan pengelolaan hutan kemasyarakatan, dan sebagainya. Kegiatan pendampingan masyarakat/fasilitasi melalui KPPHkm bertujuan: (1) meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam mengelola organisasi kelompok, (2) membimbing masyarakat mengajukan permohonan izin sesuai ketentuan yang berlaku (3) meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam menyusun rencana kerja pemanfaatan hutan kemasyarakatan (4) meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam melaksanakan budidaya hutan melalui pengembangan teknologi tepat guna dan peningkatan nilai tambah hasil hutan (5)meningkatkan kualitas sumberdaya manusia masyarakat setempat melalui pengembangan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan (6)memberikan informasi pasar dan modal dalam meningkatkan daya saing dan akses masyarakat setempat terhadap pasar dan modal (7)meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam mengembangkan usaha pemanfaatan hutan dan hasil hutan.  Jenis kegiatan pendampingan masyarakat/fasilitasi meliputi : (1) pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat setempat (2) pengajuan permohonan izin (3) penyusunan rencana kerja hutan kemasyrakatan (4) teknologi budidaya hutan dan pengolahan hasil hutan (5) pendidikan dan latihan (6) akses terhadap pasar dan modal (7) pengembangan usaha
Sebagaimana diketahui, pada tahapan proses penyiapan dan pengajuan izin Hutan Kemasyarakatan, beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para kelompok tani Hutan Kemasyarakatan adalah (1) sudah adanya kesiapan kelompok dan anggota kelompok untuk mengajukan izin kelola  (2) siap dalam hal pembiayaan  (3) telah menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kehutanan Kabupaten/Kesatuan Pengelola Hutan Lindung  (4) telah mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung, seperti peta areal kelola kelompok, AD/ART kelompok, rencana kerja, daftar anggota, struktur kelembagaan kelompok, surat pengantar dari desa/kampung/pekon.
Melalui kegiatan pendampingan ini, masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Pengelola dan Pelestari hutan kemasyarakatan ( KPPHkm) diharapkan memperoleh manfaat antara lain : (1) menumbuhkan rasa memiliki  dan bertanggungjawab terhadap pemeliharaan fungsi-fungsi hutan (2) menghindari penggarapan lahan hutan oleh pihak lain di luar anggota kelompok pengelola dan pelestari hutan (3) mendorong timbulnya hubungan yang serasi kearah mitra sejajar antara mitra usaha dengan KPPHKm  (4) menumbuhkan pelaksanaan pembinaan petani hutan dan mempermudah penyebaran informasi (5) memungkinkan adanya hubungan kerjasama antara Kelompok Pengelola dan Pelestari Hutan kemasyarakatan (KPPHkm) dengan kelompok lainnya  (6) meningkatkan pendapatan/perekonomian anggota secara swadaya dan dalam kebersamaan. Kegiatan fasilitasi yang diberikan dari tahap permohonan IUPHKm (Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan sampai pada IUPHHK-HKm (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Kemasyarakatan)
7.1.6 Keterlibatan Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Kerja Hutan Kemasyarakatan (HKm) 
Upaya pelibatan masyarakat dilakukan dengan memperkuat kelembagaan masyarakat pengelola hutan kemasyakatan melalui pembentukan organisasi pengelola hutan yang memiliki : (1) aturan-aturan internal kelompok yang mengikat dalam pengambilan keputusan, penyelesaian konflik dan aturan lainnya dalam pengelolaan organisasi  (2) aturan-aturan dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku  (3) pengakuan dari masyarakat melalui Kepada Desa  (4) rencana lokasi dan luas areal kerja serta jangka waktu pengelolaan (Peraturan Menteri Kehutanan No. P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan) jo Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.P.13/Menhut-II/2010 tentang Perubahan kedua atas Permenhut No. P.37. jo Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.52/Menhut-II/2011 tentang Perubahan ketiga atas peraturan Menteri Kehutanan Nomor 37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan, tanggal 6 Juli 2011 juncto Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial
Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan program adalah keterlibatan masyarakat baik secara langsung yaitu melalui kontak secara langsung dengan pihak lain dalam suatu forum, maupun keterlibatan masyarakat secara tidak langsung dengan pihak lain dalam suatu forum yang dilaksanakan dalam rangka menyusun program-program pengelolaan hutan kemasyarakatan yang akan dilaksanakan. Penyusunan Program/Rencana Kerja Kelompok Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan salah satu kewajiban kelompok yang telah mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) atau IUPHHK-HKm. Ada 2 rencana kerja Hutan kemasyarakatan, yaitu Rencana Umum dan Rencana Operasional
7.1.7 Penyusunan Batas Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan 
a.Perencanaan penataan batas dilaksanakan secara partisipatif oleh pemegang IPPHKm difasilitasi oleh dinas/instansi/Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung pemberi izin 
b.Perencanaan penataan batas dibantu oleh BPKH setempat, dapat melibatkan LSM, perguruan tinggi, lembaga keuangan, koperasi dan BUMN/BUMS, yang kegiatannya antara lain :
1) Pembentukan Tim Orientasi Penataan Batas Areal Kerja Hutan kemsayarakatan oleh dinas/KPHL yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan.
2) Pengukuran dan penataan batas
Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan membuat Peta Proyeksi Batas di atas Peta Dasar mengacu pada Peta Penataan Batas Areal Kerja Hutan kemasyarakatan.
Penataan Batas Areal Kerja HKm melibatkan instansi/dinas tingkat propinsi atau kabupaten/kota dan dinilai oleh BPKH.
3.Pembuatan berita acara Penataan Batas Areal Kerja Hutan kemasyarakatan.
Peta Tata Batas merupakan areal kerja Hutan kemasyarakatan  yang sesungguhnya dengan skala terkecil 1 :10.000.
Rencana Umum
a. Rencana kerja dilakukan oleh pemegang IUPHKm dengan difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten/Kota atau masyarakat dapat meminta fasilitasi kepada pemerintah daerah pemberi ijin atau pihak lain.
b. Rencana Umum disahkan oleh Gubernur (jika lintas kabupaten/kota) atau Bupati/Walikota.
