IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION OF METRO CITY NUMBER 10 
OF 2017 CONCERNING THE OPERATION OF TOURISM CITY
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA WISATA

Ita Prihantikaa*, Bambang Utoyob, Tia Panca Rahmadhanic Sutiyod
a,b Jurusan Ilmu Administrasi Negara,c Ilmu Hubungan Internasional
FISIP, Universitas Lampung
dJurusan Ilmu Adminsitrasi Negara, STISIPOL Dharma Wacana
*korespondensi: ita.prihantika@fisip.unila.ac.id 

Abstract
Tourism City is a policy issued by the Metro City government as part of Metro City development. The implementation of the policy is supported by the issuance of Metro City Regulation Number 10 Year.2017 on the Implementation of Tourism City and Metro City Mayor Number 46 of 2018. This study aims to see how the implementation of this regulation. This research is a qualitative descriptive study that uses secondary data as research data. The data analysis technique used uses the approach recommended by Miles and Hubberman. This study concludes that the implementation of Metro City Regulation Number 10 of 2017 concerning the Implementation of Tourism Cities in Metro Cities can be said to be quite good although according to the theory used there needs to be some development to achieve the ideal Tourism City.

Keywords: Tourism City, 

Abstrak
Kota Wisata merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Metro sebagai bagian dari pembangunan Kota Metro. Implementasi kebijakan tersebut didukung dengan keluarnya Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun.2017 Tentang Penyelenggaraan Kota Wisata dan Perwali Kota Metro Nomor 46 Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Peraturan Daerah tersebut dijalankan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan data sekunder sebagai data penelitian. Adapun teknik analisis data yang digunakan menggunakan pendekatan yang dianjurkan oleh Miles dan Hubberman. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi  Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kota Wisata di Kota Metro dapat dikatakan sudah cukup baik meskipun menurut teori yang digunakan perlu terdapat beberapa pengembangan untuk mencapai Kota Wisata yang ideal. 

Kata kunci: 

PENDAHULUAN
Kota Metro adalah salah satu kota dengan potensi pariwisata yang ada di Provinsi Lampung. Sebagai kota dengan letak geografis yang sangat strategis dan memiliki potensi pariwisata yang cukup tinggi. Potensi tersebut kemudian didukung dengan visi Kota Metro dibawah pemerintahan Walikota Achmad Pairin untuk menjadi kota pendidikan dan wisata keluarga berbasis ekonomi kerakyatan berlandaskan pembangunan yang partisipatif. Visi tersebut kemudian diperkuat dengan keluarnya Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan kota wisata dan Peraturan Wali Kota Metro Nomor 46 Tahun 2018 tentang tata laksana Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2017. Jumlah tempat parisiwata di Kota Metro sendiri kurang lebih berjumlah 10 lokasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Nama Objek Wisata di Kota Metro 
No	Nama Objek Wisata 	Lokasi	
1.		Dam Raman	Jl. Dam Raman No.1, Purwosari, Metro Utara.	
2.		Taman Metro Indonesia Indah	Jl. Patimura, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro.	
3.		Taman Palem Indah 	Jl. Jendral Sudirman No.1, Ganjar Agung, Metro Barat.	
4.		Jembatan Gantung Pelita	Kelurahan Sumber Sari, Kecamatan Metro Selatan	
5.		Goa Warak dan Goa Macan Putih 	24 (Dekat Stadion Tejosari) Metro	
6.		Taman Merdeka	Jalan AH Nasution, Imopuro, Metro Pusat.	
7.		Masjid Taqwa Metro	Jalan Alamsyah No.1, Imopuro, Metro Pusat.	
8.		Sawah Bertingkat Bantul Metro	Bumi Perkemahan Metro Selatan	
9.		Samber Park	Jl. Ade Irma Suryani, Imopuro, Metro Pusat.	
10.		Jembatan Gantung Pelita	Purwosari, Metro Utara. Kota Metro	
Sumber: diolah dari berbagai sumber, 2019. 

