Artikel Ilmiah SEFILA

PENGEMBANGAN MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL MELALUI KEBIJAKAN KERJASAMA ANTAR DAERAH DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENGEMBANGAN KAWASAN
WISATA BAHARI TELUK KILUAN

Dian Kagungan
Email: dian.kagungan@fisipunila.ac.id

ABSTRAK
Tujuan jangka panjang penelitian ini menghasilkan Model pemberdayaan masyarakat pesisir secara terpadu dan berkelanjutan berbasis kearifan lokal melalui jalinan kerjasama yang sinergis antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten Tanggamus dalam rangka optimalisasi pengembangan kawasan wisata bahari Teluk Kiluan. Penelitian ini dilakukan sejak bulan April direncanakan selesai bulan November tahun 2015 antara lain meliputi observasi/survay lapang dan wawancara terhadap para key informan yang kompeten. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian tahun pertama ini adalah: Jalinan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam rangka mengembangkan potensi dan mengatasi permasalahan yang terjadi di Teluk Kiluan melalui dinas/instansi terkait dengan melaksanakan beberapa program/kegiatan yakni:
a.Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, program kegiatan yang dilaksanakan antara lain: pengelolaan dan pengembangangan kawasan konservasi berbasis ekowisata di Teluk Kiluan Kabupaten Tanggamus, bantuan 38 unit panel listrik tenaga surya (PLTS) dengan sistem dana bergulir, kegiatan pembinaan populasi dan habitat penyu di kawasan Teluk Kiluan, pembentukan kelompok masyarakat pengawas  (pokmaswas)
b.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Lampung, kegiatan pembuatan pondok sekretariat Lembaga Swadaya Masyarakat Cinta Kepada Lingkungan (LSM Cikal), pondok inap dan bantuan 1 unit genset.
	Saran/rekomendasi berkenaan dengan hasil penelitian tahun pertama ini:
Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Teluk Kiluan tepatnya di Pekon Kiluan Negeri, hendaknya dilakukan secara terus menerus dengan dukungan semua pihak baik dari Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Pemerintah Kabupaten Pesawaran (Teluk Kiluan masuk pula dalam wilayah Kabupaten Pesawaran), Pemerintah Provinsi Lampung dan stakeholder lainnya termasuk bantuan dan perhatian dalam pemasaran berbagai produk dari kegiatan pemberdayaan.
Keywords: pengembangan model; pemberdayaan masyarakat pesisir; pengentasan kemiskinan; kerjasama Pemprov Lampung dan Kabupaten Tanggamus; wisata bahari Teluk Kiluan

PENDAHULUAN
Kawasan wisata Teluk Kiluan terletak antara 05045’54” - 05048’00” LS dan 105005’06”-105007’05” BT. Teluk Kiluan berada di wilayah Teluk Semaka dan sebagian besar merupakan wilayah Kabupaten Tanggamus, memiliki daerah berupa pesisir pantai hingga perbukitan, dengan luas wilayah sekitar 276,1 km atau sekitar 2.761 ha, Teluk kiluan menyimpan begitu banyak potensi keindahan alam yang sangat menarik seperti pemandangan alam yang sangat indah, ditambah lagi Teluk Kiluan sebagai salah satu kawasan habitat lumba-lumba dan berbagai spesies penyu. Hal ini seharusnya dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya sebagai salah satu objek wisata.
	Hasil penelitian Ristiany (2008), Pemerintah Kabupaten Tanggamus membangun dan menata kembali kawasan ekowisata Teluk Kiluan melalui konsep ecotourism based on community (pengembangan wilayah ekowisata berbasis masyarakat) dan konsep integrated costal zone management (pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dan berkelanjutan dengan memperhatikan segala aspek terkait wilayah pesisir baik aspek ekonomi, sosial, lingkungan dan teknologi) sebagai formulasi strategi pemberdayaan masyarakat lokal melalui pengembangan wilayah ekowisata di Teluk Kiluan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung secara terpadu dan berkelanjutan dengan memperhatikan segala aspek ekonomi, sosial, lingkungan serta melibatkan peran berbagai stakeholders juga melibatkan partisipasi masyarakat. 
Selanjutnya, hasil penelitian yang dilakukan Tim (2013) terdapat temuan bahwa kurangnya sosialisasi pada program pengembangan ekowisata Teluk Kiluan Kabupaten Tanggamus dan kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar, rendahnya kualitas sumber daya manusia lokal (keterbatasan sumber daya manusia yang handal dalam pengelolaan lingkungan), infrastruktur yang buruk, seperti jalan yang buruk serta serta fasilitas penginapan yang kurang memadai, kurangnya perawatan terhadap infrastruktur yang telah tersedia, serta kurangnya perhatian atau kerja sama dengan para stakeholders.
Kajian Hermawan (2014) menyatakan bahwa dalam bidang pariwisata, Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kabupaten/Kota lainnya cenderung berjalan sendiri-sendiri dan ini merupakan tantangan bagi perkembangan pariwisata di Provinsi Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berjanji bahwa dalam Festival Krakatau yang diselenggarakan setiap tahun dapat menampilkan kawasan bahari Teluk Kiluan yang terkenal dengan lumba-lumbanya dan keindahan pantainya sampai ke mancanegara. Sayangnya, promosi kawasan wisata bahari tersebut tidak akan “terjual laris manis” ke wisatawan mancanegara. Mengingat buruknya kondisi infrastruktur/jalan menuju kawasan wisata bahari Teluk Kiluan (sekitar 75 kilometer jalan menuju kawasan wisata bahari Teluk Kiluan rusak berat). Ditambah lagi belum maksimalnya ketersediaan alat transportasi dan air bersih di kawasan wisata bahari tersebut. 
Kunci dari berbagai permasalahan di atas adalah  perlunya  dukungan dengan menetapkan kawasan wisata Teluk Kiluan sebagai kawasan strategis atau wisata unggulan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus, keikutsertaan partisipasi masyarakat lokal melalui kegiatan pemberdayaan dan peningkatan koordinasi dan keterpaduan kebijakan dari program antar instansi terkait dalam dalam rangka pengembangan kawasan wisata Teluk Kiluan, serta yang lebih penting lagi adalah jalinan kerjasama yang sinergis antar daerah dalam hal ini adalah kerjasama antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten Tanggamus 
Menurut Paulangan (2010 : 11) Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mentransformasikan pertumbuhan masyarakat sebagai kekuatan nyata masyarakat, untuk melindungi dan memperjuangkan nilai-nilai dan kepentingan didalam arena segenap aspek kehidupan. Pemberdayaan masyarakat mempunyai arti meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kemandirian masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bukan hanya meliputi penguatan individu tetapi juga pranata-pranata sosialnya.
	Menurut Paulangan (2009) Strategi utama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu: (a) penguatan akses mencakup akses hukum, akses informasi, dan akses ekonomi, (b) Penguatan hak yang mencakup: hak akses (right of access) kawasan wisata pesisir, hak pemanfaatan (right of withadrawal), dan hak pengelolaan (right of management), (c) Penguatan kelembagaan untuk menentukan arah kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan yang mencakup: nilai sosial, norma, organisasi (players of the game), kontrol (control), insentif, dan kebutuhan( needs).
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah, kerjasama antar daerah diartikan suatu bentuk kesepakatan antara Gubernur dengan Gubernur atau Gubernur dengan Bupati/Walikota, atau antara Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota yang lain, dan atau Gubernur, Bupati/Walikota dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.