c. Rencana umum disusun sesuai jangka waktu Izin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan, yakni 35 tahun dan dapat direvisi dengan persetujuan pemberi ijin.
d. Penyusunan Rencana Umum 
(1) Rencana umum meliputi :
a. Kondisi umum
1. Kondisi biofisik (jenis tanah, topografi, tutupan lahan, dll),
2. Kondisi sosial ekonomi (kependudukan, sarana prasarana ekonomi, anggota kelompok HKm, dll),
3. Penataan area kerja HKm (zona pemanfaatan (blok dan petak) dan zona perlindungan (blok dan petak),
4. Potensi areal kerja HKm (kayu dan bukan kayu sesuai zona, blok dan petak),
5. Kelembagaan kelompok (struktur, aturan, kapasitas lembaga dan individu, dll).
b. Rencana Pengelolaan Hutan Lestari
1. Pengembangan usaha (tergantung yang akan diusahakan kelompok berdasarkan potensi)
• Pengembangan usaha hasil hutan kayu
• Pengembangan usaha hasil hutan bukan kayu
• Pengembangan usaha jasa lingkungan
• Pengembangan usaha pemanfaatan kawasan
2. Rencana perlindungan hutan
3. Rencana pengembangan kelompok
Penyusunan Rencana Operasional 
a. Merupakan penjabaran dari Rencana Umum memuat kegiatan-kegiatan dan target-target tiap tahun.
b. Rencana operasional disusun secara partisipatif oleh pemegang ijin.
c. Memuat rencana-rencana kegiatan tahunan anggota kelompok mengacu pada rencana umum.
Rencana Kerja IUPHHK-HKm 
a. Merupakan rencana pemanfaatan hasil hutan kayu memuat luas dan atau volume dalam waktu tertentu.
b. Untuk mengatur pelaksanaan penebangan kayu untuk
menghindari dampak negatif terhadap lingkungan.
c. Disusun berdasarkan hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) yang direkap dalam Laporan Hasil Cruising (LHC).
d. Penebangan kayu dilakukan dengan sistem tebang pilih yang diikuti penanaman kembali.
e. Penebangan dilakukan pada kayu berdiameter minimal 30 cm.
f. Berdasarkan Rencana Umum dan LHC dapat diketahui perkiraan kapan pemanfatan hasil hutan kayu dapat dilakukan.
g. Disusun pemegang ijin 1 tahun sebelum pelaksanaan
penebangan.
h.Rencana Kerja IUPHHK-HKm disahkan dinas yang diberi wewenang dan tanggung jawab di bidang kehutanan kabupaten.
7.2 Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Lampung Tengah
a. Identifikasi dan kajian potensi wilayah, permasalahan, serta peluang-peluangnya.
Pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari dua aspek yaitu hasil dan proses, pemberdayaan masyarakat yang benar adalah jika proses pemberdayaan dilakukan sepenuhnya. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan, di mulai dari kegiatan  penyuluhan dan bimbingan dari pemerintah yaitu Kesatuan Pengelola Hutan Lindung (KPHL) Unit VII Way Waya Kabupaten Lampung Tengah kepada kelompok masyarakat Kampung Marga Jaya. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dalam proses pemberdayaan melalui kebijakan hutan kemasyarakatan (HKm).  Data yang Tim peroleh dari Kasubbag TU UPTD KPHL Unit VII Way Waya Kabupaten Lampung  Tengah, adalah sebagai berikut:
Masalah yang terjadi pada wilayah Register 39 Kabupaten Lampung Tengah mengenai perambahan hutan timbul karena masyarakat sudah terlanjur merambah, kemudian di susunlah kebijakan pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan areal hutan sesuai ketentuan yang berlaku yang dinamakan program hutan kemasyarakatan
Program Hutan kemasyarakatan yang dibuat pada tahun 2007 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2007 tentang Hutan Kemasyarakatan (HKm) dalam implementasinya di mulai dari  pendekatan-pendekatan secara persuasif yang dilakukan Pemerintah kepada masyarakat, mengajak dan menghimbau masyarakat untuk sadar lingkungan, tidak melakukan perambahan dan mengedukasi masyarakat agar megetahui kawasan hutan yang dilindungi oleh negara. Setelah melakukan sosialisasi tentang fungsi dan kawasan hutan kemudian juga dilakukan pembinaan kepada masyarakat, pemerintah mengharapkan bahwa masyarakat memahami dan mengerti tentang program yang akan dijalani, sehingga pemerintah mengajak dan mengimbau masyarakat untuk mengikuti program Hutan kemasyarakatan. 
Kawasan register 39 Way Waya Kabupaten Lampung Tengah, memiliki karakterisitik biofisik yang tepat dan berpotensi untuk dilestarikan sebagai salah satu bentuk perlindungan kawasan hutan lindung. Dari kegiatan menghijaukan kembali hutan yang gundul, maka akan banyak	pepohonan yang tumbuh dan berbuah, sehingga hasil dari pohon berupa buah tersebut yang berpotensi untuk dikelola oleh gabungan kelompok tani (Gapoktan)
b. Penyusunan rencana kegiatan kelompok 
Data yang diperoleh Tim berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit VII Way Waya adalah sebagai berikut: “Alternatif terbaik yang diajukan pemerintah kepada kelompok hutan kemasyarakatan (Hkm) yaitu peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok itu sendiri. Kapasitas kelembagaan kelompok disini diartikan sebagai bentuk kelembagaan Gabungan kelompok tani (gapoktan). Jadi fungsi struktur kelompok Hutan kemasyarakatan itu harusnya berjalan. Seperti cara ketua kelompok memainkan perannya, begitu juga sekretaris memainkan perannya dengan cara apa, lalu pembagian bidang-bidang yang terdapat dalam kelompok itu seperti apa. Lalu yang kedua yaitu peningkatan sumber daya manusia itu sendiri, jika masyarakat sudah paham dengan fungsi hutan itu sendiri, secara otomatis maka kelompok-kelompok tersebut bisa berjalan sendiri sesuai dengan tujuan program Hutan kemasyarakatan. Selain itu alternatif ketiga, untuk mengatasi masalah hutan yang rusak akibat perambahan dibuatlah sebuah kegiatan yaitu reboisasi atau penanaman hutan kembali di kawasan hutan lindung. 
Pemerintah menghimbau masyarakat untuk ikut menanam dan menentukan jenis bibit yang akan ditanam. Saat pemerintah membuat sebuah rencana untuk dijalankan kelompok Hutan kemasyarakatan, pemerintah juga melihat sejauh mana pemahaman masyarakat mengenai kelembagaan, peningkatan Sumber Daya Manusia, dan kemampuan dalam melaksanakan reboisasi. Jika pemerintah merasa Sumber Daya Manusia kurang memadai, pemerintah masih melakukan tahapan pembinaan-pembinaan secara terus-menerus sampai masyarakat paham. Tapi ketika Sumber Daya Manusia nya sudah memadai dan cukup baik, barulah mereka diajak untuk berfikir bersama tentang kegiatan apa yang harus dilakukan di Register 39 Kabupaten Lampung Tengah. Memadai atau tidak memadainya sumber daya masyarakat dilihat dari kelembagaan kelompok tersebut, kalau kelembagaan msayarakat berjalan, maka dalam setiap pertemuan yang dilakukan pemerintah dengan kelompok Hutan kemasyarakatan, masyarakat seharusnya bisa menjabarkan tentang apa saja yang telah dilakukan oleh kelompok itu sendiri, hal ini terkait dengan apa yang telah dilakukan kelompok selama sebulan misalnya. 