Lokasi pariwisata diatas dapat dikelompokkan menjadi lokasi wisata yang dikelola dan  melibatkan masyarakat sekitar dalam rangka kegiatan ekonomi sehingga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Namun beberapa tempat wisata tidak memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitarnya. Secara umum empat belas lokasi wisata diatas dapat dikategorikan sebagai lokasi wisata yang mendukung penyelenggaraan kota wisata di Kota Metro. 
Menyadari potensi yang dimiliki Kota Metro, maka pemerintah Kota Metro mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2017 yang memberikan aturan bagi pelaksaaan pelaku wisata dalam menjalankan kegiatan kepariwisataan agar selaras dengan visi Kota Metro. Dalam Perda tersebut, dijabarkan bahwa penyelenggaraan Kota Wisata di Kota Metro harus mampu memberikan multiplier effect terhadap perekonomian masyarakat lokal dan pengembangan wilayah serta kondisi sosial budaya masyarakat Kota Metro. 
Sejak dikeluarkan sebagai Peraturan Wali Kota tahun 2018, penyelengaraan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan kepariwisataan yang diberlakukan kepada setiap orang, wisatawan dan pengusaha pariwisata yang memiliki potensi menimbulkan dampak negatif maka dilakukan melalui tahapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan oleh Dinas Kepemudaan, Olahrada dan Pariwisata Kota Metro (Disporapar). Adapun prinsip yang seharusnya dijalankan oleh Disporapar Kota Metro dalam pengawasan terhadap setiap orang, wisatawan dan pengusaha pariwisata adalah partisipatif, transparan dan akuntabel. 
Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Disporapar terhadap pengusaha pariwisata di Kota Metro seharusnya telah berlajan sejak dikeluarkanya Perwali pada Desember 2018. Penelitian ini dibuat untuk melihat sejauh mana tahapan implementasi penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian oleh Disporapar terhadap pengusaha pariwisata di Kota Metro.
Implementasi dan kebijakan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Secara etimologis, implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement. Dalam kamus besar webster, to implement (mengimplementasikan) berati to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu) (Webster dalam Wahab, 2004). Dapat dikatakan bahwa implementasi adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menerapkan suatu peraturan untuk mencapai tujuan tertentu dengan batas waktu tertentu.
Sedangkan menurut Anderson (dalam Wahab 2004) kebijakan adalah langkah atau tindakan yang disengaja oleh aktor berkenaan dengan adanya masalah yang sedang dihadapi. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengandung unsur tindakan untuk mencapai tujuan tertentu dan biasanya akan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Namun yang perlu diperhatikan adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dan harus mampu mengakomodasikan nilai dan praktik-praktik yang ada di masyarakat. 
Sedangkan implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Pendapat lain mengatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu dengan terlebih dahulu dilakukan pengkajian terhadap kebijakan yang akan diimplementasikan. Pengkajian tersebut apakah kebijakan tersebut memberikan dampak yang baik atau buruk kepada masyarakat (Sunggono, 1994). Implementasi kebijakan menurut Edward III merupakan :

“policy implementation as we have seen is the stage of policy making between the establishment of a policy such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of a judicial decision, or the promulgation of a regulatory rule and the consequences of the policy for the people whom it affects”. (Edward III, 1980).

Berikut merupakan model pendekatan implementasi kebijakan yang diungkapkan oleh Edward III (1980).

Gambar 1. Model Pendekatan Implementasi Menurut Edward III (1980)

Bureaucratic

Communiction

Implementation

		
Resources		
	
Disposition		

Sumber: Edwards III, 1980. 

Dari pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan adalah alat administrasi hukum dimana berbagai prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Namun, keberhasilan implementasi kebijakan dapat dipengaruhi oleh beberapa hal (Edward III, 1980) antara lain: 
1. 	Komunikasi (Communication). Pelaksanaan yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan dikerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan dan peraturan pelaksanaan harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. 
2. 	Sumber Daya (Resources). Menurut George C. Edward III bahwa sumber-sumber yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan adalah salah satunya sumber daya yang tersedia, karena menurut George C Edward III sumber daya merupakan sumber penggerak dan pelaksana. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan proses pelaksanaan, sedangkan sumber daya merupakan keberhasilan proses implementasi yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu.
3. 	Disposisi (Disposition). Menurut Edward III, Disposisi atau sikap pelaksanaan, jika para pelaksana bersikap baik karena menerima suatu kebijakan maka kemungkinan besar mereka akan melaksanakan secara bersungguh-sungguh seperti tujuan yang diharapakannya. Sebaliknya jika perspektif dan tingkah laku para pelaksana berbeda dengan para pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami kesulitan.. Dispositions dalam kesuksesan implementasi kebijakan harus adanya kesepakatan antara pembuat kebijakan dengan pelaku yang akan menjalankan kebijakan itu sendiri dan bagaimana mempengaruhi pelaku kebijakan agar menjalakan sebuah kebijakan tanpa keluar dari tujuan yang telah ditetapkan demi terciptanya pelayanan publik yang baik.
4. 	Struktur Birokrasi (Bereaucratic Structure). Bureaucratic structure adalah sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi dan adanya standard operating procesures (SOPs) standar operasi prosedur dalam rutinitas sehari-hari dalam menjalankan impelementasi kebijakan. 