METODE
Jenis dan Pendekatan Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai fakta yang terjadi di lokasi penelitian, di mana tiap data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2005). Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti bermaksud melakukan representasi objektif mengenai gejala-gejala yang terdapat di dalam masalah penelitian yaitu pemberdayaan masyarakat lokal di kawasan ekowisata Teluk Kiluan, Kabupaten Tanggamus melalui pendekatan yang bersifat bottom up melalui jalinan kerjasama yang sinergis antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten Tanggamus dalam rangka optimalisasi pengembangan kawasan wisata Teluk Kiluan
Lokasi Penelitian
Lokasi dalam  penelitian ini adalah kawasan wisata bahari Teluk Kiluan, Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Tanggamus (tepatnya Bappeda dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai leading sector kegiatan pariwisata di Provinsi Lampung dan Kabupaten Tanggamus)

Fokus Penelitian
1.Pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis kearifan lokal untuk pengentasan kemiskinan melalui jalinan kerjasama antar daerah dalam rangka optimalisasi pengembangan kawasan wisata Teluk Kiluan 
2.Kajian tentang kebijakan jalinan kerjasama yang sinergis antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten Tanggamus dalam optimalisasi pengembangan kawasan wisata bahari Teluk Kiluan dan mendesakkan otoritas lokal dan  kalangan DPRD untuk menyusun payung hukum yang berupa Rencana Induk Pengembangan Pariwisata yang akan dwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah Pariwisata
3.Mendesakkan kepada otoritas lokal baik legislatif maupun eksekutif penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Retribusi Tempat Wisata dan Olah raga yang bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya bagi Kabupaten Tanggamus dengan melibatkan pula Perguruan Tinggi dan stakeholder lainnya.
Jenis dan Sumber Data
1. Gubernur Kepala Daerah cq Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Lampung selaku leading sector yang menangani pariwisata di Provinsi Lampung
2.Bappeda Provinsi Lampung
3.Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tanggamus 
4.Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus 
5.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus
6.Masyarakat di kawasan pesisir Teluk Kiluan (khususnya di Kecamatan Kelumbayan, tepatnya di desa Kiluan)
7.Kepala Kecamatan Kelumbayan, Tokoh-Tokoh Masyarakat setempat dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kelumbayan  
8.Kepala Desa/Pekon Kiluan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Pekon Kiluan   
9.DPRD Kabupaten Tanggamus dan para stakeholders (para investor, akademisi/Perguruan Tinggi, para pemerhati lingkungan, LSM yang concern terhadap kegiatan pemberdayaan dan perkembangan pariwisata dan sebagainya). 
Sebagai data sekunder, akan digunakan pula dokumen-dokumen yang berkaitan dengan substansi penelitian, rencana strategis Kabupaten Tanggamus, buku rencana induk pengembangan pariwisata Provinsi Lampung, arsip-arsip, foto/dokumentasi dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.
Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada key informan, studi dokumentasi dan observasi lapang. 
Teknik Analisis Data
Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2006) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Dalam penelitian kualitatif,  tahapan-tahapan analisis data: reduksi data, penyajian data dan verifikasi/penarikan kesimpulan
Analisis data pada penelitian kualitatif meliputi tahap-tahap sebagai berikut (Milles and Huberman, 1992):
1.	Reduksi Data (reduction data), yaitu data yang diperoleh di lokasi penelitian dituangkan dalam laporan yang lengkap dan terinci.  Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya.  Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung.  Selama pengumpulan data berlangsung diadakan tahap reduksi data, selanjutnya membuat ringkasan mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus dan menulis memo.
2.	Penyajian Data (data display), yaitu memudahkan peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Pada dasarnya penyajian data merupakan pembagian pemahaman peneliti tentang hasil penelitian. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk gambar atau kutipan-kutipan wawancara/deskripsi hasil observasi.
3.	Penarikan Kesimpulan/ verifikasi, yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus 
sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data.  Peneliti berusaha menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang tentatif.  Akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus, akan diperoleh kesimpulan yang bersifat “grounded”, dengan kata lain setiap kesimpulan terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung.
Teknik Keabsahan Data
Untuk menentukan keabsahan data penelitian kualitatif harus memenuhi persyaratan yang dalam pemeriksaan data menggunakan 4 kriteria (Moleong,2005) yaitu:derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), kepastian (confirmability). Untuk memeriksa kredibilitas (Moleong, 2005) peneliti melakukan triangulasi, dan teknik analisis kasus negatif dengan mengumpulkan contoh/kasus yang tidak sesuai dengan pola dan kecendrungan informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan pembanding (Moleong, 2005)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan Kawasan Wisata Bahari Teluk Kiluan
Sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Lampung Tahun 2012-2031, bahwa pengembangan kegiatan ekowisata alam yang mengarah ke pelestarian alam pantai. Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Angka Kabupaten Tanggamus Tahun 2013, teridentifikasi sekitar 8 (delapan) titik obyek wisata pantai yang berada dekat dengan kasawan wisata unggulan (KWU) Teluk Kiluan ini disamping potensi obyek wisata lainnya sebagai obyek wisata pendukung seperti Karang Bebay, Pulau Kelapa, Cikal Negeri, Curup Telahang, Goa Semedi dan lain-lain.