Kelembagaan itu lebih ke pertemuan rutin kelompok Hutan kemasyarakatan dengan pemerintah, lalu pembukuan yang dibuat kelompok Hutan kemasayarakatan terkait kegiatan yang telah masyarakat kelompok lakukan dan memiliki rencana-rencana kegiatan kelompok sendiri, maksudnya yaitu apapun yang ingin dijalankan dan hal-hal apa yang telah dilaksanakan, tertuang dalam laporan, nah jika hal tersebut telah berjalan maka pemerintah menganggap masyarakat tersebut sudah paham” Selain itu, dalam konteks yang sama tentang rangkaian kegiatan bagi kelompok yang diusulkan oleh pemerintah, pertanyaan lain adalah tentang rencana kegiatan yang diusulkan oleh pemerintah selain alternatif-alternatif yang telah disebutkan di atas :
Rencana pemerintah untuk melaksanakan program hutan kemasyarakatan yang pertama adalah identifikasi sumber daya manusia (SDM) yang ada di dalam kelompok yang telah mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan tersebut, di Kampung Marga Jaya terdapat 24 kelompok yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Hutan Kemasyarakatan (Gapoktan Hkm) Karya Bersama. Ke 24 kelompok yang tergabung dalam gapoktan tersebut akan dilihat kapasitas pengurusnya masing-masing. Jika salah satu pengurus dari kelompok tersebut sumber daya manusianya (SDM) nya bagus, maka pengurus itu akan dikirim untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, baik di wilayah provinsi maupun di kementrian kehutanan pusat yang berlokasi di Bogor. Setelah pengurus kelompok telah mengikuti pembinaan juga pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh kementrian provinsi dan pusat, pengurus tersebut kemudian menuangkan ide-ide berupa gagasan apa yang harus dibuat di daerah Register 39, yang kemudian akan dijalankan. 
Jadi saat itu sifatnya bottom up, pemerintah menampung aspirasi dari masyarakat mengenai rencana kegiatan apa yang akan dibuat. Hal pertama yang perlu diperhatikan masyarakat bahwa program hutan kemasyarakatan (HKm) ini diterapkan di kawasan hutan lindung, sudah semestinya kegiatan yang perlu untuk diterapkan adalah menjaga kawasan hutan lindung dan mengembalikan fungsi hutan dengan cara menanam tanaman yang berupa kayu-kayuan di kawasan register 39. Pemerintah menghimbau masyarakat untuk menanam tanaman secara rutin, tetapi hal yang perlu diperhatikan adalah jenis tanaman yang akan ditanam di kawasan hutan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan tanaman yang ditanam haruslah berupa tanaman kayu-kayuan, seperti: durian, masyarakat boleh memetik buahnya, namun tidak boleh menebang pohonnya.” Kelompok hutan kemasyarakatan (HKm) juga memiliki rencana kegiatan yang disusun melalui musyawarah bersama,  yang tertuang dalam dokumen rencana umum kegiatan kelompok Karya Bersama dimana di dalam dokumen itu termuat rencana kegitannya yaitu:
1.	Rencana Pengembangan Hasil Hutan Kayu
a)	Penanaman
b)	Perawatan
c)	Pemungutan 
d)	Pembibitan
2.	Rencana pengembangan hasil hutan bukan kayu
a)	Penanaman 
b)	Pemanenan
c)	Perawatan
d)	Pembibitan 
Kegiatan yang tertuang dalam rencana umum kegiatan Hutan Kemasyarakatan kelompok Karya Bersama disusun dan berlaku untuk lima tahun ke depan, khususnya kegiatan pembibitan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman jenis kayu-kayuan di kawasan hutan lindung.” 
c.Penerapan rencana kegiatan kelompok (pemantauan pelaksanaan dan kemajuan kegiatan)
Bentuk kegiatan kongkrit yang dilakukan kelompok tani Karya Bersama dalam program HKm, di kawasan register 39 Kabupaten Lampung Tengah, kegiatan adalah reboisasi atau menanam hutan kembali, yakni, persemaian, penanaman dan pemeliharaan
d. Memantau proses dan hasil kegiatan secara terus menerus secara partisipatif.
Berikut data yang Tim dapatkan dari Kepala Sub bagian TU UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit VII Way Waya :
“Pemerintah masih ikut memantau jalannya kegiatan kelompok yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan tupoksinya. Karena dalam peraturan pemerintah seperti yang tertuang dalam PP. 37 kemudian PP. 88 dan juga PP. 83 di dalamnya ada kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah itu sendiri, termasuk di dalamnya ada kegiatan me-monitoring, evaluasi segala macam kegiatan HKm yang ada di wilayah tersebut. Kalau di dalam PP. 37 itu sendiri pada saat itu, mengenai kewajiban pemerintah itu sendiri sudah ada, dimana pemerintah harus membuat tegakan, harus menyusun rencana operasional kegiatan. Jadi pemerintah tetap mengarahkan dalam menyusun hal itu, karena masyarakat dianggap belum paham mengenai aturan-aturan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan tersebut. Bentuk konkrit yang dilakukan pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan Hutan kemasyarakatan dengan cara pemerintah turun langsung ke wilayah register 39, saat itu juga bukan hanya Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit VII Way Waya yang turun langsung ke lapangan, namun dari polisi kehutanan juga ikut rajin berpatroli biasanya dua minggu sekali rutin dilakukan patroli oleh polisi kehutanan. Hal tersebut dilakukan agar pemerintah dapat mengawasi masyarakat yang masih suka merambah secara sembarangan, jadi kalau ada masyarakat yang statusnya adalah perambah akan ditangkap oleh polisi kehutanan dan ada tindak pidana yang jelas.” 
Berdasarkan dokumen tata hutan KPHL Unit VII Way Waya menjelaskan bahwa KPHL Unit VII Way Waya terbagi menjadi  3 blok, yaitu Blok Pemanfaatan, Blok Perlindungan dan blok pemberdayaan, penjelasannya sebagai berikut :
a.	Blok Pemanfaatan
Blok pemanfaatan yang ada di wilayah KPHL Unit VII Way Waya merupakan wilayah yang telah dimanfaatkan dan dikelola oleh masyarakat yang telah memperoleh izin ataupun yang saat ini sedang dalam proses pengurusan izin usaha pemanfaatan hutan. Blok yang akan dimanfaatkan oleh KPHL sebagai unit kelolanya adalah seluas ± 18.042 hektar.