Birokrasi sebagai pelaksana harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik dan penyebaran tanggung jawab (fragmentation) atas kebijakan yang ditetapkan.
Sedangkan definisi Kota Wisata menurut Perda Kota Metro No.10 Tahun 2017 adalah konsep pariwisata perkotaan yang menjadikan lingkungan perkotaan dengan arsitektur sejarah, event budaya, kesenian, kerajinan tradisional, kuliner tradisional dan kawasan hiburan di kota sebagai daya tarik wisatanya sehingga mengandalkan pariwisata sebagai sektor utama penggerak perekonomian kota. Sedangkan menurut renstra Bappeda Kota Metro Tahun 2016-2021 memberikan definisi bahwa visi Kota Metro menggunakan terminologi wisata keluarga yang dipahami sebagai :

“....kegiatan wisata yang aman, nyaman, beretika, bermoral, mengandung unsur edukasi yang cocok untuk semua umur dan semua golongan yang dapat menjadi ciri khas dan daya tarik Kota Metro. Wisata keluarha sebagai program unggulan Walikota dan Wakil Walikota terpilih menjadi isu kedua dalam pembangunan lima tahun kedepan. Zona nyama Kota Metro akan dibangun sebagai pondasi wisata keluarga diharapkan mampu memberikan multiplier efek pada perekonomian lokal masyarakat Kota Metro...”

Jika menggunakan definisi tersebut dalam penelitian yang akan dilakukan maka akan terdapat kesulitan bagi peneliti untuk mengembangkan dan melihat pada tingkat mana penerapan kota wisata di Metro. Sehingga peneliti menggunakan bantuan kriteria desa wisata yang diungkapkan oleh Sumarno (2010), dalam hal ini tidak terdapat perbedaan antara kota wisata dan desa wisata hanya terdapat perbedaaan level administrasi pada kedua subjek tersebut:

Tabel 2. Kriteria dan Indikator Kota Wisata 
Kriteria Desa Wisata	Indikator	
Atraksi Wisata 	•	Potensi fisik lingkungan alam (persawahan, bentang alam, tata lingkungan perkampungan yang unik dan khas, arsitektur bangunan yang unik)
•	Potensi kehidupan sosial budaya masyarakat (pola kehidupan keseharian masyarakat yang unik dan khas, adat istiadat dan tradisi budaya, seni kerajinan dan kesenian tradisional.	
Tingkat penerimaan dan komitmen masyarakat.	•	Adanya sikap keterbukaan dan penerimaan masyarakat setempat terhadap kegiatan yang akan menciptakan interaksi antar masyarakat lokal dengan wisatawan.	
Ketersediaan sumber daya manusia lokal.	•	Ketersediaan sumber daya manusia lokal dalam mengelola desa wisata, baik sebagai pemandu penyedia transportasi, bahkan pengelola desa wisata.	
Sistem kepercayaan dan kemasyarakaan	•	Mengenai aturan-aturan yang khusus pada komunitas sebuah desa. Perlu dipertimbangkan adalah agama yang menjadi mayoritas dan sistem kemasyarakatan yang ada (budaya)	
Ketersediaan infrastruktur	•	Fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, telepon, homestay dan berbagai macam pendukung lainya.	
Promosi dan pemasaran	•	Kemampuan untuk memangun jejaring pasar dengan para pelaku industri pariwisata dengan berbagai bentuk kerjasama dan pengembangan media promosi.	
Sumber: diolah kembali dari Sumarno, 2010.