Tema utama pengembangan produk wisata di Kawasan Wisata Unggulan (KWU) Teluk Kiluan adalah ekowisata pantai. Kegiatan wisata seperti atraksi lumba-lumba, berselancar, berperahu, berjemur telah menjadi komoditas di kawasan Teluk Kiluan, tinggal dilakukan pembenahan pada aspek pengelolaan, obyek kawasan, dan komponen penunjang lainnya. Atraksi wisata unggulan adalah melihat atraksi kelompok lumba-lumba. Pengembangan alam pantai Teluk Kiluan harus dikembalikan ke dalam kondisi-kondis yang lebih baik secara ekologis.
Kawasan Teluk Kiluan termasuk kawasan wisata yang sedang berkembang dan ramai dikunjungi wisatawan, baik berasal dari dalam negeri maupun mancanegara. Mengingat pengembangan kawasan yang perlu dikembalikan dan di pertahankan ke kondisi yang lebih baik lagi secara ekologis, maka pengembangan pasar selanjutnya diarahkan pada wisatawan ekowisata secara baik dan profesional dan minat khusus budaya pesisir serta pengamatan alam. 
	Olehkarena itu, 
(i) Perlunya peningkatan koordinasi dan keterpaduan kebijakan dari program antar Instansi terkait dalam dalam rangka pengembangan kawasan wisata bahari Teluk Kiluan, yakni perlu didukung dengan menetapkan kawasan wisata Teluk Kiluan sebagai kawasan strategis atau wisata unggulan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus, 
(ii) Memperkuat kelembagaan tingkat Desa/Pekon dalam rangka pengelolaan kawasan wisata Teluk Kiluan berbasis kearifan local (iii) Perbaikan infrastruktur jalan menuju wilayah Teluk Kiluan dan melengkapi sarana prasarana lainnya (sarana penginapan, transportasi dan air bersih) dalam rangka mendukung kemajuan ekowisata Teluk Kiluan  
(iv) Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat dengan pendampingan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pemerintah Daerah serta stakeholder lainnya. Selama ini LSM Cinta Kepada Alam (Cikal) yang telah melakukan kegiatan pendampingan masyarakat kawasan Teluk Kiluan  
(v) Pentingnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui sistem pendidikan formal maupun non formal melalui kegiatan pendampingan masyarakat secara kontinyu baik dalam bentuk sosialisasi, pelatihan-pelatihan dan sebagainya   (vi) Penguatan kelembagaan desa berbasis kearifan lokal dalam arti tidak menafikan/mengabaikan peran kelembagaan desa setempat sebagai wadah partisipasi masyarakat lokal.
Peran Stakeholder dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat pesisir di Teluk Kiluan Kabupaten Tanggamus melalui Pengembangan Ekowisata.
Lembaga Swadaya Masyarakat Cikal
Governance menunjuk pada suatu penyelenggaraan negara yang bertanggung jawab serta efektif dan efisien dengan menjaga kesinergisan interaksi konstruktif diantara institusi negara/pemerintah (state), sektor swasta (private sector) dan masyarakat (society). Dengan demikian, governance menekankan arti penting kesejajaran hubungan antara domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Ketiganya berada pada posisi yang sederajat dan saling kontrol untuk menghindari penguasan atau eksploitasi oleh satu domain terhadap domain lainnya. Intinya, bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang dapat diartikan sebagai suatu mekanisme pengelolaan sumber daya dengan substansi dan implementasi yang diarahkan untuk mencapai pembangunan yang efisien dan efektif secara adil. Oleh karena itu pemerintahan yang baik akan tercipta manakala di antara unsur-unsur negara dan institusi kemasyarakatan seperti ormas, Lembaga Swadaya Masyarakat, pers, lembaga profesi, lembaga usaha swasta, dan lain-lain, memiliki keseimbangan dalam proses checks and balances dan tidak boleh satupun di antara mereka yang memiliki kontrol absolut.
Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan salah satu bagian dari unsur penyelenggaran pemerintahan (governance) yang merupakan sebuah organisasi masyarakat sipil yang dapat menyalurkan partisipasi masyarakat dalam aktivitas sosial dan ekonomi dan mengorganisasinya ke dalam suatu kelompok yang lebih potensial untuk mempengaruhi kebijakan publik dalam mencapai kesejahteraan bersama. Lembaga Swadaya Masyarakat melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh lembaga pemerintah atau tidak dapat dijangkau oleh kebijaksanaan pemerintah.  Tidak dapat dipungkiri bahwa aktivitas yang dilakukan Lembaga Swadaya Masyarakat lebih mengena sasaran dibandingkan dengan lembaga bentukan pemerintah. Salah satu bentuk kegiatan Lembaga Swadaya Masyarakat yang sangat menonjol adalah dapat merangsang tumbuhnya kesadaran partisipasi masyarakat dalam membangun dirinya dan keluarganya dan lingkungannya yang selama ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Maka dari itu Lembaga Swadaya Masyarakat diposisikan sebagai mitra pemerintah dalam upaya pemberdayaan kepada masyarakat. Karena pada umumnya Lembaga Swadaya Masyarakat memberikan perhatian pada pengembangan sumber daya manusia, kemandirian, keswadayaan masyarakat dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat melalui kegiatan-kegiatan swadaya. Memberdayakan masyarakat bertujuan untuk mendidik atau membantu masyarakat agar mampu mendidik diri mereka sendiri. Tujuan yang akan dicapai melalui usaha pemberdayaan masyarakat adalah menjadikan masyarakat yang mandiri, berswadaya, mampu mengadopsi inovasi, dan memiliki pola pikir yang kosmopolitan. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.
             Pemberdayaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pemberdayaan terhadap masyarakat pesisir melalui program-program yang direncanakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Cinta kepada alam yang berkaitan dengan upaya pemanfaatan dan peningkatan kualitas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah terutama dari sektor pariwisata.