b.	Blok Perlindungan 
Penetapan blok perlindungan sebagai upaya pelestarian dan perlindungan sumber air. Blok perlindungan merupakan daerah sempadan sungai dan bagian dari kawasan hutan yang dianggap memiliki fungsi lindung bagi areal sekitarnya dengan luas  ± 5.500 hektar.
c.	Blok Pemberdayaan. 
Blok pemberdayaan merupakan bagian dari wilayah tertentu yang berada diperbatasan kawasan atau berada di sekitar pemukiman penduduk dengan luas ± 795 hektar.  
7.3 Interaksi yang Telah Berjalan antara Pemerintah dan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Lampung Tengah	Semangat untuk percepatan Program Community Base Forest Management (CBFM) melalui skema hutan kemasyarakatan walaupun sudah berjalan lebih baik tetapi masih banyak mengalami kendala. Tidak hanya dibutuhkan pendampingan di tingkat lapang dan fasilitas yang diberikan Pemerintah Kabupaten atau Provinsi namun yang tidak kalah penting adalah dukungan politisi legsilatif  di dalam hal anggaran dan komitmen kepastian hak pengelolaan masyarakat di dalam kawasan hutan.
	Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan tidak dapat dilakukan oleh petugas kehutanan atau Kesatuan Pengelola Hutan Lindung saja, tetapi dibutuhkan dukungan dan komitmen para pihak dalam penyelenggaraannya. Dalam penyelenggaraan program Hutan kemasyarakatan ada beberapa hal yang perlu menjadi komitmen bersama, yakni:
	1.Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan (Hkm) harus sesuai dengan paradigma, visi dan misinya
	2.Implikasi penyelenggaraan hutan kemasyarakatan yang terkait terhadap kebutuhan-kebutuhan yang muncul antara lain: ilmu pengetahuan atau pendidikan dan pelatihan terhadap petani Hutan kemasyarakatan, biaya/anggaran, kelembagaan, dukungan politik, sumberdaya, dan lain-lain
	Para pihak yang diharapkan berkomitmen adalah Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Masyarakat, Kelompok Tani Hutan (KHT), pemegang izin Hutan kemasyarakatan dan pihak lain. Legitimasi, kepastian pengelolaan diakui dan harus dibuktikan dengan adanya perizinan IUPHkm (Izin Usaha Pengelolaan Hutan kemasyarakatan).
Secara singkat implementasi kebijakan hutan kemasyarakatan di Kabupaten Lampung Tengah melalui kegiatan pemberdayaan yang dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut:
1.	Implementasi kebijakan hutan kemasyarakatan di Kabupaten Lampung Tengah dengan melaksanakan Peraturan Menteri Kehutanan No 37 Tahun 2007 dan perubahan-perubahannya, juncto Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial yaitu dengan memberikan akses kepada masyarakat dan melibatkan masyarakat untuk mengelola hutan. Awal pelaksanaan program hutan kemasyarakatan di Kabupaten Lampung Tengah sejak Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 31 Tahun 1999.  Terdapat 24  kelompok tani yang yang tergabung dalam gabungan kelompok tani ( Gapoktan) Karya Bersama telah memiliki Izun Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) dari Bupati dan mendapatkan ijin resmi sejak tahun 2010.
2.	Tujuan utama program hutan kemasyarakatan yaitu sesuai dengan jargon Kementrian Kehutanan, yaitu hutan lestari masyarakat sejahtera, dengan cara memberi akses kepada masyarakat untuk mengelola hutan.
3.	Program-program hutan kemasyarakatn yang dilaksanakan di Kabupatewn Lampung Tengah adalah dengan melakukan pembinaan kepada kelompok tani hutan kemasyarakatan dan memperkuat kelembagaannya.
4.	Jumlah kelompok tani hutan kemasyarakatan di Kabupaten Lampung Tengah ada 24 kelompok, dengan lama ijin kelola 35 tahun; dengan melakukan evaluasi per 5 tahun.
5.	Kendala dalam pengajuan ijin kelola hutan kemasyarakatan adalah urutan birokrasi yang rumit,  sehingga kelompok yang akan mengajukan ijin kelola hutan kemasyarakatan menjadi bingung serta kurangnya anggaran untuk memfasilitasi kelompok yang akan mengajukan ijin pengelolaan hutan kemasyarakatan.
6.	Dalam penyusunan program hutan kemasyarakatan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Kabupaten Lampung Tengah senantiasa melibatkan masyarakat juga   pada saat membuat rencana rehabilitasi hutan dan lahan.
7.	Ketentuan dalam pelaksanaan program hutan kemasyarakatan yaitu berdasarkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) menyusun rencana kerja dan rencana kegiatan.
8.	Standar dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program hutan kemasyarakatan belum ada yang baku atau belum ada Standar Operating Procedure (SOP) yang pasti. Evaluasi sendiri hanya disesuaikan dengan daerah masing-masing. Evaluasi pelaksanaan program hutan kemasyarakatan di Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan  dan Lingkungan Hidup Nomor  P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan juncto Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. Adapun pihak yang terlibat dalam evaluasi program hutan kemasyarakatan  hanya berasal dari internal atau berasal dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung  sendiri. 
11. Tingkat keberhasilan pelaksanaan program hutan kemasyarakatan dapat di lihat dari tingkat kesadaran  masyarakat terhadap hutan, dan kesadaran masyarakat dalam menanam tanaman yang telah ditentukan.
12. Harapan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung  Kabupaten Lampung Tengah  bahwa sebagai aparatur sesuai dengan harapan pemerintah yaitu hutan lestari masyarakat sejahtera, dengan cara melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan khususnya program hutan kemasyarakatan.
13. Kegiatan yang dilakukan setelah evaluasi pelaksanaan program hutan kemasyarakatan adalah mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi oleh kelompok-kelompok tani  hutan kemasyarakatan atau gabungan kelompok tani hutan kemasyarakatan (Gapoktan Hkm).
14. Kedepannya amat sangat perlu disederhanakan proses pengajuan izin kelola hutan kemasyarakatan, terutama dalam alur birokrasi. Agar kelompok yang akan mengajukan ijin kelola hutan kemasyarakatan tidak dibingungkan oleh alur birokrasi yang rumit.
15. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Kabupaten Lampung Tengah  mendukung penerbitan buku panduan, karena dengan adanya buku tersebut kita dapat menyamakan pemikiran antara aparat Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dengan kelompok-kelompok tani hutan kemasyarakatan