Berdasarkan kriteria diatas meruapakan indikator yang digunakan untuk mendukung terselennggaranya desa wisata. Dalam beberapa point yang ada dapat digunakan sebagai evaluasi untuk pedoman dalam pelaksanaan kota wisata di Kota Metro. Meskipun terdapat perbedaan nomentklatur antara desa dan kota, namun hal tersebut tidak menjadi permasalahan yang berarti. Yang dimaksud kota adalah unsur penyelenggera Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi daerah otonom.
Meskipun secara administratif kota memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dari desa, namun pada hakikatnya penyelenggaraan desa wisata dan kota wisata sama-sama mengedepankan agar kegiatan kepariwisataan dapat mendorong perekonomian kawasan yang domaksud.
Komponen kota wisata yang dilihat dalam penelitian ini akan diturunkan dari beberapa literatur review tentang kota wisata yang didapat diringkas menjadi empat komponen yaitu daya tarik, aksesibilitas, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata, dan partisipasi masyarakat. Komponen kota wisata dan indikator kota wisata akan digunakan untuk mengevaluasi kesiapan Kota Metro sebagai kota wisata. Dengan adanya indikator ini, dapat mengidentifikasi kesesuaian prinsip dan kriteria kota wisata di Kota Metro. Identifikasi ini akan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi Kota Metro sebagai kota wisata dan tahapan yang telah dijalankan agar dapat menjalankan tujuan pembangunan kota wisata berdasarkan prinsip diatas. 
Dengan mengetahui sejauh mana implementasi peraturan yang dilakukan, maka akan dapat dipetakan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Disporapar Kota Metro terhadap para pelaku pengusaha pariwisata. Selain itu dapat dipetakan bagaimana kesiapan Kota Metro sebagai kota wisata jika ada di Indonesia, selain itu dapat dibandingkan persiapan yang telah dilakukan oleh Kota Metro berada dalam tahapan mana dan apa yang perlu dikembangkan untuk memenuhi syarat untuk menjadi kota wisata. Berdasarkan analisis situasi tersebut maka dapat dirumuskan masalah adalah bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2017.