             Pemberdayaan masyarakat pesisir diartikan sebagai suatu upaya yang dimaksudkan untuk memfasilitasi/mendorong/ membantu agar masyarakat pesisir mampu menentukan yang terbaik bagi mereka dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya  pesisir. Pemberdayaan masyarakat pesisir merupakan sebuah proses sosial yang cukup panjang untuk mencapai tujuannya. Disamping sebagai proses sosial, pemberdayaan adalah strategi, sarana, fasilitas, media atau instrumen untuk mengantarkan masyarakat menuju keberdayaan. Dengan demikian pemberdayaan bukanlah suatu tujuan atau hasil yang dicapai. Pemberdayaan adalah sarana mencapai tujuan. Pada dasarnya, tujuan pemberdayaan adalah menjadikan masyarakat memiliki keberdayaan di berbagai bidang kehidupan.
		Satu-satunya Lembaga Swadaya Masyarakat yang konsisten mendampingi dan berperan aktif dalam pengembangan daerah Teluk Kiluan adalah Lembaga Swadaya Masyarakat Yayasan Ekowisata Cinta Kepada Alam (Cikal) dibentuk sejak tahun 2003 oleh beberapa orang yang prihatin terhadap kondisi Teluk Kiluan pada saat itu. Wilayah pesisir ini memiliki potensi sumberdaya alam yang besar namun mengalami kerusakan akibat eksploitasi yang tidak bertanggungjawab. Lembaga Swadaya Masyarakat Cinta Kepada Alam (Cikal) memiliki tujuan utama konservasi alam dan pengembangan usaha pariwisata berkelanjutan yang berbasis pada komunitas setempat, pelayanan sosial, pelayanan di bidang pendidikan, hukum dan kesehatan
		Keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat Cinta Kepada Alam (Cikal) membawa perubahan terhadap kawasan Teluk Kiluan. Visi dan misi Lembaga Swadaya Masyarakat Cinta Kepada Alam (Cikal) berfokus pada pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di kawasan Teluk Kiluan, bekerjasama dengan instansi terkait. Peran penting Lembaga Swadaya Masyarakat Cinta kepada alam adalah mediasi dan mempromosikan potensi yang ada di kawasan Teluk Kiluan serta permasalahan yang menghambat kepada instansi terkait sehingga program kegiatan pemerintah daerah dapat masuk ke daerah tersebut.
Hasil penelitian ini selanjutnya menjelaskan bahwa keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat Cinta kepada alam (Cikal) sebagai sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat di Teluk Kiluan memiliki peranan dalam pemberdayaan masyarakat, yang diwujudkan melalui program pengembangan ekowisata, yang tujuannya menitikberatkan pada konservasi alam dan pengembangan usaha pariwisata berkelanjutan yang berbasiskan pada komunitas setempat, adapun peran tersebut meliputi :
•	Memberikan pelatihan pembuatan peraturan desa yang bekerjasama dengan Dinas Kelautan Provinsi Lampung.
•	Pelatihan penanaman terumbu karang.
•	Penanaman manggrove.
•	Membantu pembangunan infrastruktur sekolah .
•	Pelatihan bahasa inggris 
•	Mempromosikan Teluk Kiluan dengan banyak event seperti : Kiluan Fishing Week dan ikut dalam rangkaian kegiatan Festival Krakatau.
•	Konservasi telur penyu
a.	Peran dalam pemberian pendidikan dan penyadaran
Langkah terpenting dalam usaha memberdayakan masyarakat adalah menumbuhkan keinginan dan motivasi dalam diri masyarakat untuk mengubah keadaan ke arah yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pendidikan. Proses pendidikan tidak hanya mentransfer pengetahuan, keterampilan, dan tata nilai tertentu tetapi juga berfungsi mengalokasikan peranan dengan mengantarkan subyeknya untuk menduduki posisi sosial tertentu. (Tjokrowinoto dalam Prijono dan Pranaka, 1996). 
Data yang kami perolah dari Lembaga Swadaya Masyarakat Cinta Kepala Lingkungan (Cikal), pada dasarnya pendidikan dapat memotivasi dan memberikan kesadaran kepada masyarakat akan potensi yang mereka miliki tidak terkecuali di Pekon Kiluan Negeri, kawasan Teluk Kiluan.  Dalam kegiatan pengembangan ekowisata ini upaya pemberian pendidikan dan penyadaran telah terwujud melalui pemberian penyuluhan-penyuluhan terhadap pelestarian lingkungan seperti pelestarian lumba-lumba, penyu, transplantasi terumbu karang, larangan illegal fishing, pelatihan tour operator atau tour guide, bantuan pembangunan sarana dan prasarana sekolah serta pendidikan bahasa Inggris. Pelatihan bahasa inggris (native speaker dari English First banyak yang langsung diberikan wisatawan yang berasal dari luar negeri dengan harapan, sambil berwisata ke Teluk Kiluan, mereka membagi ilmu pengetahuan kepada penduduk lokal setempat.
b.	Peran dalam penumbuhan kelompok-kelompok basis (organisasi rakyat) atau kelompok swadaya masyarakat (KSM)
Menurut Pranaka dan Moeljarto (1996), mengharuskan sebuah proses pemberdayaan memenuhi adanya unsur pengorganisasian  masyarakat dan proses dialog agar proses pemberdayaan itu sendiri menjadi lebih optimal dan tujuannya dapat tercapai. Organisasi masyarakat merupakan wadah berkumpulnya para anggotanya sehingga upaya pemberdayaan masyarakat lebih berhasil guna. Dalam kegiatan pengembangan ekowisata ini upaya pengorganisasian masyarakat telah terwujud melalui pembentukan kelompok-kelompok masyarakat, seperti kelompok masyarakat pengawas yang bertugas mengawasi kelautan dan kelompok-kelompok ekowisata yang mengurusi segala kegiatan yang berhubungan dengan ekowisata. Kelompok tersebut sebenarnya merupakan aset yang sangat berharga, karena melalui kelompok yang ada, proses pemberdayaan akan berjalan lebih efektif melalui penyampaian informasi yang lebih mudah serta pemanfaatan identitas kelompok.
             Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Lembaga Swadaya Masyarakat  Cinta kepada lingkungan (Cikal) melalui kegiatan pengembangan ekowisata pada tahap ini senantiasa berusaha mencapai target yang diharapkan.  Karena proses pemberdayaan/pendampingan secara terus menerus harus dilakukan dan berkesinambungan mengikuti perkembangan sasaran sampai akhirnya sasaran benar-benar mandiri. Karena fungsi pendamping sangat krusial dalam membina aktivitas kelompok. Pendamping berguna memperlancar proses dialog antar individu dalam kelompok. Pendamping bertugas menyertai proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok sebagai fasilitator (pemandu), komunikator (penghubung), ataupun dinamisator (penggerak). Dengan adanya pendampingan diharapkan kelompok tidak bergantung pada pihak luar dan dapat mencapai kemandirian. Wawancara yang kami lakukan terhadap Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Cinta kepadaAalam, bahwa saat ini terdapat beberapa kelompok yang dibentuk Lembaga Swadaya Masyarakat Cinta kepada alam (Cikal) atas inisiasi Pemerintah Daerah dan stakeholder lainnya antara lain adalah:
-	Kelompok-kelompok pengelola ekowisata yang dibagi berdasarkan lokasi/dusun. Anggota kelompok pengelola tersebut mewakili dusun-dusun yang ada, unsur masyarakat, nelayan dan ibu-ibu rumah tangga. Pengurus masing-masing kelompok mengkoordinasikan pembagian tugas dalam pengelolaan dan penyediaan jasa wisata
-	Kelompok pengawas masyarakat (pokwasmas) beranggotakan unsur masyarakat dan nelayan. Tugas utama dari kelompok ini adalah melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap kegiatan illegal dan destruktif fishing. Kemudian melaporkan instansi terkait apabila ditemukan tindak pelanggaran
-	Kelompok pelestari penyu “Kiluan Indah” yang salah satu kegiatannya adalah melaksanakan penangkaran penyu yang mendarat di sekitar Teluk Kiluan.
-	Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kiluan Negeri. Kelompok  ini dibentuk melalui arahan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus untuk menerima dan memanfaatkan bantuan langsung masyarakat/ bantuan desa wisata dalam bentuk dana bantuan sosial kepada kelompok masyarakat di desa wisata sebagai bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
c. Peran dalam pengembangan masyarakat.
Peran dalam pengembangan masyarakat diwujudkan melalui pelibatan peran aktif masyarakat atau partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan pengembangan ekowisata. Partisipasi masyarakat merupakan bentuk dari keterlibatan masyarakat mulai dari tahap pembuatan keputusan, penerapan keputusan, penikmatan hasil dan evaluasi. Partisipasi mendukung masyarakat untuk mulai sadar akan situasi dan masalah yang dihadapi serta berupaya mencari jalan keluar yang dapat dipakai untuk mengatasi masalaha tersebut. Partisipasi juga membantu masyarakat untuk melihat realitas sosial ekonomi yang mengelilingi mereka. (Cohen dan Uphoff dalam Prijono dan Pranaka, 1996)
		Dalam hal ini upaya pengembangan masyarakat diwujudkan melalui pelibatan masyarakat dalam segala kegiatan atau program pengembangan ekowisata. Dalam hal partisipasi tentunya tidak jauh berbeda dengan respon atau tanggapan masyarakat. Hanya orang-orang yang paham atau mengerti yang mau terlibat dalam pengembangan ekowisata ini. Hal ini dikarenakan rendahnya kualitas sumber daya manusia lokal setempat serta kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat  Cinta kepada alam (Cikal). Hal inilah yang menyebabkan upaya pengembangan masyarakat ini belum berjalan optimal. Meskipun demikian, Lembaga Swadaya Masyarakat Cinta kepada alam (Cikal) beserta Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan Kabupaten Tanggamus tetap melakukan upaya-upaya nyata agar masyarakat berperan aktif dalam setiap kegiatan yang diadakan. Kegiatan tersebut terbagi melalui :
-	Kelompok-kelompok pengelola ekowisata yang dibagi berdasarkan lokasi/dusun. Anggota kelompok pengelola tersebut mewakili dusun-dusun yang ada, unsur masyarakat, nelayan dan ibu-ibu rumah tangga. Pengurus masing-masing kelompok mengkoordinasikan pembagian tugas dalam pengelolaan dan penyediaan jasa wisata
-	Kelompok pengawas masyarakat (pokwasmas) beranggotakan unsur masyarakat dan nelayan. Tugas utama dari kelompok ini adalah melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap kegiatan illegal dan destruktif fishing. Kemudian melaporkan instansi terkait apabila ditemukan tindak pelanggaran
-	Kelompok pelestari penyu “Kiluan Indah” yang salah satu kegiatannya adalah melaksanakan penangkaran penyu yang mendarat di sekitar Teluk Kiluan.
-	Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kiluan Negeri. Kelompok  ini dibentuk melalui arahan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus untuk menerima dan memanfaatkan bantuan langsung masyarakat/ bantuan desa wisata dalam bentuk dana bantuan sosial kepada kelompok masyarakat di desa wisata sebagai bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
d.Peran dalam menumbuhkan infrastruktur sosial
		Infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Upaya penumbuhan infrastruktur sosial diwujudkan melalui pembangunan sarana dan prasarana baik untuk kepentingan masyarakat umum maupun untuk penunjang kegiatan ekowisata seperti perbaikan akses jalan, pembangunan cottage-cottage beserta fasilitas pendukungnya, pemberian bantuan perahu bergulir, pembuatan dermaga, listrik tenaga surya (LTS), serta pembangunan sarana sekolah.
            Pemberdayaan terhadap masyarakat pesisir tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi besar untuk membangun kemandirian masyarakat pesisir, meningkatkan bargaining position terhadap pemerintah dan pihak swasta dalam menentukan kebijakan pembangunan wilayah pesisir, memperkuat akses ekonomi politik kelembagaan sosial masyarakat beserta jaringan kerja sama dengan berbagai pihak, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. (Kusnadi, 2007)
            Pemaparan-pemaparan di atas pada akhirnya akan bermuara pada eksistensi dari peran Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pemerintahan (governance). Dalam penyelenggaraan kepemerintahan tidak hanya menjadi dominasi dan fungsi lembaga pemerintahan. Lembaga Swadaya Masyarakat mempunyai peran yang strategis dalam penciptaan dan penguatan tata kepemerintahan yang baik. Lembaga Swadaya Masyarakat diposisikan sebagai mitra pemerintah dalam upaya memberdayakan masyarakat. Karena pada dasarnya  Lembaga Swadaya Masyarakat berupaya untuk menciptakan keswadayaan dan kemandirian masyarakat. Cinta kepada alam (Cikal) sebagai sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat harus mampu memainkan perannya dalam memberdayakan masyarakat di Teluk Kiluan. Sehingga dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Dengan posisi tersebut Cikal sebagai sebuah Lembaga Swdaya Masyarakat memiliki potensi besar dalam mendorong penciptakan tata kepemerintahan yang baik. 