BAB VIII
KESIMPULAN

1.Implementasi kebijakan hutan kemasyarakatan di Kabupaten Lampung Tengah dengan melaksanakan Peraturan Menteri Kehutanan No 37 Tahun 2007 dan perubahan-perubahannya, juncto Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial yaitu dengan memberikan akses kepada masyarakat yakni dengan melibatkan masyarakat untuk mengelola hutan.
2. Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan melalui kegiatan pemberdayaan yang dilakukan, tidak dapat dilakukan oleh petugas kehutanan atau Kesatuan Pengelola Hutan Lindung saja, tetapi dibutuhkan dukungan dan komitmen para pihak dalam penyelenggaraannya.
3. Tingkat keberhasilan pelaksanaan program hutan kemasyarakatan dapat di lihat
dari tingkat kesadaran  masyarakat terhadap hutan, dan kesadaran masyarakat
dalam menanam tanaman yang telah ditentukan.
4.Kendala dalam pengajuan ijin kelola hutan kemasyarakatan adalah urutan birokrasi yang rumit,  sehingga kelompok yang akan mengajukan ijin kelola hutan kemasyarakatan menjadi bingung serta kurangnya anggaran untuk memfasilitasi kelompok yang akan mengajukan ijin pengelolaan hutan kemasyarakatan. Di Kabupaten Lampung Tengah sendiri baru terdapat 24 kelompok yang telah memperoleh izin usaha pengelolaaan hutan kemasyarakatan (IUPHKm)
5.Kedepannya amat sangat perlu disederhanakan proses pengajuan izin kelola hutan kemasyarakatan, terutama dalam alur birokrasi. Agar kelompok yang akan mengajukan ijin kelola hutan kemasyarakatan tidak dibingungkan oleh alur birokrasi yang rumit

DAFTAR PUSTAKA

Anwas, Oos M. 2014. Pemberdayaan Masyarakat di Era Global. ALFABETA.	Bandung.

Cahyaningsih, Nurka,dkk 2013. Kebijakan Hutan Kemasyarakatan Di Lampung
             Barat. Hasil Penelitian kerjasama Dinas Kehutanan dan PSDA 
	Kabupaten Lampung Barat-World Agroforestry Center-Asia Tenggara
 
Daniel. 2013. Hutan Kemasyarakatan Di Kabupaten Tanggamus. Hasil 
	Penelitian. Universitas Lampung

Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. 2015. Luas dan Fungsi Kawasan Hutan
            Per Kabupaten. 

Departemen Kehutanan 2011. Surat Keputusan Menteri Kehutanan R. I
Nomor :  P.13/Menhut-II/2011  tentang Hutan Kemasyarakatan

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanggamus, 2016. Pedoman 
Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan, Bagian Observasi dan 
Penyuluhan Kehutanan, Kota Agung

Irawan. Ade. 2014. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Hutan Kemasyarakatan. 
	Hasil Penelitian. Universitas Lampung

Kabupaten Lampung Tengah Dalam Angka. 2014

Kagungan, Dian. 2012. Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kabupaten	Tanggamus Provinsi Lampung. Bandar Lampung: Jurnal Administrasi	Publik. Vol. 2, No. 1

Kaskoyo, Hari. 2014 Present State Of Community Forestry: Program in a protection forest and its Callenges, case study in Lampung Province. Journal Of Forest Science Vol 30 No 1 halaman 15-29

Kusworo, A. 2010. Perambah Hutan atau Kambing Hitam : Potret Sengketa
            Kawasan Hutan di Provinsi Lampung, Pustaka Latin. Bogor.

Kusworo, A. 2005. Fasilitasi Lembaga Swadaya Masyarakat dalam
             Pengembangan PSDHBM. Hasil Penelitian di Lampung Barat, dalam
             Buletin Kampung, Watala.
 
Lionberger, H.F dan P.H. Gwin. 1982. Communication Strategis : Aguide for
             Agriculture Change Agents.  The Interstate & Publishers Inc.
             Danville Illinois

Mardikanto, Totok., Poerwoko Soebiato. 2015. Pemberdayaan Masyarakat.Edisi	Revisi. ALFABETA. Bandung. 

Moleong, Lexy. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. PT Remaja	Rosdakarya. Bandung.

Neta, Yulia. 2014.  Model Pemberdayaan Masyarakat Lokal Dalam 
	Pengembangan Hutan Kemasyarakatan Melalui Pengaturan Hak-Hak 
	Atas Pengelolaan Dan Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan
Di Kabupaten Tanggamus. Hasil Penelitian. Universitas Lampung.

Norton. D.N. 1980. The Effective Tesching of Language Arts. Charles. E. M 
            Company. Colombus, Toronto, Canada.

P3AE-UI.2000. Mendampingi Masyarakat Kampung Menyelenggarakan Tertib
            Pengelolaan Kawasan Hutan: Prosiding Pelatihan Talang Mulya Gunung
            Betung, Lampung 24-28 Mei 2000

Pasolong, Harbani. 2011. Teori Administrasi Publik. Alfabeta. Bandung

Roslinda, Emi. 2008. Hutan Kemasyarakatan. ALFABETA. Bandung.

Soekanto, Soerjono. 2012. Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali Pers. Jakarta.

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Administrasi. ALFABETA. Bandung.