METODE
Kegiatan penelitian ini menggunakan jenis pendekatan deskriptif-kualitiatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat suatu keadaan, sifat-sifat individu atau gejala sosial terhadap kelompok tertentu. Dalam hal ini penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi implementasi kebijakan kota wisata di Kota Metro. Data penelitian didapatkan berupa data sekunder yang berasal dari sumber yang relevan. Adapun data sekunder didapatkan melalui teori, dokumen, naskah dan literatur serta arsip yang dapat menunjang atau menguatkan argumen penelitian atau hipotesis penelitian. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kota Metro adalah salah satu kota di Provinsi Lampung, berjarak 45 km dari kota Bandar Lampung (Ibukota Provinsi Lampung). Luas total Kota Metro 68,78 km² (26,54 mil2). Kota Metro terletak pada kordinat antara 5°6’ - 5°8’ LS dan 105°17’ - 105°19’ BT. Luas daratan Kota Metro terbagi atas 5 kecamatan berdasarkan peraturan daerah Kota Metro Nomor 25 Tahun 2000 tentang pemekaran kelurahan dan kecamatan di Kota Metro. Wilayah administrasi pemerintahan Kota Metro dimekarkan menjadi 5 kecamatan yang meliputi 22 kelurahan. 
Adapun visi dan misi Kota Metro dibawah kepemimpinan Hi. Achmad Pairin, S.Sos dan Hi. Djohan, SE., MM adalah “Mewujudkan Kota Metro sebagai kota pendidikan dan wisata keluarga berbasis ekonomi kerakyatan berlandaskan pembangunan partisipatif”. Sedangkan beberapa misi Kota Metro antara lain:
a)	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan
b)	Meningkatkan kesejahteraan rakyat berbasis ekonomi kerakyatan melalui sektor perdagangan, jasa, pertanian dan pariwisata.
c)	Meningkatkan kualitas infrastruktut kota yang terintegrasi dan berkelanjutan
d)	Mewujudkan pemerintahan Kota Metro yang good governance melalui peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Latar belakang kesukuan pada penduduk Kota Metro beraneka ragam, sebagian besar masyarakat Metro adalah suku Jawa, Sumatera Barat, Lampung dan Tionghoa. Seni budaya juga berkembang dan keanekaragaman budaya menjadikan Kota Metro unggul secara keanekaragaman dan tentunya menarik bagi wisatawan. Dominasi suku Jawa di Kota Metro dikarenakan wilayah ini adalah salah satu wilayah transmigrasi utama di Lampung pada zamanya.
Fasilitas dan infrastruktur yang terbilang cukup baik di Metro memberikan kesempatan warga Kota Metro untuk mendapatkan prestasi yang lebih baik di bidang pendidikan, keamanan dan keramarahan penduduknya. Kawasan pendidikan di Metro, berpusat di daerah Iringmulyo, Metro Timur namun juga tersebar di wilayah lain selain di tempat tersebut. Metro memiliki 12 perguruan tinggi dan 183 sekolah yang dimulai dari jenjang taman kanak-kanak hingga sekolah menengah kejuruan. Selain sarana dan prasana perkuliahan, Kota Metro juga dilengkapi dengan kepemilikan gedung perpustakaan kota yang cukup memadai dan lengkap koleksi yang dimiliki. sehingga memberikan kesempatan bagi pelajar dan mahasiswa untuk mendapatkan bahan materi yang terjangkau. 
Sebelum dikeluarkanya visi dan misi Kota Metro sebagai Kota Pendidikan dan Pariwisata, visi Kota Metro adalah Kota Pendidikan yang didukung dengan kawasan penddidikan yang terintegrasi dan maju. Baik dari segi kualitas dan infrastruktur kawasan dan unit pelaksanan pendidikan di kawasan Kota Metro. Visi menjadikan Kota Metro sebagai kota pendidikan didasari pada lingkungan dan kawasan pendidikan yang dapat dikatakan maju jika dibandingkan dengan wilayah lain di sekitarnya. Misalnya banyak terdapat kawasan pendidikan yang terintegrasi dan menjadi sekolah favorit bagi warga metro dan sekitarnya, misalnya kawasan pendidikan di sekitar wilayah kampus metro (wilayah Iringmulyo) dan kawasan di Banjarsari.
Namun selain menjadi Kota Pendidikan, Kota Metro memiliki potensi pariwisata yang cukup baik. Dari situs resmi Kota Metro, membagi wisata menjadi tiga, yaitu wisata alam, wisata buatan dan wisata religi. Wisata wisata alam adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari daya tarik alam dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam, di Kota Metro terdapat 3 wisata alam yaitu Wisata Sumber Sari, Wisata Dam Raman dan Wisata Goa Waro.
Wisata buatan adalah lokasi wisata yang ada di Kota Metro yang merupakan buatan manusia. Tempat wisata ini dibuat untuk memenuhi atau membuat suatu kawasan menjadi kawasan wisata. Wisata buatan di Kota Metro antara lain, Samber Park Kota Metro, Taman Merdeka, Wisata Palem Indah, Taman Metro Indonesia Indah, Jembatan Gantung 28 Purwosari, Jembatan Gantung Pelita Sumber Sari.
Wisata religi adalah bentuk wisata yang mengedepankan nilai religi dalam kegiatan kepariwisataan. Wisata religi dapat memiliki daya tarik melalui konsep religi yang dimiliki oleh satu tempat. Di Kota Metro terdapat satu wisata religi yaitu Masjid Taqwa.

Implementasi Kebijakan “Kota Wisata” di Kota Metro
Implementasi kebijakan menurut Edward memiliki beberapa tahapan yang menjadikan implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan dengan efektif. Implementasi kebijakan tersebut harus diiringi dengan komunikasi yang efektif, sumber daya yang dimiliki, disposisi dan struktur birokrasi. Namun keempat syarat tersebut harus dikombinasikan dengan indikator penerapan atau standar minimal untuk menjalankan sebuah kota wisata. Dalam penelitian ini melihat bagaimana keempat syarat tersebut dapat mendukung keberlangsungan pelaksananan kota wisata di Kota Metro. 
a)	Komunikasi (Communication)
Pelaksanaan dan implementasi kebijakan yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan dikerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan dan peraturan pelaksanaan harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Berdasarkan penjelasan teori maka faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi dalam implementasi kebijakan harus adanya kejelasan petunjuk dalam implementasi kebijakan dan kejelasan, dengan terpenuhinya ketiga faktor pendukung komunikasi maka akan tercapainya sebuah implementasi kebijakan yang baik dan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.
Pada pelaksanaan Metro sebagai Kota Wisata, komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Metro terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Metro No. 10 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Kota Wisata dapat dilihat dari upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai undang-undang tersebut. Sosialiasi yang tercatat pernah dilaksanakan oleh pemerintah pada :