            Peran Lembaga Swadaya Masyarakat  Cinta kepada alam dalam proses pemberdayaan memang dirasakan belum berjalan dengan optimal, dikarenakan berbagai kendala internal dan eksternal yang dihadapi. Namun keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat Cinta kepada alam di Teluk Kiluan telah membawa perubahan baik yang cukup besar bagi masyarakat. Akan tetapi Lembaga Swadaya Masyarakat Cikal juga harus tetap mengembangkan perannya sebagai sebuah LSM yang berfungsi untuk memberdayakan masyarakat.
Kebijakan Kerjasama Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten Tanggamus dalam rangka Pengembangan Kawasan Wisata Bahari Teluk Kiluan
	Data yang kami peroleh berdasarkan hasil kajian data lapang, bahwa dalam bidang pariwisata, Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kabupaten/Kota lainnya cenderung berjalan sendiri-sendiri dan ini merupakan tantangan bagi perkembangan pariwisata di Provinsi Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung, berjanji bahwa dalam Festival Krakatau yang diselenggarakan setiap tahun dapat menampilkan kawasan wisata bahari Teluk Kiluan yang terkenal dengan lumba-lumbanya dan keindahan pantainya sampai ke mancanegara. Sayangnya, promosi kawasan wisata bahari tersebut tidak akan “terjual laris manis” ke wisatawan mancanegara. Mengingat buruknya kondisi infrastruktur/jalan menuju kawasan wisata bahari Teluk Kiluan (sekitar 75 kilometer jalan menuju kawasan wisata bahari Teluk Kiluan rusak berat). Ditambah lagi belum maksimalnya ketersediaan alat transportasi dan air bersih di kawasan wisata bahari tersebut. 
	Olehkarena itu perlunya  jalinan kerjasama yang sinergis antar daerah dalam hal ini adalah kerjasama antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten Tanggamus dan dengan Kabupaten/Kota lainnya, bahkan dengan Provinsi Banten agar ke depannya perkembangan pariwisata di Provinsi Lampung dapat berjalan lebih baik lagi misalnya penyiapan kapal pesiar untuk menyeberang dari Banten ke kawasan Teluk Kiluan dan sebaliknya
Peran Pemerintah Daerah sangat penting sebagai fasilitator dan akselerator pembangunan suatu wilayah. Setelah masuknya Lembaga Swadaya Masyarakat Cinta Kepala Alam (Cikal) ke kawasan Teluk Kiluan, berbagai potensi dan permasalahan yang ada di kawasan Teluk Kiluan mulai di ekspose di media cetak dan elektronik. Pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus telah mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Keputusan Bupati Tanggamus Nomor B. 243/20/12/2011 tentang Forum Gabungan Konservasi Ekosistem Teluk Kiluan  Kabupaten Tanggamus dalam rangka mempertahankan dan menjaga kelestarian ekosistem Teluk Kiluan.
Selain itu Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Tanggamus melalui dinas/instansi terkait berupaya mengembangkan potensi dan mengatasi permasalahan yang terjadi di Teluk Kiluan yang tertuang dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Lampung Tahun 2012-2031 yakni dengan melaksanakan beberapa program/kegiatan antara lain:
a.Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
Program/kegiatan yang dilaksanakan antara lain: pengelolaan dan pengembangangan kawasan konservasi berbasis ekowisata di Teluk Kiluan Kabupaten Tanggamus, bantuan 38 unit panel listrik tenaga surya (PLTS) dengan sistem dana bergulir, kegiatan pembinaan populasi dan habitat penyu di kawasan Teluk Kiluan, pembentukan kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas)
   b.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Lampung
Kegiatan pembuatan pondok sekretariat Lembaga Swadaya Masyarakat Cinta Kepada Lingkungan (Cikal), pondok inap dan bantuan 1 unit genset.
   c.Bappeda Kabupaten Tanggamus
Kegiatan yang telah dilakukan Bappeda Kabupaten Tanggamus antara lain adalah telah disusunnya Studi Pengembangan Objek Wisata Teluk Kiluan dengan tema : Ekowisata berbasis bahari dan pesisir untuk rekreasi, pendidikan dan penelitian. Kegiatan yang akan dikembangkan meliputi: kegiatan wisata, penginapan, out bond, penjualan souvenir, restoran dan penangkaran satwa. Perencanaan yang dilakukan Bappeda Kabupaten Tanggamus menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur modern.
            d.Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Tanggamus, memfasilitasi bantuan  
               Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) bidang pariwisata pada 
         tahun 2012 dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
c.	Pemerintah Desa/Pekon Kelumbayan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus
Sebagai unit lembaga pemerintah daerah yang secara administratif memiliki wilayah, pemerintah Pekon Kiluan Negeri sangat berperan penting dalam menentukan arah pengelolaan kawasan pesisir Teluk Kiluan. Dengan melihat berbagai potensi yang ada dan masukkan dari berbagai pihak, Pemerintah desa/pekon memiliki kebijakan untuk mengembangkan kegiatan ekowisata berbasis kearifan lokal di wilayahnya. 
Berkenaan dengan kebijakan tersebut, terdapat beberapa peraturan yang telah di hasilkan, yaitu sebagai berikut:
-Surat Keputusan Kepala Pekon Kiluan Negeri Tahun 2007 tentang Penetapan Kelompok Ekowisata
-Surat Keputusan Kepala Pekon Kiluan Negeri Tahun 2007 tentang Keputusan Masyarakat Pekon Kiluan Negeri tentang Daerah Perlindungan Laut (DPL) Penyu
-Surat Keputusan Kepala Pekon Kiluan Negeri Tahun 2008 Tentang Tim Penggerak Wisata (Penggawa) Kiluan
-Peraturan Pekon Kiluan Negeri Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kawasan Ekowisata Hutan, Pesisir dan Laut Pekon Kiluan Negeri 
-Peraturan Pekon Kiluan Negeri Tahun 2010 tentang Pedoman Pungutan/Retribusi Wisata
-Peraturan Kepala Pekon Kiluan Negeri Nomor 001.1/07/PKP/01.2013 Tentang Larangan Menangkap Ikan dengan Menggunakan Panah/Spearfishing
Untuk tingkat Pekon/desa, penetapan peraturan/kebijakan dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat melibatkan unsur masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan disyahkan melalui persetujuan Badan Hippun Pemekonan/Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  Desa/Pekon Kiluan Negeri, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus.