Suharto, Edi. 2014. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. PT Refika	Aditama. Bandung

Sutaryono. 2008. Pemberdayaan Setengah Hati. Lapera Pustaka Utama.	Yogyakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan 
	Kerjasama Antar Daerah

Peraturan Menteri Kehutanan N0. P.52/Menhut-II/2011 Tentang Hutan 
	Kemasyarakatan

Rahmat, S. 2005. Peluang dan Tantangan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di
             Provinsi Lampung. Hasil Penelitian,Buletin Kampung. Watala, Lampung.
 
Sobirin, M. 2006. Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di 
             Kampung Marga Jaya Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung
             Tengah, Provinsi Lampung. Komunitas: Jurnal Sosial dan Budaya. 

Suharjito, D, dkk. 2000. Karakteristik Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di 
             Provinsi Lampung. Laporan Penelitian, kerjasama  FKKM dan Ford
             Foundation Yogyakarta.

Stevanus, Novrianto. 2012. Kolaborasi Antar Stakeholder Dalam Pengelolaan
 Hutan Kemasyarakatan Di Register 19 Gunung Betung Provinsi 
Lampung. Hasil Penelitian. Universitas Lampung

Sumarni, Srie. 2006. Analisis Manajemen Kelompok Pengelola dan Pelestari 
             Hutan (Studi Kasus Hutan Kemasyarakatan Register 19 Gunung Betung)
              Sosiologi, 8: 12-25

Rahmat, S. 2015. Peluang dan Tantangan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di
             Provinsi Lampung. Hasil Penelitian,Buletin Kampung. Watala, Lampung.

Tangga, Mustika. Gusti. 2014. Implementasi Kebijakan Strategi Pencegahan 
	Tindak Illegal Logging Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat. 
	Hasil Penelitian. Universitas Lampung

Tribun Lampung. 2015. Perambah Di Modali Garap Hutan (Lebih Dari 3000 
	Perambah Merusak Register 30 Gunung Tanggamus). Berita, 21 Maret 
	2015 
Suharto, Edi. 2014. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. PT Refika	Aditama. Bandung

Sutaryono. 2008. Pemberdayaan Setengah Hati. Lapera Pustaka Utama.	Yogyakarta
Wahab, Abdul. 2012. Analisis Kebijakan. Bumi Aksara. Jakarta

Wrihatnolo, Rendy. R dan Rian Nugroho. 2007. Manajemen Pemberdayaan	Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat.	Gramedia. Jakarta

Watala, Lampung. 2010. Hutan Kemasyarakatan Melestarikan Hutan Untuk 
	Kesejahteraan Rakyat. Bandar Lampung: Kemitraan Partnership

Watala, Lampung dan World Agroforestry 2009. Studi Pendahuluan Hutan 
	Kemasyarakatan di Provinsi Lampung

Widya, Wiwit. 2013. Interaksi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Kebijakan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan. Hasil penelitian. Universitas Lampung

Wulandari, Christine, 2009. Buku Ajar Hutan Kemasyarakatan, Bandar Lampung,
 Universitas Lampung

Suharto, Edi. 2014. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. PT Refika	Aditama. Bandung

Sutaryono. 2008. Pemberdayaan Setengah Hati. Lapera Pustaka Utama.	Yogyakarta
Wahab, Abdul. 2012. Analisis Kebijakan. Bumi Aksara. Jakarta

Wrihatnolo, Rendy. R dan Rian Nugroho. 2007. Manajemen Pemberdayaan	Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat.	Gramedia. Jakarta

Undang-undang No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun  1999 tentang Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.	P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial

Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 677/Kpts-II/1998 tentang	 Hutan Kemasyarakatan

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 31/Kpts-II/2001	tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan

Tentang penulis

A.	Identitas Diri
1	Nama Lengkap (gelar)	Dra. Dian Kagungan, M.H                       P	
2	Jabatan Fungsional	Lektor	
3	Jabatan Struktural	-	
4	NIP	19690851997032001	
5	NIDN	0015086903	
6	Tempat Tanggal Lahir	Tanjung Karang, 15 Agustus 1969	
7	Alamat Rumah	Jl. Badak No. 16 Kedaton 
Bandar Lampung, 35147	
8	No.Telp/Hp	0721-786522/081540918098	
9	Alamat Kantor	Jl. Sumantri Brodjonegoro 1 Gedung Meneng Bandar Lampung	
10	No. Telp/Fax	(0721) 701609,701888/701888	
11	Alamat e-mail	diankagungan@gmail.com	
12	Lulusan yang telah dihasilkan	S1=    100  orang    S2=     orang  S3=    orang	
13	Mata Kuliah yang diampu	1.Manajemen Sumber Daya Aparatur Publik	
		2.Sistem Administrasi Negara Indonesia	
		3.Hukum Administrasi Negara	
		4.Pengantar Ilmu Hukum	

B.Riwayat Pendidikan
Riwayat Pendidikan				
 Program	S1	S2	S3	
 Nama PT	Univ. Lampung	Univ.Lampung		
Bidang Ilmu	Ilmu Pemerintahan	Hukum dan KebijakanPublik		
Thn Masuk	1988	2002		
Thn Lulus	1992	2005		
Judul Skripsi
     Tesis
 Disertasi
	Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat Pembentukan Desa Persiapan Menjadi Desa Definitif

	Struktur dan Fungsi Organisasi Sekretariat Daerah 
Menurut UU No. 32 Tahun 2004		
Nama Pembimbing Skripsi dan Tesis