Tabel 3. Kegiatan Sosialisasi Perda 
No	Tanggal	Kegiatan	Keterangan	
1. 	25 April 2018	Sosialiasi 10 perda yang salah satu diantaranya adalah perda mengenai penyelenggaraan kota wisata dengan tujuan sosialiasi peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat dan aparatur pemerintahan terhadap peraturan daerah.	Jumlah peserta 75 orang yang terdiri dari :
•	Aparatur kelurahan dan kecamatan
•	Tokoh masyarakat
•	Tokoh agama
•	Tokoh pemuda
•	Ibu-ibu PKK se-kecamatan dan se-kelurahan Metro.	
2.	14 Mei 2018	Sosialiasi perundang-undangan dengan tiga Perda di Kelurahan Ganjar Agung, Metro Barat.	Peserta yang menghadiri sosialisasi : tokoh masyarakat dan pamong kelurahan.	
Sumber: diolah dari berbagai sumber, 2019.

Sosialisasi lain atau upaya untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan kota wisata juga dilakukan pemerintah kota metro tidak hanya kepada para masyarakat namun juga para pelaku usaha. Namun, upaya komunikasi yang dilakukan pemerintah dirasa kurang maksimal karena hingga sekarang masih banyak masyarakat di kota metro yang belum sepenuhnya memahami terdapat aturan daerah mengenai pelaksanaan kota wisata. Namun, secara kelembagaan telah terjadi penyebarluasa informasi yang tepat antar stakeholder di pemerintahan. Misalnya dibentuknya renstra dari Bappeda yang mendukung visi dan misi tersebut. Namun pada level masyarakat hal tersebut belum dapat dikatakan tersosialiasi atau terkomunikasikan secara sempurna. Berikut merupakan hasil penelitan pada syarat komunikasi dalam indikator pelaksanaan kota wisata :
Tabel 4. Evaluasi Indikator Kota Wisata
Komponen Kota Wisata	Indikator Kota Wisata	Keterangan Komunikasi Kebijakan	
Daya tarik	•	Daya tarik wisata alam
•	Daya tarik wisata budaya	Belum tersosialisasikan dengan baik buktinya masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui lokasi wisata di Kota Metro.	
Aksebilitas	•	Jasa/ pelaku pariwisata (pemandu wisata, pengelola usaha transportasi, dll).
•	Durasi waktu dan aktivitas.	Belum adanya sosialiasi terhadap pemandu wisata yang ada, termasuk pengelola usaha transportasi, dibuktikan akses transportasi ke beberapa kawasan wisata tidak ada transportasi umum.	
Fasilitas umum dan fasilitas wisata	•	Akomodasi (hotel/homestay)
•	Restoran
•	Artshop
•	Warnet
•	ATM
•	Rest area
•	Money changer
•	Telekomunikasi	Belum adanya sosialisasi, persiapan dan komunikasi pada pelaku usaha.	
Partisipasi masyarakat	•	Keterlibatan masyarakat dalam mengelola kota wisata.	Pada beberapa lokasi wisata telah melibatkan masyarakat, misalnya Dam Raman dan Pasar Payungi.	
Sumber: hasil penelitian, 2019. 

b)	Sumber Daya (Resources)
Menurut Edward III (1980) bahwa sumber-sumber yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan adalah salah satunya sumber daya yang tersedia, karena menurut Edward III (1980) sumber daya merupakan sumber penggerak dan pelaksana. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan proses pelaksanaan, sedangkan sumber daya merupakan keberhasilan proses implementasi yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu. 
Jika menggunakan pemahaman diatas, maka dalam pelaksanaan kebijakan kota wisata, kemampuan dan sumber daya merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Pemerintah Kota Metro, telah mengatur dalam hal ini sebagai unit yang melakukan pengawasan dan sebagainya yang diatur dalam Peraturan Walikota Metro Nomor 46 Tahun 2018 mengenai Tata Laksana Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kota Wisata sebagai berikut :

Tabel 5. Evaluasi Indikator Sumberdaya 
No	Unsur Penyelenggara	Penjelasan Peran dan Fungsi dalam Penyelenggaran Kota Wisata	
1.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro	Perangkat Daerah Penyelenggara urusan Kepariwisataan	
2.	Pengusaha Pariwisata	Orang-orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata .	
3.	Pemerintah Daerah	Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kota wisata sesuai dengan kewenanganya.	
Sumber: hasil penelitian, 2019.