KESIMPULAN DAN SARAN
1.Lembaga Swadaya Masyarakat Cinta kepada alam (LSM Cikal) sebagai sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat di Teluk Kiluan memiliki peranan dalam pemberdayaan masyarakat, yang diwujudkan melalui program pengembangan ekowisata, yang tujuannya menitikberatkan pada konservasi alam dan pengembangan usaha pariwisata berkelanjutan yang berbasiskan pada komunitas setempat, adapun peran tersebut meliputi :
a.Peran dalam pemberian pendidikan dan penyadaran
b.Peran dalam penumbuhan kelompok-kelompok basis (organisasi rakyat) atau kelompok swadaya masyarakat (KSM)
c.Peran dalam pengembangan masyarakat.
d.Peran dalam menumbuhkan infrastruktur sosial
2.Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Tanggamus melalui dinas/instansi terkait berupaya mengembangkan potensi dan mengatasi permasalahan yang terjadi di Teluk Kiluan yang tertuang dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Lampung Tahun 2012-2031. Kawasan wisata Teluk Kiluan telah menjadi kawasan wisata unggulan (KWU) Propinsi Lampung
3.Jalinan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam rangka mengembangkan potensi dan mengatasi permasalahan yang terjadi di Teluk Kiluan melalui dinas/instansi terkait dengan melaksanakan beberapa program/kegiatan yakni:
a.Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, program kegiatan yang dilaksanakan antara lain: pengelolaan dan pengembangangan kawasan konservasi berbasis ekowisata di Teluk Kiluan Kabupaten Tanggamus, bantuan 38 unit panel listrik tenaga surya (PLTS) dengan sistem dana bergulir, kegiatan pembinaan populasi dan habitat penyu di kawasan Teluk Kiluan, pembentukan kelompok masyarakat pengawas  (pokmaswas)
b.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Lampung, kegiatan pembuatan pondok sekretariat Lembaga Swadaya Masyarakat Cinta Kepada Lingkungan (LSM Cikal), pondok inap dan bantuan 1 unit genset.
c.Badan perencanaan dan pembangunan daerah  Kabupaten Tanggamus
Kegiatan yang telah dilakukan Bappeda Kabupaten Tanggamus antara lain adalah telah disusunnya Studi Pengembangan Objek Wisata Teluk Kiluan dengan tema : Ekowisata berbasis bahari dan pesisir untuk rekreasi, pendidikan dan penelitian. Kegiatan yang akan dikembangkan meliputi: kegiatan wisata, penginapan, out bond, penjualan souvenir, restoran dan penangkaran satwa. Perencanaan yang dilakukan Bappeda Kabupaten Tanggamus menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur modern.
d.Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Tanggamus, memfasilitasi bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) bidang pariwisata pada tahun 2012 dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
e. Di tingkat Pemerintah Desa/Pekon Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus
Sebagai unit lembaga pemerintah daerah yang secara administratif memiliki wilayah, pemerintah Desa/Pekon Kiluan Negeri sangat berperan penting dalam menentukan arah pengelolaan kawasan pesisir Teluk Kiluan. Dengan melihat berbagai potensi yang ada dan masukkan dari berbagai pihak, Pemerintah desa/pekon memiliki kebijakan untuk mengembangkan kegiatan ekowisata berbasis kearifan lokal di wilayahnya. 
Berkenaan dengan kebijakan tersebut, terdapat beberapa peraturan yang telah di hasilkan, yaitu sebagai berikut:
-Surat Keputusan Kepala Pekon Kiluan Negeri Tahun 2007 tentang   Penetapan Kelompok Ekowisata
-Surat Keputusan Kepala Pekon Kiluan Negeri Tahun 2007 tentang Keputusan Masyarakat Pekon Kiluan Negeri tentang Daerah Perlindungan Laut (DPL) Penyu
-Surat Keputusan Kepala Pekon Kiluan Negeri Tahun 2008 Tentang Tim Penggerak Wisata (Penggawa) Kiluan
-Peraturan Pekon Kiluan Negeri Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kawasan Ekowisata Hutan, Pesisir dan Laut Pekon Kiluan Negeri 
-Peraturan Pekon Kiluan Negeri Tahun 2010 tentang Pedoman Pungutan/Retribusi Wisata
-Peraturan Kepala Pekon Kiluan Negeri Nomor 001.1/07/PKP/01.2013 Tentang Larangan Menangkap Ikan dengan Menggunakan Panah/Spearfishing
4.Berkenaan dengan peran Pemerintah Daerah sebagai fasilitator dan akselerator pembangunan kawasan Teluk Kiluan, berbagai potensi dan permasalahan yang ada di kawasan Teluk Kiluan mulai di ekspose di media cetak dan elektronik. Bahkan Pemerintah Kabupaten Tanggamus telah memasukkannya ke dalam Rencana Induk Pariwisata Daerah,  di mana berbagai potensi dan permasalahan yang ada di kawasan Teluk Kiluan mulai di ekspose di media cetak dan elektronik. 
	Saran/rekomendasi dari hasil penelitian tahun pertama ini adalah;
1.Berkenaan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Teluk Kiluan tepatnya di Pekon Kiluan Negeri, kegiatan yang dilakukan hendaknya berjalan secara terus menerus dengan dukungan semua pihak baik dari Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Pemerintah Kabupaten Pesawaran (Teluk Kiluan masuk pula dalam wilayah Kabupaten Pesawaran), Pemerintah Provinsi Lampung dan stakeholder lainnya termasuk bantuan dan perhatian dalam pemasaran berbagai produk dari kegiatan pemberdayaan.
2.Kondisi infrastruktur  menuju kawasan Teluk Kiluan serta kondisi sarana dan prasarana masih jauh dari yang diharapkan. Perlu adanya koordinasi antar Dinas terkait baik di Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesawaran dan Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka memperbaiki kondisi infrastruktur dan sarana prasarana mengingat Teluk Kiluan merupakan salah satu kawasan wisata unggulan (KWU) Propinsi Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