	Drs. A. Kantan Abdullah

Drs. Yana Ekana, PS	Prof. Dr.Sanusi Husin, S.H.M.H

Adius Semenguk, S.H. M.S		
C.Pengalaman Penelitian 5 tahun terakhir
No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	
1	2005	Penerapan Model Collaborative Teamwork Learning Pada Mata Kuliah Sistem Administrasi Negara Indonesia Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Mahasiswa (Teaching Grant)	Pemerintah  Provinsi
Lampung	
2	2009	 Model Formulasi Kebijakan Penataan Wilayah Pesisir Berbasis Integrated Coastal Zone Management di Kota Bandar Lampung (Mewujudkan Pesisir Bandar Lampung Sebagai Pilot Project Penataan Wilayah Pesisir Indonesia Barat) tahap 1  (selesai)	Penelitian Hibah Strategis Nasional Batch II Unila,
DP2M, DIKTI Jakarta
(Ketua Peneliti)	
3	2010	Model Formulasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Otonom Baru MelaluiPemberian Pelayanan Publik Yang Berwawasan Good Government dan Clean Governance (tahap 1)	Penelitian Hibah Strategis Nasional
DP2M, DIKTI Jakarta
(Ketua Peneliti)	
4	2011	Model Formulasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Otonom Baru Melalui Pemberian Pelayanan Publik Yang Berwawasan Good Government dan Clean Governance  (tahap 2 selesai)	Penelitian Hibah Strategis Nasional
DP2M.DIKTI
Jakarta (Ketua Peneliti)	
5	2011	Model Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Yang Baik (Good Government dan Clean Governance) Di Daerah Otonom Baru
(Studi di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung)  Tahap I Selesai	Penelitian Hibah Bersaing 
DP2M.DIKTI
Jakarta
(Anggota Peneliti)	
6	2013	MODELTATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DI DAERAH OTONOM BARU: PARTISIPASI PUBLIK DALAM REKRUTMENTCALON PEGAWAINEGERISIPIL DAERAH  (tahap1selesai)	Penelitian Hibah Strategis Nasional
DP2M.DIKTI
Jakarta (Anggota Peneliti)	
7	2013	Inovasi Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Bidang Pendidikan (Stakeholder Analysis Program Bina Lingkungan)	Dipa Fakultas ISIP Unila
(Ketua)	
8	2014	MODEL INNOVATIVE GOVERNMENT DAERAH OTONOM BARU: 
FORMULASI STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN 
DAERAH OTONOM BARU BERBASIS PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE	Penelitian Desentralisasi (hibah Bersaing) Dikti, Jakarta
Ketua Peneliti
(tahap1)	
9	2015	MODEL INNOVATIVE GOVERNMENT DAERAH OTONOM BARU: 
FORMULASI STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN 
DAERAH OTONOM BARU BERBASIS PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE
	Penelitian Desentralisasi (hbh Bersaing) Dikti, 
Ketua Peneliti
(tahap2)	
	2015	PENGEMBANGAN MODEL REFORMASI BIROKRASI
ERA OTONOMI DAERAH :  MODEL KEBIJAKAN KERJASAMA ANTAR DAERAH MELALUI  PENETAPAN ZONA INTEGRITAS ANTI KORUPSI DAN PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LOKAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE
	Anggota Penelitian Produk Terapan (Hibah Bersaing) Tahap 1 /Desentralisasi/Dikti
Sebagai anggota peneliti

	2016	MODEL KEBIJAKAN PUBLIK UNTUK MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI BIDANG KEPEGAWAIAN NEGARA : EVALUASI KEBIJAKAN SELEKSI SUMBER DAYA APARATUR  BERBASIS COMPUTER ASSISTED TEST  (CAT) DALAM RANGKA  MEWUJUDKAN 
GOOD GOVERNANCE
	Ketua Peneliti
Penelitian Produk Terapan (Hibah Bersaing) Tahap 1/Desentralisasi/Dikti

(Selesai)
	
	2016	PENGEMBANGAN MODEL REFORMASI BIROKRASI
ERA OTONOMI DAERAH :  MODEL KEBIJAKAN KERJASAMA ANTAR DAERAH MELALUI  PENETAPAN ZONA INTEGRITAS ANTI KORUPSI DAN PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LOKAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

	Anggota Penelitian 
Produk Terapan (Hibah Bersaing) tahap 2/Desentralisasi/Dikti

	2017	MODEL FORMULASI KEBIJAKAN PENATAKELOLAAN WISATA DESA  PESISIR BERBASIS INTEGRATED COASTAL ZONE MANAGEMENT DI KABUPATEN PESAWARAN 
( MEWUJUDKAN KABUPATEN PESAWARAN SEBAGAI  PILOT PROJECT  KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA 
DI PROPINSI LAMPUNG	Ketua Peneliti Program PPT Hibah Desentralisasi DIKTI Tahap I	
	2017	MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KEBIJAKAN KERJASAMA ANTAR DAERAH DALAM PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN SEBAGAI KEARIFAN SOLUSI PENGENTASAN KEMISKINAN DAN MENGURANGI INTENSITAS PERAMBAHAN 
HUTAN LINDUNG DI PROVINSI LAMPUNG
	Anggota Peneliti Penelitian produk terapan Desentralisasi Dikti tahap 1	

D.Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat 5 tahun terakhir
No.	Tahun	Judul Pengabdian	Pendanaan	
			Sumber	
1	2007	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dalam perumusan Kebijakan Desa Melalui Adaptasi Model Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Masyarakat (PPDBM) 	Dipa Unila	
2	2008	Pelatihan Pengelolaan Dana Pembangunan Desa yang Berwawasan Good Governance bagi Aparatur Desa 	Dipa Unila	
3	2009	Pelatihan Manajemen Pelayanan Publik Bagi Aparatur Pekon Di Pekon Kuto Dalom Kabupaten Tanggamus	Jurusan Administrasi Negara Fisip Unila	
4	2010	Pendidikan dan Latihan (Diklat) Penyusunan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (Upaya Mewujudkan Good Government dan Clean Governance) Di Desa Sidosari Kecamatan Natar	Dipa Unila	
5	2010	Pelatihan Tentang Peningkatan Peran Aparat Pemerintah Desa Pada Era Otonomi Daerah (Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Good Governance) 	Jurusan Administrasi Negara 	
8	2011 	Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Bagi Aparatur Desa Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan	Jurusan Administrasi Negara	
9	2012	Pelatihan Kepemimpinan Pada Organisasi Siswa Intra Sekolah Madrasah Aliyah se Kabupaten Lampung Timur	Jurusan Adm Negara FISIP UNILA	
9	2013	PENINGKATAN KAPASITAS BADANPERMUSYAWARATAN DESA MELALUI PELATIHAN PEMBUATAN PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM BERPERSPEKTIF GENDER (UPAYA PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN PEDESAAN) DI KECAMATAN JATI AGUNG	Jurusan Administrasi Negara	
10	2014	Pelatihan Pelayanan publik bagi Aparatur Pemerintah Kelurahan	Jurusan Adm Negara 	
11	2015	Peningkatan Kemampuan Technical Skill Bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Natar	Jurusan Adm Negara	
12	2016	Optimalisasi Kualitas Layanan Publik Bagi Layanan Administrasi Pemerintahan di Di Desa Hurun Kab Lam Sel	Jurusan Administrasi Negara,
anggota	
13	2016	Peningkatan Kapasitas Penerima Program Bantuan Wirausaha di Lembaga CCC (children crisis center) Lampung Melalui Penggunaan Analisis SWOT untuk Menciptakan Usaha Strategis	Dipa Unila,
anggota	
14	2017	PENINGKATAN KAPASITAS EKONOMI PEREMPUAN PESISIR MELALUI KELEMBAGAAN KELOMPOK SADAR WISATA DALAM PENGEMBANGAN WISATA BAHARI BERBASIS KEARIFAN LOKAL
	Jurusan Administrasi Negara	
15	2017	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Desa Dan Penguatan Peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Melalui Diklat Pembuatan Website Program Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal	Pengabdian Senior 
 Universitas lampung	