Berdasarkan penjelasan diatas maka faktor-faktor pendukung sumberdaya menjadi bagian penting apabila sebuah implementasi ingin tercapai dengan tersedianya pekerja, penjelasan mengenai sebuah kebijakan dijalakan, kewenangan yang dimiliki dan kelengkapan sarana dan prasaran menjadi faktor dari sumber daya dalam mencapai implementasi kebijakan dalam melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.
Pada pelaksaan kota wisata di Kota Metro, unsur sumber daya sudah diatur dalam Peraturan Walikota Metro Nomor 46 Tahun 2018, namun hasil yang diharapkan misalnya evaluasi dan pengawasan terhadap berjalanya penyelenggaran Kota Wisata melalui dinas yang terkait hingga saat ini dari hasil penelitian data sekunder belum dapat dikatakan berjalan dengan baik dan optimal. Penyelenggaraan Kota Wisata sudah berjalan di beberapa titik, namun unsur pelaksaan pengawasan dan pengkajian belum dilaksanakan. 

c)	Disposisi (Disposition) 
Menurut Edward III (1980), disposisi atau sikap para pelaksana adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan. Jika pelaksanaan ingin efektif, maka para pelaksana tidak hanya harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, dimana kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri dari para aktor pelaksana. Keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari disposisi (karakteristik agen pelaksana).
Berdasarkan penjelasan diatas bahwa dalam mendukung dispositions dalam kesuksesan implementasi kebijakan harus adanya kesepakatan antara pembuat kebijakan dengan pelaku yang akan menjalankan kebijakan itu sendiri dan bagaimana mempengaruhi pelaku kebijakan agar menjalakan sebuah kebijakan tanpa keluar dari tujuan yang telah ditetapkan demi terciptanya pelayanan publik yang baik.
Dalam pelaksanaan kota wisata di Kota Metro, disposisi untuk menjalankan visi tersebut telah terlaksana dan dijalankan, yaitu melalui ditunjuknya Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro sebagai unsur perangkat daerah penyelenggara urusan kepariwisataan. Diharapkan dengan adanya disposisi yang dilakukan pemerintah, maka penyelenggaraan kota wisata dapat berjalan dengan baik dan dapat menjadi kebijakan yang berjalan secara efektif. Dengan ditunjuknya Disporapar Kota Metro sehingga unsur check and balance dalam pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan dengan efektif. 

d)	Struktur Birokrasi (Bereaucratic Structure)
Menurut Edward III (1980), walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Birokrasi sebagai pelaksana harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. 
Bureaucratic structure adalah sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi dan adanya standard operating procesures (SOPs) standar operasi prosedur dalam rutinitas sehari-hari dalam menjalankan impelementasi kebijakan. 
Dalam hal ini pemerintah Kota Metro yang telah memberikan tugas kepada Disporapar Kota Metro untuk menjalankan Kota Wisata di Kota Metro, adapun struktur, tugas dan fungsi Disporapar dalam unsur penyelenggaraan Kota Wisata Metro adalah sebagai berikut :

Gambar 3. Struktur Organisasi Disporapar Kota Metro

Sumber: diolah kembali dari dokumentasi Disporapar, 2019.

Penilaian Potensi Pariwisata Kota Metro Berdasarkan Indikator Kota Wisata
Setelah evaluasi yang dilakukan terhadap implementasi kebijakan diatas, kemudian penelitian ini melakukan evaluasi mengenai kesiapan lokasi wisata di Kota Metro guna memenuhi kriteria kota wisata. Sebagai kota wisata tentunya lokasi wisata yang dimiliki tidak hanya sekedar ada, namun terdapat beberapa persyaratan yang seharusnya dipenuhi untuk menjadikan standar minimal dapat menjalankan kota wisata.
Dari sepuluh objek wisata yang terdapat di website pemerintah Kota Metro, tidak sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai objek wisata yang memenuhi indikator wisata berdasarkan teori yang digunakan. Adapun analisis kelayakan dari objek wisata yang diteliti adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Penilaian Objek Wisata Berdasarkan Indikator Wisata
No	Komponen Kota Wisata	Indikator Kota Wisata	Jumlah	
			Ada	Tidak Ada	
1.	Daya tarik	Daya tarik wisata alam	6	4	
		Daya tarik wisata budaya	5	5	
2.	Aksebilitas	Jasa/ pelaku pariwisata (pemandu wisata, pengelola usaha transportasi, dll).	3	7	
		Durasi waktu dan aktivitas.	5	5	
3.	Fasilitas umum dan fasilitas wisata	Akomodasi (hotel/homestay)	0	10	
		Restoran	4	6	
		Artshop	1	9	
		Warnet	0	10	
		ATM	3	7	
		Rest area	3	7	
		Money changer	0	10	
		Telekomunikasi	6	4	
4.	Partisipasi masyarakat	Keterlibatan masyarakat dalam mengelola kota wisata.	5	5	
Sumber: hasil penelitian, 2019.