Damanik, Janianton, dan Helmut F. Weber. 2006. Perencanaan Ekowisata dari Teori ke Aplikasi. Yogyakarta: ANDI.

Dwi Astuti, M. 2007. Deskripsi Penataan Kawasan Pesisir Kota Bandar Lampung Menuju Water Front City, Hasil Penelitian, Universitas Lampung.

Febrianti, W 2008. Strategi Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Tanggamus, Hasil Penelitian, Universitas Lampung.

Iskandar. 2008. Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif). Jakarta : Gaung Persada Press.

Husaini, Usman, dan Purnomo Setiady Akbar. 2004. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara.

Kagungan, D. 2009. Model Formulasi Kebijakan Penataan Wilayah Pesisir
 Berbasis Integrated Coastal Zone Management Di Kota Bandar Lampung
 (Mewujudkan Pesisir Bandar Lampung Sebagai Pilot Project Penataan 
Pesisir Wilayah Indonesia Bagian Barat), Hasil Penelitian, Universitas 
Lampung

Moleong, Lexy, J. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Moleong, Lexy, J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Pamudji, S. 1985. Kerjasama Antar Daerah Dalam Kerangka Pembinaan Wilayah. Bina Aksara. Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah

Purwanto, Joko. 1994. Pengantar Pariwisata untuk Sekolah Menengah Kejuruan. 
	Bandung: Angkasa.

Ramaini.1992. Geografi Pariwisata. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Rangkuti, Freddy. 2000. Analsis SWOT (teknik membedah kasus bisnis). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Lampung 2012-2031 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung Tahun 2011

Ristiany, Maya. 2008. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Cikal Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Pengembangan Ekowisata Teluk Kiluan Kabupaten Tanggamus, Hasil Penelitian, Universitas Lampung

Suwantoro, Gamal. 2004. Dasar-dasar Pariwisata. Yogyakarta: ANDI.
Sedarmayanti. 2005. Membangun Kebudayaan dan Pariwisata. Bandung: Mandar Maju.

Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Winardi, J. 2003. Enterpreneur dan Enterpreneurship. Jakarta: Prenada Media.
Yoeti, Oka, A. 2008. Ekonomi Pariwisata Introduksi, Informasi, dan Implementasi. Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara.

Yoeti, Oka, A. 1996. Pengantar Ilmu Pariwisata. Bandung: Angkasa.
Catur, FX, Budi, R. 2007. Studi Deskriptif Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Obyek Wisata Pantai (Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan). Hasil Penelitian. Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Undang-Undang No.10 Tahun 2009  tentang Kepariwisataan

Yeremis, T. Keban. 2009. Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Dalam Era 
	Otonomi Daerah : Issue Strategis, Bentuk  dan Prinsip. Makalah