E.Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal
No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Vol/No	
1	2008	Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penerapan Model Collaborative TeamWork Learning Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Pada Mata kuliah Sistem Administrasi Negara Indonesia	Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan Vol 2 No. 5 bulan Juli-Desember 2008	2/5	
2	2009	Evaluasi Implementasi Program Konversi Minyak Tanah ke Gas LPG Kecamatan Bekasi Timur	Jurnal Administratio Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan Vol 3 No. 6 bulan Januari-Juni 2009	3/5	
3	2010	Model Formulasi Kebijakan Penataan Wilayah Pesisir Berbasis Integrated Coastal Zone Management di Kota Bandar Lampung (Mewujudkan Pesisir Bandar Lampung Sebagai Pilot Project Penataan Pesi sir Indonesia Barat)	Jurnal Administratio Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan Vol 2 No. 3 bulan Juli-Desember 2010	2/3	
4	2011	Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove (Studi Kasus di Kecamatan Padang Cermin	Administratio Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan Vol 2 No. 32bulan Juli-Desember 2011
ISSN 2087-0825	2/2	
5

	2012

	Studi Formulasi Kebijakan Penataan Sistem Transportasi Perkotaan Di Kota Bandar Lampung	Prosiding Seminar Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Dies Natalis Fisip Unila, ISBN 978-602-7509-47-4  hal 174-196 Desember 2012	

	
6	2012	Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung	Publica, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2 No. 1 Maret 2012
Hlm.22-33 ISSN 2087-796X Penerbit Fisip Univ  Bandar Lampung 	2/1	
7	2013	Reformasi Pelayanan Publik Di Daerah otonom Baru	Administratio Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan  ISSN 2087-0825
Vol 4 no 1 Januari –Juni 2013	4/1	
8	2016	POLICY IMPLEMENTATION ON CIVIL SERVANT RECRUITMENT BASED ON COMPUTER ASSISTED TEST IN LAMPUNG 
(THE STUDY ON THE RECRUITMENT OF CPNSD METRO IN 2014	Proceeding Konferensi Internasional SHIELD UNILA		
9	2017	Poverty Reduction Coastal Villages Through The Tourist Development Policy Optimization of Marine Based Local Wisdom and Institutional Strengthening Village and Order toImprove The Welfare of Society	Mozaik
Humaniora
Jurnal
Universitas Airlangga
(dalam proses)		
10	2017	Innovative Government Daerah Otonom Baru : Tatakelola Administrasi Pemerintahan Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Publik Bidang Kesehatan	Social Science International Journal 

F.Pengalaman Penyampaian Makalah secara Ilmiah pada Pertemuan Ilmiah 5 tahun terkhir
No	Nama pertemuan ilmiah	Judul 	Waktu	Tempat	
1.	Seminar Hasil Pelaksanaan penelitian Strategis Nasional (diselenggarakan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Dirjen Dikti Kemendikbud)	Model Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Yang Baik (Good Government dan Clean Governance) Di Daerah Otonom Baru
(Studi di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung)  	11 s.d 12 Juli 2012	Jakarta	
2	ICSPI-UI (International Conference Social and Politic Issues	THE INNOVATIVE GOVERNMENT FOR NEW AUTONOM REGION: STRATEGY FORMULATION FOR THE DEVELOPMENT ACCELERATION OF NEW AUTONOM REGION BASED ON INSTITUTIONAL CAPACITY BUILDING AND EMPOWERMENT OF LOCAL COMMUNITY FOR CREATING 
GOOD GOVERNANCE
	18-19 Oktober 2016	Bali	
3	HIPIIS –Unsri Palembang	POVERTY SOLVING POLICY THROUGH OPTIMIZING POLICY ABOUT THE DEVELOPMENT AREA OF WISATA BAHARI BASED ON LOCAL WISDOM AND CAPACITY BUILDING INSTITUTION IN ORDER TO MAINTAIN COMMUNITY WELFARE
	27-28 Oktober 2016	Unsri, Palembang	
4	SHIELD- UNILA	POLICY IMPLEMENTATION ON CIVIL SERVANT RECRUITMENT BASED ON COMPUTER ASSISTED TEST IN LAMPUNG 
(THE STUDY ON THE RECRUITMENT OF CPNSD METRO IN 2014	9 November 2016	Unila	
5	ICVHE- UI
International Conference Vocation Higher Education	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL DALAM PENGEMBANGAN HUTAN KEMASYARAKATAN
MELALUI PENGATURAN HAK PENGELOLAAN PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN
KABUPATEN TANGGAMUS
	9 November 2016	UI, Depok	
6	Shield Unila	Policy Implementation On Civil Servant Recruitment Based On Cmputer Assissted Test In Lampung 
(The Study On The Recruitment Of CPNSD Metro In 2014)
	September 2017	Unila	

G.Pengalaman Penulisan Buku 5 tahun terakhir
No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit	
1.	Manajemen Sumber Daya Aparatur	2017	150	Aura Publishing	
2	KEBIJAKAN PENATAKELOLAAN PARIWISATA DI DAERAH OTONOM BARU
	2017	200	Aura Publishing	
3	KEBIJAKAN HUTAN KEMASYARAKATAN 
( kajian tentang pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan hutan kemasyarakatan dari perspektif administrasi publik)

	2017	200	Aura Publishing	

H.Pengalaman Perolehan HKI  dalam 5-10 tahun terakhir
No	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID	
1.					
I.Pengalaman  Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial 5 tahun terakhir
No	Judul /Tema Rekayasa Sosial	Tahun	Tempat penerapan	Respon Masyarakat	
1.					
J.Penghargaan yang diraih 10  tahun terakhir
No	Jenis penghargaan	Institusi pemberi	Tahun	
1.