Sepuluh objek wisata yang ada di Kota Metro hingga penelitian ini selesai dilakukan memiliki klasifikasi seperti pada tabel diatas. Enam memiliki daya tarik wisata alam, lima wisata budaya dan satu objek wisata memiliki daya tarik wisata alam dan budaya. Sedangkan untuk aksebilitas dan durasi aktivitas, hanya terdapat tiga objek wisata yang memiliki jasa/ pelaku wisata dan lima memiliki durasi waktu dan aktivitas. 
Sedangkan untuk fasilitas pendukung, tidak terdapat ojek wisata yang memiliki penginapan/hotel dan sejenisnya yang berada dalam satu lokasi dengan objek wisata, hanya empat yang memiliki restoran dengan lokasi yang sama, satu objek wisata yang memiliki artshop, tidak terdapat objek wisata yang memiliki warnet/ public internet acces, tiga objek wisata yang memilikin ATM dengan jarak yang relatif dekat sehingga dapat dijangkau, tidak terdapat money changer dan terdapat enam objek wisata dengan fasilitas komunikasi yang cukup baik. Indikator terakhir adalah keterlibatan masyarakat dalam pengelolaanya. Dari penelitian yang dilakukan mendapatkan fakta bawa lima dari sepuluh objek wisata yang ada dikelola oleh masyarakat atau setidaknya melibatkan masyarakat dalam pengelolaanya.

PENUTUP
Berdasarkan penelitian dan olah data yang dilakukan terhadap judul penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kota Wisata penelitian ini menyimpulkan bahwa :
a.	Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kota Wisata sudah dilaksanakan oleh stakeholder dari jajaran pemerintahan Kota Metro, namun belum dilaksanakan secara sepenuhnya oleh masyarakat.
b.	Komunikasi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kota Wisata dapat dikatakan sudah baik pada tataran tertentu.
c.	Sumber daya (objek wisata) yang merupakan bagian dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kota Wisata perlu diperhatikan dan ditingkatkan karena pengelolaan yang masif diperlukan untuk mengembangkan dukungan kota wisata.
d.	Dari sepuluh objek wisata yang terdapat di Kota Metro, banyak yang masih belum memenuhi syarat minimal untuk ditetapkan sebagai objek wisata dengan fasilitas, sarana pendukung dan daya tarik. Untuk itu diperlukan upaya untuk membangun objek wisata yang ada.
e.	Masyarakat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari adanya objek wisata, oleh karena sebagian objek wisata telah melibatkan masyarakat dalam pembangunanya, sebaiknya masyarakat dalam mengembangkan objek wisata perlu dilibatkan sebagai bagian dari membangun masyarakat sekitar dengan implementasi kebijakan kota wisata agar sesuai dengan visi Kota Metro.

DAFTAR PUSTAKA
Edwards, G.C., 1980. Implementing Public Policy. Washington: Congressional Quarterly Press.
Miles, M.B. & Huberman, A. 2007. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Buku Beta.
Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kota Wisata 
Peraturan Wali Kota Metro Nomor 46 Tahun 2018  tentang Tata Laksana Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kota Wisata 
Sumarno, M., 2010. “Tingkat Adopsi Inovasi Teknologi Pengusaha Sentra Industri Kecil Kerajinan Gerabah Kasongan Kabupaten Bantul”. Jurnal Manajemen dan kewirausahaan, 12(1), pp.1-10. 
Sunggono, B., 1994. Hukum dan Kebijaksanaan Publik. Sinar Grafika.
Wahab, Abdul, S., 2008. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara (Edisi Kedua). Jakarta: Bumi Aksara.
http://disporapar.metrokota.go.id/sub_kategori_wisata-16-13.html
http://www.metrokota.go.id/
https://data.metrokota.go.id/2017/04/19/nama-obyek-wisata-dan-lokasi-di-kota-metro/